Tembilahan, detikriau.org –  Ditahun anggaran 2018 mendatang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhil meminta kepada Pemkab Inhil dalam hal ini Dinas Perkebunan untuk melakukan langkah nyata dalam upaya penyelamatan perkebunan kelapa rakyat. Penganggaran, diminta untuk lebih diprioritaskan pada perbaikan dan pembangunan tanggul baru maupun pemberantasan organisme pengganggu tanaman.

Permintaan ini disampaikan oleh Komisi II DPRD Inhil dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas  Terkait di ruang rapat Komisi II beberapa waktu lalu.

“Dinas Perkebunan kita harapkan lebih banyak memprioritaskan penganggaran untuk hal-hal yang sifatnya memberi dampak langsung kepada petani,” Sapaikan Komisi II melalui Salah seorang anggotanya, Sulaiman Mz.

Dikatakannya, persoalan perkebunan yang belakangan ini banyak menjadi titik perhatian adalah terkait kerusakan perkebunan akibat hantaman abrasi air laut maupun serangan hama penyakit. Oleh karena itu, penganggaran untuk kedua persoalan ini pastinya akan memberikan dampak langsung secara positif bagi masyarakat petani, khususnya petani kelapa yang menjadi sumber penghidupan terbesar masyarakat di Inhil.

“jadi tentunya perbaikan tanggul ataupun pembuatan tanggul baru jelas masih menjadi harapan para petani, termasuk pemberantasan OPT dan pemberiaan bibit tanaman baru. Jangan programnya hanya sebatas sosialisasi saja.” Kritisi Sulaiman kala itu./ ADV

Tembilahan, detikriau.org – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Indragiri Hilir meminta kepada Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk segera menyikapi langka dan melambungnya harga Gas Subsidi tabung 3 Kg. Kondisi yang terjadi saat ini dinilai sudah sangat meresahkan masyarakat.

“OPD, dalam hal ini Disperindag Inhil untuk segera menelusuri apa yang menjadi penyebab kelangkaan dan melambungnya harga jual gas tabung 3 Kg tersebut,” Pinta Ketua DPRD Inhil H Dani M Nursalam

menurut pria yang akrab disapa Dani ini saat melakukan komunikasi dengan Kepala Disperindag Inhil, pihaknya mendapatkan jawaban bahwa kuota gas tabung melon ini masih normal dan distribusi dari pihak Pertamina-pun masih lancar. “jika memang seperti itu, yang menjadi pertanyaan kenapa terjadi kelangkaan yang menyebabkan melambungnya harga jauh diatas kewajaran,” pertanyakan Dani

Oleh karenanya, dalam komunikasi itu Dani mengaku secara tegas sudah memintakan kepada Disperindag Inhil untuk segera menyikapi dan mencari sumber permasalahannya.

”Kita sudah sampaikan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian agar turun ke lapangan, langsung ditelusuri,” Pungkas Ketua Dewan Tanfiz DPC PKB Inhil ini mengakhiri./ ADV

Tembilahan, detikriau.org – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dinilai tidak serius menangani persoalan kemiskinan. Buktinya, hingga saat ini belum atampak jelas program terkait pengentasan kemiskinan yang dilakukan secara nyata.

Pernyataan ini disampaikan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Indragiri Hilir melalui juru bicaranya, Adi Chandra dalam pelaksanaan rapat paripurna baru-baru ini.

“Pemkab harusnya benar-benar mengambil peranan opening dalam hal mewujudkannya, bukan hanya sayup-sayup kedengaran adanya program untuk masyarakat miskin,” Sampaikan F-PPP

Pada bidang kelengkapan peralatan dan upaya penyelamatan pada sektor usaha kecil menengah, pertanian, perkebunan dan perikanan dicontohkannya juga dinilai masih minim adanya perhatian dari Pemkab.

“Kami juga menyoroti komitmen pemerintah terhadap kegiatan penyelamatan kebun rakyat, khusunya persoalan pembangunan tanggul,” lanjutnya.

Pembangunan tanggul dengan swakelola dikatakannya harusnya dapat dievaluasi oleh Pemkab Inhil.

“Kiranya kegiatan tahun 2017 ini dapat dievaluasi untuk menuju perbaikan pada kegiatan di tahun anggaran 2018, sehingga progress kegiatan tepat waktu dan target capaian terpenuhi 100 persen,” Akhiri Adi Chandra. /ADV

Tembilahan, detikriau.org – DPRD Kabupaten Indragiri Hilir meminta Pemerintah Kabupaten untuk menganggarkan perbaikan rumah Dinas guru, khususnya yang berada di pelosok. Hasil pelaksanaan reses, Dewan menemukan cukup banyak fasilitas rumah dinas guru, khususnya di lembaga pendidkan SD yang kondisinya sudah sangat tidak layak.

“Ini hasil temuan sejumlah anggota Dewan saat pelaksanaan reses. Pemkab harus segera beri perhatian agar tenaga pendidik yang mengabdi didaerah pelosok dapat nyaman dalam memberikan pengabdian transfer ilmunya kepada generasi penerus,” ujar Komisi IV DPRD Inhil melalui Sekretarisnya Herwanissitas, kemaren

Menurut hasil komfirmasi lapangan, Sitas menerangkan, sebahagian besar Rumdis guru tersebut memang sudah berusia tua. Dengan material bangunan sebahagian besar dari kayu, dipastikan tidak akan mampu bertahan dalam jangka waktu yang panjang.

“Itu kondisi riil-nya, jadi memang sudah sangat layak untuk dilakukan perbaikan,” pintanya

Selama ini, dikatakan Sitas juga, OPD terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan menurutnya memang minim data, sehingga penuangan kebijakan prioritas menjadi sulit untuk tepat sasaran.

“jadi OPD harus data kembali seluruh fasilitas pendidikan. Berapa jumlah yang baik, rusak sedang dan rusak berat harus valid agar arah kebijakan kedepannya dapat tepat sasran.” Sarannya mengakhiri./ ADV

Tembilahan, detikriau.org – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir mendesak Pemerintah Kabupaten untuk meninjau ulang perizinan perusahaan perkebunan terutama perusahaan perkebunan dengan pola kemitraan dengan masyarakat.

Dinilai DPRD yang disampaikan melalui Ketua Komisi II, Junaidi, jangankan harapan kesejahteraan masyarakat terwujudkan, dengan pola kemitraan, selama ini, realitasnya justru sangat banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat

”Saat ini cukup banyak masalah yang ditimbulkan dengan pola kemitraan masyarakat dengan koperasi atau perusahaan di Kabupaten Inhil,” Sampaikan Komisi II DPRD Inhil, Ahmad Junaidi kemaren

Menurut Junaidi, kemitraan yang dijanjikan awalnya terdengar manis, bahkan impian kesejahteraan seakan berada di pelupuk mata. Namun dalam perjalannya, kenyataannya, kini mulai bermunculan berbagai persoalan-persoalan yang justru merugikan masyarakat.

”Ini adalah suatu bentuk kerjasama yang awalnya memberikan angin segar pada petani tapi yang dirasakan pahit pada akhirnya, tentulah ini merupakan bentuk kemitraan yang sangat tidak berpihak kepada masyarakat,” Nilainya.

Maka dari itu, Junaidi berharap agar pemerintah dapat bertindak cepat dan segera melakukan peninjauan ulang terhadap izin dan pola kemitraan yang telah diberlakukan agar penderitaan masyarakat tidak semakin berlarut-larut./ ADV

“Sebut Banyak Data yang dikantongi OPD Tak Tervalidasi dengan Baik”

Tembilahan, detikriau.org –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir melalui Badan Anggaran (Banggar) memastikan masih banyak Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang tidak memiliki data dengan baik.

“Persoalan validasi data juga tidak betul, dimana masih banyak OPD Pemkab Inhil belum memiliki data yang baik,” cetus Edy Hariyanto Sindrang dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III tahun sidang 2017 akhir November kemaren

Akibatnya menurut Edi, hal ini membuat berbagai kebijakan pelaksanaan program kegiatan menjadi tidak terarah sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Contohnya Dinas Pendidikan, Dinas Perkebunan, Badan Pendapaten Daerah , Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta beberapa OPD lainnya.

“Gambaran ini dapat terlihat ketika bicara tentang jumlah penduduk Inhil, dimana ada perbedaan antara data di RPJMD, data BPS dan data Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil,” Ungkapnya juga

Belum lagi kata Edy juga  ketika bicara tentang berapa jumlah masyarakat yang tidak mampu yang berhak menerima BPJS PBI , hari ini, jumlah penerima Kartu BPJS PBI yang sudah dikeluarkan hampir sama dengan separuh jumlah peduduk Inhil, tetapi anehnya masih banyak masyarakat yang benar-benar tidak mampu justru tidak mendapatkan Kartu BPJS PBI.

“Begitu juga tentang data base sekolah, baik dari jumlah kerusakan sekolah, kebutuhanya, penyebaran dan distibusi guru yang belum merata, dan lain-lain persoalan, yang semuanya ini perlu segera dilakukan perbaikan terhadap validasi data yang ter up to date secara baik, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat lebih terarah dan fokus pada sasaran yang akan tercapai,” tegas politisi partai Golkar Inhil ini mengakhiri./ADV