Juni 15, 2024

Bupati Resmikan SMK Rasau Kuning Kecamatan Tempuling

Bagikan..
Bupati Inhil H. Indra Muchlis Adnan menandatangani prasasti sebagai tanda diresmikannya pemakaian SMK Rasau Kuning dan SD Negeri 011 Pekan Tua yang dilaksanakan di Desa Mumpa Kec. Tempuling. Kamis, 23 Februari 2012

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)  — Kamis, (23/2)  Bupati Inhil H. Indra Muchlis Adnan meresmikan SMK Rasau Kuning dan SD Negeri 011 Pekan Tua yang dilaksanakan di Desa Mumpa Kecamatan Tempuling. Turut Hadir dalam persmian tersebut Kadisdik Anuar Nawang dan unsur Muspika Kecamatan Tempuling.

“Pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Peningkatan mutu pendidikan pada era globalisasi sekarang memang sangat diperlukan, khususnya bagi siswa-siswi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tapi tentunya peningkatan-peningkatan itu semua harus diimbangi dengan sumber daya Manusia yang berkompeten, ujar Ketua DPD I Golkar Provinsi Riau itu dalam sambutannya.

Menurutnya, kebijakan Inhil terkait dengan persoalan pendidikan masih menjadi salah satu prioritas utama sekaligus menjadi kebijakan pro rakyat sampai saat ini.  “Soalnya saya yakin bahwa pembangunan dalam bidang pendidikan akan mampu membawa perubahan-perubahan menuju ke arah perbaikan masyarakat dalam berbagai bidang, terutama nilai moralnya,” katanya.

Masih menurutnya, kendala utama yang dihadapi Inhil saat ini dalam rangka perbaikan infrastruktur pendidikan adalah menyangkut dana.  “Untuk penuntasan pembangunan ini, kalau kita hanya mengandalkan dari APBD Kabupaten saja maka target yang akan kita capai mungkin memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Karena itulah, setiap satker harus berusaha untuk mendapatkan anggaran baik dari APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu Indra meminta partisipasi masyarakat didalam menyelesaikan persoalan pendidikan yang dihadapi saat ini. Pasalnya, sistim pembangunan sarana pendidikan yang berbasis partisipasi dari masyarakat karena semua unsur  lapisan masyarakat terlibat secara langsung melalu Komite Sekolah dan dipertanggungjawabkan bersama kepala sekolah.

“Di samping itu, keunggulan dengan pola ini adalah tanpa adanya sistem tender atau lelang dan biayanya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan biaya sistem pelelangan umum biasa,” ujarnya. (Nejad)