INHIL– Pernikahan dini masih menjadi isu penting yang dihadapi masyarakat.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyoroti dampak buruk dari pernikahan dini, baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan.

“Pernikahan dini berkontribusi pada meningkatnya angka kematian ibu dan anak, risiko penularan infeksi menular seksual, serta kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi ini jauh lebih buruk dibandingkan dengan perempuan yang menikah pada usia lebih dari 21 tahun,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa pernikahan dini juga memiliki kaitan erat dengan stunting. Kehamilan pada usia muda berisiko tinggi mengalami komplikasi kesehatan yang dapat berdampak buruk pada pertumbuhan dan perkembangan anak.

Fakta Risiko Pernikahan Dini

• Perempuan yang melahirkan sebelum usia 15 tahun memiliki risiko kematian 5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan di usia lebih dari 20 tahun.

• Bayi yang lahir dari ibu usia di bawah 18 tahun memiliki risiko mortalitas dan morbiditas 50 persen lebih tinggi dibandingkan bayi dari ibu berusia di atas 18 tahun.
• Negara dengan pendapatan menengah ke bawah mencatat angka kematian ibu hamil usia 15–19 tahun lebih tinggi dibandingkan negara maju.

Menurut DP2KBP3A Inhil, pernikahan dini bukan hanya persoalan kesehatan fisik, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan psikologis remaja yang seharusnya masih berada dalam tahap pengembangan diri.

“Remaja adalah kelompok usia yang memiliki rasa ingin tahu tinggi dan cenderung mencoba hal-hal baru. Namun, keputusan untuk menikah muda sering kali tidak disertai pemikiran panjang, sehingga berdampak buruk pada masa depan mereka,” jelas Kepala DP2KBP3A Inhil.

Pihaknya terus mengkampanyekan pentingnya menunda pernikahan hingga usia dewasa melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi, termasuk di kalangan sekolah dan masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan angka pernikahan dini dapat ditekan, sehingga risiko kesehatan bagi ibu dan anak dapat diminimalkan, sekaligus mencegah terjadinya stunting.

“Melalui kesadaran ini, kita dapat menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan siap bersaing,” tutupnya. (Adv)

INHIL – Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bersama Tim Penggerak PKK(TP-PKK) Kabupaten Inhil menggelar kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan tahun 2024, bertempat di ruang rapat Kediaman Bupati, Kamis (4/6/2024) pagi.

Pada kegiatan tersebut hadir Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Inhil Hj. Katerina Susanti Herman beserta Tim Penggerak PKK Kabupaten sebagai pelaksana program-program pokok PKK rapat koordinasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengevaluasi kinerja TP PKK Kabupaten Inhil serta mensinergikan rencana program dan kegiatan kedepannya.

Program-program inovasi yang telah berjalan dilakukan evaluasi, cari penyebab masalah dan buat perencanaan untuk mengatasi permasalahannya.

Untuk kegiatan yang telah berjalan diharapkan tidak saja diukur secara kuantitas saja tetapi juga secara kualitas juga harus terus ditingkatkan.Rakor juga diisi dengan pemaparan evaluasi pelaksanaan program kerja Tim Penggerak PKK Kab. Inhil Tahun 2024 mulai dari sekretariat dan pokja-pokja. (Adv)

INHIL – Kepala DP2KBP3A Kabupaten Inhil, mendampingi Plh. Sekda Inhil Drs.Tantawi Jauhari, mengikuti rapat penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan Stunting, Rabu (29/5/2024).

Rapat evaluasi yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Aryaduta dibuka lansung Penjabat (Pj) Gubernur Riau SF Hariyanto dan turut dihadiri Bupati/Walikota Se-Provinsi Riau dan Ketua Tim Penanggulangan Penurunan Stunting (TPPS) Se-Provinsi Riau.

Pada kesempatan tersebut, Plh.Sekda yang juga Ketua Pelaksana TPPS Inhil didampingi Kadis PMD, Bappeda, Perkim, Kesehatan dan OPD terkait.

Adapun tujuan pelaksanaan Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota Tahun 2024, yaitu untuk Mengukur tingkat kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting, memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting, mengevaluasi kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting.

Dalam arahannya, Pj Gubernur Riau SF Hariyanto kasih kepada semua pihak yang telah berusaha semaksimal mungkin dalam membantu menurunkan stunting di Bumi Lancang Kuning.

Alhamdulillah capaian angka stunting Provinsi Riau 13,6% lebih dari dari capaian Nasional sebesar 21,5%. Untuk itu, diharapkan semua pihak yang terlibat dalam TPPS Kabupaten/Kota dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada baik dari sumber APBD, APBN dan dana kognitif development atau CSR untuk pencegahan dan penurunan stunting.

Sementara itu, Plh.Sekda Inhil sebagai Ketua Pelaksana TPPS usai menghadiri pembukaan rapat evaluasi, sesuai arahan Pj.Gubernur agar semua pihak bahu-bahu untuk memaksimalkan penurunan stunting di Inhil. (ADV)

INHIL – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi perencana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2024.

Kegiatan ini dibuka oleh Penjabat (Pj) Bupati Inhil yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Junaidi Ismail, pada Senin (27/05/2024) di Aula Hotel Inhil Pratama.

Acara ini dihadiri oleh Kepala DP2KBP3A beserta jajarannya, fasilitator Pengarusutamaan Gender (PUG) dari Provinsi Riau, beberapa pimpinan OPD atau perwakilannya, narasumber, peserta bimtek, dan undangan lainnya.Bimtek yang diikuti oleh 34 fungsional perencanaan dari perangkat daerah dan 39 peserta dari kelurahan se-Kabupaten Inhil ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang PUG, melatih penyusunan dokumen PPRG, dan mempersiapkan pelaksanaan penganggaran yang responsif gender dalam program pembangunan.

Dalam sambutan Pj Bupati Inhil yang dibacakan oleh Junaidi Ismail, disampaikan bahwa bimtek ini merupakan langkah strategis untuk mengintegrasikan prinsip keadilan gender ke dalam perencanaan pembangunan.

“Bimtek ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya PUG dalam pembangunan, meningkatkan pemahaman model perencanaan berbasis kinerja, serta melatih peserta untuk menyusun dokumen PPRG seperti Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS), dan Term of Reference (TOR),” ungkapnya.

Selain itu, Junaidi meminta para peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh sehingga mampu memahami konsep, implementasi, dan evaluasi pelaksanaan PPRG secara komprehensif.

“Saya berharap setelah bimtek ini, para peserta dapat segera menerapkannya di instansi masing-masing dengan prinsip ekonomis, efisien, efektif, dan adil,” tambahnya.(ADV)

INHIL – Pantai Solop merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di kabupaten Indragiri Hilir(Inhil) yang selalu ramai dikunjungi saat liburan tiba.

Pantai Solop berada di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah kabupaten Inhil provinsi Riau.

Para ini wisatawan dari berbagai pelosok daerah di Kabupaten Inhil maupun dari berbagai daerah di luar Kabupaten Inhil ramai berkunjung ketempat ini untuk berlibur.

Seperti halnya pada di saat libur lebaran tiba, para wisatawan memanfaatkan momen tersebut untuk berkunjung ke Pantai Solop. Ribuan pengunjung datang ketempat ini untuk berlibur baik besama keluarga, sanak famili, sahabat, bahkan bersama pasangannya untuk melihat nuansa keindahan alam Pantai Solop.

Pantai yang berada di desa Pulau Cawan kecamatan Mandah itu merupakan salah satu destinasi wisata unggulan kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau yang selalu ramai dikunjungi di saat liburan tiba.

Pantai Solop memilik pemandangan yang cukup mengesankan, dimana pasir putih yang sering dikenal dengan nama Pasir Sirsak terhampar disepanjang bibir pantai.

Selain itu dikawasan ini juga dikelilingi kawasan Hutan Bakau atau Mangrove sehingga akan memukau para pengunjung yang melihat keindahan alam di pantai ini.(Galery)

INHIL – Kue Lapis merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang rasanya manis dan legit. Makanan ini cukup digemari oleh masyarakat hingga saat ini.

Kue lupis adalah kue manis tradisional Indonesia yang berbentuk segitiga terbuat dari beras ketan , bertabur ampas kelapa dan dinikmati dengan di campur air gula merah.

Di kabupaten Indragiri Hilir(Inhil) kue tradisional ini banyak dijumpai salah satunya di warung sarapan pagi di jalan H. Said Tembilahan.

Selain rasanya yang enak banget, harga kue ini sangatlah murah pada umumnya untuk satu kue lupis biasa dijajakan dengan harga 1000 Rupiah.(Adventorial)