ARB INdonesia, Rokan Hulu – Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang merupakan Quickwin Presiden Prabowo Subianto dan untuk mendeteksi dini masalah kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui TP PKK bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Rokan Hulu melaksanakan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).

Launching Pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) di sekolah di tandai dengan pelepasan Balon oleh Ketua TP PKK Rokan Hulu dr. Yeni Dwi Putri bertempat SD N 002 Rambah, Selasa (12/08/2025).

Turut  mendampingi dalam kegiatan Plt Kadis kesehatan drg. Septien Asmarwiati, M.Kes, Camat Rambah Sulfan Alwi, SP bersama ketua PKK kecamatan Rambah Yanti Dewi, S.Pd, Kepala desa Rambah Tengah Utara Zakir, ketua PKK desa se Rambah, Kepala sekolah Tarmuji, S.Pd bersama majlis guru SDN 002 Rambah.

Kehadiran Ketua TP PKK dr. Yeni Dwi Putri disambut dengan hangat dan antusias oleh ratusan murid SD 002 dan juga guru dengan pengalungan bunga. 

Dalam wawancara singkatnya dr. Yeni menyebutkan program ini dilakukan untuk mendukung program nasional dalam meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan sejak dini dan Pemeriksaan ini sudah berlangsung sejak awal Semester baru di sekolah mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA se Rokan Hulu.

“Target kita bulan ini seluruh siswa siswi tingkat SD, SMP dan SMA di Rokan Hulu sudah diperiksa” ujarnya. 

Yeni juga menambahkan adapun jenis pemeriksaan yang di berikan diantaranya pemeriksaan mata, telinga dan gigi, tinggi dan berat badan, psikologi, edukasi diri dan kebersihan.

“Pemeriksaan dilakukan meliputi, pemeriksaan gula darah, mata, telinga, gigi, timbang berat badan dan imunisasi” ungkapnya. 

Yeni berharap dengan PKG ini dapat mendeteksi dini masalah kesehatan pada anak, serta menjadikan anak anak generasi penerus bangsa yang sehat, bugar, aktif dan cerdas. 

“Harapan kita Biar anak anak bugar dan sehat untuk pergi ke sekolah dan bisa menerima pelajaran dengan baik” pungkasnya mengakhiri.

( Kri )

ARB INdonesia, Tambusai Utara – Pemerintah Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu berikan klarifikasi terkait beredarnya isu-isu miring pasca telah dilaksanakannya program pembangunan semenisasi jalan di RT 025 arah menuju PT. MAN

Azam Muqomat, STh.i selaku kepala Dusun II Desa bangun jaya didampingi Sekdes, Ketua BPD, serta Kadus III Desa Bangun Jaya saat dijumpai awak media di kantor Desa Bangun Jaya menyampaikan Bahwa program semenisasi jalan tersebut sudah termuat dalam Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes). Adapun usulan pembangunan tersebut dari kadus, RT, RW, serta warga yang berada di sekitar wilayah tersebut.

“Pembangunannya sudah melalui mekanisme rapat,  dan pengusulannya itu dari Dusun, RT, RW, serta warga yang berdomisili di wilayah itu.semua proses musyawarah sudah kita lakukan untuk mendapatkan putusan tersebut”. Ungkap Azam (Selasa, 12/8/2025)

Azam juga meluruskan Terkait adanya isu 5 rupiah yang diajukan oleh pemerintah Desa Bangun Jaya ke perusahaan. Ia menyampaikan bahwa hal itu beru sekedar pengajuan, belum ada realisasi dari perusahaan. Munculnya gagasan itu sudah melalui mekanisme juga. Itu sudah kita rapatkan melalui Musyawarah pembahasan CSR dan jalan Desa yang digunakan lintas mobil PT. MAN.

Ia menambahkan, CSR tersebut serta merta diperuntukkan untuk pembangunan desa serta kesejahteraan warga. Bukan untuk perorangan, dan pengelolaan dananya diserahkan sepenuhnya ke perusahaan.

“Itu baru pengajuan, belum ada realisasinya, dasar pengajuan tersebut itu karna pihak perusahaan dianggap tidak ada kontribusi terhadap pemerintah desa, maupun masyarakat kita”. Tambahnya

Azam menambahkan, pernah ada kesepakatan dengan pihak perusahaan pada tahun 2023 terkait penyaluran CSR perusahaan. dan hasilnya pihak perusahaan menyalurkan CSR nya untuk membangun satu rumah layah untuk warga bangun jaya pada 2023.

“Alhamdulillah, dulu tahun 2023 itu ada CSR perusahaan, dan peruntukannya membangun satu rumah layak untuk warga. Namun, 2024 sampai sekarang, CSR perusahaan tak ada lagi”. Ungkap Azam

Secara prinsip, dana CSR tersebut tidak mesti dikelola oleh pihak Desa, tak masalah dikelola oleh perusahaan, tapi harus ada penyalurannya. Namun, sekarang itu yang tak pernah terealisasi. 

Ia menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak untuk menjaga sinergi dan kolaborasi yang baik. Agar setiap pihak tidak dirugikan dan warga mendapatkan manfaat dari keberadaan tersebut. Jangan hanya meraup keuntungan saja, namun tutup mata akan kondisi pemerintah dan warga kita. 

( Kri )

ARB INdonesia, Rokan Hulu, — Dugaan praktik korupsi kembali mencuat dalam pengelolaan Dana Desa. kali ini di Desa Sei Kandis, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau menjadi sorotan.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sei Kandis, M. Ripai Harahap, mengungkap adanya indikasi penyimpangan dana desa yang diduga melibatkan Kepala Desa berinisial S.

M. Ripai Dalam keterangan kepada awak media, senin (11/8/2025) mengaku mendapat tekanan dan bahkan sempat dilarang untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan desa. Padahal, menurutnya, pengawasan merupakan bagian dari tugas dan wewenangnya sebagai Ketua BPD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Hari ini kami mendapat informasi bahwa sedang berlangsung audit di kantor desa. Kami menduga ada ratusan juta Dana Desa yang diselewengkan oleh Kepala Desa inisial S tersebut,” ujar M. Ripai

Ia menyatakan bahwa laporan resmi telah disampaikan ke pihak Kecamatan Pendalian IV Koto, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Rokan Hulu, hingga Bupati Rokan Hulu. Tak hanya itu, laporan juga telah masuk ke Kejaksaan Negeri Rokan Hulu untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Tidak hanya dugaan korupsi, M. Ripai juga menyinggung adanya indikasi persekongkolan antara Kepala Desa dan Sekretaris BPD, yang disebut-sebut merupakan adik kandung sang kepala desa. Menurut informasi yang beredar, keduanya diduga menghilangkan dan mengganti tanda tangan Ketua BPD dalam dokumen resmi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan Tahun Anggaran 2024, yang sebelumnya telah ditandatangani di Kantor Camat Pendalian IV Koto.

“Saya heran, itu tandatangan saya selaku ketua BPD kok dihilangkan, itu kan administrasi negara, saya duga ada konspirasi jahat ini”. Ungkap M. Ripai.

Warga desa dan sejumlah tokoh masyarakat pun menyatakan dukungan terhadap langkah hukum yang diambil Ketua BPD demi mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Saat ini, tim auditor dari Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu tengah melakukan audit terhadap seluruh penggunaan dana desa, baik untuk pembangunan fisik maupun non-fisik.

Di tempat terpisah, mantan Kaur Kesra Desa Sei Kandis, MS Harahap, juga mengungkapkan bahwa dirinya mengundurkan diri setelah menerima Surat Peringatan (SP) dari Kepala Desa tanpa alasan yang jelas.

“Saya mulai mempertanyakan kelebihan dana pembangunan desa yang jumlahnya cukup besar. Saat itu, Kepala Desa dan Bendahara saling lempar tanggung jawab. Namun kemudian, mereka mengakui bahwa dana itu sebagian dipakai oleh Kepala Desa dan sebagian lagi oleh Bendahara,” ujar MS Harahap.

Namun, saat dikonfirmasi, Kepala Desa Sei Kandis, berinisial S membantah tuduhan tersebut. Ia mengklaim bahwa kelebihan dana pembangunan fisik seperti rabat beton dan drainase telah dimasukkan kembali ke kas desa dalam bentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kecamatan Pendalian IV Koto, DPMPD Kabupaten Rokan Hulu, maupun Kejaksaan Negeri Rokan Hulu terkait perkembangan kasus ini.

Masyarakat berharap agar aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas persoalan ini secara objektif, serta memastikan tidak adanya intervensi selama proses audit berlangsung.

( Kri )

ARB INdonesia, Rokan Hulu – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menerima Surat Keputusan (SK) Penetapan Lokasi Penanganan Kawasan Kumuh Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sumatra III. Senin (4/8/2025).

Penyerahan SK ini langsung diberikan oleh Kepala Balai P3KP (Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman) Sumatra III, Yenni Sofyan Mora, ST,MSI. Didampingi Tim Dan disaksikan kepala OPD dan udangan yang hadir.

SK ini menjadi dasar pelaksanaan program peningkatan kualitas sanitasi rumah dan permukiman kumuh, khususnya di kawasan Danau Dipo Boncah Balong.

Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang diberikan pemerintah pusat. Ia mengungkapkan bahwa Rokan Hulu berhasil memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan Kementerian melalui kerja keras tim Dinas Perkim.

“Alhamdulillah, berkat sinergi dan kerja keras, Kabupaten Rokan Hulu memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp7,7 miliar untuk penanganan kawasan kumuh Danau Dipo Boncah Balong,” ungkap Bupati Anton.

Program ini, lanjut Bupati, bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bentuk komitmen kolektif untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, tertata, dan layak huni. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Beberapa persoalan utama di kawasan Danau Dipo Boncah Balong antara lain kondisi jalan lingkungan yang rusak, terbatasnya akses air bersih, drainase yang belum optimal, serta kurangnya ruang terbuka dan fasilitas pengelolaan sampah.

Penanganan yang direncanakan meliputi:

-Perbaikan jalan lingkungan dan sistem drainase

-Pembangunan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle)

-Pembangunan jalur pedestrian

“Kami harap Danau Dipo Boncah Balong bisa menjadi simbol perubahan positif, kawasan yang nyaman untuk ditinggali dan membanggakan bagi generasi mendatang,” tambah Bupati Anton.

Ia juga menyampaikan harapan kepada Balai P3KP agar program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dapat dilanjutkan tahun depan, sejalan dengan target nasional 2 juta rumah yang dicanangkan dalam RDP Menteri PKP.

Kabupaten Rokan Hulu, menurutnya, telah menyiapkan data RTLH yang telah terpadu dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sementara itu, Kepala Balai P3KP Sumatra III, Yenni Sofian Mora, ST, M.Si, mengapresiasi sambutan hangat dari Pemkab Rohul. Ia menyampaikan bahwa dari usulan kawasan kumuh yang masuk ke Kementerian, hanya 10 lokasi yang ditetapkan sebagai prioritas nasional, dan Danau Dipo Boncah Balong menjadi salah satunya.

“Ini pencapaian luar biasa. Rokan Hulu terpilih sebagai penerima SK Penanganan Kawasan Kumuh 2025. Ini berkat kerja keras Pemda,” ujar Yenni.

Ia menekankan pentingnya kontribusi seluruh pihak, mulai dari masyarakat, camat, lurah, hingga kepala daerah, dalam mendukung kelancaran pelaksanaan fisik. Menurutnya, plakat program akan diserahkan ke pusat pada awal Agustus ini, dan jika tidak ada masa sanggah, kontrak proyek ditargetkan berjalan pertengahan September.

“Kami berharap implementasi di lapangan berjalan lancar, dengan peran aktif semua pihak, terutama dalam penetapan P3 dan pelaksanaan teknis,” tutupnya.

( Kri )

ARB INdonesia, Rokan Hulu – Wakil Bupati Rokan Hulu (Rohul) H. Syafaruddin Poti, S.H, MM hadiri Pelantikan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Cabang Rohul Masa Bakti 2024-2027 bertempat di Aula Lantai II Hotel Sapadia Rohul, Selasa (05/08/2025).

Didampingi Kadis Kominfo H. Syofwan, S.Sos, Kadis DMPTSP H. Munandar, S.E, MM, Sekretaris Kesbangpol Rohul Irvandri, S.Sos, M. IP, Ketua DPRD Hj, Sumiartini, Wakapolres Rohul Kompol Rahmat Hidayat, S.IK, Danramil 02 Rambah Kapten Armed Alza Septendi serta perwakilan Forkopimda lainnya.

Hadir juga Ketua PWI Riau H. Raja Isyam Azwar, Ketua IKWI Riau Patiah Ulfa, S.PT, M.Si, Perwakilan Perbankan dan Pimpinan Organisasi Wartawan se-Rohul.

Kegiatan dibuka dengan Pembacaan Ayat Suci Al-Qur’an dan Tari Tepak Sirih sebagai tanda penghormatan dan ucapan selamat datang kepada seluruh tamu di Negeri Seribu Suluk.

Wakil Bupati Rohul Syafaruddin Poti dalam sambutannya menyampaikan selamat atas pelantikan PWI dan IKWI Cabang Rohul, jalankan amanah yang diberikan ini sebaik-baiknya serta jaga marwah organisasi dan hubungan baik kepada semua pihak.

“Dizaman yang serba digital saat ini, kehadiran wartawan sebagai media informasi dan promosi sangat dibutuhkan, untuk itu bantu pemerintah dengan cara berikan informasi yang aktual, terpercaya dan terupdate kepada masyarakat serta kritik dengan komunikasi yang baik demi marwah Kabupaten Rohul.” ucap Syafaruddin.

Wabup juga menyampaikan beberapa waktu yang lalu juga telah dilaksanakan Coffee Morning, sebuah trobosan dimana para Pimpinan, Forkopimda dan Wartawan duduk bersama untuk berbincang dan diskusi bersama sebagai sarana membangun Rohul menjadi lebih baik sesuai dengan moto “Bersama Membangun Negeri”.

“Insya allah pada Tahun 2026 kegiatan Cofee Morning akan rutin dilaksanakan 1 bulan sekali agar suasana keakraban dan kebersamaan dapat terjaga, banyak mendengar masukan tentu ide dan masukan yang fresh akan lebih banyak didapat.” pungkas Syafaruddin.

Ditempat yang sama, Ketua PWI Riau Raja Isyam Azwar dalam sambutannya menyampaikan selain ucapan selamat juga mengingatkan tentang amanah organisasi kedepannya, tantangan zaman yang membutuhkan informasi yang cepat tetapi juga harus akurat.

“PWI Hebat, Wartawan Kompeten merupakan slogan PWI untuk menjawab tantangan zaman pada saat ini, dimana wartawan kompeten dituntut bekerja secara  profesional dan sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan.” terang singkat Raja Isyam.

Usai dilantik, Ketua PWI Rohul Amin Syukri menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah dan pihak terkait lainnya sehingga acara pelantikan PWI dan IKWI 2024/2027 dapat terlaksana.

“PWI siap mendukung pemerintah dan akan selalu menjadi mitra dalam persebaran informasi bagi setiap masyarakat khususnya di Rohul, sebagai organisasi wartawan tertua  dan anggota terbanyak se-Indonesia, Keberadaan PWI Rohul akan ikut andil dalam  Membangun Negeri sesuai dengan slogan Anton-Poti.” pungkas Amin.

Kegiatan dilanjutkan dengan Pelantikan PWI Rohul Masa Bakti 2024-2027 Dengan Ketua Amin Syukri, S.Kom, Sekretaris Syaiful Rahman, S.Pdi dan Bendahara Eka Syahputra beserta anggota lainnya oleh Ketua PWI Riau Raja Isyam Azwar.

Kemudian dilanjutkan dengan pelantikan IKWI Rohul dengan Ketua Hany Windarnovy, S.E, Sekretaris Ade Lestari dan Bendahara Wenny Herlina beserta anggota lainnya oleh Patiah Ulfa, S.PT, M.Si.

( Kri )

ARB INdonesia, Tambusai Utara – Pemerintah Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan infrastruktur desa melalui program semenisasi jalan.

Proyek pembangunan semenisasi jalan tersebut berlokasi di simpang PT MAN, RT 025 RW 007 Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara. Jalan yang disemenisasi memiliki panjang 100 meter lebar 3,5 meter, dan ketebalan 0,2 meter. Sumber anggaran diambil dari sumber anggaran kelebihan fisik tahun 2023, kelebihan fisik tahun 2024, dana PBB – P2, serta swadaya Masyarakat.

Dalam proses pengerjaannya pada selasa (5/8/2025) tersebut sempat terhambat,  dikarenakan adanya sekelompok masyarakat yang menghadang. Satpol PP dan Kepolisian selaku pihak yang dimintai untuk mengamankan jalannya kegiatan semenisasi tersebut berhasil meredam warga yang menentang, dan proyek  semenisasi berjalan dengan lancar.

Kepala desa Bangun Jaya Yusrianto dalam keterangannya, manyampaikan bahwa pembangunan semenisasi jalan ini merupakan hasil dari musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang mengutamakan kebutuhan warga.

“Ini atas permintaan dari Dusun, RT, RW, dan masyarakat yang berada disini. Dan ini sudah melalui Musrenbangdes”.ungkap kades

Terkait adanya penolakan, ia menyampaikan bahwa itu semua perbuatan dari oknum pihak ke tiga, yang memprovokasi dan tak senang dengan dilaksanakannya  pembangunan semenisasi jalan di simpang PT. MAN tersebut. 

“Sebenarnya masyarakat kami tidak menolak semenisasi tersebut, namun ini ada pihak ke tiga. Kalau kami dari pemerintah desa,  Pada prinsipnya dana desa tersebut harus dilaksanakan, kalau kami tidak laksanakan, akan terjerat kami oleh undang-undang yang ada di dana desa”. Ungkap kades

Dengan dilaksanakannya semenisasi jalan, diharapkan kualitas infrastuktur desa lebih baik dan berdampak positif pada kesejahteraan warga. Pemerintah Desa Bangun Jaya juga berkomitmen untuk terus mengawasi penggunaan dana desa yang transparan dan tepat sasaran, agar pembangunan di desa berjalan merata dan berkelanjutan.

( Kri )