Tinjau Puskesmas Rambah samo, Wabub Rohul ; Pelayanan yang Layak dan Berkualitas Merupakan Prioritas Utama Pemerintah Daerah

ARB INdonesia, Rokan Hulu – Wakil Bupati (Wabup) Rokan Hulu (Rohul) H. Syafaruddin Poti, S.H., MM lakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Rambah Samo pada hari Rabu (07/05/2025) dalam rangka meninjau langsung pelayanan kesehatan serta proses pengobatan yang diberikan kepada pasien dan masyarakat sekitar.

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati didampingi oleh sejumlah pejabat dari Dinas Kesehatan dan unsur pimpinan Puskesmas setempat. Wabup H. Syafaruddin Poti, S.H, MM menyempatkan diri berbincang dengan petugas medis serta beberapa pasien untuk mendengarkan langsung keluhan, masukan, dan harapan mereka terhadap pelayanan kesehatan.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas. Kesehatan merupakan salah satu prioritas utama pemerintah daerah,” ujar H. Syafaruddin Poti di sela-sela kunjungannya.

Menanggapi berbagai kendala yang didengar disampaikan langsut saat kunjungan, Wabup berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut guna meningkatkan mutu layanan kesehatan.

Kunjungan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat yang merasa diperhatikan oleh Pemkab Rohul, dengan harapan adanya perhatian langsung dari pimpinan daerah, pelayanan kesehatan di Puskesmas Rambah Samo dapat terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi warga sekitar.




Bupati Rohul Audiensi ke Kemenhub, Dorong Pengembangan Bandara Tuanku Tambusai

ARB INdonesia, Rokan Hulu – Dalam upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Bupati Rokan Hulu (Rohul), Anton, ST, MM, melakukan audiensi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI di Jakarta, Senin (06/05/2025). Kegiatan ini dilakukan bersama Gubernur dan sejumlah kepala daerah dari Provinsi Riau.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Anton memanfaatkan momentum untuk menyampaikan perkembangan terkait Bandara Tuanku Tambusai di Rokan Hulu.

Ia mengusulkan agar bandara tersebut dapat dijadikan sebagai bandara dengan penerbangan reguler dan siap menyerahkan pengelolaannya kepada Kemenhub.

“Kami dari Pemkab Rokan Hulu siap menyerahkan pengelolaan Bandara Tuanku Tambusai kepada Kementerian Perhubungan. Namun saat ini masih terdapat kendala pada status lahan, karena sebagian berada di kawasan transmigrasi. Untuk itu, kami akan melakukan audiensi lanjutan dengan Kementerian Transmigrasi guna membahas mekanismenya,” ungkap Bupati Anton.

Lebih lanjut, Anton meminta komitmen dari Kemenhub agar setelah proses penyerahan aset selesai, pengembangan bandara dapat segera dilakukan, termasuk pembangunan runway agar dapat dilandasi pesawat berbadan besar seperti Boeing. Ia juga mengusulkan penambahan rute penerbangan perintis dari Pasir Pengaraian menuju Medan.

“Rute Pasir Pengaraian-Medan memiliki potensi besar karena banyak pelaku usaha dan pemilik perusahaan di Rohul berasal dari Medan. Kehadiran rute ini akan mempermudah mobilitas, terutama bagi para pebisnis,” tambahnya.

Langkah strategis ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Rohul dalam meningkatkan konektivitas daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor transportasi udara.




Ketua TP PKK Rohul dr. Yeni Dwi Putri Buka GPM di Kecamatan Ujung Batu

ARB INdonesia, ROKAN HULU – Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1446 H, kembali di laksanakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang bertempat di aula Kantor Camat Ujung Batu, Rabu (26/03/2025).

Kegiatan yang di taja oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan kabupaten Rokan Hulu ini dibuka secara resmi oleh Ketua TP PKK Rokan Hulu dr. Yeni Dwi Putri bersama ketua ketua GOW Rohul Hj. Masni Taher dan dihadiri oleh Kepada OPD, Sekretaris DKPP Zulfikar, Camat Ujung Batu Rio Pratama, S.STP, M.Si bersama ketua PKK kecamatan Ujung Batu dan asisten Manager Supply Chain dan pelayanan Publik Bulog Kampar Halim Lubis

Kegiatan ini di sambut antusias oleh masyarakat ujung batu yang sejak pagi sudah hadir untuk mendapatkan Bahan Pangan di bawah Harga Pasar.

Ketua TP PKK Rokan Hulu dr. Yeni Dwi Putri menyampaikan GPM ini di lakukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sembako menjelang Idul Fitri, dengan kegiatan ini masyarakat dapat membeli bahan pangan dengan harga yang murah.

“GPM ini bertujuan untuk membantu ibu ibu untuk memenuhi kebutuhan sembakonya, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri dimana ada kenaikan harga sembako,” ujarnya.

dr. Yeni menambahkan untuk sembako yang dijual diantara beras dari Bulog, Minyak goreng kita yang merupakan produksi lokal serta sembako lainnya, sehingga di kesempatan tersebut diri nya mengajak seluruh masyarakat untuk membeli produk produk lokal yang dapat membantu perekonomian masyarakat lokal.

“Kami menghimbau kepada masyarakat untuk lebih sering membeli produk produk lokal Rokan Hulu,” jelasnya.

Adapun kamoditi yang di sediakan dalam program GPM di Kecamatan Ujung Batu tersebut diantara nya Beras SPHP 4 Ton, Minyak Goreng 300 Liter, Gula Pasir 200 Kg dan Telur ayam Ras 150 papan.




DP2KBP3A Inhil Gencarkan Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini melalui Forum Anak

INHIL– Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terus meningkatkan upaya pencegahan pernikahan dini. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui Forum Anak (FA), yang aktif memberikan edukasi kepada masyarakat untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan masa depan yang lebih baik.

Kepala Dinas DP2KBP3A Inhil, Sirajuddin, menegaskan bahwa pernikahan dini memiliki dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental anak. Selain itu, praktik ini juga berkontribusi pada peningkatan angka kematian bayi dan stunting.

“Pernikahan dini mempengaruhi tidak hanya kesehatan ibu dan anak, tetapi juga kualitas generasi mendatang. Kami sangat berharap masyarakat dapat memahami dan mendukung upaya ini,” ujar Sirajuddin.

Ia juga menambahkan bahwa berdasarkan data dan regulasi, perkawinan anak di bawah umur melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak serta berdampak buruk bagi pembangunan nasional.

“Pernikahan anak tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak pada pembangunan nasional. Oleh karena itu, kami mendorong agar masyarakat lebih proaktif dalam mencegahnya,” tegasnya.

Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)

Sebagai bentuk komitmen nyata, DP2KBP3A Inhil telah meluncurkan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) sejak 2020. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak anak dan perempuan serta menekan angka pernikahan dini.

Selain itu, Sirajuddin mengajak Forum Anak Daerah untuk menjadi ujung tombak dalam memberikan edukasi terkait bahaya pernikahan dini.

“Melalui Forum Anak, kami berharap bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pernikahan dini bukan hanya masalah individu, tapi juga masalah sosial yang memerlukan perhatian serius,” jelasnya.

Komitmen Bersama untuk Masa Depan Anak Bangsa

Sirajuddin menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya kerjasama berbagai pihak dalam mencegah pernikahan anak.

“Kami percaya bahwa dengan kerjasama yang baik dari seluruh pihak, kita bisa mewujudkan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak Indonesia,” tandasnya.

Langkah DP2KBP3A Inhil ini diharapkan dapat menginspirasi masyarakat untuk bersama-sama melindungi generasi muda dari risiko pernikahan dini demi menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan berdaya. (ADV)




DP2KBP3A Inhil Himbau Masyarakat Laporkan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

INHIL – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengajak masyarakat untuk lebih peka terhadap keselamatan perempuan dan anak.

Kepala DP2KBP3A Inhil, H. Sirajuddin, melalui Kabid PPA dan PHA, Siti Munziarni, meminta masyarakat, khususnya RT dan RW, segera melaporkan jika ada tanda-tanda kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan mereka.

“Perhatian masyarakat sangat penting untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga yang dapat berakhir dengan cedera fisik, gangguan psikologis, atau bahkan kematian anak,” ujar Munziarni.

Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melaporkan ke RT atau RW, yang kemudian akan melibatkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak untuk mencari solusi. Jika masalah belum selesai, langkah selanjutnya adalah melibatkan Babinkamtibmas, Babinsa, dan pihak kecamatan.

Munziarni menegaskan, jika masalah terus berlanjut, masyarakat dapat melaporkan kasus tersebut ke DP2KBP3A atau UPTD PPA untuk pendampingan lebih lanjut. Dia juga mengingatkan agar tidak ada lagi kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada pembunuhan atau masalah hukum.

“Jangan menuruti keinginan orang dewasa yang bisa berujung pada kekerasan terhadap anak. Mendidik anak harus sesuai dengan hak-hak mereka sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak,” tegasnya. (ADV)




DP2KBP3A Inhil Bentuk Tim Pendamping Keluarga untuk Tekan Angka Stunting

INHIL – Dalam rangka menekan angka stunting, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bentuk tim pendamping keluarga yang disebar ke setiap desa dan kelurahan.

Pendamping keluarga ini menjadi perpanjangan tangan DP2KBP3A dalam melaksanakan pencegahan stunting dan pernikahan usia dini.

Kepala DP2KBP3A Inhil Sirajuddin menyampaikan, sesuai dengan target nasional pada tahun 2024 angka stunting ditargetkan hanya 1,4 persen.

“Terkait dengan stunting baru-baru ini kami mengadakan lokakarya di 20 kecamatan sebagai salah satu upaya menekan angka stunting,” Sebut Sirajuddin.

Kegiatan ini diikuti oleh beberapa OPD lainnya seperti Dinkes, DisdukCapil dan lainnya karena penanganan stunting memang diperlukan sinergitas dengan seluruh OPD untuk dapat menekan stunting.

Sirajuddin juga menyampaikan, pernikahan anak usia dini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi angka stunting yang harus ditangani secara bersama-sama.

“Ada tiga unsur yang kita beri tugas untuk menekan angka stunting di tingkat desa dan kelurahan yakni kader KB, PKK desa kelurahan dan bidan desa yang bertugas memberikan edukasi di tengah masyarakat dan upaya pencegahan stunting,” tutupnya. (Adv)