Jakarta, detikriau.org – 14 proyek fiktif pada BUMN PT Waskita Karya (Persero) Tbk merugikan keuangan Negara setidaknya sebesar Rp 186 miliar. Untuk perkara ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dua orang tersangka.

“Dari perhitungan sementara dengan berkoordinasi bersama BPK-RI, diduga terjadi kerugian keuangan negara setidaknya sebesar Rp 186 miliar,” kata Agus di sela konferensi pers, Senin (17/12) sebagaimana dilansir melalui kumparan

Dua tersangka tersebut yakni Fathor Rachman selaku Kepala Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2011-2013 serta Yuly Ariandi Siregar selaku Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi ll PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2010-2014.

Perhitungan kerugian keuangan negara tersebut, kata Agus, diambil dari total pembayaran yang dilakukan PT Waskita Karya kepada perusahaan subkontraktor yang menangani pekerjaan fiktif itu.

“Perhitungan tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor pekerjaan fiktif tersebut,” ujarnya.

“Diduga 4 perusahaan sub-kontraktor tersebut mendapat pekerjaan fiktif dari sebagian proyek-proyek pembangunan jalan tol, jembatan, bandara, bendungan, dan normalisasi sungai,” sambungnya

Dalam kasus ini, Fathor dan Yuly diduga menunjuk beberapa perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Sebagian dari pekerjaan tersebut diduga telah dikerjakan oleh perusahaan lain, namun tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh 4 perusahaan subkontraktor yang sudah teridentifikasi sampai saat ini, namun KPK belum menyebut nama-nama perusahaan itu. Diduga 4 perusahaan tersebut tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak.

Atas subkontrak pekerjaan fiktif ini, PT Waskita Karya selanjutnya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut. Namun, selanjutnya, perusahaan-perusahaan subkontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor, dan Yuly.

Atas perbuatannya, Fathor dan Yuly disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Daftar 14 Proyek Fiktif PT Waskita Karya yang Diusut KPK

Agus juga menerangkan setidaknya ada 14 proyek yang dinilai sebagai proyek fiktif yang saat ini statusnya tengah ditangani KPK.

“Sampai saat ini teridentifikasi 14 proyek yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani KPK. Jadi, dari sejumlah proyek itu ada beberapa bagian yang kami duga merupakan proyek fiktif dalam kasus ini,” ujar Agus

Agus pun menyempurnakan pengertian proyek fiktif tersebut. Menurutnya proyek tersebut pada awalnya telah dikerjakan oleh Waskita Karya, hanya saja pada proses pembahasannya dibuat perencanaan baru seolah-olah proyek tersebut akan dikerjakan oleh 4 subkontraktor yang ditunjuk Waskita.

“Melengkapi pernyataan Agus, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan KPK menduga adanya penganggaran ganda yang dilakukan Waskita dalam 14 proyek tersebut.

“Jadi kami duga agak dekat dengan konsep “double budgeting” jadi pekerjaannya sebagian sudah dikerjakan tetapi dibuat proyek fiktif sehingga pembayaran itu dilakukan kepada pihak subkon dan dikembalikan lagi kepada beberapa orang di WK (Waskita Karya) termasuk dua orang yang jadi tersangka ini,” kata Febri.

Kendati demikian, Febri enggan merinci terkait rincian proyek fiktif apa saja yang dilakukan Waskita dalam 14 proyek tersebut.

“Tetapi kami belum bisa sampaikan bagian dari proyek yang diduga fiktif tersebut karena itu masih masuk dalam materi proses penyidikan,” tutup Febri.

Berikut daftar 14 proyek yang diduga terdapat proyek fiktif di dalamnya.

1. Proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir, Bekasi, Jawa Barat.
2. Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) Paket 22, Jakarta.
3. Proyek Bandara Udara Kuala Namu, Sumatera Utara.
4. Proyek Bendungan Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat.
5. Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1, Jakarta.
6. Proyek PLTA Genyem, Papua.
7. Proyek Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi 1, Jawa Barat.
8. Proyek Fly Over Tubagus Angke, Jakarta.
9. Proyek Fly Over MerakBalaraja, Banten.
10. Proyek Jalan Layang Non Tol Antasari-Blok M (Paket Lapangan Mabak), Jakarta.
11. Proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) seksi W 1, Jakarta.
12. Proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2, Bali.
13. Proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 4, Bali.
14. Proyek Jembatan Aji Tulur-Jejangkat, Kutai Barat, Kalimantan Timur

Editor: Faisal

Jakarta — Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan mewajibkan badan usaha impor untuk melaporkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) melalui sistem elektronik per 1 Januari 2019 mendatang. Kewajiban tersebut diberlakukan sebagai bagian dari pertukaran data elektronik (PDE) yang diinisasi Ditjen Bea Cukai sejak 2016 silam. 

Dikabarkan CNN Indonesia, Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi menjelaskan kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai efisiensi prosedur kepabeanan. Selain itu, kewajiban juga diberlakukan untuk mempermudah proses pengguna jasa kepabeanan dalam melakukan proses bisnis.

Pasalnya, dengan kewajiban tersebut, seorang importir yang berlokasi di Balikpapan nantinya bisa mengajukan PIB demi memasukkan barangnya melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Sebelumnya, importir tersebut harus mengajukan PIB di kantor Bea Cukai tempat barang itu akan dibongkar muat.

“Apalagi kini sudah ada internet yang menyediakan kemudahan dan biayanya pun murah, hanya tinggal bayar koneksi saja. Selain itu, kantor Bea Cukai pun seluruhnya sudah kami hubungkan ke internet,” jelas Heru di Kementerian Keuangan, Senin (17/12).

Ia menuturkan, pertukaran data melalui internet sebelumnya sudah dilakukan bertahap di 70 kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai dalam dua tahun silam. Meski demikian, importir bisa memilih, apakah mau mengajukan PIB melalui sistem elektronik atau pertukaran data elektronik secara biasa melalui intrakoneksi di kantor Bea Cukai.

Di tahun depan, rencananya Bea Cukai akan diterapkan penuh di 13 kantor pelayanan lainnya. Tak hanya mengurus PIB, sistem PDE juga bisa diterapkan untuk mengurus Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), manifes, pemberitahuan tujuan kawasan berikat, pemberitahuan tujuan logistik berikat, dan dokumen ekspor impor lainnya.

“Dan tentu ini tanpa dipungut biaya sama sekali,” jelasnya.

Lebih lanjut, Heru menjelaskan mekanisme penggunaan pertukaran data elektronik bagi importir. Pertama-tama, importir bisa mendapatkan aplikasi pertukaran data elektronik dari kantor pelayanan Bea Cukai secara gratis.

Kemudian, aplikasi tersebut harus diinstalasi di komputer atau komputer jinjing milik importir. Aplikasi inilah yang nantinya bisa dipakai importir untuk memasukkan data-data barang impornya.

Sampai sejauh ini, terdapat 73,33 persen pengguna jasa kepabeanan yang sudah memanfaatkan pertukaran data melalui internet. Ia berharap, sisanya bisa segera migrasi menggunakan sistem elektronik. Sebab, pelayanan pelaporan barang impor melalui sistem lama sudah tidak akan dilayani bulan depan.

“Tapi kami tetap akan melakukan pendampingan kepada pengguna jasa kepabeanan hingga akhir tahun ini,” terangnya.

Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan turunnya elektabilitas Joko Widodo-Ma’ruf Amin tak lepas dari absennya Ma’ruf dari sejumlah kegiatan kampanye beberapa waktu belakangan.

“Ya karena belum turun itu, belum turun ke lapangan,” ujar Luhut saat ditemui di kantor wakil presiden, Jakarta, Senin (17/12) dilansir melalui CNN Indonesia

Hasil survei tim kampanye internal Jokowi-Ma’ruf, Bravo 5, menunjukkan elektabilitas pasangan calon nomor urut 01 itu masih kalah dari pasangan calon Prabowo-Sandiaga Uno di beberapa daerah, termasuk Banten.

Luhut meyakini elektabilitas Jokowi-Ma’ruf akan meningkat jika Ketua Umum MUI itu sudah mulai kampanye kembali ke lapangan. Menurut dia, Ma’ruf memiliki peran cukup signifikan untuk mendongkrak elektabilitas Jokowi.

“Bisa, bisa. Nanti kalau sudah turun tahu kita (berapa persen),” katanya.

Dari sejumlah pemberitaan menyebutkan bahwa Jokowi-Ma’ruf masih unggul di Pulau Jawa dengan perolehan angka 59,2 persen. Hasil ini diperoleh dari survei internal yang dilakukan tim Bravo 5, tim kampanye Jokowi-Ma’ruf yang dibentuk Luhut.

Meski unggul, namun terjadi penurunan bahkan jumlah suara yang masih kalah dari pasangan Prabowo-Sandi. Salah satunya di daerah Banten.

Pada November lalu, Jokowi juga telah menyampaikan bahwa dia bersama Ma’ruf masih kalah sembilan persen di Banten. Meski
tak merinci lembaga survei yang ia maksud, Jokowi menekankan dirinya masih tertinggal dengan Prabowo-Sandi.

Ma’ruf sendiri sejak akhir November lalu terpantau tak beraktivitas melakukan kampanye keluar kediaman pribadinya. Ma’ruf hanya menerima tamu dan deklarasi para relawan di kediamannya, Jalan Situbondo 12, Menteng, Jakarta Pusat.

Mantan Rais Aam PBNU itu mengaku kakinya sedang terkilir. Kendati begitu, ia mengaku tetap nekat untuk melakukan sejumlah kunjungan ke berbagai daerah.

Selatpanjang, detikriau.org – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepulauan Meranti, secara resmi mengumumkan perpanjangan waktu pelaksanaan Lomba Karya Tulis Jurnalistik (LKTJ) 2018 yang  digelar pada Desember tahun ini.

Panitia Pelaksana Lomba, Wira Saputra, Sabtu (15/12/16) akhir pekan kemaren mengatakan bahwa sebelumnya telah ditetapkan batas akhir penyerahan karya tulis tersebut pada Sabtu, 15 Desember 2018. Mengingat tingginya animo peserta untuk berpartisipasi, maka dibuat kesepakatan agar kegiatan tersebut diperpanjang.

“Hingga kemarin, masih ada karya tulis yang masuk di meja panitia. Bahkan, ada beberapa peserta yang memberi masukan agar batas akhir penyerahan karya tulis dan persyaratan lainnya dapat diperpanjang. Alasan mereka karena singkatnya waktu yang diberikan panitia pada lomba kali ini”, kata Wira.

Setelah menggelar rapat panitia, pengurus beserta anggota PWI Kepulauan Meranti sepakat memberikan kesempatan pada peserta. Waktu pengumpulan karya tulis diperpanjang hingga Senin, 24 Desember 2018.

“Tahun ini animo peserta cukup tinggi, beda dengan lalu. Sayang rasanya kalau kita tidak berikan kesempatan pada mereka. Sebab, tujuan awal diadakan lomba juga untuk memotivasi kawan-kawan wartawan di Meranti untuk meningkatkan kemampuan menulis”, ujar Wira Saputra,

Dia mengimbau, bagi peserta yang ingin ikut serta dalam lomba tersebut agar segera merampungkan karya tulisnya dan segera mengirimkan ke meja panitia.

“Kami berharap perpanjangan waktu yang diberikan bisa mengakomodir keinginan para peserta yang ingin ikut serta, di LKTJ tersebut, ” ujarnya.

Tahun ini, LKTJ PWI Meranti bertemakan “Refleksi Pembangunan Satu Dekade Kepulauan Meranti”. Meski batas akhir penyerahan karya diperpanjang, persyaratannya tetap tidak berubah.

Syarat-syarat yang dimaksud, diantaranya; hasil karya tulis wajib diterbitkan terlebih dulu di media masing-masing, baik cetak maupun online. Periode lomba dimulai dari 1 hingga 24 Desember 2018. Semua tulisan yang diikutkan pada lomba juga harus karya orisinil penulis.

“Pengumuman dan pembagian hadiah otomatis juga akan kita mundurkan. Jika sebelumnya pengumuman lomba dilaksanakan pada puncak hari jadi Kepulauan Meranti pada Rabu, 19 Desember 2018 maka kita mundur sampai Kamis, 27 Desember 2018. Pengumuman akan dilakukan pada pukul 08:30 WIB di Aula Kantor Bupati (Gedung Orange), Jalan Dorak Selatpanjang. Secara detil, peserta bisa melihat pengumuman dan persyaratan lomba di akun resmi Facebook PWI Meranti, atau menghubungi langsung panitia,” terang Wira.

Ketua PWI Kabupaten Kepulauan Meranti, Ahmad Yuliar, S.IKom mejelaskan, sebagai organisasi profesi, PWI Meranti secara rutin menggelar lomba karya tulis jurnalistik. Ini salah satu stimulus dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalitas wartawan dalam membuat sebuah karya tulis./ Eko

Jakarta – Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali mengkritisi kondisi ekonomi Indonesia. Dia mengatakan bahwa pendapatan per kapita saat ini hanya US$ 1.900. Prabowo juga kembali menyinggung soal utang.

dikabarkan detikFinance, awalnya, Prabowo menjabarkan analisis salah satu anggota tim ekonomi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Fuad Bawazier yang hanya mencapai US$ 1.900 per tahun. Padahal, seharusnya pendapatan per kapita RI mencapai US$ 4.000.

“Saudara sekalian, para ahli mengatakan penghasilan kita per kapita adalah sekitar US$ 4.000 per tahun. Tapi dari US$ 4.000 itu, 49%, setengahnya, dikuasai oleh 1% rakyat kita,” katanya dalam acara Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12/2018).

“Jadi, kalau kita cabut yang 1%, kekayaan penghasilan kita setahun tinggal setengahnya, yaitu US$ 1.900. Itu kata penasihat saya, Pak Fuad Bawazier,” sambung Prabowo.

Tak sampai di situ pemaparan Prabowo. Dari sana, eks Danjen Kopassus itu menyinggung soal utang negara yang ia sebut bayi di Indonesia yang baru lahir sudah memiliki utang.

“Tapi US$ 1.900 dipotong lagi utang. Ya, kita semua punya utang. Bahkan anakmu baru lahir punya utang. Utangnya kurang-lebih US$ 600. Jadi iya, utang kamu itu US$ 600. Kurang-lebih US$ 600 itu, berapa ya? Ya sekitar Rp 9 juta. Anakmu baru lahir, utang sudah Rp 9 juta,” kata Prabowo.

Karena itu, Prabowo menegaskan, ia dan Sandiaga Uno tidak boleh kalah pada Pilpres 2019. Sebab, menurutnya, elite yang berkuasa di Indonesia selalu gagal menjalankan amanah rakyat yang justru membuat negara bisa punah. Di hadapan para kader Gerindra dan elite timses Prabowo-Sandiaga, ia menyatakan pihaknya tidak boleh kalah pada pilpres kali ini.

“Karena itu, kita tidak bisa kalah. Kita tidak boleh kalah. Kalau kita kalah, negara ini bisa punah. Karena elite Indonesia selalu mengecewakan, selalu gagal menjalankan amanah dari rakyat Indonesia. Sudah terlalu lama elite yang berkuasa puluhan tahun, sudah terlalu lama mereka memberi arah keliru, sistem yang salah,” terang Prabowo.

“Dan saya katakan bahwa sistem ini, kalau diteruskan, akan mengakibatkan Indonesia lemah. Indonesia semakin miskin, dan semakin tidak berdaya, bahkan bisa punah,” imbuhnya.

SELATPANJANG (detikriau.org) – Masalah pendidikan didaerah menjadi tanggung jawab bersama. Muatan untuk memajukannya tidak hanya dipundak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) saja, tetapi seluruh pihak, tidak terkecuali perusahaan RAPP diwilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Direktur Community Development (CD) PT RAPP Marzum menjelaskan, MoU dengan Pemkab Kepulauan Meranti dilakukan dalam hal meningkatkan kualitas pendidikan. Hal tersebut telah dilakukan terhadap 10 sekolah dasar yang terdiri dari 9 SD berada di daerah operasional Pulau Padang dan 1 sekolah di Tebingtinggi. 

Program ini sudah dilaksanakan di 5 Kabupaten. Pelalawan, Siak, Kampar, Kuansing, dan Kepulauan Meranti. Totalnya ada 60 Sekolah yang telah dibina.

Pembinaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan ini, PT RAPP telah menyiapkan 15 orang fasilitator daerah. Mereka sudah mendapat pelatihan sejak 2 bulan yang lalu. Pembinaan ini kemudian dititikberatkan kepada Kepala Sekolah (kasek) dan guru-guru. 

“Fasilitator yang telah kami siapkan ini akan melatih guru-guru di sekolah yang kita bina. Kita juga siapkan 1 orang dari internal untuk pendampingan,” tutur Marzum.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Drs H Nuriman Khair MM, mengakui, bahwa belum lama ini PT Riau Andalan Pulp dan Paper (RAPP) telah membuat Momentum Kesepahaman (MoU) dengan Pemkab Meranti dalam hal meningkatkan kualitas pendidikan. Terlebih dalam mempersiapkan skill tenaga pendidik, sesuai kebutuhan di era revolusi industri 4.0, saat ini. 

Perusahaan yang beroperasi di Pulau Padang itu akan membina 10 Sekolah Dasar (SD) di dua tempat yaitu Pulau Padang dan Pulau Tebingtinggi. 

Dari hasil pantauan Disdik, perusahaan lain yang ada di Meranti juga mendapat program bantuan pendidikan. Hanya saja, tak semuanya perusahaan melapor atau berkoordinasi dengan dinas terkait. 

“Perusahaan hanya berkoordinasi dengan Camat dan Kades Lokal. Kita memang ada program untuk membantu pendidikan tersebut. Ini kedepannya yang akan kita ubah sama mereka (perusahaan-red),” jelas Nuriman.

Mantan Sekretaris DPRD Kepulauan Meranti dengan kerjasama dengan PT RAPP ini dapat mendongkrak nilai standar kelulusan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Dimana, sampai sekarang kelulusan UNBK di kabupaten termuda se Riau ini masih di bawah standar Nasional./Eko