Jakarta — Harga yang harus dibayar pemerintah untuk mengantongi 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) secara utuh masih menjadi pro dan kontra. Maklum, kocek yang harus dikeluarkan pemerintah cukup besar mencapai US$3,85 miliar atau Rp56 triliun (kurs Rp14.500).

dikabarkan CNN Indonesia, Pengamat Hukum Sumber Daya dari Universitas Tarumanegara Ahmad Redi menuturkan angka itu tak sepadan dengan tanggung jawab PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum, sebagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan mengambilalih saham Freeport Indonesia.

“Freeport ini kan masih banyak tanggung jawab hukumnya, pembangunan smelter, pajak, kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian negara. Kalau nanti Inalum jadi pemegang saham mayoritas berarti ini jadi tanggung jawab Inalum juga,” papar Redi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (21/12).

Melihat hal itu, Redi berpendapat bahwa sebenarnya yang akan dikeluarkan Inalum nantinya tak hanya US$3,85 miliar, tapi bisa lebih banyak dari itu. Apalagi, smelter bukanlah barang murah.

“Pembangunan smelter itu bisa US$1,5 miliar. Cukup besar dana yang harus dikeluarkan, sampai sekarang kan pembangunan smelter tidak juga dilakukan oleh Freeport Indonesia,” ucap Redi.

Selain itu, ia menyebut perhitungan valuasi yang harus dibayar oleh Inalum ini terbilang tak adil. Masalahnya, jumlah pembayaran yang harus dilunasi Inalum dihitung berdasarkan proyeksi keuntungan dan arus kas sampai 2041.

“Harusnya sampai 2021 saja karena kan izin kontrak karya (KK) Freeport Indonesia juga akan berakhir 2021. Seharusnya Indonesia di atas angin, tapi Indonesia sepertinya tidak kuat dalam negosiasi,” kata Redi.

Lagipula, jika memang harga yang harus dikeluarkan Inalum mencapai US$3,85 miliar, Redi berpendapat lebih baik Indonesia mengambil langsung 100 persen saham Freeport Indonesia. Pasalnya, keuntungan yang didapat juga akan berkali-kali lipat.

“Kalau dihitung kepemilikan barang Freeport Indonesia itu Rp80 triliun, daripada hanya bayar Rp50 triliun hampir Rp60 triliun tapi hanya genggam 51 persen, lebih baik sekalian saja habis-habisan bayar banyak,” tutur Redi.

Saat ini, menurut dia, royalti yang dibayarkan Freeport Indonesia kepada Indonesia dinilaii tak wajar. Indonesia saat ini mendapatkan royalti emas sebesar 3,75 persen. Namun, itu baru berlaku sejak 2014.

“Dulunya hanya satu persen, tapi sebenarnya dinaikkan menjadi 3,75 persen itu juga sejak 2012 bukan 2014 kalau berdasarkan aturannya,” terang Redi.

Sementara itu, Freeport-McMoran memprediksi Indonesia bisa meraup US$60-US$90 miliar atau setara dengan Rp867-Rp1.296 triliun dari kepemilikan mayoritas pada Freeport Indonesia. Hanya saja, jaminan keuntungan itu diberikan oleh Freeport Indonesia asalkan pemerintah memperpanjang operasional Freeport Indonesia sampai 2041 mendatang.

“Harusnya makanya diambilalih saja 100 persen, untuk apa dikasih izin tambahan lagi sampai 2041. Indonesia mampu kok kelola tambang Freeport Indonesia,” pungkas Redi.

Guna membiayai akuisis Freeport, Inalum telah menerbitkan obligasi global sebesar US$4 miliar atau sekitar Rp58 triliun (kurs Rp14.500). Obligasi global ini diterbitkan dalam empat seri dengan pilihan tenor dari tiga sampai 30 tahun.

Sementara, imbal hasil (yield) yang ditawarkan juga beragam. Untuk seri pertama dengan nilai pokok US$1 miliar memiliki tenor tiga tahun dengan yield 5,5 persen, seri kedua dengan nilai US$1,25 miliar dan tenor lima tahun serta yield enam persen.

Kemudian, Inalum menawarkan obligasi dengan nilai pokok US$1 miliar bertenor 10 tahun dan bunga 6,87 persen. Seri terakhir atau keempat memiliki tenor sampai 30 tahun dengan nilai pokok US$750 juta dan yield 7,37 persen.

Penerbitan obligasi itu dilakukan pada bulan lalu. Kini Inalum mengklaim sudah mengantongi US$4 miliar untuk dan siap menyelesaikan transaksi pengambilalihan 51 persen saham Freeport Indonesia.

Kepala Riset MNC Sekuritas Edwin Sebayang mengakui yield yang ditawarkan oleh Inalum memang tinggi. Namun, jumlah yang harus dibayarkan Inalum kepada investor pembeli obligasi global terbilang lebih murah dibandingkan dengan pinjaman perbankan.

“Bagaimana pun tetap lebih bagus lempar obligasi, karena kalau pinjam perbankan harus ada jaminan besar juga untuk pinjaman dengan nilai tinggi,” ujar Edwin.

Bukannya aset Inalum tak cukup untuk menjamin utang perusahaan ke perbankan, tapi Edwin menyebut Inalum perlu juga menjaminkan aset perusahaan tambang lainnya yang berada di bawah holding pertambangan. Hal itu tentu akan memakan waktu lebih lama.

“Bisa mengagunkan aset PT Bukit Asam Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, dan PT Timah Tbk. Tapi itu juga butuh penilaian dulu, lama,” sambung Edwin.

Tak hanya itu, Edwin menuturkan proses raihan dana akan lebih cepat dengan menerbitkan obligasi dibandingkan dengan pinjaman perbankan. Maklumlah, dana yang dibutuhkan Inalum cukup jumbo, sehingga pinjaman tak hanya berasal dari satu bank melainkan harus dari sindikasi perbankan atau lebih dari satu bank.

“Kalau nilainya besar begitu (Rp55 triliun) mungkin juga tidak bisa perbankan nasional, mungkin internasional. Proses akan lebih lama lagi, sementara ini butuh cepat kan,” ucap Edwin.

Jakarta — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memastikan pihaknya akan berupaya untuk mendorong Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto memenangkan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019.

“Perlu saya sampaikan Demokrat sebagaimana yang sering ditanyakan apa strateginya, apa lebih mengutamakan pemilu legislatif atau pemilu presiden. Ya, kami menetapkan tujuan kembar, double track strategi yaitu memenangkan pemilu legislatif kami ingin memenangkkan suara tinggi, dan kami ingin sukseskan Pak Prabowo menjadi presiden lima tahun mendatang,” kata SBY dalam jumpa pers bersama Prabowo yang menyambangi kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/12) sebagaimana dilansir melalui CNN Indonesia.

SBY mengatakan hal tersebut pun didiskusikan antara dirinya dengan Prabowo yang mendatangi kediamannya pada petang tadi.

Menurutnya, pertemuan tersebut adalah bentuk ikhtiar antara pejabat teras Partai Demokrat dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno untuk memenangkan perjuangan politik dalam pemilu 2019 mendatang.

“Kami berdua menyadari dua-duanya (pileg dan pilpres) penting. Oleh karena itu ini kesempatan baik setelah tiga bulan tidak melaksanakan pertemuan, sore ini kami memiliki pandangan yang sama bahwa tujuan perjuangan politik pemilu serentak ini suksesnya pileg dan pilpres,” kata SBY.

Ia menegaskan Partai Demokrat sebagai bagian dari koalisi Adil Makmur pengusung Prabowo-Sandi ingin memenangi Pilpres, sekaligus meraih suara banyak dalam pemilu legislatif.

“Kami tentu ingin Pak Prabowo menang dalam pilpres, tetapi Gerindra dan Demokrat juga sukses suara besar di parlemen,” ujar Presiden keenam RI tersebut.

Pertemuan tersebut berlangsung sejak Prabowo tiba di kediaman SBY sekitar pukul 15.05 WIB. Mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut disambut langsung SBY saat turun dari mobil yang membawanya ke rumah tersebut.

Sesama mantan jenderal itu saling melempar hormat sebelum bersalaman seraya berpelukan dan menempelkan pipi kanan serta kiri saat pertama bersua.

Menyusul di belakang Prabowo, Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Djoko Santoso. Mantan Panglima TNI itu juga langsung memberikan salam hormat kepada SBY.

Baik Prabowo dan Djoko juga langsung bersalaman dengan Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan dan Komandan Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang turut mendampingi SBY menyambut kedatangan mereka.

Selain itu hadir pula Koordinator Juru Bicara BPN Prabow-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono, hingga Rachmawati Soekarnoputri. Satu per satu mereka bersalaman dengan SBY, Hinca dan AHY.

Jakarta, detikriau.org – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa pihaknya akan menjalankan politik dan kampanye pemilu sebagaimana yang digariskan oleh konstitusi, Undang-Undang,Sistem dan Peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu kata SBY, tolong jangan diganggu.

“Kami ingin berjuang baik-baik.  Akan menjalankan politik dan kampaye pemilu sebagaimana yang digariskan oleh konstitusi, undang-undang, sistem dan peraturan yang berlaku. Tolong kami jangan diganggu, karena kami tidak akan pernah mengganggu siapapun.”Sampaikan SBY dalam penambahan kata penutup penyampaian keterangan pers bersama pasca pertemuannya dengan calon presiden Prabowo Subianto di Mega Kuningan, dikutip dari breaking news TV One, Jumat (21/12)

SBY juga nyatakan, biarlah semua mendapatkan ruang dan jalan untuk beriktar masing-masing, berjuang sekuat tenaga. Inilah dambaan rakyat. Pemilu yang indah, pemilu yang damai dan demokratis dalam arti jujur dan adil.

“Kalau itu terjadi rakyat akan bisa menerima dengan ikhlas siapun yang terpilih nanti. Tetapi kalau tidak itu yang terjadi 4 bulan kedepan, tentu keikhlasan dari siapapun untuk menerima hasil pemilu menjadi berkurang, dan ini harus kita cegah bersama.” Akhiri Presiden ke- 6 Republik Indonesia ini.[faisal]

detikriau.org — Majelis Ulama Indonesia menyayangkan sikap pemerintah soal diskriminasi Hak Azasi Manusia yang terjadi pada etnis Uighur diu Xinjiang, China saat ini. Presiden Joko Widodo pun diminta mengambil sikap tegas.

Wakil Sekjen MUI Nadjamuddin Ramli mengungkapkan, sebagai negara dengan umat muslim terbesar di Dunia, Indonesia harus terdepan dalam memperjuangkan hak-hak etnis Uighur untuk menjalankan kehidupan beragamanya.

“Telah terjadi HAM secara nyata dan pelanggaran masyarakat sipil serta agama secara jelas terhadap etnis Uighur di China,” tegasnya dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne sebagaimana dilansir melalui Viva, Jumat 21 Desember 2018.

Dia mengungkapkan, Jokowi memiliki kapasitas yang kuat di dunia untuk mengusulkan investigasi internasional terhadap kasus ini. Sehingga diharapkan suku Uighur mendapatkan keadilan secara mendasar di dunia.

“Presiden harus menyatakan sikap, memanggil duta besar (China) dan menginisiasi investigasi internasional, harus. Jokowi harus turun tangan,” tegasnya.

Detikriau.org — Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menilai presiden Indonesia yang baru harus memiliki kemampuan seperti presiden pertama RI Soekarno dan presiden kedua Soeharto. Yakni kemampuan pidato seperti Soekarno dan manajemen seperti Soeharto. 

“Sebetulnya kalau menurut saya dalam sekarang ini presiden Indonesia gabungan dari Soekarno dan Soeharto. Jadi dia harus bisa pidato karena negara kita sedang kekacauan naratif tapi dia juga harus jago manajemen,” kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Jumat 21 Desember 2018 seperti dilansir dari VIVA

Terkait polemik bahwa apakah Presiden Joko Widodo atau Prabowo Subianto yang merupakan titisan Soekarno, Fahri, menyarankan agar publik membandingkan gaya pidato keduanya.

“Mungkin gini saja lebih baik diadu saja standarnya Bung Karno seperti apa, narasinya, pidatonya dan sebagainyalah termasuk soal keluarga kalau mau diadu. Kemudian bandingkan dengan Pak Jokowi pidatonya, posturnya dan lain-lainlah. Adu saja,” kata Fahri.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso, menilai Prabowo merupakan titisan Soekarno. Sebab gaya Prabowo berpidato serupa dengan Soekarno.

Laporan: Amrul

Tembilahan, detikriau.org – Polres Inhil serahterimakan jabatan Kapolsek Tempuling dari Kompol Swernedi kepada AKP Subagja SH, Jumat 21/12/2018.

Sertijab yang didasarkan Surat Keputusan Kapolda Riau Nomor Kep/1195/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan dilingkungan Polda Riau ini dilaksanakan di Aula Bhakti Rekonfu Mapolres Indragiri Hilir Jalan Gadjah Mada Tembilahan.

Diamanatkan Kapolres Inhil AKBP Christian Rony Putra Sik MH dalam upacara sertijab agar pejabat Kapolsek baru untuk segera menyesuaikan diri, perbanyak salaturrahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta kuasai intel dasar kepolisian.

“Mutasi adalah hal yang biasa, sebagai penyegaran organisasi sekaligus pembinaan karir personil.” Sampaikan Kapolres

Kepada Pejabat lama, Kapolres Inhil dan istri mengucapkan Terima Kasih atas kinerja dan pengabdiannya selama bertugas di Polres Inhil.

Kapolres juga menyampaikan bahwa dukungan istri adalah penyemangat suami dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kepada Negara dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Upacara sertijab jabatan Kapolsek Tempuling ini bertindak selaku Inspektur Upacara Kapolres Inhil AKBP CHRISTIAN RONY P, SIK.MH., dengan Perwira Upacara Kapolsek Tembilahan Hulu AKP A. RAYMOND TARIGAN dan Komandan Upacara Kaurmintu Sat Binmas IPDA TRISNO.

Saat itu hadir juga Pejabat Utama Polres Inhil yakni Wakapolres Inhil KOMPOL AFRIZAL ASRI, SIK., serta diikuti oleh Para Kabag, Kasat, Kapolsek, Kasi, Perwira, Brigadir, serta Wakil Ketua Bhayangkari Cabang Indragiri Hilir NY. YATI AFRIZAL ASRI, SIK dan Jajaran Pengurus Cabang Bhayangkari Inhil.