Detikriau.org — Surat suara Pemilih Umum (Pemilu) belum dicetak. Saat ini baru masuk tahapan pelelangan.

Hal itu disampaikan Ketua KPU RI, Arief Budiman, saat ditemui di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (3/1) dilansir dari rmol.co

Arief memperkirakan, pencetakan surat suara baru dilakukan pada pertengahan Januari nanti.

“Sekarang masih proses lelang. Nanti pertengahan Januari lah (dicetak),” tambah Arief.

Pria yang menjabat Ketua KPU Jatim ini menegaskan, desain surat suara memang terbuka untuk umum. Namun untuk menghindari pemalsuan surat suara, ada suatu unsur di surat suara yang tak diketahui oleh publik.

“Ada sesuatu orang yang tidak tahu, nanti kami bisa buktikan mana surat suara yang palsu dan tidak,” demikian Arief.

Jakarta – Partai Demokrat meminta kepolisian mengusut sumber rekaman yang berisi informasi hoaks penemuan tujuh kontainer surat suara yang telah dicoblos di Tanjung Priok. 

“Kami meminta kepolisian supaya mengusut sumber rekaman suara yang kemudian menjadi viral dan menjadi berita serta perbincangan di tengah masyarakat, yang kemudian dipertanyakan Andi Arief,” ujar Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean dihubungi di Jakarta, Kamis.

Ferdinand mengatakan pengusutan sumber rekaman itu harus diutamakan lebih dulu. Selanjutnya, kata dia, Demokrat meminta kepolisian memeriksa seluruh dokumen kapal yang masuk ke pelabuhan Tanjung Priok sepanjang Rabu (2/1), untuk memastikan ada atau tidaknya kapal yang membawa kontainer berisi surat suara.

Menurut Ferdinand, jika KPU RI tidak menemukan kontainer itu saat melakukan pengecekan ke Pelabuhan Tanjung Priok, maka semestinya KPU perlu berpikir lebih panjang.

“Harusnya KPU berpikir lebih panjang lagi, jangan-jangan kontainernya sudah keluar begitu mereka tiba, atau ditutupi misalnya,” kata Ferdinand.

Dia menekankan praduga-praduga yang dilayangkan mengenai hal ini sah-sah saja.

“Justru yang harus dilihat semangat Andi Arief adalah semangat untuk menjaga demokrasi, bukan untuk menyebarkan hoaks. Mari kawal demokrasi dengan baik,” jelas dia.

Demokrat, kata Ferdinand, menghormati kerja-kerja kepolisian dan akan kooperatif dalam memberikan keterangan yang dibutuhkan kepolisian.

Sebelumnya informasi penemuan tujuh kontainer surat suara disebut-sebut beredar di grup WhatsApp. Wasekjen Demokrat Andi Arief yang juga mendapat info itu kemudian mencuitkan informasi tersebut melalui akun Twitternya.

“Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yg telah dicoblos di tanjung priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya. karena ini kabar sudah beredar,” tulis Andi Rabu (2/1) malam.

Cuitan itu sempat diberitakan sejumlah media online sebelum menghilang dari akun Twitter Andi Arief. Tidak lama setelahnya jajaran komisioner KPU RI bergegas ke Tanjung Priok untuk memastikan informasi tersebut yang ternyata merupakan hoaks.

Ferdinand mengatakan Andi Arief tidak berniat menyebarkan hoaks melainkan meminta klarifikasi dan penjelasan serta supaya pihak-pihak yang berkepentingan dan berkewajiban melakukan pengecekan.

COPYRIGHT © ANTARA 2019

Seoul – Seorang diplomat Korea Utara, yang hingga baru-baru ini menjabat sebagai duta besar sementara untuk Italia, menghilang, kata seorang anggota parlemen Korea Selatan, Kamis.

Sebelumnya, sebuah surat kabar Korsel melaporkan bahwa diplomat Korut yang bernama Jo Song Gil itu sedang mencari suaka di Barat.

Jo Song Gil menghilang bersama istrinya setelah mereka meninggalkan kedutaan besar pada awal November tanpa pemberitahuan, ungkap Kim Mink-ki, anggota parlemen Korsel yang mendapatkan pemaparan dari Dinas Intelijen Nasional.

Pada Kamis pagi, koran JoongAng Ilbo dengan mengutip seorang sumber tanpa nama di kalangan diplomat melaporkan bahwa Jo, 48, telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan suaka di sebuah negara Barat, yang tidak disebutkan.

Jo dilaporkan berada di “tempat yang aman” bersama keluarganya di bawah perlindungan pemerintah Italia.

Kim mengatakan kepada para wartawan bahwa ia memiliki informasi soal kasus tersebut tapi tidak bisa membicarakannya.

“Mereka (Jo dan keluarganya) meninggalkan misi diplomatik dan menghilang,” kata Kim.

Jika kabar itu benar, Jo menambah daftar diplomat senior yang berusaha kabur dari Korea Utara, negara miskin di bawah kepemimpinan Kim Jong Un.

Thae Yong Ho, saat menjabat sebagai wakil duta besar Korut untuk Inggris, membelot bersama keluarganya ke Korea Selatan pada Agustus 2016. Thae adalah diplomat tingkat tertinggi yang pernah mengambil langkah tersebut.

Jo Song Gil mulai menjabat sebagai duta besar sementara pada Oktober 2017 setelah Italia mengusir duta besar Korut saat itu, Mun Jong Nam, sebagai protes atas uji coba nuklir jarak jauh yang dilakukan Korea Utara –pelanggaran terhadap aturan sanksi Perserikatan Bangsa-bangsa.

Jo mulai bertugas pada Mei 2015 dan sebenarnya dijadwalkan mengakhiri tugasnya pada akhir November, kata Kim.

Sumber: Reuters/ dilansir melalui Antara

“Dalam pelaksanaan tugas, Bupati akan melakukan evaluasi secara intensif dan meminta kepada pihak Inspektorat untuk melakukan pengawasan ketat”

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan instruksikan seluruh jajaran di Pemerintahan Kabupaten Inhil agar memulai kegiatan yang sudah direncanakan di awal tahun.

Instruksi tersebut disampaikan Bupati saat memimpin Apel Gabungan Awal Tahun 2019, Rabu (2/1/2019) pagi, di lapangan upacara Kantor Bupati Inhil, Tembilahan.

“Jangan menunggu-nunggu waktu lagi dalam bekerja. Setiap pimpinan instansi memberi tugas semua staf dan karyawan seusai dengan kewenangan masing-masing” ujar Bupati.

Bupati menuturkan, saat Organisasi Perangkat Daerah dapat memulai sesegera mungkin kegiatan keprograman yang telah direncanakan, maka Dia meyakini kegiatan tersebut akan selesai tepat pada waktunya.

Lebih lanjut, Bupati mengatakan, dalam pelaksanaan tugas berupa kegiatan keprograman tersebut. Dirinya akan melakukan evaluasi secara intensif dan meminta kepada pihak Inspektorat untuk melakukan pengawasan ketat.

“Saya berharap pekerjaan yang di mulai awal tahun terorganisir dengan baik sehingga November dan Desember tidak ada lagi kegiatan yang belum tuntas. Dengan evaluasi dan pengawasan, diharapkan pekerjaan juga akan mendapatkan hasil yang berkualitas,” pinta Bupati.

Bupati juga mengimbau kepada segenap jajarannya agar dapat fokus mempertahankan kinerja positif Pemerintah Kabupaten Inhil yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.

“Selaku pimpinan daerah, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil yang telah berpartisipasi, berperan dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Semoga kedepannya dapat lebih meningkat lagi,” tutur Bupati.

Sebagaimana diketahui, Apel gabungan awal tahun 2019 ini, diikuti oleh sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, pejabat eselon dan staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil./*

Editor: faisal

detikriau.org – Penyidik KPK kembali memanggil saksi kasus dugaan suap dana hibah Kemenpora kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

“Hari ini diagendakan pemeriksaan tiga orang saksi dari unsur Kemenpora dan KONI,” ujar Jurubicara KPK, Febri Diansyah, Kamis (3/1). dilansir melalui rmol.co

Tiga orang saksi itu adalah Staf Pribadi Menpora Imam Nahrawi, Miftahul Ulum; Staf Bagian Perencanaan KONI, Twisyono dan Suradi.

KPK mengungkap kasus suap dana hibah KONI di Kemenpora dalam operasi tangkap tangan pada pertengahan Desember 2018.

Dari operasi senyap itu, KPK menetapkan lima tersangka, tiga diantaranya merupakan penerima suap. Mereka adalah Deputi IV Kemenpora, Mulyana; PPK Kemenpora, Adhi Purnama; dan Staf Kemenpora, Eko Triyanto.

Adapun sebagai pihak diduga pemberi suap adalah Sekretaris Jenderal KONI, Ending Fuad Hamidy; dan Bendahara Umum KONI, Jhoni E Awuy.

Alat bukti yang diamankan KPK berupa uang tunai senilai Rp. 318 juta, buku tabungan dan ATM dengan saldo sekitar Rp. 100 juta, satu unit mobil Chevrolet dan bingkisan uang tunai di KONI senilai Rp. 7 miliar.

detikriau.org – Situasi di Sudan kembali mencekam setelah adanya protes penduduk negara itu terhadap kepemimpinan Omar Basher yang dianggap terlalu lama berkuasa.

Terkait itu pemerintah Sudan memberlakukan status darurat dan dikhawatirkan situasi memburuk 24 jam ke depan.

Anggota Komisi III DPR Teuku Taufiqulhadi meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri agar melindungi warga negara Indonesia di sana.

“Saya ingin mengetahui dari pemerintah bagaimana pengamanan pelajar atau mahasiswa Indonesia di Sudan saat ini. Ada ratusan WNI, termasuk pelajar dan mahasiswa yang berada di Sudan,” ujar Taufiq dalam pesan elektroniknya dilansir melalui Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (3/1).

Politisi Partai Nasdem itu lebih lanjut mengatakan,  sebagian WNI itu berada di Ibukota Sudan, Khartoum. Sisanya tersebar di kota-kota yang letaknya berjauhan dari ibukota.

“Perkembangan ini sangat berisiko bagi keselamatan warga kita di sana. Sejumlah negara, seperti Malaysia, telah mengimbau para mahasiswanya di sana untuk meninggalkan Sudan segera,” terangnya.

Menurutnya, Kemenlu harus bertindak cepat soal ini.  Selain mahasiswa dan pelajar, di Sudan juga terdapat beberapa perusahaan Indonesia seperti Indofood dan perminyakan.

“Sebaiknya, Kementerian Luar Negeri kita segera bersikap untuk mengamankan warga negara kita di sana. Kita berharap, semua warga kita di sana aman,” pungkasnya