Buntut rekomendasi Bawaslu terhadap10 Kada di Riau yang mendukung Jokowi, Mendagri minta Gubri menegurnya.

PEKANBARU-Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah Dr.Sumarsono, MDM meminta Plt (sekarang sudah depenitif) Gubernur Provinsi Riau Wan Thamrin Hasyim untuk menegur 10 Kepala Daerah yang mengunakan nama Jabatan Bupati/Walikota dalam melakukan Penandatanganan pernyataan dukungan terhadap salah satu Paslon Presiden Tahun 2019 tanggal 10 Oktober 2018 yang lalu di sebuah Hotel di Pekanbaru.  

dikabarkan riauterkini.com, Berdasarkan surat Mendagri dengan Nomor 700/9719/OTDA tanggal 12 Desember 2018, Mendagri berkesimpulan bahwa 10 Kepala Daerah di Provinsi Riau telah melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Surat permintaan pemberian teguran kepada 10 Kepala Daerah tersebut merupakan tindaklanjut rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau kepada Menteri Dalam Negeri pertanggal 6 November 2018.

Berdasarkan kajian Sentra Gakkumdu  yang dilakukan di kantor Bawaslu Riau,  10 Kepala Daerah tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu sebagaimana yang tertuang dalam UU No.7 Tahun 2017 namun terdapat pelanggaran peraturan Perundang-undangan lainnya.

Sepuluh Kepala Daerah yang ikut serta dalam penandatanganan pernyataan dukungan tersebut yaitu Bupati Siak, Bupati Pelalawan, Bupati Kampar, Bupati Bengkalis, Bupati Indragiri Hilir, Bupati Kuantan Singingi, Bupati Kepulauan Meranti, Bupati Rokan Hilir Walikota Pekanbaru dan Walikota Dumai.

Dasar Hukum dikeluarkannya surat permintaan teguran ini tertuang dalam Pasal 373 ayat (2) UU No.23 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelengaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Menyikapi soal Surat Perintaaan Mendagri tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Riau Rusidi Rusdan mengatakan, Bawaslu Riau sudah menerima surat tembusan dari Kemendagri sebagai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Riau, dan sudah di tanggapi.

“Kedepan kami menghimbau kepada seluruh aparat negara untuk netral. Khusus kepala daerah diingatkan kembali agar cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara dalam kampanye dan juga tidak menggunakan embel embel jabatan dalam penlmberian dukungan” tegas Rusidi.

Detikriau.org — Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan, Riau mengamuk, Kamis (27/12/2018) sore. Buntutnya, ruangan Sekretaris DPRD Pelalawan (Sekwan) disegel.

Aksi penyegelan ruangan Sekwan tersebut dilakukan mayoritas oleh sejumlah anggota fraksi DPRD Pelalawan. Penyengelan ruangan ini dilakukan ketika para pegawai sudah pulang.

Pantauan di lapangan sejumlah perwakilan anggota fraksi tampak begitu marah. Mereka memagar pintu masuk Sekwan dengan kayu balok.

Setelah memagar, pintu berwarna putih, ditutupi dengan sejumlah meubeler berupa kursi dan meja. Di atas pintu ditulis selebaran ‘Ruang Sekwan Disegel’.

Kepada wartawan CAKAPLAH.COM sejumlah anggota DPRD Pelalawan mengaku aksi penyegelan ruangan Sekwan atas persetujuan seluruh anggota fraksi.

“Ini bentuk, protes kawan-kawan, lantaran Sekwan tidak bisa menuntaskan administrasi. Dan segel ini, tidak boleh dibuka sebelum Sekwan menuntaskan administrasi,” tandasnya.

Belum diketahui administrasi seperti apa yang dikeluhkan anggota dewan tersebut kepada Sekwan.

Editor: faisal

Jakarta — Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan calon wakil presiden nomor 01 Ma’ruf Amin harus bisa membedakan antara pemaparan masalah bangsa dengan sikap pesimistis.

Hal tersebut merespons Ma’ruf yang menyebut Prabowo contoh sosok pemimpin yang pesimistis karena telah memberikan rasa takut dan kekhawatiran di masyarakat atas beberapa pernyataannya belakangan ini.

“Pak Ma’ruf harus membedakan antara memaparkan masalah bangsa dengan pesimistis,” kata Dahnil melansir melalui laman CNNIndonesia.com, Kamis (27/12).

Dahnil menyatakan seorang pemimpin yang baik harus memahami masalah, kemudian menyelesaikannya. Menurut dia, seorang pemimpin juga harus membaca, baik itu membaca buku maupun membaca fenomena sosial kemasyarakatan.

“Bagaimana mungkin pemimpin yang malas membaca mampu menyelesaikan masalah, karena dia tidak tahu masalah bangsanya apa, boro-boro tahu solusinya,” ujarnya.

“Agar supaya tidak sesumbar ngomong ‘gampang’ duitnya ada, kok. Atau tidak sesumbar ngomong mudah mobil nasional bisa Oktober 2018,” kata Dahnil menambahkan.

Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu menyatakan justru Prabowo menunjukkan watak kepemimpinan yang optimistis dan rasional. Dahnil mengklaim Ketua Umum Partai Gerindra itu memahami masalah yang dialami Indonesia dan menawarkan solusi untuk memperbaikinya.

“Bukan pemimpin yang suka sesumbar janji kemudian sesumbar juga mudah mengingkari,” ujarnya.

Sebelumnya, Ma’ruf menilai Prabowo sosok pemimpin yang pesimistis. Menurut mantan Rais Aam PBNU itu, bebarapa pernyataan Prabowo justru memberikan rasa takut dan kekhawatiran di masyarakat.

“Pernyataan seperti itu tak mendidik, pernyataan itu tak memberikan optimisme, bahkan memberikan rasa takut, ada kekhawatiran di situ,” kata Ma’ruf saat ditemui di kediamannya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Kamis (27/12)

Jakarta — Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Rahmat Triyono membantah kabar mengenai potensi tsunami di beberapa wilayah. 

Beredar kabar bahwa wilayah yang akan diterjang tsunami di antaranya Jakarta Utara, Cianjur, Bekasi Utara, Tangerang, dan Serang Banten.

“Dari sebaran lokasinya saja tidak masuk akal, Bekasi Utara, Cianjur, kemudian Tangerang. Jadi, sumber gempa di mana, kemudian tsunaminya di mana, saya pastikan itu hoaks,” kata Triyono di kantor BMKG, Jakarta, Kamis (27/12) malam dilansir melalui laman CNN Indonesia

BMKG juga memastikan tidak merilis potensi tsunami di daerah manapun seperti kabar yang dimaksud.

“Kami kan tidak mengeluarkan rilis potensi ancaman tsunami daerah, kami hanya merespons dari Badan Geologi yang telah menaikkan status Gunung Anak Krakatau dari waspada jadi siaga,” lanjutnya.

Triyono menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mempercayai berita-berita hoaks yang beredar tanpa ada pernyataan resmi dari BMKG.

Selain itu, ia menilai ada sekelompok orang yang memanfaatkan situasi dengan menyebar berita hoaks mengenai potensi tsunami untuk menambah kepanikan masyarakat.

“Sesungguhnya itu oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan situasi hanya untuk menambah kepanikan, yang mungkin ada target tertentu,” tutur Triyono.

Sebelumnya beredar kabar terkait potensi tsunami di beberapa wilayah usai bencana di Selat Sunda. Potensi tsunami itu berada di Jakarta Utara, Bekasi Utara, Cianjur, Tangerang, Serang. Tinggi tsunami di wilayah masing-masing antara 2 hingga 5 meter.

Detikriau.org — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri keberadaan politisi PDI Perjuangan, Ali Fahmi Habsyi.

Ali Fahmi merupakan berstatus saksi dalam kasus suap pengadaan satelit monitoring dan drone di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

“Yang bersangkutan tidak pernah memenuhi panggilan KPK dan keberadaannya saat ini tidak diketahui di mana,” ujar Jurubicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (27/12) dilansir dari rmol.co

Nama Ali Fahmi yang juga staf khusus Bakamla disebutkan oleh terpidana kasus tersebut yakni mantan Anggota Komisi I DPR RI, Fayakhun Andriyadi.

Dalam kasus suap tersebut KPK telah menetapkan tujuh tersangka dengan enam diantaranya sudah disidangkan dan menerima vonis pengadilan,

Terkini, KPK menetapkan Manager Direktur PT. Rohde dan Schwartz Indonesia, Erwin Sya’af Arief sebagai tersangka.