KY Usulkan 63 Orang Hakim Dijatuhi Sanksi

“Sampai saat ini KY telah melaksanakan pemantauan persidangan terhadap 101 perkara. 17 Perkara diantaranya berada di Riau”

Ketua Komisi Yudisial, Jaja Ahmad Jayus melakukan sesi wawancara bersama Republika di kantor Komisi Yudisial, Jakarta Pusat, Senin (15/10).
Foto: Republika/Iman Firmansyah

JAKARTA – Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus mengatakan hasil penanganan laporan masyarakat diputuskan dalam Sidang Pleno. Berdasarkan Sidang Pleno, ada 39 dari 290 putusan yang dinyatakan terbukti melanggar KEPPH.

Berdasarkan hal tersebut, KY merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 63 hakim terlapor dengan rincian: 40 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi ringan, 11 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi sedang, dan 12 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi berat.

“Untuk sanksi ringan, KY memberikan teguran ringan terhadap sembilan orang hakim, teguran tertulis terhadap 18 orang hakim, dan pernyataan tidak puas secara tertulis terhadap 13 hakim,” ujar Jaja di Gedung KY Jakarta, Senin (31/12).

Untuk sanksi sedang, KY memberikan penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun terhadap satu orang hakim, nonpalu paling lama enam bulan terhadap tujuh orang, dan penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun terhadap tiga orang.

Untuk sanksi berat, KY memberikan sanksi nonpalu selama tujuh bulan terhadap satu orang hakim, nonpalu selama dua tahun terhadap dua orang hakim, penurunan kenaikan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun terhadap tiga orang hakim, dan pemberhentian tetap tidak dengan hormat terhadap enam orang hakim.

Hakim yang paling banyak dijatuhi sanksi berasal dari Pengadilan Tinggi Jayapura (enam orang), kemudian ada PN Ponorogo, PN Balikpapan, PN Rantau Prapat, PN Tais, PN Malang, PN Muara Bungo, PN Mempawah, PN Lubuk Pakam, dan PA Surakarta yang masing-masing tiga orang hakim. KY juga memberikan sanksi kepada dua hakim di Mahkamah Agung.

Kualifikasi perbuatan hakim yang dinyatakan terbukti melanggar KEPPH didominasi bersikap tidak profesional (42 orang), tidak menjaga martabat hakim (delapan orang), berselingkuh (enam orang), kesalahan pengetikan (lima orang), dan tidak berperilaku adil (dua orang).

Salah satu permasalahan yang sering terjadi terkait rekomendasi sanksi KY adalah MA tidak melaksanakan sebagian usul sanksi yang disampaikan oleh KY. Adanya tumpang tindih penanganan tugas pengawasan antara KY dan MA juga menjadi problem yang dihadapi.

Selain itu, KY sering tidak memperoleh akses informasi atau data yang dibutuhkan saat menangani laporan masyarakat karena MA atau badan peradilan di bawahnya tidak bersedia memberikan hal itu. Hakim terlapor maupun saksi dari pihak pengadilan juga tidak memenuhi panggilan KY.

Sementara untuk pemantauan persidangan KY menerima 581 permohonan pemantauan persidangan, yaitu 517 permohonan masyarakat dan 64 inisiatif KY. Dari jumlah itu, KY dapat melakukan pemantauan terhadap 278 permohonan.

Adapun 10 Provinsi terbanyak menyampaikan permohonan pemantauan persidangan ke KY secara berturut-turut adalah: DKI Jakarta sebanyak 126 permohonan, Jawa Timur sebanyak 79 permohonan, Jawa Tengah sebanyak 49 permohonan, Jawa Barat sebanyak 43 permohonan, Sumatera Utara sebanyak 42 permohonan, Sumatera Selatan sebanyak 36 permohonan, Riau sebanyak 32 permohonan, Sulawesi Utara sebanyak 20 permohonan, Sulawesi Selatan sebanyak 20 permohonan, dan Nusa Tenggara Timur sebanyak 19 permohonan.

Sampai saat ini KY telah melaksanakan pemantauan persidangan terhadap 101 perkara. Adapun rincian wilayahnya adalah Jawa Timur (21 perkara), DKI Jakarta (17 perkara), Riau (17 perkara), Jawa Barat (12 perkara), Jawa Tengah (12 perkara) . Dominasi jenis perkara yang dipantau yaitu perdata (57 perkara), pidana khusus (46 perkara), pidana biasa (34 perkara), dan lainnya. Dari hasil pemantauan yang dilakukan, sebanyak 5 dari 101 perkara dinyatakan terdapat pelanggaran KEPPH.

sumber: republika.co.id    Editor: faisal




Malam Pergantian Tahun Baru, Pedagang Terompet Sepi Pembeli

Tembilahan, detikriau.org — Imbauan Bupati Inhil untuk tidak merayakan malam pergantian tahun baru menjadikan kota Tembilahan tidak seperti pergantian tahun baru masehi sebelumnya.

Biasanya, jauh-jauh hari sebelum memasuki malam tahun baru, hampir disetiap sudut kota dipenuhi oleh pedagang terompet. Barang dagangan musiman itupun akan laris manis dan dalam sekejab akan terjual habis.

Namun pergantian tahun baru 2018 kali ini, disepanjang jalan jendral Sudirman Tembilahan hanya Nampak dua pedagang yang menjajakan pernak-pernik tahun baru seperti terompet dan topi berhiaskan kertas warna-warni dan itupun sepi dari pembeli.

“kita tidak ada memasok barang baru, ini stok lama. Sepi bang. Seharian ini baru beberapa buah barang dagangan saja yang terjual.”Ujar pedagang yang mangkal didepan masjid Al Huda ini.

Tidak hanya pedagang terompet, tahun-tahun sebelumnya, siang menjelang malam pergantian tahun, disepanjang jalan selalu tampak ramai dipenuhi oleh pedagang jagung muda dan daging ayam, lengkap dengan bumbu penyedapnya.

Daging ayam dan jagung muda biasanya dibeli masyarakat untuk dijadikan panganan sambil berkumpul dengan teman maupun keluarga menyambut malam pergantian tahun.

Tahun ini, pedagang khas malam pergantian tahun inipun sepi.

Laporan: Ari Permana




Korsleting Listrik Diduga Penyebab Kebakaran di Pekan Arba. Berikut Kronologis Kejadiannya

Tembilahan, detikriau.org – Amukan jago merah yang membakar rumah penduduk di Jalan Batang Tuaka Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan, ahad (30/12/2018) diduga disebabkan korsleting listrik.

Akibat kejadian ini, dua unit rumah warga hangus dan menelan kerugian materil sekira Rp200 jutaan.

“sumber api diduga akibat korsleting listrik,” ujar Kapolres Inhil AKBP Christian Rony Putra melaui PS paur humas Aiptu Giri Wahyudi

Diterangkanya, kronologis kejadian bermula saat saksi Ernalis sedang menonton acara dari sebuah stasiun televisi dirumahnya. Saat itu tiba-tiba saja ia mendengar seperti adanya benda yang terjatuh yang diduganya berasal dari rumah tetangganya Feri Irawan yang saat itu dalam keadaan tidak berpenghuni.

Mencari tau, saksi bergegas keluar rumah dan mendatangi sumber suara, alangkah kagetnya, ketika itu saksi melihat kobaran api yang tampak sudah mulai membesar.

“saksi kemudian berteriak meminta pertolongan warga sekitar.” Ujar Giri.

“Api dapat dipadamkan sekira pukul 21.15 WIB setelah mendapat pertolongan dari warga sekitar dan dibantu Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Inhil dengan menggunakan 3 unit mobil Pemadam Kebakaran.” Ditambahkannya.

Akibat kejadian ini, meski tidak memakan korban jiwa, namun kerugian materil ditaksir mencapai Rp200 jutaan.

Dua unit rumah warga hangus milik Feri IRawan (22) dan Syamsir (56)

“Saat ini kejadian masih dalam penyelidikan Polsek Tembilahan” Akhirinya.

laporan: Amrul




Sumbar Berpotensi Tsunami Akibat Longsoran Tebing Bawah Laut

ILustrasi: Net

detikriau.org — Pesisir barat Pulau Sumatra, khususnya Sumatra Barat, ternyata juga berpotensi terimbas tsunami yang disebabkan longsoran tebing bawah laut, serupa dengan pemicu tsunami di Selat Sunda akhir pekan lalu.

Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sumatra Barat Ade Edward menyebutkan tsunami bisa saja menerjang pesisir barat Sumbar karena dipicu longsoran tebing bawah laut yang terletak di area Backthrust Mentawai, di antara Kepulauan Mentawai dan Pulau Sumatra.

“Berbeda dengan tsunami yang dipicu oleh Megathrust di sebelah barat Mentawai, tsunami karena longsoran tebing bawah laut di sebelah timur Mentawai akan tiba lebih cepat ke Padang,” kata Ade, Ahad (30/12) dilansir melalui republika.co.id 

Ia menjelaskan, tsunami yang disebabkan longsoran tebing bawah laut bisa menerjang daratan tanpa perlu didahului gempa bumi, persis seperti kejadian tsunami di Selat Sunda. Ade menyebut, longsor tebing bawah laut bisa saja dipicu oleh ombak besar atau pasang surut dalam volume signifikan.

Gempa dengan magnitudo kecil saja, ujar Ade, juga bisa memicu adanya longsor tebing bawah laut yang akhirnya menyebabkan tsunami.

“Longsor bawah laut Mentawai juga bisa menerjang daratan Sumbar tanpa didahului fenomena air pantai surut. Travel time mencapai daratan lebih cepat dari skenario selama ini yang 35 menit itu,” kata Ade.

Mengantisipasi potensi bencana yang mengancam Sumatra Barat ini, Ade mengingatkan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat bersama instansi terkait untuk memastikan berfungsinya tide gauge atau alat pengukur muka air laut.

Alat ini dianggap memiliki fungsi sebagai pendeteksi dini bila ada ancaman tsunami akibat adanya longsor bawah laut. Ia menyebutkan, tide gauge yang dipasang di Mentawai bisa merekam adanya perubahan tinggi muka air laut secara mendadak dan memberi waktu bagi masyarakat di Sumbar daratan untuk mengevakuasi diri.

“Setelah kecolongan tsunami longsor di bawah laut Palu dan Anyer, sebaiknya tide gauge di Sumbar diaktifkan sebagai deteksi dini tsunami,” katanya.

Peneliti LIPI, Danny Hilman Natawidjaja menjelaskan bahwa ada atau tidaknya fenomena ‘air laut surut’ bergantung pada sumber gempa. Khusus Sumatra Barat, ada dua ancaman gempa bumi yang bersumber di laut yakni Zona Megatrust yang berada di sebelah barat Kepulauan Mentawai dan zona Backthrust Mentawai yang berada di antara Kepulauan Mentawai dan Sumatra daratan (sebelah timur Mentawai).

“Yang didahului laut surut kalau sumber gempa Megathrust. Kalau itu yang pecah, maka yang pertama terjadi laut akan tersedot dulu ke bawah sebelum akhirnya membal ke daratan. Namun sumber gempa di Mentawai tak hanya itu, ada juga di antara Siberut dan Padang (Bakcthrust Mentawai). Itu akan langsung hantam daratan dan lebih cepat,” jelas Danny panjang lebar.

Menurut analisis yang pernah dilakukan Danny bersama peneliti lainnya yakni Kerry Sieh, Jamie McCaughley dan Ashar Lubis, menyebutkan bahwa gempa bumi yang bersumber dari Zona Megathrust akan jauh lebih merusak ketimbang gempa yang bersumber dari Backthrust Mentawai. Gempa dari Megathrust bisa mencapai magnitudo 8,8 Skala Richter (SR), sementara gempa dari Backthrust Mentawai diperkirakan tak akan lebih dari 8 SR.

“Dengan ancaman ini, saya minta Pemprov Sumbar jangan melempem lakukan mitigasi bencana dan simulasi evekuasi. Sejak 2005 sempat giat, makin ke sini terlihat makin melempem. Jangan-jangan orang sudah lupa jalur evakuasi ke mana,” katanya.

Isu soal ancaman tsunami memang sudah sering didengar masyarakat Sumatra Barat. Namun Danny mengingatkan Pemprov Sumbar untuk tak lengah melakukan edukasi terkait bencana. Ia menyampaikan, masyarakat di pesisir Sumbar punya waktu sekitar 30 menit untuk mengevakuasi diri ke tempat lebih tinggi bila gempa besar terjadi di Megathrust.

 




Kronologi Tsunami Selat Sunda. Info Grafis BMKG




Gunung Anak Krakatau Susut 180 Juta Meter Kubik Usai Erupsi

Gunung Anak Krakatau. (STR / AFP)

 

Jakarta — Volume Gunung Anak Krakatau (GAK) di PerairanSelat Sunda Banten mengalami penyusutan antara 150 sampai 180 juta meter kubik akibat erupsi dan kegempaan vulkanik selama beberapa pekan lalu.

“Penyusutan volume itu sampai 60 persen atau dua per tiga dari volume awal,” kata Kepala Sub Bidang Mitigasi Gerakan Tanah (PVMBG) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agus Solihin seperti dilaporkan Antara, yang dilansir melalui CNN Indonesia, Minggu (30/12).

Ia menjelaskan penyusutan volume Anak Krakatau itu hingga 180 juta meter kubik ke laut itu dipastikan menyisakan antara 40 sampai 70 juta meter kubik.

Sejak Kamis (27/12) lalu, tercatat ada 14 kali letusan per menit. Sehari kemudian GAK tercatat mengeluarkan sembilan letusan per menit.

GAK mengeluarkan letusan dengan tinggi asap maksimum 200-300 meter di atas puncak kawah. Sedangkan abu vulkanik bergerak ke arah timur-timur laut.  Namun pada Jumat pukul 14.00 WIB, GAK berhenti meletus. Tetapi akibat erupsi Surtseyan serta erosi yang terjadi pada 24 hingga 27 Desember, volume bentuk GAK mengalami perubahan.

Akibatnya tinggi gunung juga menurun. Berdasarkan analisis visual, Anak Krakatau yang semula tingginya 338 meter, namun kini terkikis menjadi 110 meter.

Selain itu juga Anak Krakatau menjadi lebih rendah dibandingkan Pulau Sertung. Menurut Agus, tinggi Pulau Sertung hingga kini mencapai 182 meter, sehingga Anak Krakatau lebih rendah menjadi 110 meter.

“Kami berharap menyusutnya volume gunung itu tidak menimbulkan tsunami,” katanya.

Masih berstatus Siaga III

Agus menjelaskan status Gunung Anak Krakatau di Perairan Selat Sunda Banten hingga kini masih dalam status Siaga level III setelah beberapa hari terakhir aktvitas kegempaan mengalami penurunan.

Masyarakat diminta untuk tidak mendekati gunung tersebut dalam radius lima kilometer. Selain itu juga masyarakat agar menyiapkan masker,apabila terjadi hujan abu. Saat ini tiupan angin bergerak ke arah timur laut dengan ketinggian asap 1.000 meter.

“Kami berharap adanya penyusutan volume gunung bisa ditetapkan status kembali normal,” katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Tanggap Darurat Letusan Gunung Anak Krakatau Kushendratno menyatakan aktivitas kegempaan gunung tersebut mengalami penurunan drastis.

Sehari sebelumnya aktivitas letusan terjadi 54 kali disertai 65 hembusan dan satu tremor. Namun sejak Minggu pagi hingga siang ini tercatat alat seismograf Pos GAK Pasauran Cinangka Kabupaten Serang hanya tiga kali letusan diserta 21 hembusan.

Karena itu, aktivitas letusan Gunung Anak Krakatau terjadi penurunan drastis dibandingkan hari sebelumnya.

“Kami mengimbau warga maupun nelayan agar tidak mendekati letusan, karena membahayakan dan menjadikan ancaman keselamatan jiwa,” katanya.

Ia mengatakan, meski tren letusan mengalami penurunan aktivitas kegempaan, namun statusnya belum diubah menjadi waspada. Sebab, penurunan aktivitas kegempaan GAK masih dalam evaluasi.