Jakarta  – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan sebanyak 939.879.651 lembar surat suara akan dicetak pada Januari 2019 ini.

“Rencananya pertengahan Januari 2019 ini surat suara sudah bisa produksi (dicetak),” kata Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat.

Produksi surat suara ini akan dilakukan secara transparan, yakni melalui proses lelang dengan katalog, sehingga melalui sistem itu akan penggunaan anggaran akan lebih efektif dan efisien.

Anggaran satuannya untuk memproduksi 939.879.651 lembar surat suara diperkirakan sebesar Rp872,6 miliar, namun rencana kontrak hasil lelang ini menjadi Rp604,7 miliar.

“Jadi efisien kita sebesar Rp267,9 miliar atau kira-kira 30,7 persen,” kata Pramono.

KPU sendiri telah menetapkan masa sanggah pemenang Pemilu 2019 pada 7 Januari 2019.

“Pemenang lelang sementara sudah ada, tetapi bagian dari transparansi proses lelang itu maka kita membuka masa sanggah. Jadi perusahaan-perusahaan lain yang tidak menang itu boleh mengajukan komplain boleh mengajukan keberatan. Nanti akan kita periksa keberatannya seperti apa. Itu bagian dari proses transparansi tender yang dilakukan oleh KPU,” paparnya.

KPU sendiri telah menggelar kegiatan validasi surat suara kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta partai politik peserta Pemilu 2019, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat sore.

Validasi dan approval surat suara ini untuk calon legislatif di DPR dan Pilpres 2019, sementara DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota akan dilaksanakan di KPU daerah.

COPYRIGHT © ANTARA 2019

 

 

 

Jakarta – Sandera asal Indonesia yang ditahan oleh kelompok radikal Abu Sayyaf di Filipina terlihat dalam sebuah rekaman video yang dibuat oleh kelompok itu. Dalam rekaman tersebut, Samsul Sangunim yang diculik di perairan Pulau Gaya di Semporna pada 11 September lalu, memohon agar segera dibebaskan.

Dalam rekaman terlihat pula Samsul dimasukkan dalam sebuah lubang yang baru saja digali. Dia menangis dan memohon bantuan agar secepatnya dibebaskan.

“Tolong saya bos, tolong saya bos, tolong ….,” kata Samsul, seperti dikutip dari thestar.com.my yang dilansir melalui Tempo.co, Jumat, 4 Januari 2019.

Sejumlah sumber di Filipina mengatakan rekaman video itu dikirim oleh Abu Sayyaf ke pemilik kapal yang tampaknya sedang melakukan negosiasi dengan para penculik yang menuntut uang tebusan untuk pembebasannya.

Saat berita ini turunkan pada Jumat malam, 4 Januari 2019, Kementerian Luar Negeri RI belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait hal ini.

Samsul diculik bersama rekannnya yang bernama Usman Yusof, 30 tahun. Usman telah melarikan diri dari para penculiknya pada 5 Desember 2018 lalu dan sudah berkumpul bersama keluarganya.

Samsul sekarang ditahan bersama tiga korban penculikan lainnya, yakni satu orang warga negara Malaysia dan dua warga negara Indonesia yang diculik dari sebuah kapal pencari ikan di perairan Kinabatangan sebuah wilayah dekat rantai kepulauan Tawi-Tawi, Filipina. Diyakini, proses negosiasi uang tebusan dilakukan secara langsung dengan keluarga korban atau pemilik kapal.

Sejumlah media di Filipina memberitakan, kelompok Abu Sayyaf meminta uang tebusan untuk Samsul sebesar 4 juta peso atau sekitar Rp 2,9 miliar.

Jakarta – Dugaan mahasiswa Indonesia jadi korban kerja paksa di Taiwan menghebohkan dan telah dibantah oleh pemerintahan Taiwan. Beberapa tahun silam, dugaan siswa dipaksa kerja pernah terbongkar di Jepang.

Peristiwa ini diberitakan oleh Japan Times pada 16 Maret 2017 lalu. Otoritas tenaga kerja menyerahkan dokumen kepada kejaksaan di Prefektur Miyazaki yang berisi dugaan kerja paksa terhadap siswa sekolah bahasa dari Indonesia.

Dalam dokumen itu ada nama Yutaka Shimizu (70), kepala kelompok yang mengelola Houei International Japanese Language Academy dan empat orang lainnya. Mereka diduga memaksa 6 orang siswa Indonesia untuk bekerja tanpa dibayar pada Desember 2015-Juni 2016.

Kantor inspeksi standar tenaga kerja setempat mengatakan para siswa diduga dipaksa menggunakan upah mereka untuk membayar biaya sekolah bahasa. Pihak berwenang menganggap ada kaitan antara prosedur ini dan Miyakonojo, program pendidikan di prefektur Miyazaki.

Pengacara yang mewakili operator sekolah tersebut menyatakan bahwa perusahaan tersebut tidak terlibat aktivitas ilegal. Perusahaan itu mengaku memberi kesempatan kerja kepada siswa yang ingin bekerja.

Dihubungi terpisah, Koordinator PPI Dunia, Pandu Utama Manggala, mengatakan informasi soal dugaan kerja paksa siswa Indonesia di Jepang sempat ramai dikabarkan. Dia mengatakan masalah itu kemudian sudah ditangani.

“Ketika itu, sempat ramai pemberitaan. Ada yang dijanjikan kalau sekolah bahasa tidak usah bayar justru sudah dapat living cost. Tapi ada beberapa oknum sekolah bahasa yang memanfaatkan sehingga beberapa siswa harus kerja tapi tidak dibayar. Alasannya untuk menutupi biaya sekolah,” kata Pandu saat dihubungi.

“Sudah tertangani KBRI dan KJRI di Jepang yang menindaklanjuti dengan cepat,” tambah mantan Ketua PPI Jepang ini.

Yang terbaru, kabar mahasiswa Indonesia menjadi korban kerja paksa di Taiwan sempat beredar luas. Pemerintah Taiwan lewat Ketua Perwakilan Kantor Ekonomi dan Dagang Taipei (TETO) Indonesia di Jakarta, John C Cen telah membantah hal itu.

Bantahan juga datang dari kampus di Taiwan yang disebut melakukan kerja paksa, Hsin Wu Technology University. Pihak kampus dengan tegas menyatakan bahwa apa yang beredar sama sekali berbeda dengan kenyataan di lapangan. Senada dengan kampus, mahasiswa Indonesia di Hsing Wu University yang menempuh kuliah dalam program Industry-Academia Collaboration memastikan pihak universitas tidak memberlakukan kerja paksa dan juga tidak memberikan makanan dari bahan babi kepada para mahasiswa

Sumber: detikcom

Pekanbaru – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru mendeteksi tujuh titik panas yang mengindikasikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau, Jumat.

Analis BMKG Stasiun Pekanbaru, Bibin kepada Antara mengatakan tujuh titik panas yang terpantau melalui pencitraan Satelit Terra dan Aqua dengan tingkat kepercayaan diatas 50 persen tersebut seluruhnya terpantau di wilayah pesisir Riau.

“Titik panas menyebar di Rokan Hilir empat titik, Dumai dua titik dan satu titik di Rokan Hulu,” katanya.

Sementara itu, dari tujuh titik panas tersebut, lima diantaranya dipastikan sebagai titik api. Ia mengatakan bahwa titik api merupakan indikasi kuat terjadinya karhutla dengan tingkat kepercayaan diatas 70 persen.

Kelima titik api tersebut, kata Bibin, menyebar di Rokan Hilir tiga titik dan dua titik lainnya di Kota Dumai. Di Rokan Hilir, ketiga titik api dengan tingkat kepercayaan mencapai 93 persen menyebar di Desa Mumugo, Kecamatan Tanah Putih.

“Sementara di Dumai titik api terdeteksi di Kecamatan Dumai Barat dengan tingkat confidence 83 persen,” tuturnya.

BMKG Stasiun Pekanbaru mulai mendeteksi kemunculan titik-titik api sebagai indikasi adanya karhutla di wilayah pesisir Riau. BMKG menyatakan kemunculan titik-titik api tersebut merupakan akibat dari peralihan musim yang terjadi di wilayah tersebut memasuki Januari 2019 ini.

Bahkan, menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, terdapat 15 hektare lahan gambut yang dalam sepekan terakhir terbakar di wilayah Rokan Hilir. Hingga kini, upaya pemadaman masih terus berlangsung di wilayah tersebut.

Melengkapi Bibin, Staf Analisa BMKG Pekanbaru Mia Fadillah mengatakan selain Rokan Hilir dan Dumai yang telah terpantau kemunculan titik api, BMKG juga menyatakan wilayah pesisir Riau lainnya seperti Bengkalis dan Meranti dalam keadaan rawan karhutla.

“Potensi karhulta di wilayah pesisir Riau cukup tinggi. Curah hujan di wilayah pesisir saat ini sangat kecil dan cuaca juga cukup panas,” kata Mia.

Secara umum, ia mengatakan Provinsi Riau menghadapi peralihan cuaca atau pancaroba, dari musim penghujan ke musim kemarau. Wilayah pesisir seperti menghadapi musim kemarau lebih cepat dibanding wilayah lainnya.

Mia memprediksi, musim kemarau akan terus bergeser ke wilayah lainnya di Provinsi Riau dan sepenuhnya memasuki musim kering pada akhir Januari mendatang. “Musim kemarau nanti akan berlanjut hingga Februari,” ujarnya.

COPYRIGHT © ANTARA 2019