Tembilahan, detikriau.org – Viral di media sosial munculnya beberapa akun yang diduga kuat mempublikasikan pencemaran nama baik Bupati Inhil HM Wardan”. Unggahan sejumlah foto dengan dilampiri kalimat dengan menyebutkan beberapa orang guru sebagai ‘Pelacur Wardan’ itu tersebar melaului jejaring social Facebook dan WhatApp.

Tidak terima dan merasa dilecehkan, Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan pun segera perintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan pihak Polres Inhil. Dia mengaku kaget atas fitnah yang dilayangkan kepadanya dan mengatakan bahwa hal yang dituduhkan oleh oknum warganet yang tidak bertanggung jawab itu sebagai perbuatan keji dan sama sekali jauh dari kebenaran.

“Itu murni Hoaks. Saya berharap agar pihak berwenang dapat segera menindaklanjuti hal tersebut. Saya tidak ingin muncul persepsi negatif di kalangan masyarakat tentang diri Saya selaku Kepala Daerah,” Ujar Bupati, Jum’at (25/1/2019) pagi.

Bupati mengatakan, berita bohong atau hoaks yang disebar oleh 4 akun Facebook tersebut, berpotensi membuat gaduh masyarakat dan jajaran Pemerintah Kabupaten Inhil sehingga dapat mengganggu stabilitas sosial-politik Kabupaten Inhil.

“Itu hanya aksi cari sensasi saja. Sama sekali tidak ada kebenaran yang terkandung di dalam tuduhan-tuduhannya itu. Saya merasa sangat kecewa dan marah dengan perilaku amoril yang dilakukan oleh oknum netizen seperti itu,” pungkas Bupati.

Menurut OS, seorang guru yang wajahnya terpampang jelas dalam publikasi foto bertuliskan ‘Pelacur Wardan’ tersebut, keempat akun Facebook yang digunakan untuk publikasi dikelola oleh satu orang dengan mencaplok nama-nama orang lain yang dikenalnya guna menghindari jeratan UU ITE.

“Setahu Saya, itu hanya dilakukan satu orang. Dia menggunakan 4 akun FB sekaligus. Nama-nama akun itu juga merupakan nama orang lain, bukan nama akun asli pelaku,” tuturnya.

Saat ini, OS mengaku sudah diminta keterangan oleh penyidik polres inhil atas pelaporannya terkait pencemaran nama baik dengan penyebarluasan melalui 4 akun di media social itu.

“Semoga setelah memberikan keterangan kepada pihak penyidik kemaren, bisa memberikan informasi yang jelas, agar pengungkapan kasus ini bisa lebih cepat”, ujar OS

Sementara itu, menurut Kapolres Inhil, AKBP Christian Rony Putra, S.IK, MH melalui Kasat Reskrim, Akp, Indra Lamhot Sihombing, membenarkan adanya informasi pelanggaran terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Kami sedang mendalami dan mengumpulkan keterangan – keterangan terkait hal tersebut, sekaligus menunggu laporan resmi dari pihak – pihak yang dirugikan, semoga dalam waktu dekat, kita sudah bisa mengambil tindakan sesuai peraturan perundang undangan yang ada”, tutup indra./*/Ari Permana

Jakarta — Badan Narkotika Nasional(BNN) dan Bea Cukai Belawan berhasil mengamankan sekitar 100 kilogram (kg) narkotika yang dikendalikan Ramli, narapidana (napi) Lapas Tanjung Gusta Medan. Ramli merekrut keluarganya untuk menyeludupkan barang haram itu dari Malaysia ke Indonesia.

“Totalnya ada berkisar 100 kilogram narkotika yang disita. Itu dikendalikan oleh satu sindikat yaitu Ramli yang merupakan napi yang menjalani hukuman penjara seumur hidup di Lapas Tanjung Gusta Medan,” kata Deputi Bidang Pemberantasan BNN Irjen Pol Arman Depari, dilansir cnnindonesia, Kamis (24/1).

Arman menyebutkan penangkapan pertama dilakukan pada Selasa (15/1) lalu. Saat itu, petugas BNN dan Bea Cukai melakukan patroli bersama di Laut Aceh. Petugas yang telah melakukan penyelidikan lantas menangkap Kapal Motor (KM) Karibia di Perairan Lhoksukon, Aceh Utara.

“Kapal kayu ini memuat sabu-sabu 72 kg dan 10 ribu butir pil ekstasi,” jelasnya.

Dalam pengungkapan itu, petugas menangkap lima orang tersangka, yaitu Ramli bin Arbi, Saiful Bahri, M. Zubir, M. Zakir, dan Metaliana. Kelima tersangka itu memiliki hubungan keluarga yaitu, orang tua, anak, dan menantu.

Ketika petugas BNN RI dan Bea Cukai menangkap KM Karibia bermuatan narkotika, ternyata dalam tempo bersamaan, kapal kecil jaringan Ramli juga berlayar mengangkut berkisar 25 kg sabu-sabu. Bahkan, barang haram ini nyaris lolos dari intaian petugas. Sebab 25 kg sabu-sabu yang diangkut kapal kecil itu telah berada di daratan.

“Saat itu, kita fokus pada tangkapan besar yang dibawa dengan KM Karabia. Padahal ada kapal kecil yang juga berlayar membawa 25 kg narkotika,” sambung Arman.

BNN melakukan pengembangan hingga Kamis (24/1), seorang tersangka bernama Syaifinur alias Pan ditangkap di Pasar Gruegok, Biruen, Aceh. Dari tangan tersangka, BNN menyita 25 kg sabu. Barang haram itu disimpan tersangka di dalam mobil dan rumahnya serta akan didistribusikan ke Medan dan wilayah Sumut lainnya.

Dalam melancarkan aksinya, kata Arman, jaringan Ramli menggunakan komunikasi satelit. Sebab sinyal yang ada di laut terutama di perbatasan laut Indonesia dan Malaysia selalu payah sinyal. BNN juga akan mendalami terkait komunikasi yang digunakan Ramli di dalam Lapas.

“Komunikasi satelit ini digunakan jaringan Ramli pada saat hendak menjemput atau mengantar barang haram itu ke laut. Komunikasi satelit tersebut sangat mudah untuk menentukan lokasi transaksi. Banyak cara mereka untuk mengelabui petugas bahkan mereka bisa menggunakan komunikasi di dalam,” bebernya.

“Pertajam Kemampuan OPD Mengimplementasikan SAKIP”

“Kemen PAN RB Apresiasi Meranti Berhasil Raih Nilai SAKIP B Plus

BATAM (detikriau.org) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti menggelar Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Asistensi Sistem Akuntabiliatas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bertempat di Hotel Grand I, Batam, Kamis (24/1/2019).

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mempertajam pengimplementasian SAKIP oleh OPD ini dibuka secara langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si.

Turut hadir, Wakil Bupati H. Said Hasyim, Anggota Komisi X DPR RI H. Jon Erizal, Mantan Menpan RB H. Azman Abnur, Yusuf Ateh Deputy Bidang Reformasi Birokrasi Kemen PAN-RB RI, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti H. Yulian Norwis SE MM, Asisten III Sekdakab.Meranti, Para Pejabat Eselon II, Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH dan Pejabat eselon III lainnya, Para Camat dan Kasubag Program masing-masing Bagian dan OPD.

Dalam amarannya, Bupati menekankan setiap sen anggaran yang dibelanjakan oleh OPD harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat agar berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan.

“Setiap kegiatan yang dilaksanakan jangan hanya berorientasi proyek, tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujar Bupati.

Artinya setiap anggaran yang digunakan fokus pada kegiatan yang sifatnya prioritas sehingga mampu memberikan dampak positif dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.

“lebih baik kegiatan tidak terlalu banyak tetapi bermafaat besar bagi masyarakat,” Kata Bupati Irwan.

Bupati juga menyarankan pola yang selama ini dijalankan oleh Pemerintah Daerah dimana  penggunaan anggaran berbasis Money Follow Fuction digeser pada Money Follow Program sehingga uang yang digunakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Dan itulah yang kini dilakukan oleh Meranti yang fokus merealisasikan aspirasi masyarakat yang konsen pada pembangunan infrastruktur, tidak hanya terfokus pada pembangunan jalan dan jembatan tapi juga mendukung peningkatan kesehatan dan kualitas SDM seperti peningkatan fasilitas rumah sakit dan pendidikan.

“Karena kita menargetkan masyarakat Meranti menjadi lebih pintar, sehat dan maju,” ucap Bupati lagi.

Target tersebut menurut Bupati hanya dapat tecapai melalui pendekatan SAKIP yang telah dijalankan Meranti dalam 2 tahun terakhir.

Berkat keseriusan dan komitmen OPD secara menyeluruh membuahkan hasil luar biasa, dimana nilai SAKIP Meranti yang sebelumnya D menjadi B ditahun 2017 dan kini ditahun 2019 meraih nilai SAKIP B Plus.

” Meranti menjadi satu satunya Kabupaten Kota di Riau yang meraih nilai SAKIP B Plus,” ucap syukur Bupati.

Bupati berharap Apa yang sudah dicapai itu dapat dipertahankan dan ditingkatkan dimasa yang akan datang.

“Pelatihan yang dilaksanakan ini juga dalam rangka Coaching Clinik mempertajam SAKIP Meranti yang mana Senin mendatang Kemenpan RI akan kembali memberikan penilaian kepada Kabuaten Kota Se-Indoensia terkait kinerja yang dicapai. Dan Kabupaten Meranti yang sebelmnya mendapat predikat CC ditahun 2016 kini meraih nilai SAKIP B Plus,” ucap Bupati diiringi uplous dari seluruh hadirin.

“Kita juga ingin apa yang diraih ini dapat dipertanggungjawabkan oleh semua OPD,” pungkas Bupati.

Pada kesempatan itu, para peserta juga mendapat pencerahan  tentang Keuangan Negara oleh Anggota DPR RI Jon Erizal.

Dalam pemaparannya, politkus asal Kabupaten Bengkalis yang pernah menimba ilmu di SDN 3 Selatpanjang itu menyarankan kepada Kepala Daerah dan jajarannya, untuk setiap anggaran yang dikeluarkan hendaknya berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Anggaran yang dibelanjakan tidak hanya sekedar mengejar realisasi tetapi harus berorientasi Outcame,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Deputy Kemen PAN RB M. Yusuf Ateh, menurutnya setiap organisasi Pemerintah baik Kementrian, Lembaga, Pemda harus mampu mengelola anggaran yang terbatasan itu dengan baik sehingga menghasilkan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat.

Dikatakannya, anggaran APBD yang terbatas tidak perlu banyak kegiatan cukup fokus pada program prioritas  yang berbasis manfaat.

“Karena dimana mana dana untuk sektor publik itu selalu kurang dari kebutuhan oleh karena itu hanya untuk program prioritas yang direncanakan dengan matang sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” jelas Yusuf Ateh.

Tak lupa ia juga mengucapkan apresiasi kepada Pemda Meranti yang telah berhasil meningkatkan Nilai SAKIP dari B ditahun 2017 menjadi B Plus saat ini. Karena untuk meningkatkan Nilai SAKIP bukan perkara mudah dan Meranti berhasil membuktikan itu.

Sesi pertama kegiatan Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Asistensi Sistem Akuntabiliatas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), ditutup dengan pemaparan dari Mantan Kemen PAN-RB H. Azman Abnur yang menekankan pentingnya Inovasi dan terobosan dari ASN dalam mengelola keuangan daerah sehingga mampu memberikan manfaat besar kepada masyarakat.

Sekedar informasi, kegiatan ini akan berlangsung selama 2 hari yakni tanggal 24-25 Januari 2019, dan akan dilanjutkan dengan pemaparan dari Nara Sumber kompeten lainya dari pihak Kemen PAN RB RI. Dalam rangka mempertajam implementasi SAKIP di Pemda Kepulauan Meranti. (Hum/eko).

Jakarta – detikcom mewartakan, KPK meminta para kepala daerah bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangan tanpa mengesampingkan aturan, apalagi melakukan korupsi. KPK juga miris lantaran total sudah ada 107 kepala daerah yang menjadi tersangka di lembaga antirasuah itu.

Operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang teranyar memang menjerat kepala daerah lagi. Adalah Bupati Mesuji, Khamami, yang menjadi tersangka terbaru. Apa KPK memang tengah fokus di daerah dibandingkan pemerintah pusat?

“Sebenarnya KPK tidak ada fokus ke daerah terus pusat ditinggalkan. Tidak ada. Semua sama,” ucap Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (24/1/2019).

Namun Basaria menyebut bila saat ini tim koordinasi dan supervisi KPK ada di seluruh Indonesia. Hal itu menjadi awalan KPK menerima informasi bila ada pejabat di daerah yang macam-macam dengan korupsi.

“Jadi secara otomatis informasi-informasi di daerah lebih cepat diketahui KPK,” ujar Basaria.

“Kami ingatkan lagi para kepala daerah, kami tidak ingin menakuti-nakuti. Tim kita di sana datang untuk membantu bapak dan ibu di sana, para kepala daerah agar bisa berjalan dengan baik tanpa melakukan korupsi. Jangan lagi bermain-main kalau tidak kami lakukan OTT,” imbuh Basaria.

KPK sebelumnya menetapkan Khamami sebagai tersangka. Selain Khamami, KPK menetapkan 4 orang tersangka antara lain Taufik Hidayat sebagai adik dari Khamami, Wawan Suhendra sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji, Sibron Azis sebagai Pemilik PT Jasa Promix Nusantara dan PT Secilia Putri, dan Kardinal selaku swasta.

Khamami diduga menerima Rp 1,28 miliar dari Sibron melalui sejumlah perantara. Uang itu diduga merupakan fee pembangunan proyek infrastruktur di Mesuji. KPK menduga uang itu bukanlah pemberian pertama. KPK telah mendeteksi pemberian sebelumnya sebesar Rp 200 juta dan Rp 100 juta.

Jakarta – Antara mewartakan, pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI) Jerry Massie menyarankan agar mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang resmi menghirup udara bebas pada Kamis ini untuk “puasa” dari dunia politik kalau ada tawaran bergabung dengan Parpol manapun dan timses pilpres.

“Jangan dulu berafiliasi politik sama Jokowi maupun Prabowo. Kendati dipinang, lupakan dulu. Lantaran saat ini lagi sensitif dan suhu politiknya agak panas,” kata Jerry, di Jakarta, Kamis.

Ahok bebas setelah menjalani hukuman selama 1 tahun 8 bulan 15 hari atas kasus penodaan agama. Pasca bebas, Ahok langsung bertemu dengan keluarga setelah keluar dari Rutan Mako Brimob, Depok.

Menurut dia, sebaiknya tidak terburu-buru terjun ke politik.

“Ini bisa punya impact (dampak) yang kurang baik. Cuti politik untuk sementara dulu dengan berbagai considering (pertimbangan),” ujar Jerry.

Meski demikian bebasnya Ahok setelah menjalani masa hukuman penodaan agama bukan berarti menggugurkan sejumlah permasalahan yang melibatkan dirinya.

Jerry menilai Ahok tidak akan bisa bernafas lega sebab kasus RS Sumber Waras dan pembelian lahan Cengkareng sudah menunggu.

“Kasus RS Sumber Waras saya duga masih akan di goreng ke ranah pilpres jika dia masuk di timses Jokowi. Bagi saya Ahok jangan dulu berpolitik for a while time  (sementara waktu) karena membahayakan dirinya,” ujarnya.

Oleh Gabriella Marchant

Ammin Nullah Shamroze memiliki logat bahasa Inggris warga pedalaman yang sangat kental. Dia seorang penjaga masjid tua di Broken Hill, keturunan dari para Muslim penunggang unta yang sering terlupakan di Australia.

Pria yang biasa disapa Bob ini merupakan keturunan terakhir para pendatang Timur Tengah yang di abad ke-19 bekerja sebagai penunggang unta.

“Tanpa jasa penunggang unta, negara kita tidak akan seperti sekarang ini,” ujar Bob kepada ABC.

Bob tumbuh dewasa di kota pedalaman Broken Hill. Ayahnya, Shamroze Khan, kemungkinan besar berasal dari Pakistan, tiba pada akhir 1800-an untuk membantu pendatang Inggris menjelajahi pedalaman benua ini.

Kisah mereka kini dipamerkan di Museum Islam Australia di Melbourne, bertujuan untuk mengungkap peran umat Islam dalam membangun Australia.

Direktur pendidikan pada museum ini, Sherene Hassan, menjelaskan pameran dimaksudkan sebagai upaya meluruskan sejarah.

“Sangat bermakna bila masyarakat luas memahami kontribusi umat Islam ke Australia selama berabad-abad,” katanya kepada ABC.

Pameran bertajuk Mekah ke Marree menggunakan teknologi realitas virtual 3 dimensi, mengajak pengunjung menyusuri perjalanan Islam dari Mekah hingga ke masjid pertama Australia, yang dibangun para penunggang unta di Marree, Australia Selatan, tahun 1885.

Menurut Sherene Hassan, kereta api Adelaide ke Darwin, The Ghan yang dinamai dari penunggang unta Afghanistan, terkesan menyesatkan. Sebab, para penunggang unta itu bukan hanya dari Afghanistan.

“Mereka berasal dari berbagai negara, bukan hanya Afghanistan, tetapi juga Pakistan, Mesir, Suriah, dan Turki,” jelasnya.

Penulis Hanifa Deen, yang bukunya Ali Abdul v The King menceritakan kisah ini, mengatakan mereka datang untuk bekerja dan berpetualang.

“Tiga penunggang unta Afghanistan mendarat dengan 20 ekor unta, bergabung dengan ekspedisi Burke dan Wills pada tahun 1860,” jelas Deen.

“Inggris menyadari betapa gersangnya padang pasir Australia dan berpikir unta bisa mengatasinya, dan kita membutuhkan orang yang tahu menangani unta,” tambahnya.

Berbeda dengan pendatang China, para penunggung unta itu tak diizinkan menambang emas atau membawa istri mereka ke Australia.

Mereka umumnya hanya tinggal beberapa tahun, dan fokus sebagai pekerja transportasi di wilayah pedalaman yang keras.

Menurut Deen, para penunggang unta yang kembali ke tanah air mereka secara tidak langsung kemudian merekrut orang lain.

“Mereka bercerita tentang orang kulit putih dengan mata biru yang aneh atau kisah semacam itu,” katanya.

“Bagi mereka yang ingin berpetualang dan menghasilkan uang, Australia adalah tempat yang tepat untuk itu,” tuturnya.

Sejarah yang tak tersingkap

Menurut pengakuan Bob Shamroze, riwayat Muslim di kedua sisi keluarganya nyaris tak pernah dibahas. Ibu Bob juga keturunan penunggang unta.

“Tidak ada yang pernah membicarakannya,” katanya. “Kami tak pernah bertanya.”

Dia mengaku tak mengenal keluarga dari pihak ayahnya. “Kami tidak tahu dia naik kapal apa atau tanggal berapa dia datang ke sini,” ujarnya.

Menurut Deen, hal ini juga bagian dari semacam penuturan selektif tentang sejarah Australia.

“Ini sejarah yang tak terlihat. Kita selalu fokus dengan sejarah orang kulit putih,” katanya.

Baru sekitar satu dekade terakhir, katanya, sejarah masyarakat adat mulai muncul karena mereka semakin giat menuntut agar dipandang sebagai bagian dari sejarah Australia.

“Sebagian besar penunggang unta pulang kembali ke negara asalnya. Atau mereka terlupakan,” katanya.

Meski tinggal sedikit yang menjalankan agamanya, namun sebagai keturunan Muslim, Bob Shamroze mengaku masih mengikuti tradisi penguburan sesuai ajaran Islam.

Ketika berusia 17 tahun, Bob belajar tata-cara menguburan dari pamannya, ketika kakek dari pihak ibunya meninggal dunia.

“Kami ke masjid dan harus memandikan jenazah kakek. Dia menunjukkan bagaimana caranya,” kata Bob.

“Saya melakukan hal yang sama untuk jenazah kakakku,” katanya.

Simak beritanya dalam Bahasa Inggris di sini.