Pekanbaru, detikriau.org — Puluhan jurnalis di Pekanbaru Provinsi Riau menggelar aksi damai di Tugu Zapin, Jalan Jenderal Sudirman tuntut Presiden Jokowi mencabut keputusan remisi bagi Susrama yang merupakan pembunuh jurnalis di Bali, AA Prabangsa pada 2009 silam.

Keputusan itu tertuang dalam Kepres No. 29 tahun 2018 tentang Pemberian Remisi Perubahan dari Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Sementara tertanggal 7 Desember 2018. Susrama merupakan satu dari 115 terpidana yang mendapatkan keringan hukuman tersebut.

Para jurnalis dari berbagai media ini membawa poster yang berisikan tuntutan kepada presiden, lalu membubuhkan tanda tangan di atas spanduk yang bertuliskan Presiden, Cabut Remisi Untuk Pembunuh Jurnalis!

Jurnalis senior Pekanbaru, Syahnan Rangkuti mengatakan aksi damai ini merupakan bentuk keprihatinan atas proses hukum yang tidak jelas kepada pembunuh jurnalis Bali.

“Aksi ini juga protes atas remisi yang diberikan presiden kepada terpidana Susrama. Kasus ini sangat keji karena pembunuhnya ini sama sekali tidak mengakui kesalahan, malah merekayasa sampai saksi mencabut keterangan di pengadilan,” katanya Minggu (27/1/2019).

Dia menjelaskan saat Susrama tidak pernah mengaku atas kesalahan membunuh, tiba-tiba mendapatkan remisi dari presiden tanpa dasar hukum yang jelas.

Menurut dia hal itu sangat enak sekali, dari vonis hukuman seumur hidup yang dijatuhkan, kini menjadi pidana 20 tahun, padahal Susrama tidak mengaku bersalah.

“Cabutlah remisi ini, tidak pantas koruptor dan pembunuh keji mendapatkan remisi,” katanya.

Sementara itu Ketua AJI Pekanbaru, Firman Agus mengatakan aksi damai ini merupakan aksi solidaritas dengan mengajak seluruh wartawan untuk menuntut keputusan remisi ini.

Menurut dia pemberian remisi bagi Susrama merupakan pengalaman pahit sekali bagi penegakan hukum pada kejahatan terhadap jurnalis di Tanah Air.

“Walau perjuangan kawan-kawan di Bali sudah berhasil menyeret pelaku sampai pada penegakan hukum, tapi ketika keluar remisi ini sangat menyakitkan sekali, karena itu kami menuntut presiden untuk mencabut remisi Susrama,” katanya.

Firman juga menyatakan aksi ini telah digelar bersama-sama di Indonesia dalam tiga hari terakhir, dan akan terus berlanjut sampai presiden mencabut remisi kepada pembunuh jurnalis.

Adapun Susrama diadili karena kasus pembunuhan terhadap Prabangsa, 9 tahun lalu. Pembunuhan itu terkait dengan berita-berita dugaan korupsi dan penyelewengan yang melibatkannya oleh Prabangsa di harian Radar Bali, dua bulan sebelumnya. 

Hasil penyelidikan polisi, pemeriksaan saksi dan barang bukti di persidangan menunjukkan bahwa Susrama adalah otak di balik pembunuhan itu. Ia diketahui memerintahkan anak buahnya menjemput Prabangsa di rumah orangtuanya di Taman Bali, Bangli, pada 11 Februari 2019 itu. 

Dalam sidang Pengadilan Negeri Denpasar 15 Februari 2010, hakim menghukum Susarama dengan divonis penjara seumur hidup. Sebanyak delapan orang lainnya yang ikut terlibat, juga dihukum dari 5 tahun sampai 20 tahun. 

Lalu kini Presiden Joko Widodo, melalui Kepres No. 29 tahun 2018, memberi keringanan hukuman kepada Susrama./***

Tembilahan, detikriau.org — Wakil Bupati Kabupaten Inhil, H Syamsuddin Uti menghadiri peresmian kantor Polsek Kecamatan Batang Tuaka, Sabtu (26/1/2019).

Kantor Polsek yang baru diresmikan itu terdiri dari 5 unit bangunan, yakni 1 unit rumah Dinas Kapolsek dan 4 unit Rumah Dinas Anggota dan berdiri diatas tanah hibah seluas 187 meter persegi.

Turut hadir dalam acara peresmian tersebut, Kapoles Inhil, AKBP Christian Rony Putra, Camat Batang Tuaka dan sejumlah tokoh masyarakat Kecamatan Batang Tuaka.

Wakil Bupati Inhil, H Syamsuddin Uti mengapresiasi pelaksanaan pembangunan kantor Polsek Batang Tuaka. Dia menilai, dari sisi arsitektur, kantor Polsek Batang Tuaka tergolong bagus.

“Ditinjau dari aspek pelayanan, Polsek memiliki nilai yang sangat strategis karena merupakan sarana pendukung bagi pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, keberadaan bangunan kantor baru ini diharapkan dapat menunjang kinerja Polsek Batang Tuaka,” Ujar Wabup

Wabup berpesan agar jajaran Polsek Batang Tuaka dapat menjaga dan merawat bangunan yang baru berdiri itu dengan sebaik-baiknya.

“Gunakan sebagaimana fungsinya. Semoga bangunan baru ini dapat memberikan kenyamanan bagi jajaran Polsek dalam melaksanakan tugas sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat setempat,” tutur Wakil Bupati.

Selanjutnya, menyambut penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif, Polsek Batang Tuaka, diungkapkan Wakil Bupati juga memiliki peran yang vital dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Semakin mendekati hari penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut, dikatakan Wakil Bupati, isu sensitif yang berkembang dapat memercikkan gejolak dalam setiap kegiatan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat.

“Soliditas di internal Polsek dan soliditas tiga pilar Kamtibmas, Kepolisian, TNI dan segenap Kepala Desa diharapkan mampu berjalan dengan baik. Seringlah berkoordinasi,” imbau Wakil Bupati.

Sementara itu, Kapolres Inhil, AKBP Christian Rony Putra mengaku terharu sekaligus bangga atas pembangunan Kantor Polsek Batang Tuaka. Dia mengatakan bahwa bangunan Kantor Polsek Batang Tuaka merupakan yang termegah se-Provinsi Riau.

“Satu tahun lebih Saya bertugas. Kantor Polsek ini yang termegah di Riau,” pujinya.

Kapolres Inhil mengimbau kepada segenap jajarannya di Mapolsek Batang Tuaka agar menjadikan pembangunan Kantor Polsek tersebut sebagai sebuah motivasi dan semangat baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya tidak mau ada petugas Saya yang menyakiti masyarakat. Tidak ada anggota yang mencoreng harkat dan martabat sebagai anggota polisi dan harus senantiasa menjaga citra baik kepolisian di tengah masyarakat,” kata Kapolres.

Guna menghadapi kontestasi Pilpres dan Pileg 2019, Kapolres mengimbau kepada Kapolsek Batang Tuaka beserta jajaran untuk menjalin sinergitas dengan TNI, Danramil dan pihak Pemerintahan Kecamatan bersama para tokoh masyarakat.

“Adakan Deklarasi Pemilu Damai. Saya minta dari kapolsek dan anggota, harus bisa jadi juru damai di tengah masyarakat. Laksanakan komunikasi dengan masyarakat dan para tokoh masyarakat. Tiada hari tanpa komunikasi, tiada hari tanpa membaur kepada masyarakat,” tutup Kapolres./adv/diskominfops_inhil/*/Ari Permana

Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat tidak ada korban jiwa akibat gempa magnitudo 6,6 di wilayah Kepulauan Aru, Maluku. Namun satu rumah dan satu rumah sakit rusak ringan.

“Korban jiwa nihil. Kerugian materiil 1 unit rumah rusak ringan, 1 unit rumah sakit rusak ringan, plafon berjatuhan,” kata Kapusdatin Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangannya, Sabtu (26/1/2019)

Sutopo mengatakan gempa dirasakan kuat selama 5 detik. Sebagian masyarakat panik dan ke luar rumah saat kejadian.

BPBD Kabupaten Kepulauan Aru terus melakukan pendataan dan mengimbau masyarakat tetap tenang. Kondisi saat ini sudah kondusif.

“Masyarakat sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Tidak ada masyarakat yang mengungsi,” ujarnya.

Sebelumnya, gempabumi berkekuatan magnitudo (M) 6,6 yang terjadi di Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Gempa itu menyebabkan warga berhamburan ke luar rumah.

“Gempa dua kali, yang pertama kuat terasa dan yang kedua sangat besar yang membuat semua keluar dari gudang karena panik, bahkan yang tadi sedang membawa motor tinggalkan motor berlarian lantaran takut,” ujar warga Kepulauan Aru, Yosep S Labok

Yosep menambahkan, saking kuatnya gempa yang terasa, warga memenuhi jalan-jalan, bahkan anak-anak terlihat menangis. Selain itu, pengendara roda dua dan empat meninggalkan kendaraannya untuk menyelamatkan diri.

“Saking kuatnya gempa yang terasa tadi sempat lihat warga yang bawa motor berhenti di tengah jalan dari berlarian tinggalkan motornya. Hal yang sama dilakukan pengendara mobil,” ujarnya.

BMKG mengatakan gempa terjadi pada pukul 15.12 WIB. Pusat gempa berada di laut, 112 km barat laut Kepulauan Aru dengan kedalaman 10 km.

Koordinat gempa berada di titik 5,51 Lintang Selatan dan 133,81 Bujur Timur. Gempa tidak berpotensi tsunami.

Sumber: detikcom

Jakarta — CNN Indonesia mewartakan, Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyebut rencana tim gabungan penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) meminta keterangan darinya sebagai hal yang janggal. 

Ia juga menyatakan Polri malas untuk mencari fakta baru kasus penyiraman air keras dan seolah-olah hanya berkutat dengan dirinya saja.

Ia berumpama, seandainya dirinya tewas pada saat insiden air keras tersebut, Polri tentu tak mungkin akan memanggil dirinya untuk diperiksa sehingga penyidik akan aktif mencari fakta-fakta.

“Saya melihat ada kejanggalan, karena tim ini lagi-lagi hanya berpijak dari saya, mulai dari diri saya. Seumpama, ketika saya mati setelah serangan kemarin, apakah mereka (tim penyidik) ini tak bisa cari konfirmasi lainnya?” jelas Novel, Sabtu (26/1).

Baca Juga: Novel Baswedan Ragukan Tim Gabungan Bentukan POLRI

Ia juga menyebut tim gabungan penyidik seolah tutup kuping dengan berbagai rekomendasi yang disodorkan berbagai lembaga terkait kasus yang menimpanya. Ia mencontohkan, tim gabungan penyidik mengesampingkan hasil temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mengatakan bahwa penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap kasusnya sarat akan pelanggaran prosedur (abuse of power).

Novel juga menyebut jika tim gabungan penyidik memperhatikan temuan itu, tentu prosedur penyidikan kasus Novel tak akan berulang-ulang lagi.

“Jadi saya bersusah payah menggunakan akal logika saya, bahwa mungkin tim ini tidak sungguh-sungguh. Dan rasanya semua sudah saya terangkan (kepada Polri), kalau mau panggil saya lagi, mau ngapain? Mau ngobrol?” katanya.

Novel mengaku kerap mendengar kabar dirinya akan kembali diminta keterangan oleh tim gabungan penyidik. Hanya saja, sampai saat ini undangan pemeriksaan belum melayang ke mejanya.

Baca juga: Laporan Koalisi LSM, Serangan ke Novel Pembunuhan Berencana

Dengan prosedur seperti demikian, ia mengaku kian pesimistis tim yang baru dibentuk ini benar-benar serius ingin mengungkap kasus penyiraman air keras tersebut. Namun, ketimbang ambil pusing, Novel memilih untuk melihat sepak terjang tim ini terlebih dulu.

“Mereka (tim gabungan) kan sedang bekerja, jadi kami menghormati apapun itu. Tapi secara pribadi, saya pesimistis mereka akan bekerja optimal dan sungguh-sungguh,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan tim gabungan akan meminta keterangan Novel terkait serangan teror yang dialami penyidik KPK itu pada 11 April 2017.

Menurut dia, langkah ini diambil setelah Novel mengaku akan bersikap kooperatif terhadap tim gabungan, sebagaimana disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo beberapa waktu silam.

“Novel setelah dipanggil Pak Agus Rahardjo (Ketua KPK), nanti akan kooperatif. Apabila nanti dibutuhkan keterangannya oleh tim, bersedia untuk memberikan keterangan,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (18/1).

 “Struktur organisasi Balai PBJ ditargetkan secepatnya rampung sehingga pada akhir Januari 2019 sudah bisa dilakukan pelantikan para pejabatnya”

Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono akan melakukan reformasi pelaksanaan barang dan jasa (PBJ) di Kementerian PUPR dengan membentuk Balai PBJ di setiap Provinsi.

Pembentukan Balai PBJ bertujuan meningkatkan disiplin dan kualitas PBJ menjadi lebih transparan, bersaing dan akuntabel. Saat ini struktur organisasi Balai PBJ sedang disiapkan oleh Ditjen Bina Konstruksi, Kementerian PUPR.

“Sekarang sudah ada Balai Besar/Balai Wilayah Sungai, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan Satuan Kerja (Satker) di daerah yang melakukan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan.” kata Menteri Basuki di Jakarta, Jum’at, (25/1/19) dilansir detikriau.org melalui laman resmi Kementrian PUPR

“Nanti setelah Balai PBJ terbentuk, maka unit-unit organisasi di Kementerian PUPR tidak lagi melakukan pelelangan, kecuali dilakukan oleh Balai PBJ di bawah pembinaan dan supervisi Ditjen Bina Konstruksi,”lanjutnya.

Menteri Basuki menargetkan struktur organisasi Balai PBJ secepatnya rampung sehingga pada akhir Januari 2019 sudah bisa dilakukan pelantikan para pejabatnya. Pembentukan Balai PBJ nantinya akan diatur dalam Peraturan Menteri PUPR.

Selain pembentukan Balai PBJ, dengan anggaran besar yang dikelola oleh Kementerian PUPR, Menteri Basuki juga telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar penandatanganan kontrak tidak dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) namun oleh pejabat yang hierarkinya lebih tinggi.

“Saat ini para PPK di Kementerian PUPR masih berusia muda, antara 30-36 tahun, yang harus bertanggung jawab mengelola uang hingga miliaran rupiah. Posisinya PPK sangat rentan mendapatkan godaan. Oleh karena itu nanti yang tanda tangan kontrak adalah atasannya yang lebih senior,” kata Menteri Basuki.

Dalam belanja infrastruktur setiap tahunnya, Kementerian PUPR melaksanakan 10,000 hingga 11,000 paket pekerjaan, baik konstruksi maupun konsultansi, dibawah tanggungjawab 1.165 Satker dan 2.904 PPK yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia melalui proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh 888 Kelompok Kerja (Pokja) dengan jumlah anggota 2.483 orang.

Pada tahun 2018, Kementerian PUPR melakukan pelelangan 10.714 paket pekerjaan baik konsultansi maupun konstruksi senilai total Rp 88,1 triliun. Pada tahun 2019, Kementerian PUPR mendapat amanah untuk membelanjakan anggaran sebesar Rp 110,73 triliun dimana sekitar 84% atau Rp 93 triliun merupakan belanja modal melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa.