Jakarta – Antara mewartakan, Ketua Dewan Pembina Tim Pembela Muslim, Muhammad Mahendradatta mengatakan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir sudah tidak layak untuk menjalani penahanan karena kondisi kesehatan serta usia. 

“Dari pihak Mer-C sebagai tim kesehatan yang mendampingi ustad terus-menerus, menyampaikan kepada kami, dan kami sepakat bahwa ustad bagaimanapun juga sudah tidak layak ditahan,” kata Mahendradatta kepada wartawan di RSCM, Jakarta, Selasa.

Mahendradatta mengatakan Ba’asyir masuk dalam kategori orang yang tidak layak ditahan berdasarkan kriteria yang dikeluarkan Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO).

“Sudah masuk kriteria WHO. Ada empat kategori yang tidak boleh ditahan dan tidak boleh mendapat perlakuan tidak manusiawi,” kata dia.

Mahendradatta tidak merinci empat kategori tersebut. Namun hal itu berkaitan dengan kesehatan dan usia Ba’asyir.

Sementara itu terkait pemeriksaan di RSCM, kata dia, kondisi Ba’asyir saat ini mengalami penurunan kesehatan yang sewajarnya dialami orang tua.

Dia mengungkapkan, tim dokter RSCM yang terdiri atas lima dokter ahli telah menyampaikan secara umum ditemukan gangguan seperti jantung, penyempitan pembuluh darah, pengapuran, dimensia dan lain sebagainya.

“Itu tadi sekilas sudah ditemukan dan disampaikan dokter. Kondisi ustad adalah kondisi yang sewajarnya dialami orang tua, jadi janganlah mengatakan Beliau sehat seperti kita yang usianya di bawah Beliau. Jadi kondisi makin menurun itu iya (terjadi), sesuai usia,” kata dia.

Sejauh ini tim pengacara Ba’asyir masih menunggu hasil pemeriksaan menyeluruh tim dokter RSCM terhadap Ba’asyir, termasuk keputusan apakah yang bersangkutan akan menjalani rawat inap atau tidak.

Menurut Mahendradatta, Ba’asyir dirawat di salah satu ruangan rumah sakit dan didampingi oleh anaknya.

Ba’asyir menjalani perawatan di RSCM sejak Selasa pagi. Anggota Tim Pengacara Muslim Akhmad Kholid menyampaikan bahwa Abu Bakar Ba’asyir hanya menjalani pemeriksaan rutin.

Kholid mengatakan pemeriksaan rutin Ba’asyir sudah dilakukan sejak tiga bulan terakhir. Dia mengungkapkan masalah kesehatan Ba’asyir adalah kaki yang kurang fit.

“Mahendradatta mengatakan berdasarkan asas non-retroaktif, maka Ba’asyir tidak dapat dikenakan persyaratan itu lantaran hukuman Ba’aayir diputuskan pengadilan sebelum PP tentang persyaratan setia NKRI diberlakukan”

Jakarta – Antara mewartakan, Ketua Dewan Pembina Tim Pembela Muslim Muhammad Mahendradatta menegaskan syarat setia NKRI untuk pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir tidak dapat diberlakukan karena bersifat non-retroaktif atau tidak berlaku surut. 

“Kita kan mengenal UUD non-retroaktif. Itu tahun berapa, sudah berlaku belum. Akan bodoh kita apabila mau mengikuti hal-hal baru dibuat,” kata Mahendradatta di RSCM, Jakarta, Selasa.

Syarat penandatanganan dokumen setia NKRI wajib dilakukan seorang terpidana yang akan menerima pembebasan bersyarat.

Syarat itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Persyaratan itu diberlakukan sejak November 2012, sementara putusan inkrah pengadilan atas kasus Ba’asyir diputus pada Februari 2012.

Mahendradatta mengatakan berdasarkan asas non-retroaktif, maka Ba’asyir tidak dapat dikenakan persyaratan itu lantaran hukuman Ba’aayir diputuskan pengadilan sebelum PP tentang persyaratan setia NKRI diberlakukan.

Lebih jauh Mahendradatta menegaskan sejak awal Ba’asyir juga tidak pernah bersedia menandatangani dokumen apapun dari pihak yang menahannya.

“Dari awal itu ustad tidak pernah mau menandatangani dokumen apapun yang disodorkan, mau itu BAP, surat penahanan, surat penangkapan, terus pemindahan ke kanan ke kiri, pemindahan ke lapas Nusa Kambangan itu tidak pernah mau tanda tangan,” tegas dia.

Dia mengatakan memang ada penawaran pembebasan bersyarat. Namun dia menekankan lagi bahwa Ba’asyir memang tidak pernah mau menandatangani dokumen apapun, kemudian muncul pernyataan bahwa kliennya tidak mau menandatangani syarat setia NKRI dan Pancasila.

detikriau.org – Siang ini pukul 12.26 Wib Gempa kembali guncang Provinsi Sulawesi Utara.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis, gempa berkekuatan 5.0 SR ini berpusat 129 km Barat Laut Kabupaten Kepulauan Talaud atau pada titik koordinat 4.99 LU – 126.04 BT pada kedalaman 114 km.

“gempa tidak berpotensi tsunami.” Tulis BMKG.

Reporter: Amrul

Detikriau.org – Tuntutan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut remisi I Nyoman Susrama, otak pembunuhan berencana AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, wartawan Jawa Pos Radar Bali, terus menguat. 

Setelah komunitas pers di seluruh tanah air melakukan protes, permohonan pencabutan remisi juga disuarakan langsung istri almarhum Prabangsa, AA Sagung Mas Prihantini, 49.

Ibu dua anak, itu mendatangi langsung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Selasa pagi (29/1) didampingi Solidaritas Jurnalis Bali (SJB). Dengan suara bergetar menahan kepedihan, Sagung Mas menyampaikan isi hatinya. 

“Jujur saja remisi ini membuka luka lama saya. Ingatan saya kembali ke sepuluh tahun lalu yang membuat hidup saya benar-benar ke titik nol,” tutur Sagung Mas dengan suara terbata-bata di hadapan Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali, Sutrisno.

Tak terasa air mata Sagung mulai keluar. Namun, dia berusaha mengausai diri. Sagung mengaku tidak mudah mengungkap kasus Prabangsa. Jurnalis, penegak hukum dari polisi dan jaksa melalui kerja keras akhirnya bisa mengusut kasus ini. Pengadilan juga dengan berani memutuskan hukuman seumur hidup.

Setelah putusan pengadilan itu, Sagung Mas berusaha bangkit menghadapi hidup sebagai tulang punggung keluarga. Perlahan Sagung dan kedua anaknya yang masih kecil harus menerima kenyataan jika ayah dan suami yang dicintai telah tiada.

“Saya dan anak-anak berusaha mengikhlaskan kepergian beliau (almarhum). Tapi, setelah hampir bisa menerima keadaan, tiba-tiba muncul remisi yang membuat saya dan anak-anak kembali membuka lama. Bagi saya ini tidak adil, keadilan saya dirampas,” tegas Sagung.

Dia meminta Sutrisno menyampaikan suara hati dan kedua anaknya kepada Menteri Hukum dan HAM di Jakarta. “Tolong, Pak, kami minta agar remisi itu dicabut. Ini tidak hanya untuk keadilan keluarga kami dan almarhum. Tapi, ini juga untuk kebaikan teman-teman wartawan dalam menjalankan tugas di lapangan,” imbuhnya.

Menanggapi itu, Sutrisno menyatakan dirinya hanya sebagai jembatan penghubung aspirasi SJB dan keluarga almarhum Prabangsa. Sutrisno berjanji bertemu langsung dengan atasannya, Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly. “Saya akan menyampaikan amanah keluarga dan kawan-kawan SJB ke Pak Menteri. Saya akan temui langsung beliau di rumahnya. Saya akan kejar Pak Menteri untuk menyampaikan amanah ini,” kata Sutisno.

Selain menemui Menteri Yasonna, Sutrisno juga akan menyampaikan tuntutan dan kondisi kekinian di Bali kepada Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. Sebab, Dirjen Pemasyarakatan juga memiliki peran penting dalam kasus ini.

Sementara itu, kuasa hukum SJB, Made “Ariel’ Suardana bertertimakasih pada Sutrisno karena mau membawa aspirasi SJB dan keluarga almarhum Prabangsa. “Semoga tuntutan ini bisa dikabulkan Pak Mentri hingga Presiden. Karena ini merupakan aspirasi semua kawan-kawan jurnali dan keluarga almarhum. Martabat pers sebagai pilar demokrasi harus ditegakkan,” kata Ariel./***

Detikriau.org — Wakil Bupati Kabupaten Inhil, H Syamsuddin Uti mengikuti rapat koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) di Ballroom Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (28/1/2019).

Rapat koordinasi yang dihadiri Menko Polhukam, Wiranto, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dan sejumlah pejabat BNPP, Bupati serta Wakil Bupati ini mengangkat tema ‘Melalui Evaluasi Kinerja Tahun 2018 Kita Tingkatkan Sinergitas Percepatan Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2019 Dalam Rangka Mewujudkan Nawa Cita Ke -3’.

Baca juga: Wakil Bupati Inhil Hadiri Peresmian Kantor Polsek Batang Tuaka

Wakil Bupati Inhil, H Syamsuddin Uti yang datang dengan didampingi oleh Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil mengatakan bahwa hasil rapat, tidak ada sama sekali berkaitan atau menyinggung nama Kabupaten Inhil sebagai sebuah daerah perbatasan.

Padahal, menurut Wakil Bupati, Kabupaten Inhil bisa dikategorikan sebagai daerah perbatasan yang berbatasan dengan Negeri Jiran, Malaysia dan Singapore.

“Paparannya banyak ke daerah-daerah lintas batas, seperti Kepulauan-Kepulauan Timur Indonesia dan Kalimantan. Tapi itu semua tidak menjadi persoalan. Sebab, ada beberapa aturan tentang pembangunan daerah pesisir yang bisa kita dorong,” jelas Wakil Bupati usai mengikuti rapat koordinasi.

Baca juga: Sejumlah Akun FB Unggah “Pelacur Wardan”,Bupati Pinta Kepolisian Segera Ringkus Pelaku

Mengenai daerah pesisir tersebut, Wakil Bupati menilai, sangat perlu untuk diperhatikan karena daerah pesisir, khususnya di Kabupaten Inhil dapat dikatakan sebagai daerah yang tertinggal.

“Banyak pembangunan di daerah pesisir kita yang belum memiliki DED, contohnya Pulau Burung dan Kateman. Dengan aturan yang ada, ini yang ingin kita dorong agar pembangunan disana dapat tertata rapi,” tukas Wakil Bupati.

Kendati tidak membawa Kabupaten Inhil sebagai daerah perbatasan, Wakil Bupati secara umum mengapresiasi penyelenggaraan Rapat Koordinasi BNPP tersebut.

Baca juga: Wabup Inhil Kukuhkan Kepengurusan KBB Kecamatan Reteh Periode 2019-2023

“Paling tidak, ada manfaat yang kita peroleh dari hasil rapat tersebut, seperti yang Saya sebutkan tadi, yakni regulasi pembangunan daerah pesisir,” ungkap Wakil Bupati.

Terdapat beberapa arahan yang disampaikan oleh Menko Polhukam, Wiranto dalam rapat koordinasi tersebut, seperti halnya terkait akan berakhirnya RPJM dan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2015-2019.

Dia mengimbau, agar pelaksanaan kegiatan pembangunan di perbatasan oleh Kementerian / Lembaga harus lebih digalakan dan dioptimalkan sesuai Rencana Aksi Pengelolaan perbatasan negara tahun 2019, dibawah koordinasi BNPP, serta perlu dilakukannya refocusing kegiatan-kegiatan pembangunan perbatasan.

Baca juga: DMIJ Plus Terintegrasi, Role Model Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan

Kedua, Menko Polhukam meminta agar pihak Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota untuk segera membentuk dan melakukan penguatan Kelembagaan daerah yang menangani pengelolaan kawasan perbatasan negara.

“Ketiga, para Menteri, Kepala Lembaga dan Kepala Daerah, diharapkan agar melaksanakan Inpres Nomor 1 tahun 2019 tentang pembangunan 11 PLBN dengan sebaik-baiknya. Seiring dengan berlangsungnya pembangunan, Kementerian / Lembaga terkait perlu menyiapkan personel terbaik sebagai pelaksana fungsi CIQS di PLBN,” ujar Menko Polhukam seraya menjabarkan sejumlah poin penting lainnya kepada para peserta Rapat Koordinasi./adv/diskominfops_inhil/*/Ari Permana

detikriau.org – Malam ini, pukul 20:03 Wib, Provinsi Papua diguncang gempa berkekuatan 5,6 Skala Richter.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui laman resminya merilis gempa berpusat di darat,  27 km Timur Laut Kabupaten Yalimo atau pada titik koordinat 3.56 LS – 139.55 BT pada kedalaman 10 km.

“Getaran gempa dirasakan dalam skala MMI II-III di Jayapura dan Sentani serta skala MMI III di Wamena.” Sampaikan BMKG.

Reporter: Ari