ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau menemukan adanya ketidaksesuaian dalam realisasi belanja jasa konsultansi pada lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Dumai. Temuan ini mencakup kelebihan pembayaran hingga potensi kerugian daerah dengan total mencapai Rp991 juta.

Dalam laporan hasil pemeriksaan, BPK mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Dumai menganggarkan belanja jasa konsultansi melalui pos Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

Namun, pelaksanaan di lapangan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Dari 41 paket pekerjaan jasa konsultansi yang diperiksa, terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp991.425.474,29 setelah dikurangi pajak penghasilan (PPh).

Dari jumlah tersebut, penyedia jasa telah menyetorkan Rp815 juta ke Kas Umum Daerah. Namun, masih tersisa Rp175 juta yang belum ditindaklanjuti.

Kelebihan pembayaran ini terjadi pada 17 paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, serta Dinas Tenaga Kerja.

Dari 17 paket tersebut, 12 paket tercatat sebagai kelebihan pembayaran sebesar Rp158 juta, sementara lima paket lainnya berstatus potensi kelebihan pembayaran Rp17 juta.

BPK menilai lemahnya pengawasan dari Kepala SKPD selaku pengguna anggaran serta kurang cermatnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam mengendalikan pekerjaan menjadi penyebab utama masalah ini.

Sebagai tindak lanjut, BPK merekomendasikan Wali Kota Dumai agar memerintahkan kepala dinas terkait untuk memperketat pengawasan dan pengendalian pelaksanaan jasa konsultansi.

BPK juga menginstruksikan PPK lebih teliti dalam mengendalikan pekerjaan danmemproses kelebihan pembayaran Rp158,08 juta sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah, serta menindaklanjuti potensi kelebihan pembayaran Rp17,85 juta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Hingga berita ini ditayangkan, Redaksi arbindonesia.com masih berupaya mengkonfirmasi pihak terkait mengenai sisa kelebihan pembayaran yang belum di setor ke Kas Daerah. (Red)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pada Tahun Anggaran 2026. Hal itu disampaikan saat memimpin Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan Periode Maret yang berlangsung di Aula Kantor Bapperida Inhil, Kamis (09/04/2026).

Rapat yang dihadiri Sekretaris Daerah Inhil, Tantawi Jauhari, Asisten II Setda Inhil, Dwi Budianto, serta seluruh kepala OPD, camat, dan unsur terkait ini menjadi momentum penting untuk mengukur capaian sekaligus mengidentifikasi hambatan pembangunan daerah.

Dalam arahannya, Bupati Herman menekankan bahwa evaluasi bukan sekadar laporan angka, melainkan tolok ukur nyata sejauh mana program pembangunan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

“Saya minta seluruh OPD bergerak cepat, fokus, dan menuntaskan kegiatan yang masih tertinggal. Infrastruktur harus dipacu agar pelayanan publik semakin berkualitas,” tegasnya.

Fokus pada Infrastruktur dan Pertanian
Bupati menyoroti pentingnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat, khususnya untuk memperkuat sektor pertanian dan mobilitas masyarakat. Pembangunan jalan dan jembatan disebut sebagai prioritas utama, karena menjadi tulang punggung distribusi hasil pertanian dan konektivitas antarwilayah.

Selain itu, perhatian khusus diberikan pada pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Herman mengingatkan OPD agar disiplin terhadap tenggat waktu penyerapan anggaran.

“DAK memiliki batas waktu yang ketat. Jangan sampai ada keterlambatan. OPD pengelola harus proaktif memastikan seluruh pekerjaan selesai tepat waktu,” ujarnya.

Poin-Poin Evaluasi
Beberapa catatan penting yang menjadi fokus evaluasi antara lain:
– Percepatan Anggaran: Optimalisasi akses dan penyerapan dana pusat dan provinsi.
– Peningkatan Infrastruktur: Prioritas pembangunan jalan dan jembatan untuk mendukung distribusi hasil pertanian.
– Kepatuhan Administrasi: Menghindari penumpukan realisasi fisik dan anggaran di akhir tahun.
– Dampak Pembangunan: Memastikan setiap program benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Komitmen Bersama
Rapat ditutup dengan penyampaian langkah tindak lanjut dari masing-masing OPD. Seluruh jajaran pemerintah daerah menegaskan komitmen bersama untuk meningkatkan capaian kinerja pembangunan hingga akhir Tahun Anggaran 2026. (Adv)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Suasana penuh keakraban menyelimuti Lantai 3 Kantor Bupati Indragiri Hilir, Jumat (10/4), saat Pemerintah Kabupaten Inhil menggelar acara silaturahmi sekaligus perpisahan purna tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Inhil, Fajar Husin.

Acara yang diisi dengan pembacaan Yasin dan tausiah agama oleh Ustadz Ruhiyat ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum penghargaan atas pengabdian panjang seorang abdi negara yang telah menorehkan jejak penting bagi masyarakat Inhil.

Sekretaris Daerah Inhil, Tantawi Jauhari, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas dedikasi Fajar Husin. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Inhil, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian Bapak Fajar Husin. Semoga segala kontribusi yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan membawa kebaikan bagi masyarakat,” ujarnya penuh haru.

Sekda juga menekankan bahwa meski telah memasuki masa purna tugas, pengalaman dan kiprah Fajar Husin tetap dibutuhkan. “Apalagi Pak Fajar juga merupakan Ketua Ikatan Keluarga Kuantan Singingi (IKKS) Kabupaten Inhil. Peran dan pengalamannya sangat kita harapkan untuk saling bertukar pikiran demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Fajar Husin dengan rendah hati menyatakan kesiapannya untuk terus berkontribusi. “Saya memang sejak kecil di Inhil, hanya SMA dan kuliah di luar, lalu kembali mengabdi di sini. Semoga silaturahmi tetap terjaga dan kita bisa bersama-sama memberi manfaat bagi sekitar,” tuturnya.

Tak lupa, ia juga menyampaikan permohonan maaf atas segala khilaf selama bertugas. “Tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya atas ucapan maupun perbuatan yang mungkin tidak berkenan,” ucapnya tulus.

Acara perpisahan ini menjadi penanda berakhirnya masa tugas seorang pejabat yang telah lama mengabdikan diri, sekaligus membuka lembaran baru untuk terus berkolaborasi demi kemajuan Indragiri Hilir. (Galeri Foto)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Langit Reteh mendadak kelabu. Api yang berkobar di kawasan Pasar Bom, Pulau Kijang, Rabu (8/4/2026), menyisakan puing-puing dan air mata. Sebanyak 106 rumah luluh lantak, sebagian besar diantaranya rata dengan tanah, meninggalkan keluarga-keluarga yang kini kehilangan tempat bernaung.

Di tengah kepedihan itu, Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, bergerak cepat. Tanpa menunggu lama, ia menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menyalurkan bantuan logistik darurat.

Satu per satu paket berisi beras, gula, mie instan, minyak goreng, ikan kaleng, susu, dan teh celup didistribusikan ke setiap kepala keluarga terdampak.

“Fokus utama kami adalah memastikan warga tidak kekurangan bahan makanan. Saya sedang berkoordinasi dengan pihak Provinsi agar bantuan yang mengalir ke Pulau Kijang bisa lebih maksimal dan komprehensif,” tegas Bupati Herman, Kamis (9/4).

Namun, ia sadar bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Di hadapan masyarakat, Herman mengetuk pintu hati para pelaku usaha dan seluruh warga Inhil untuk bergandeng tangan.

“Solidaritas kita adalah kekuatan bagi mereka untuk bangkit kembali,” ujarnya penuh harap.

Kini, Pulau Kijang bukan hanya berduka, tetapi juga menjadi saksi bagaimana kepedulian bisa menyala lebih terang dari api yang melalap rumah-rumah warga. (Adv)

ARBindonesia.com, DUMAI— Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau menemukan adanya keterlambatan penyelesaian 15 paket pekerjaan belanja modal di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Temuan ini berpotensi merugikan daerah karena denda keterlambatan sebesar Rp739 juta belum disetorkan ke kas daerah.

Dalam laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai tahun anggaran 2024, BPK mencatat bahwa dari total anggaran belanja modal sebesar Rp572,16 miliar, realisasi hanya mencapai Rp370,17 miliar atau sekitar 64,70 persen.

Sejumlah proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) mengalami keterlambatan penyelesaian.

BPK menegaskan, sesuai ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, serta Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, setiap keterlambatan wajib dikenakan denda sebesar satu permil per hari dari nilai kontrak. Namun, dari total denda yang seharusnya mencapai Rp1,08 miliar, baru Rp349,36 juta yang disetorkan oleh penyedia.

BPK menilai keterlambatan ini berdampak pada dua hal utama:
1. Pemerintah Kota Dumai tidak dapat segera memanfaatkan hasil dari 15 paket pekerjaan.
2. Terjadi kekurangan penerimaan daerah atas denda keterlambatan yang belum dikenakan.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan agar Wali Kota Dumai memerintahkan kepala SKPD terkait untuk memperketat pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan. Menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lebih cermat dalam mengendalikan kontrak dan memeriksa hasil pekerjaan.

Mengenakan denda keterlambatan sebesar Rp739 juta dan segera menyetorkannya ke kas daerah. Adapun rincian denda yang harus disetorkan adalah Disdikbud Rp2,3 Juta, Dispertaru Rp591,7Juta, DLH: Rp99,9Juta dan RSUD Rp45,7 Juta.

Hingga berita ini ditayangkan, Redaksi arbindonesia.com masih berupaya mengkonfirmasi pihak terkait mengenai temuan BPK tersebut. (Red)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Sebuah langkah strategis menuju swasembada pangan nasional mulai digerakkan dari Indragiri Hilir. Pemerintah Kabupaten Inhil bersama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) melakukan peninjauan langsung lokasi rencana pembangunan Batalyon Ketahanan Pangan di Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Rabu (8/4).

Peninjauan ini dihadiri Bupati Inhil H. Herman, perwakilan Kemhan RI Gusti Ayu Nyoman selaku Kataloger Ahli Madya Puskod Baranahan, serta Dandim 0314/Inhil Letkol Arm Wahid Mustofa Fathurrahman. Kehadiran mereka menandai dimulainya tahapan penting dalam merealisasikan pembangunan batalyon yang diharapkan menjadi motor penggerak ketahanan pangan daerah sekaligus memperkuat target swasembada nasional.

Perwakilan Kemhan RI menilai lokasi yang direncanakan sangat strategis untuk pengembangan jangka panjang. “Kami berharap pembangunan ini segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar,” ujarnya, menegaskan optimisme bahwa kehadiran TNI akan membawa dampak positif, baik dari sisi pembangunan maupun kesejahteraan warga.

Batalyon yang kelak dikenal dengan nama Batalyon Harimau Rawa ini akan berdiri di atas lahan seluas ±75 hektar, hibah dari H. Haris, Ketua KKSS Inhil, bersama keluarga. Penyerahan lahan tersebut menjadi simbol dukungan nyata masyarakat terhadap program strategis nasional di bidang ketahanan pangan.

Bupati H. Herman menyambut penuh semangat rencana pembangunan tersebut. Ia menekankan bahwa keberadaan batalyon bukan hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru dan menjamin keamanan wilayah.

“Selain mendukung ketahanan pangan nasional, kehadiran TNI akan memberikan rasa aman serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Pemkab Inhil sendiri berkomitmen mendukung penuh pembangunan ini dengan menyiapkan infrastruktur penunjang, mulai dari akses jalan, listrik, hingga jaringan air bersih. Pada kesempatan itu, juga dilakukan penyerahan simbolis dokumen hibah tanah kepada pihak Kemhan RI sebagai bagian dari tahapan awal pembangunan.

Turut mendampingi Bupati, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Inhil TM. Saipullah, perwakilan Dinas PUPR, serta Sekretaris Kecamatan Kempas. Kehadiran mereka menegaskan bahwa pembangunan Batalyon Ketahanan Pangan bukan sekadar proyek fisik, melainkan wujud kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan TNI untuk masa depan pangan yang lebih kuat. (Adv)