Opini WTP Bukan Jaminan Bebas Kecurangan, BPK Riau Ungkap Sejumlah Masalah Keuangan Daerah

ARBindonesia.com, PEKANBARU – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau kembali menyerahkan sembilan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2025, Kamis (18/6/2026).

Dalam acara resmi di Auditorium Kantor BPK Riau, Direktur Pengelolaan Pemeriksaan PKN V BPK RI, Dr. Juska Meidy Enyke Sjam, S.E., M.M., Ak, CSFA, CertDA, GRCE, CFrA, CIISA, ERMCP, CFE, menyerahkan laporan tersebut kepada pimpinan DPRD dan kepala daerah dari sembilan wilayah: Kampar, Indragiri Hulu, Bengkalis, Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu, Siak, Kuantan Singingi, dan Kota Dumai.

Menariknya, seluruh daerah itu berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) – predikat tertinggi dalam penilaian laporan keuangan pemerintah. Namun, Dr. Juska menegaskan, WTP bukan berarti laporan keuangan sudah bersih dari praktik kecurangan.

“Opini WTP adalah pernyataan profesional mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Itu bukan jaminan bahwa laporan keuangan terbebas dari fraud atau penyimpangan,” tegasny dalam pers rilis.

Temuan BPK: WTP Bukan Tanpa Catatan
Meski predikat WTP disematkan, BPK tetap menemukan sejumlah permasalahan serius, di antaranya:
– Belanja daerah bermasalah: perjalanan dinas, honorarium, sewa alat, hingga konsumsi yang menimbulkan kelebihan pembayaran.
– Proyek infrastruktur: spesifikasi tidak sesuai, volume pekerjaan menyusut, dan keterlambatan pelaksanaan yang berpotensi merugikan keuangan daerah.

– Perencanaan anggaran lemah: tidak memperhatikan kemampuan keuangan, pengelolaan kewajiban tidak tertib, serta belanja dan pendapatan belum optimal.
– Aset daerah tidak jelas: ada aset yang dikuasai pihak lain, tidak diketahui keberadaannya, hingga investasi BUMD yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
– Pengelolaan BLUD dan retribusi: pemberian tunjangan tidak sesuai aturan dan sistem pengendalian yang lemah.

Tindak Lanjut Wajib
Sesuai amanat UU Nomor 15 Tahun 2004, pemerintah daerah diwajibkan menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam waktu 60 hari setelah menerima LHP. DPRD pun diharapkan aktif menggunakan hasil pemeriksaan sebagai dasar pengawasan terhadap jalannya APBD.

“DPRD bersama pemerintah daerah harus terus memperbaiki pertanggungjawaban APBD dan memastikan tindak lanjut rekomendasi BPK dijalankan sesuai kewenangan,” tambah Dr. Juska.(Arbain)




Dari Rakyat, Untuk Rakyat!’ Seruan Andi Darma Taufik yang Bangkitkan Semangat Kader PDIP Inhil


ARBindonesia.com, PEKANBARU ‎- Semangat perjuangan, persatuan, dan keberpihakan kepada rakyat kembali digaungkan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Andi Darma Taufik. Dalam pesan perjuangannya, ia menegaskan bahwa kekuatan partai bukan hanya terletak pada besarnya organisasi, tetapi pada kokohnya persatuan kader dan kedekatan dengan rakyat.

‎Andi Darma Taufik menyampaikan, perjalanan sebuah perjuangan tidak pernah dibangun oleh satu orang, melainkan oleh banyak tangan yang memiliki tekad dan tujuan yang sama. Perbedaan pandangan, pengalaman, maupun latar belakang bukan alasan untuk terpecah, tetapi menjadi energi besar untuk memperkuat barisan.

‎“Boleh berbeda pandangan, berbeda pengalaman, dan berbeda latar belakang. Tetapi selama tujuan kita sama, selama hati kita tetap bersama rakyat, maka perbedaan itu bukan kelemahan. Perbedaan adalah kekuatan,” pesan Andi. 21/06/26

‎Ia menegaskan, nilai perjuangan yang diwariskan Bung Karno harus terus dijaga dan diteruskan dari generasi ke generasi. Seperti sanad keilmuan yang membuat sebuah ajaran tetap hidup, perjuangan partai juga harus memiliki mata rantai yang kuat agar tidak pernah terputus.

‎Dari para pendahulu yang telah menanamkan nilai perjuangan, kader yang hari ini bergerak bersama rakyat, hingga generasi penerus di masa depan, seluruhnya memiliki tanggung jawab menjaga api perjuangan tetap menyala.

‎“Jangan biarkan cita-cita besar perjuangan kalah oleh persoalan kecil. Kader harus saling menguatkan, saling menjaga, dan menjadikan gotong royong sebagai kekuatan utama,” tegasnya.

‎Andi juga mengingatkan pesan Bung Karno bahwa pemimpin berasal dari rakyat, bukan berdiri di atas rakyat. Karena itu, kader harus selalu hadir, mendengar, dan memahami denyut kehidupan masyarakat.

‎“Jangan pernah jauh dari rakyat. Karena dari rakyatlah perjuangan ini lahir, bersama rakyat perjuangan ini bergerak, dan untuk rakyat seluruh pengabdian ini dipersembahkan,” ujarnya.

‎Ia mengibaratkan partai sebagai sebuah bangunan besar. Sebuah bangunan tidak akan roboh hanya karena kuatnya badai dari luar, tetapi dapat runtuh ketika bagian di dalamnya berhenti saling menopang.

‎Karena itu, menjaga kekompakan dan soliditas menjadi kewajiban seluruh kader. Bukan karena tantangan yang dihadapi kecil, melainkan karena cita-cita perjuangan yang dibawa terlalu besar untuk diperjuangkan sendirian.

‎“Selama rakyat masih berharap, selama rakyat masih mempercayai perjuangan ini, maka tugas kita belum selesai,” ungkapnya.

‎Andi Darma Taufik meyakini, selama kader tetap bersatu, tetap berjalan bersama rakyat, dan tetap berpegang pada nilai perjuangan Bung Karno, PDI Perjuangan akan terus menjadi kekuatan yang hadir di tengah masyarakat, bekerja untuk rakyat, dan memperjuangkan kepentingan rakyat.




Cetak Kader Berintegritas, HMI Rohul Tuntaskan Intermediate Training Tingkat Nasional

ROKAN HULU – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Rokan Hulu sukses menyelenggarakan Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional yang berlangsung selama enam hari di Hotel Gelora, Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu. Kegiatan tersebut dikelola oleh Tim Master of Training (MOT) yang dipimpin Febri dari Bukittinggi bersama enam orang master HMI lainnya.

Puncak kegiatan ditandai dengan acara penutupan yang dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati Rokan Hulu pada kamis, 18/6/2026. Kegiatan tersebut secara resmi ditutup oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Margono, S.Sos., M.Si.

Turut hadir dalam acara penutupan tersebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rokan Hulu Suharman, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Rokan Hulu, unsur Kepolisian, Majelis Daerah Korps Alumni HMI (MD KAHMI) Rokan Hulu beserta jajaran, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam laporannya, Ketua Pelaksana LK II Tingkat Nasional, Jamalulaian, menyampaikan bahwa kegiatan berjalan lancar sejak pembukaan hingga penutupan. Sebanyak 34 peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti seluruh rangkaian pelatihan.

“Peserta yang dinyatakan lulus berasal dari empat provinsi, yakni Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Bengkulu, serta mewakili 10 kabupaten/kota. Kegiatan ini didukung oleh tujuh orang master training dan 20 panitia pelaksana yang bekerja maksimal demi menyukseskan agenda nasional ini,” jelas Jamalulaian.

Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Rokan Hulu, Al Fajar, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan proses Intermediate Training. Ia juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

“Semoga para alumni LK II ini mampu memberikan dampak nyata di daerah masing-masing, menjadi kader yang berintegritas, serta mampu menjawab berbagai tantangan zaman. HMI Cabang Rokan Hulu akan terus berkomitmen untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah serta seluruh elemen masyarakat dalam membangun Rokan Hulu yang lebih maju,” ujar Al Fajar.

Ketua MD KAHMI Rokan Hulu, Lufita Nur Alfiah, S.P., M.Si., turut memberikan apresiasi atas keberhasilan HMI Cabang Rokan Hulu dalam menyelenggarakan LK II Tingkat Nasional hingga tuntas. Dalam sambutannya, ia mengulas sejarah panjang HMI sejak berdiri pada 1947 serta menjelaskan peran strategis organisasi tersebut dalam membangun sumber daya manusia, mengawal kebijakan pemerintah, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Rokan Hulu Anton, ST., MM., yang diwakili Staf Ahli Bupati Margono, menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Bupati Anton, HMI tetap menjadi mitra kritis pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, katanya, membuka ruang seluas-luasnya bagi HMI untuk menyampaikan gagasan, pemikiran, maupun kritik konstruktif demi kemajuan daerah.

“HMI merupakan organisasi yang selalu diperhitungkan sebagai mitra strategis pemerintah. Keberhasilan HMI Cabang Rokan Hulu menyelenggarakan kegiatan tingkat nasional di daerah ini menjadi bukti bahwa kader-kader HMI memiliki kapasitas besar untuk menghadirkan perubahan dan mencetak kader yang berkelanjutan demi masa depan Rokan Hulu,” ungkap Margono.

Sebagai bentuk penghargaan atas dukungan dan perhatian Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terhadap pelaksanaan LK II Tingkat Nasional, Ketua Umum HMI Cabang Rokan Hulu, Al Fajar, menyerahkan piagam penghargaan kepada Bupati Rokan Hulu, Anton, ST., MM.

Suksesnya penyelenggaraan Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional ini kembali menegaskan komitmen HMI Cabang Rokan Hulu sebagai organisasi kader yang konsisten melahirkan pemimpin-pemimpin muda berkualitas, berwawasan kebangsaan, serta siap mengabdi untuk umat, bangsa, dan negara.




Pemkab Inhil Dukung Reforma Agraria

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Herman menyatakan kesiapan daerahnya mendukung Reforma Agraria sebagai bagian dari pelaksanaan Kebijakan Strategis Nasional di bidang agraria dan tata ruang. Terlebih, Kabupaten Inhil memiliki enam desa di Kecamatan Pelangiran yang ditetapkan sebagai wilayah percontohan reforma agraria.

Wilayah tersebut memperoleh alokasi lahan seluas 3.811,75 hektare yang berasal dari penataan aset agraria.

“Lahan tersebut direncanakan untuk pemberdayaan masyarakat melalui skema pengelolaan yang difasilitasi oleh Bank Tanah,” ujar Bupati Inhil saat hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Awal Gugus Tugas Reforma Agraria, pada Kamis (17/6) di Kantor Gubernur Riau.

Rakor tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Riau, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Riau, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Riau.

Untuk informasi, HGU atau Hak Guna Usaha merupakan hak yang diberikan negara kepada pihak tertentu untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna kepentingan pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam pengelolaan lahan ini, Bupati Inhil akan memprioritaskan masyarakat setempat yang benar-benar membutuhkan, dengan batas maksimal penguasaan lahan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih merata.

“Maksimal satu orang mengelola 5 hektare. Kita memberdayakan masyarakat tempatan yang layak menerima bantuan agar ekonomi masyarakat semakin meningkat. Kita akan pilah, jangan ada satu orang sampai mengelola 20 hektare, itu tidak bisa. Maksimal 5 hektare saja, artinya memang wajar dan sesuai tujuan pemberdayaan,” tegas Herman.

Proses penetapan calon penerima manfaat akan dilakukan secara cermat melalui verifikasi lapangan yang melibatkan ATR/BPN, camat, kepala desa dan masyarakat agar prosesnya berjalan transparan dan tepat sasaran. (Galeri Foto)




Perayaan Milad ke-61 Menegaskan Identitas Inhil sebagaiDaerah yang Menjunjung Tinggi Nilai Kebersamaan

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Semarak Milad Kabupaten Indragiri Hilir ke-61 tahun 2026 menjadi bukti nyata bahwa semangat gotong royong dan kemandirian masih hidup di tengah masyarakat. Perayaan kali ini berlangsung meriah tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sepeser pun.

Seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari panggung hiburan rakyat hingga atraksi spektakuler Joget Mande yang melibatkan 6.100 orang, terlaksana berkat partisipasi berbagai pihak. Dukungan datang dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, sponsorship, donasi masyarakat, hingga swadaya panitia.

Hal itu di sampaikan Ketua Panitia Pelaksana Milad Inhil, Dr. Trio Benni Putra.

“Alhamdulillah, perayaan Milad Kabupaten Indragiri Hilir ke-61 tahun ini kita laksanakan dengan semangat gotong royong dan kemandirian. Tanpa membebani APBD sepeser pun. Semua rangkaian kegiatan murni dari partisipasi CSR perusahaan, sponsorship, donasi masyarakat, dan swadaya panitia,” ungkapnya.

“Ini bukti marwah Inhil: merayakan hari jadi dengan cara yang bertanggung jawab, transparan, dan mengedepankan partisipasi seluruh elemen. Syukuri anugrah, bangkitkan marwah,” tambah Trio.

Atmosfer kebersamaan terasa di setiap sudut kota. Warga dari berbagai kalangan turun tangan, baik sebagai peserta maupun penyokong acara. Semangat ini menegaskan identitas Inhil sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

Lebih dari sekadar pesta, Milad ke-61 menjadi momentum refleksi, bagaimana masyarakat dan pemerintah bisa bersinergi membangun daerah tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran negara. Inhil menunjukkan bahwa dengan partisipasi aktif seluruh elemen, sebuah perayaan dapat menjadi simbol kebangkitan marwah dan kebanggaan bersama.

Bupati Inhil, H Herman dalam rapat Paripurna DPRD dalam rangka Milad ke-61 Kabupaten Inhil, menegaskan sejak dimekarkan dari Kabupaten Indragiri pada 14 Juni 1965, Inhil telah mengalami banyak kemajuan dan perkembangan di berbagai sektor. Berbagai capaian pembangunan yang dirasakan masyarakat saat ini merupakan hasil kerja keras para pendahulu, pemerintah daerah, serta dukungan seluruh elemen masyarakat.

“Dengan usia ke-61 tahun ini, sudah banyak capaian pembangunan yang berhasil diwujudkan. Namun, masih banyak pula pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan bersama demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Herman, sebagai kabupaten terluas di Provinsi Riau dengan luas wilayah lebih dari 18 ribu kilometer persegi, Inhil memiliki tantangan pembangunan yang cukup besar. Kondisi geografis tersebut menjadi salah satu alasan utama pentingnya dukungan dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.

“Kami berharap sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat, sehingga percepatan pembangunan di Kabupaten Inhil dapat berjalan lebih optimal dan merata,” tegasnya.

Selain pembangunan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Inhil juga terus fokus menjalankan program pengentasan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berbagai langkah juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan dan cadangan pangan daerah guna mendukung ketahanan pangan masyarakat.

“Ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah terus berupaya memperkuat sektor pertanian dan perkebunan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Herman kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan petani kelapa. Salah satunya melalui surat resmi yang telah disampaikan kepada pemerintah pusat terkait usulan penetapan harga minimal kelapa sebesar Rp5.000 per kilogram.

“Kelapa adalah identitas dan sumber penghidupan sebagian besar masyarakat Inhil. Karena itu, kami terus memperjuangkan adanya kebijakan harga yang memberikan kepastian dan perlindungan kepada para petani,” katanya.

Momentum Milad ke-61 juga menjadi ajang menampilkan kekayaan budaya dan kearifan lokal daerah. Salah satu yang membanggakan adalah Tari Mande dari Kecamatan Mandah yang berhasil meraih Rekor MURI dunia dan menjadi kebanggaan masyarakat Inhil.

“Kita patut bersyukur karena budaya dan kearifan lokal yang kita miliki mampu dikenal hingga tingkat nasional bahkan dunia. Ini menjadi modal penting untuk terus menjaga dan melestarikan warisan budaya daerah,” ungkap Herman.

Di akhir sambutannya, Bupati Herman mendorong seluruh perangkat daerah agar terus meningkatkan kinerja, memperkuat inovasi, serta menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Mari jadikan Milad ke-61 ini sebagai momentum untuk bangkit bersama, memperkuat marwah daerah, dan melanjutkan pembangunan demi mewujudkan Inhil yang semakin maju, sejahtera, dan bermartabat,” tutupnya. (Arb)




HMI Cabang Rokan Hulu Gelar LK II Tingkat Nasional, Cetak Kader Strategis dan Berintegritas

ROKAN HULU – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Rokan Hulu kembali menunjukkan komitmennya dalam mencetak kader-kader berkualitas melalui penyelenggaraan Intermediate Training atau Latihan Kader (LK) II Tingkat Nasional. Kegiatan tersebut resmi dibuka di Hotel Gelora Bhakti, Pasir Pengaraian, Jumat (12/6/2026).

Pembukaan LK II Tingkat Nasional ini dihadiri oleh Bupati Rokan Hulu yang diwakili oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Drs. H. Yusmar, M.Si., Anggota DPRD Provinsi Riau Efi Yuliana, Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Romi, jajaran fungsionaris Pengurus Besar (PB) HMI, serta kader HMI dari berbagai daerah di Pulau Sumatra.

Dalam sambutannya, Pj Sekda Rokan Hulu, H. Yusmar, menegaskan bahwa kepemimpinan tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang yang dibangun dengan dedikasi, pengalaman, dan pengabdian.

“Pemimpin yang baik adalah mereka yang sejak dini telah menunjukkan semangat, integritas, dan kemampuan dalam berorganisasi. Forum seperti ini menjadi wadah pembelajaran agar para kader siap memikul tanggung jawab yang lebih besar di masa mendatang,” ujarnya.

Yusmar berharap HMI Cabang Rokan Hulu terus melahirkan kader-kader yang adaptif, berintegritas, serta mampu menjadi agen perubahan yang sejalan dengan arah pembangunan daerah dan kepentingan bangsa secara luas.

Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Rokan Hulu, Alfajar, menjelaskan bahwa LK II merupakan jenjang kaderisasi formal tingkat menengah yang bertujuan membentuk kader dengan kemampuan berpikir strategis dan kesiapan dalam menjawab berbagai tantangan bangsa.

Menurutnya, peserta yang mengikuti pelatihan tersebut merupakan kader-kader terpilih yang telah melalui proses seleksi ketat.

“Peserta yang mengikuti pelatihan ini merupakan kader-kader terpilih yang telah melalui proses seleksi yang ketat. Dari tahapan tersebut, sebanyak 34 peserta dinyatakan berhak mengikuti LK II Tingkat Nasional ini,” kata Alfajar.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu atas dukungan yang diberikan terhadap proses kaderisasi HMI. Menurutnya, sinergi antara organisasi kemahasiswaan dan pemerintah daerah menjadi modal penting dalam melahirkan generasi muda yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Di kesempatan yang sama, Ketua PB HMI Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi, Ilham Mandala, menegaskan bahwa LK II merupakan ruang transformasi bagi kader untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan dari tataran teknis menuju pemikiran yang lebih strategis.

“Pelatihan ini menjadi jembatan bagi kader untuk mengembangkan pola pikir yang visioner. Kita membutuhkan kader-kader unggul yang nantinya mampu mengambil peran di berbagai sektor, baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya, demi kemajuan umat dan bangsa,” ungkapnya.

Sebelum memasuki tahapan utama pelatihan, seluruh peserta diwajibkan mengikuti Screening Test berupa ujian lisan dan tulisan. Tahapan ini dilakukan untuk mengukur pemahaman kader terhadap nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, serta ideologi organisasi.

Peserta LK II Tingkat Nasional tersebut berasal dari berbagai cabang HMI di Pulau Sumatra, di antaranya dari Provinsi Bengkulu, Tanjungpinang, Medan, Padang Sidempuan, hingga Solok. Selama enam hari pelaksanaan, para peserta akan mengikuti berbagai materi yang dirancang untuk memperkuat kapasitas intelektual, kepemimpinan, serta wawasan keislaman dan kebangsaan.

Melalui kegiatan ini, HMI Cabang Rokan Hulu berharap dapat melahirkan kader-kader yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik dan organisasi yang mumpuni, tetapi juga mampu menjadi pemimpin masa depan yang berintegritas, visioner, serta berkontribusi bagi pembangunan daerah dan kemajuan bangsa.