ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR– Polres Inhil menggelar patroli Gabungan bersama TNI di sejumlah lokasi di Tembilahan, Kabupaten Inhil, Jumat (18/10) Pukul 08.30 WIB.

Sebanyak 14 petugas gabungan menggelar giat Patroli menggunakan Ranmor Roda 2 dengan rute patroli menyisir lokasi antara lain, Kantor Bupati Inhil, Kantor DPRD Inhil, Koramil 01/Tembilahan, Pelabuhan, Kediaman Bupati Inhil, SPBU Jalan Sungai Beringin, KPU Inhil serta Bank BRI.

Kapolres Inhil AKBP Indra Duaman Siahaan, S.IK melalui Kasat Sabhara Polres Inhil, AKP AR. Tarigan, S.Sos, menuturkan, petugas patroli melakukan cek dan kontrol Kantor Bupati Tembilahan, Kantor DPRD, Koramil 01/Tembilahan dan lainnya, situasi terdapat dalam keadaan aman dan terkendali.

“Patroli ini diharapkan dapat meminimalisir niat dan kesempatan sebagai antisipasi terjadi Tindak Pidana, premanisme serta gangguan Kamtibmas lainnya serta terciptanya sitkamtibmas yang kondusif di Kota Tembilahan,” ujar Kasat Sabhara.

Sebelum berangkat patroli, dikatakan Kasat Sabhara, Kapolres Inhil memberikan arahan agar situasi aman kondusif terlebih menghadapi Pelantikan presiden dan wakil presiden.

“Situasi tetap terkendali aman terkendali. Agar ssinergitas TNI Polri tetap terjalin,” pungkasnya. (*)

Foto radarbangsa : Anggota Fraksi PKB DPR RI Abdul Wahid (foto: Istimewa)

ARB INdonesia, JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Wahid menegaskan bahwa dirinya siap menyerap aspirasi masyarakat Riau untuk diperjuangkan melalui DPR RI. Hal itu disampaikannya saat ditemui radarbangsa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 16 Oktober 2019.

“Saya akan berjuang membawa aspirasi masyarakat Riau di Senayan,” kata Abdul Wahid.

Anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) Riau II yang meliputi Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar ini menuturkan, kesejahteraan masyarakat Riau harus merata di setiap kabupaten/kota.

“Kesejahteraan masyarakat Riau harus benar-benar merata di berbagai daerah, sebagai anggota DPR RI ini saatnya saya untuk memastikan itu terwujud,” tambahnya.

Mantan Anggota DPRD Riau dua periode ini juga ingin memajukan masyarakat Riau, baik dalam bidang perekonomian, pertanian, infrastruktur maupun sumber daya manusia (SDM).

“Di zaman serba teknologi atau revolusi industri 4.0, SDM Riau harus mampu bersaing dan berkompetisi,” ungkapnya.

Politisi muda ini juga menginginkan ketersediaan pangan dan kestabilan harganya pun benar-benar terjaga dengan baik baik di pusat maupun di daerah termasuk Riau.

“Nah, momen Hari Pangan Sedunia yang selalu diperingati setiap tanggal 16 Oktober ini harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Sehingga target Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045 benar-benar tercapai,” harapnya.

Sumber Radarbangsa. com

Foto : Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan menolak proposal Presiden Amerika Serikat, Donald Trump untuk melakukan pembicaraan gencatan senjata dengan Kurdi Suriah. Foto/Reuters.

ARB INdonesia, ANKARA – Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan menolak proposal Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk melakukan pembicaraan gencatan senjata dengan Kurdi Suriah. Tetapi, Erdogan mengatakan dia setuju untuk terus berdialog dengan Washington.

Erdogan mengataka, Trump mengusulkan untuk menengahi gencatan senjata antara Turki dan Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) di Suriah dan memutuskan untuk mengirim delegasi ke Ankara untuk menindaklanjuti tawaran ini. Delegasi tersebut, papar Erdogan, akan dipimpin oleh Wakil Presiden AS, Mike Pence.

“Saya mengatakan kepada Trump bahwa kami tidak akan mendeklarasikan gencatan senjata terlebih dahulu sebelum membahas masalah lain, kami akan membuat kesepakatan lain terlebih dahulu, kemudian kami akan berbicara tentang gencatan senjata,” ucap Erdogan, seperti dilansir Xinhua pada Rabu (16/10/2019).

Sebelumnya, Erdogan mengatakan, Turki tidak khawatir tentang sanksi AS yang diberlakukan sehubungan dengan operasi di Suriah utara. Dia lalu menegaskan, Ankara akan terus melanjutkan operasi militer sampai tujuannya tercapai.

“Sampai operasi mencapai semua tujuan yang ditetapkan, itu akan berlanjut. Tujuan kami jelas, kami tidak khawatir tentang sanksi AS. Tujuan kami adalah untuk menghilangkan teroris dalam jarak 32 kilometer dari perbatasan. Kami memegang berbicara dengan AS dan Rusia untuk koordinasi lapangan,” kata Erdogan.

Sumber SINDONEWS. COM

Foto : Turki menyuruh Kurdi untuk keluar dari Suriah timur laut malam ini. Foto/Istimewa

ARB INdonesia, ANKARA – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan kepada para pejuang Kurdi harus meninggalkan daerah perbatasan di timur laut Suriah mulai malam ini. Jika itu dilakukan, Turki akan menghentikan serangan militernya.

Pernyataan itu dilontarkan Erdogan di Parlemen Turki di tengah tekanan baginya untuk menyerukan gencatan senjata dan menghentikan serangannya ke Suriah, seperti dikutip dari Miami Herald, Rabu (16/10/2019).

Erdogan menegaskan bahwa Turki tidak akan tunduk pada tekanan dan akan terus maju dengan operasi militernya sampai pasukan Turki masuk hingga sekitar 30 atau 35 kilometer di dalam wilayah Suriah.

Dia juga meminta dunia untuk mendukung pertempuran Turki melawan kelompok-kelompok Kurdi yang dianggapnya sebagai “teroris” untuk kaitan dengan pemberontakan di dalam perbatasannya sendiri.

Operasi militer Turki yang telah memasuki hari kedelapan dimulai pada hari Rabu setelah Presiden AS Donald Trump menarik beberapa pasukan yang telah mendukung pasukan Kurdi dalam perang melawan Negara Islam (IS atau ISIS).

Selain membuka jalan untuk serangan militer Turki, penarikan pasukan AS membuat Washington cuci tangan dari perang yang tanpa akhir tersebut. Penarikan itu juga menjadi semacam kemenangan bagi Presiden Suriah Bashar al-Assad dan aliansinya Rusia serta Iran.

Pengerahan pasukan Suriah di wilayah Kurdi menjadi kemenangan bagi Assad dan Rusia, serta memberi basis lebih luas di wilayah Suriah selama delapan tahun perang.

AS akhir pekan lalu menyatakan menarik seluruh pasukan 1.000 tentara dari Suriah utara. Kurdi pun mengambil langkah dengan membentuk aliansi baru dengan pemerintahan Assad dengan mengundang tentara Suriah ke wilayah Kurdi untuk membantu Kurdi melawan serangan militer Turki.

Sumber SINDONEWS. COM

Foto : Pengunjuk rasa menggelar aksi di Hong Kong pada 14 Oktober. Foto/REUTERS/Umit Bektas

ARB INdonesia, WASHINGTON – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) mengesahkan empat Undang-undang (UU) untuk menghukum China. Tiga UU terkait unjuk rasa di Hong Kong dan satu UU terkait ekstradisi eksekutif perusahaan telekomunikasi China Huawei.

Empat UU itu disahkan melalui voting tertutup saat para anggota Kongres dari Partai Demokrat dan Partai Republik ingin mengambil sikap agresif terhadap China dan mendukung unjuk rasa pro-demokrasi di Hong Kong yang telah berlangsung empat bulan.

Langkah ini dilakukan saat Gedung Putih terlibat perundingan rumit dengan Beijing untuk menyelesaikan masalah perang dagang. Salah satu UU itu adalah UU Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Hong Kong yang mengharuskan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS melakukan sertifikasi setiap tahun untuk memastikan Hong Kong mempertahankan otonomi sebagai pusat keuangan global.

UU kedua adalah UU Proteksi Hong Kong yang akan melarang ekspor komersial peralatan militer dan pengontrol massa yang digunakan kepolisian Hong Kong terhadap para demonstran.

Senat belum menjadwalkan voting untuk legislasi itu. Semua UU itu harus dikirim ke Gedung Putih untuk disahkan menjadi UU atau diveto untuk ditolak. Meski demikian, ajudan Komite Hubungan Luar Negeri AS menyatakan voting terkait Hong Kong akan digelar dalam beberapa pekan mendatang.

UU ketiga yang disahkan DPR adalah resolusi tak mengikat yang mengakui hubungan Hong Kong dengan AS, mengecam intervensi China dalam masalah Hong Kong dan mendukung hak warga kota itu untuk berunjuk rasa.

Pemerintah Hong Kong menyesalkan pengesahan legislasi itu dan menegaskan kembali parlemen asing tidak boleh intervensi pada masalah internal kota itu.

UU keempat adalah resolusi tak mengikat yang mendukung Kanada atas langkahnya terkait permintaan AS untuk ekstradisi Meng Wanzhou, chief financial officer (CFO) raksasa telekomunikasi China Huawei Technologies Co Ltd yang ditahan di Kanada pada Desember. AS menuduh Meng melakukan penipuan perbankan dan berbisnis dengan Iran yang mendapat sanksi AS. Meng menyangkal tuduhan itu.

Sumber SINDONEWS. COM

ARB INdonesia, JAKARTA – Proyek Palapa Ring akhirnya rampung. Proyek yang bercita-cita menghubungkan wilayah Indonesia ini punya cerita panjang sejak 22 tahun yang lalu.

Sumber CNN Indonesia