ARB INdonesia, PEKANBARU – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Pekanbaru mengecam keras atas lemahnya kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau dalam menangani persoalan keselamatan kerja dan perlindungan hak-hak tenaga kerja di daerah Riau.

Dalam pernyataan sikapnya, HMI menyebut bahwa serangkaian kecelakaan kerja yang menelan korban jiwa di wilayah Provinsi Riau Tahun 2025 menjadi bukti nyata gagalnya sistem pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Riau.

Tragedi demi tragedi terjadi tanpa ada langkah progresif yang terlihat. Pekerja tewas akibat ledakan dan terbakar di lingkungan PT Wilmar Dumai, pekerja tersengat listrik di PT PAA, serta pekerja rekanan Pertamina Hulu Rokan yang juga meninggal dunia tanpa adanya kejelasan hasil investigasi.

Bahkan kata Ketua Umum HMI Kota Pekanbaru, Ragil Erlangga, kasus penahanan ijazah tenaga kerja oleh PT Sanel menambah daftar pelanggaran serius terhadap hak dasar pekerja. Ironisnya, oknum pejabat Disnakertrans Riau justru menyarankan korban untuk membayar uang kepada perusahaan agar ijazahnya dikembalikan.

“Lebih parah lagi, ucapan oknum tersebut yang menyebut ‘kalau tak penuh ke atas, ya penuh ke bawah’, ini merupakan bentuk penghinaan terhadap nalar keadilan dan cerminan pembiaran terhadap praktik pemerasan,” kecam Ragil.

Ketua Umum HMI Kota Pekanbaru juga menyampaikan kekecewaannya terhadap minimnya langkah konkret dari pemerintah daerah meskipun Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia telah dua kali turun langsung ke Riau dan bahkan didampingi oleh Gubernur.

Menurutnya, jika Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Riau benar-benar bekerja secara maksimal dan bertanggung jawab, maka persoalan-persoalan tersebut seharusnya dapat ditangani dan diselesaikan dengan baik.

“HMI Kota Pekanbaru secara tegas meminta kepada Gubernur Riau untuk segera melakukan evaluasi total terhadap kinerja Disnakertrans Provinsi Riau, khususnya pada sektor pengawasan dan pengaduan,” pinta Ragil.

“Apabila tuntutan ini tidak direspons dengan langkah nyata, HMI Kota Pekanbaru menyatakan siap turun aksi bersama rakyat dan buruh sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan struktural dan kelalaian pemerintah terhadap keselamatan rakyatnya sendiri,” tambanya.

Terakhir, HMI Kota Pekanbaru menegaskan bahwa buruh bukan budak, dan ijazah bukan alat tekanan industri kepada anak bangsa yang telah berjuang menempuh pendidikan. Keselamatan dan hak pekerja adalah hal yang fundamental dan tidak bisa dikompromikan demi keuntungan kapital semata.

“Kami berkomitmen untuk terus bersuara dan bergerak bersama rakyat kecil demi Riau yang adil, manusiawi, dan beradab,” tutup Ragil. (Arb)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Pemerintah Desa Sungai Berapit kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) untuk periode Januari hingga Mei 2025.

Sebanyak 24 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan tersebut dalam acara yang berlangsung di Kantor Desa Sungai Berapit, Kamis (15/5/2025).

Kepala Desa Sungai Berapit, M Ihsah menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah desa dalam meringankan beban ekonomi masyarakat.

“Kami berharap BLT DD ini dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga dan mendorong perekonomian lokal,” ujar M Ihsah

Proses penyaluran dilakukan secara transparan dengan melibatkan perangkat desa serta pendamping dan undangan lainnya untuk memastikan dana tersebut diterima langsung oleh para KPM.

Salah satu penerima manfaat mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan yang diberikan. “BLT ini sangat membantu kami, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.

Dengan adanya program ini, Pemerintah Desa Sungai Berapit berharap dapat terus memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan serta menjalankan pengelolaan dana desa yang tepat sasaran. (Galeri Foto)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Yuliantini, secara langsung melepas keberangkatan jamaah calon haji ketanah suci untuk musim haji tahun 1446 H/2025 M.

Acara pelepasan yang penuh khidmat ini dilaksanakan sebanyak tiga kali, yakni pada 7 Mei sebanyak 428 jamaah, 11 Mei sebanyak 5 jamaah, dan terakhir 16 Mei dengan 8 jamaah.

Dalam sambutannya, Yuliantini menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya pelepasan ini.

Ia mengingatkan para jamaah untuk menjaga kesehatan, mematuhi aturan selama berada di tanah suci, serta fokus beribadah dengan niat yang tulus semata-mata karena Allah SWT.

“Insya Allah, ibadah haji ini akan menjadi amalan yang bernilai dan diterima apabila diniatkan dengan ikhlas,” tegasnya.

Wakil Bupati juga mendorong jamaah untuk mempererat kebersamaan selama di tanah suci dan saling membantu antar sesama.

“Saya harap Bapak/Ibu menjaga kekompakan dan selalu saling mengingatkan dalam kebaikan,” ujarnya.

Yuliantini mengajak seluruh jamaah untuk memanfaatkan momen haji ini sebagai upaya meningkatkan iman dan takwa.

Ia menegaskan bahwa salah satu tanda haji mabrur adalah ketika sepulangnya jamaah mampu menunjukkan perubahan sikap yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, Yuliantini mengimbau jamaah agar tidak lupa mendoakan keluarga, saudara, pemimpin, serta daerah dan bangsa agar selalu dalam lindungan Allah SWT, dijauhkan dari segala bencana, dan terus maju serta sejahtera. (Adv)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menggelar kegiatan Zoom Meeting Sosialisasi Penyusunan Arsitektur Pemerintahan Digital pada Sistem Informasi Aparatur – Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SIA-SPBE), Selasa (6/5/2025).

Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh perwakilan pemerintah daerah, termasuk Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Tantawi Jauhari diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo Pers), Dr. Trio Beni Putra, mengikuti kegiatan dari Ruang Video Conference Diskominfo Pers Inhil.

Dr Trio Beni Putra mengatakan dalam sosialisasi ini KemenPAN-RB menekankan pentingnya arsitektur pemerintahan digital sebagai landasan integrasi layanan berbasis elektronik di instansi pemerintah, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen daerah untuk mendukung transformasi digital pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi,” tuturnya.

“Ini juga menjadi langkah awal penting dalam menyusun cetak biru transformasi digital pemerintahan, yang akan menjadi acuan strategis bagi seluruh perangkat daerah dalam mengembangkan sistem informasi dan layanan digital yang terintegrasi,” tutul Kadis Kominfops Inhil. (Adv)

ARB INdonesia, JAKARTA – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Haji Herman, audiensi ke Kementrian Perhubungan Republik Indonesia (RI) bersama Gubernur Riau, Abdul Wahid, dan Bupati dan Walikota se Provinsi Riau.

Dalam pertemuan tersebut, Haji Herman, menyampaikan secara langsung kondisi terkini Bandara Tempuling yang terletak di Kecamatan Tempuling, Kabupaten Inhil ke jajaran Kemenristek Perhubungan, Selasa (6/5/2025).

“Kondisi Bandara Tempuling hari ini sangat memprihatinkan. Runway-nya masih cukup bagus, tetapi hampir seluruh peralatan pendukung di dalamnya mengalami kerusakan berat,” ujar Haji Herman.

Menurutnya, letak geografis Inhil yang berjarak sekitar 7 hingga 8 jam perjalanan darat dari Kota Pekanbaru membuat keberadaan bandara tersebut sangat strategis untuk membuka aksesibilitas wilayah.

“Apalagi jumlah penumpang tujuan Batam, Jambi, dan Sumatera Barat cukup tinggi. Potensi Bandara Tempuling sebetulnya sangat besar,” katanya.

Namun demikian, Haji Herman mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam upaya perbaikan dan pengoperasian kembali bandara tersebut.

“Dengan kondisi keuangan kita hari ini, cukup berat untuk membenahi secara mandiri,” jelasnya.

Oleh karena itu, dalam audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Inhil menyampaikan permohonan agar Kementerian Perhubungan dapat membantu, baik melalui pengelolaan langsung maupun dengan membuka peluang kerja sama dengan investor swasta.

“Kami terbuka, siapa pun yang ingin mengelola, baik itu Kementerian Perhubungan, investor, atau pihak swasta lainnya. Silakan kelola dan gunakan sesuai aturan dan waktu yang disepakati,” ungkap Bupati.

Lebih lanjut, Herman menjelaskan bahwa pihak Kementerian Perhubungan bersedia mempertimbangkan pengelolaan Bandara Tempuling, namun dengan syarat seluruh fasilitas yang rusak harus diperbaiki terlebih dahulu.

“Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kami. Maka dari itu, kami harap ada dukungan dari pusat atau mitra yang mau ambil bagian.” Tutupnya.

ARB INdonesia, ROKAN HULU – Audensi Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM, Bersama Gubernur Riau dan Bupati/Walikota se Provinsi Riau melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta pada Senin (05/05/2025).

Di kesempatan tersebut Anton menyampaikan beberapa hal terkait pembangunan di Rokan Hulu kepada Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Anton menjelaskan Untuk Jalan di kabupaten Rokan Hulu yang menjadi kewenangan provinsi hanya sepanjang 439 km, dan satu satunya kabupaten di Riau yang tidak mempunyai jalan Nasional hanya Kabupaten Rokan hulu, sedangkan letak geografis Rokan Hulu berbatasan langsung dengan 2 (dua) Provinsi yakni Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat.

Oleh karena itu Melalui Audiensi ini, Anton meminta agar Bappenas dapat memberikan rekomendasi untuk mengusulkan ke Kementerian PUPR agar jalan di Rokan Hulu di jadikan jalan Nasional dan dari pihak Pemkab Rohul akan menfollow Up melalui Dinas PUPR.

“Rokan hulu satu satu nya kabupaten yang tidak mempunyai jalan Nasional, jadi di kesempatan ini kami meminta agar Bappenas dapat memberikan rekomendasi kepada kementerian PUPR” ungkapnya.

Kemudian Bupati Anton juga menyampaikan terkait Pembangunan waduk Rokan kiri atau waduk lompatan harimau yang merupakan Proyek Strategi Nasional (PSN) yang sempat terhenti akibat adanya penolakan dari warga agar dapat di usulkan kembali pembangunannya.

Karena menurut Anton Bendungan yang rencana akan memiliki kapasitas sebesar 195M³ diharapkan dapat mengairi lahan seluas 4000 Ha, dan menghasilkan listrik sebesar 74,40 MW.

Dengan direalisasikan sarana pembangunan waduk, maka tampungan air pada musim kemarau bisa dimanfaatkan untuk menyuplai air dengan berbagai kebutuhan seperti kebutuhan air minum, pembangkit tenaga listrik, dan pengembangan irigasi daerah hilir sehingga dapat mewujudkan ketahanan air, pangan, dan energi.

Selain itu Pembangunan waduk Lompatan Harimau terletak di Wilayah Sungai Rokan Kiri, Kabupaten Rokan Hulu diharapkan bisa menjadi solusi pengendalian banjir pada musim hujan.

“pembangunan waduk ini bisa kita usulkan lagi, karena waduk ini sangat penting untuk menghindari banjir dari sungai Rokan dan juga untuk tanaman pangan dan sebagai pembangkit listrik” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Menteri Bappenas, Rachmat Pambudi menegaskan pentingnya pembangunan daerah sebagai fondasi keberhasilan pembangunan nasional. Ia menekankan bahwa Bappenas akan terus mendorong kolaborasi dan saling bantu antar pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan.

“Tidak ada pembangunan nasional tanpa pembangunan daerah yang sukses, yang berhasil. Sebaliknya, banyak pembangunan daerah berhasil, pembangunan nasionalnya belum tentu berhasil, jadi peran bapak sekalian ini penting sekali dan saya ingin bapak justru bukan hanya kami bantu, tapi kita saling bantu,” ungkapnya. *