ARB INdonesia, PEKANBARU – Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau kini sama-sama tengah menghadapi suatu laporan dari organisasi kemasyarakatan. Abdul Wahid dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Riau (Kejati) atas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan korupsi dalam eksplorasi tambang granit oleh PT Malay Nusantara Sukses (MNS) didalam kawasan hutan produksi terbatas di Desa Keritang Hulu, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Sedangkan Wakil Gubernur Riau, SF Haryanto dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau yang membengkak hingga Rp 2,21 Triliun.

Dilansir dari serojanews.com, laporan terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid diajukan oleh organisasi Pemuda Tri Karya (PETIR) pada 7 November 2024. Dalam laporannya, PT MNS diduga beroperasi tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan yang seharusnya dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Bukti-bukti yang disodorkan meliputi peta citra satelit serta data geoportal KLHK yang menunjukkan pelanggaran tersebut.

Jackson Sihombing, Ketua Umum PETIR, menjelaskan bahwa eksplorasi yang dilakukan PT MNS seluas 198 hektare tidak memiliki legalitas perizinan kehutanan.

“Aktivitas ini sudah berjalan selama tiga tahun, dan kami menduga hasil tambang yang diperoleh telah diekspor atau dijual secara ilegal,” tegasnya.

Jackson juga menyoroti dampak finansial dari pelanggaran ini, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp9,5 miliar akibat denda administratif yang dapat dikenakan, berdasarkan peraturan yang berlaku. “Dengan tarif denda Rp1,6 juta per hektare per tahun, jelas ada potensi kerugian yang besar,” tambahnya.

Abdul Wahid, yang juga menjabat sebagai komisaris di PT MNS mengungkapkan bahwa ia pasrah menghadapi situasi ini. “Mau bagaimana lagi, namanya juga era transparansi. Kita tunggu saja prosesnya,” katanya saat dihubungi oleh wartawan pada Selasa (17/6).

Sementara Wakil Gubernur Riau, SF Haryanto dilaporkan ke KPK oleh Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) pada 14 Maret 2025.

Menurut Febri (Ketua AMPI) yang di lansir dari bukamata.co, Defisit Rp 2,21 Triliun ini telah menimbulkan dugaan adanya kesalahan yang disengaja dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dimana angka tersebut mencuat setelah pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Riau dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Ditegaskan oleh Febri, pihaknya mendesak KPK segera memanggil mantan Penjabat (Pj) Gubernur Riau, SF Hariyanto, untuk dimintai keterangan terkait defisit tersebut.

Bahkan kata Febri juga selain defisit, tunda bayar sebesar Rp915 miliar juga menjadi persoalan serius yang menghambat pembangunan Riau untuk tahun anggaran 2024-2025.

Diungkapkan Febri, dari total APBD Riau sebesar Rp9,2 triliun, sekitar Rp6,2 triliun telah habis untuk belanja aparatur.

“Defisit awalnya hanya Rp560 miliar, tapi tiba-tiba melonjak menjadi Rp2,21 triliun. Ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan sebuah kesalahan fatal,” tegas Febri. (Sumber : serojanews.com – bukamata.co / Arbain)

ARB INdonesia – Bagi masyarakat yang sering menggunakan lift di gedung-gedung tinggi, keberadaan lantai tanpa angka 4 mungkin sudah menjadi hal yang biasa.

Fenomena ini bukan sekadar kebetulan, melainkan berkaitan erat dengan tetraphobia, yaitu kepercayaan bahwa angka 4 membawa kesialan.

Dalam budaya Tionghoa dan beberapa negara Asia lainnya, angka 4 diucapkan sebagai “si”, yang mirip dengan kata “mati”. Karena itu, banyak gedung memilih menghindari angka tersebut pada nomor lantai, menggantinya dengan 3A atau langsung melompat ke angka 5.

Praktik ini dapat ditemukan di berbagai tempat, termasuk hotel, apartemen, rumah sakit, dan bahkan nomor kamar di beberapa institusi.

Menurut seorang ahli budaya, menghindari angka 4 bukan hanya soal kepercayaan, tetapi juga strategi bisnis. Banyak pengembang properti ingin memastikan kenyamanan pelanggan mereka, terutama dari kalangan yang mempercayai mitos ini. Menghilangkan angka 4 dianggap dapat meningkatkan daya tarik bagi calon pembeli atau penghuni.

Fenomena serupa juga ditemukan di negara-negara Barat, di mana angka 13 sering dihindari karena dianggap membawa kesialan. Meskipun tampak seperti takhayul, praktik ini telah menjadi standar dalam arsitektur banyak gedung di dunia. /Beberapa sumber/red

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat kerja bersama Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Dr. H. Syahrul Aidi Ma’azat, Lc. MA, Senin (16/6/2025) di Aula Bappeda Inhil.

Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi pembangunan antara pusat dan daerah.

Dalam rapat, Dr. Syahrul Aidi menekankan pentingnya kesiapan teknis dan dokumen daerah agar program-program pusat dapat terserap maksimal.

“Validitas data dan kesiapan administrasi adalah kunci utama agar Inhil mendapat prioritas pembangunan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga hasil pembangunan.

Sementara itu, H Herman menyambut baik dukungan yang diberikan oleh Dr. Syahrul Aidi. ia juga menegaskan kesiapan Inhil dalam menyelaraskan kebutuhan daerah dengan program nasional.

“Kami fokus membuka akses infrastruktur secara merata, mulai dari jalan, jembatan, hingga perumahan dan transportasi,” tutur H Herman.

Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung percepatan realisasi program strategis nasional di daerah, diakhir pertemuan Pemkab Inhil menyerahkan dokumen usulan pembangunan kepada Dr. Syahrul Aidi.

Untuk di ketahui, dalam rapat bersama tersebut dipimpin langsung oleh H Herman dan dihadiri Sekda Drs. Tantawi Jauhari, pimpinan OPD, serta mitra kerja Komisi V DPR RI dari sejumlah balai kementerian, seperti BPJN Riau, BWS Wilayah III, BPPW Riau, Balai Perumahan PUPR, Satker Prasarana Strategis, dan BPTD Kemenhub. (Adv)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Momentum bersejarah dalam Milad Kabupaten Indragiri Hilir ke-60 tahun tercipta di Pelabuhan Parit 21 Tembilahan dengan diresmikannya penyerahan Kapal Roro KMP Berembang dari Gubernur Riau, H. Abdul Wahid, kepada Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman.

Kapal yang baru tiba dengan selamat dari Buton, Kabupaten Kepulauan Meranti ini menandai pertama kalinya Kabupaten Inhil memiliki armada Kapal Roro yang melayani transportasi laut antar pulau, khususnya rute strategis Tembilahan – Punggur, Batam PP.

Acara penyerahan ini bukan sekadar seremonial, melainkan hasil kerja keras dan sinergi berbagai pihak.

Gubernur Riau, H. Abdul Wahid menyampaikan apresiasi mendalam kepada semua stakeholder, terutama PT Pengembangan Investasi Riau (PT PIR) — BUMD milik Provinsi Riau — yang berperan aktif dalam mewujudkan kehadiran kapal ini di Tembilahan.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat konektivitas antar wilayah dan membuka peluang pembangunan ekonomi yang lebih luas.

“Ini adalah hasil kerja bersama, bukan hanya dari pemerintah provinsi atau kabupaten, tapi juga dukungan masyarakat dan swasta. Dengan dukungan PT PIR, kapal ini bisa hadir dan melayani masyarakat Indragiri Hilir,” ujar Gubernur.

“Dan juga ini hadiah ulang tahun, ke 60 tahun Kabupaten Indragiri Hilir, pak bupati kita hampir setiap hari menelpon untuk memastikan bahwa kapal Roro sebelum milad sudah bersandar di pelabuhan parit 21. Alhamdulillah hari ini kita saksikan bersama-sama atas kegigihan Bupati Inhil H Herman kapal Roro sudah ada, tinggal menunggu waktu sehingga bisa melayani perjalanan dari Tembilahan menuju Batam,” sambung Gubri.

“Dengan kapal ini, kita buka peluang baru agar Indragiri Hilir bisa lebih maju, dan ekonomi masyarakat dapat tumbuh berkelanjutan. Ini juga bagian dari upaya kita menguatkan konektivitas antar pulau di Provinsi Riau,” tutup H Abdul Wahid.

Sementara itu, H Herman mengungkapkan kebanggaannya atas hadirnya kapal Roro pertama ini yang akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Selain menjadi sarana transportasi penumpang, KMP Berembang juga berfungsi sebagai alat angkut logistik, hasil pertanian dan perkebunan yang selama ini mengalami kendala distribusi.

“Kami berharap kapal ini dapat mempercepat perputaran barang dan jasa, memperluas jaringan distribusi hasil bumi daerah, serta menjadi pemicu kebangkitan ekonomi rakyat. Petani, pedagang, dan pelaku UMKM di Indragiri Hilir akan mendapatkan akses pasar yang lebih luas,” jelas Bupati Inhil.

Untuk diketahui, sebelumnya Indragiri Hilir telah mendapat angkutan laut melalui Kapal Perintis KM Sabuk Nusantara 110 dalam program Tol Laut yang diinisiasi oleh pemerintah pusat melalui Pelni. Kapal tersebut melayani rute Tembilahan hingga Pontianak dengan jadwal rutin dua kali setiap bulan.

Kehadiran KMP Berembang semakin melengkapi layanan ini dengan fokus pada rute Tembilahan – Punggur, Batam, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan transportasi laut yang efisien.

Langkah strategis ini sangat penting mengingat geografis Indragiri Hilir yang terdiri dari kepulauan dan daerah pesisir, di mana transportasi laut menjadi urat nadi utama mobilitas dan distribusi kebutuhan pokok maupun hasil produksi.

Gubernur dan Bupati sepakat bahwa pengoperasian KMP Berembang bukan hanya milik Indragiri Hilir semata, melainkan akan memberikan manfaat luas bagi seluruh kabupaten/kota tetangga.

Kapal ini akan menjadi bagian integral dari ekosistem pembangunan kawasan pesisir dan kepulauan di Provinsi Riau, yang mengedepankan konektivitas, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Acara peresmian yang berlangsung di Pelabuhan Parit 21 dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha. Suasana penuh antusiasme dan harapan terlihat jelas di wajah warga yang menyambut baik kapal Roro KMP Berembang sebagai solusi transportasi yang selama ini sangat dinanti.

Dengan diresmikannya Kapal Roro KMP Berembang, Indragiri Hilir kini memasuki babak baru dalam pembangunan transportasi laut yang lebih modern, handal, dan berkelanjutan. Kehadiran armada ini diharapkan akan membuka akses pasar yang lebih luas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat peran Indragiri Hilir sebagai daerah kepulauan yang berkembang di Provinsi Riau.

Diakhir acara, Gubernur Riau dan Bupati serta unsur Forkopimda melihat langsung kondisi kapal Roro KPM Berembang dari bawah hingga ke atas untuk memastikan kenyamanan masyarakat saat menggunakan transportasi laut. (Galeri Foto)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Sidang Paripurna dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten Inhil yang ke-60 tahun, Sabtu (14/6/2025).

Dalam sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Inhil, Iwan Taruna, S.T.,M.M menyampaikan peringatan hari jadi Kabupaten Inhil menjadi momentum untuk melakukan introspeksi tentang apa yang telah dicapai dan apa yang harus di perbaiki.

“Kita sadari bahw tantangan kedepan semakin kompleks, termasuk dalam hal ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun saya percaya, dengan semangat pendahuku sebagai inspirasi, serta dengan tekad dan sinergi bersama kita mampu menjawab semua tantangan itu,” tutur Ketua DPRD Inhil.

Pada Milad ke-60 tahun yang mengusung tema “DENGAN SEMANGAT MILAD KE-60 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025, BERGERAK BERSAMA MEWUJUDKAN INDRAGIRI HILIR YANG BERINOVASI BERDAYA SAING TINGGI SERTA PEMERATAAN PEMBANGUNAN MENUJU KEMAJUAN”, Iwan Taruna menyatakan bahwa tema itu bukan sekedar slogan semata, akan tetapi merupakan cerminan arah dan semangat pembangunan hari ini.

Lanjutnya, dalam usia 60 tahun ini, sudah saatnya Inhil tidak hanya dikenal sebagai lumbung kelapa nasional, tapi juga sebagai daerah yang inovatif, kompetitif, dan inklusif.

Maka dalam mewujudkan itu perlu dibutuhkan tiga pilar utama diantaranya :

1. Inovasi falam tata kelola dan pelayanan publik
2. Dayan saing ekonomi yang berbasis potensi lokal dan teknologi
3. Pemerataan pembangunan hingga pelosok negeri.

“Namun ketiga pilar itu hanya bisa berdiri kokoh jika ditopang oleh satu prinsip mendasar dalam pengelolaan anggaran,” ungkap Ketua DPRD Inhil.

“Kita menyadari bahwa sumber daya fiskal kita hari ini terbatas. Oleh karena itu, kita harus membelanjakan setiap rupiah dengan cermat, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung bagi rakyat. Sehingga tidak adalagi ruang untuk pemborosan, duplikasi kegiatan, atau program yang hnaya bersifat simbolik tanpa keberlanjutan,” tambah Iwan Taruna.

Lebih jauh Ketua DPRD yang akrab disapa IT ini menyampaikan bahwa Presiden RI telah mengeluarkan instruksi nomor 1 tahun 2025 tentang Efesiensi belanja dalam pelaksanaan APBN/APBD tahun 2025. Hal ini sebagai bentuk efesiensi anggaran tanpa mengesampingkan skala prioritas pembangunan daerah.

“Meski keterbatasan Fiskan dan Kebijakan Efesiensi, DPRD Inhil tetap berkomitmen penuh untuk mendukung pembangunan daerah dengan bergandengan tangan bersama eksekutif,” tegas IT dengan semangat.

“Efesiensi bukan alasan untuk berhenti melayani rakyat, justru dalam situasi inilah kita ditantang untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif,” sambungnya.

Selain itu kata Ketua DPRD Inhil, sebagai lembaga legislatif juga akan terus mendorong kebijakan yang pro-rakyat serta mengawal anggaran agar tepat sasaran, dan memastikan bahwa pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi tetap menjadi prioritas utama.

“Kita percaya bahwa kolaborasi yang baik antara Legislatif dan Eksekutif adalah kunci keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat untuk tetap menjaga sinergi dan semangat gotong royong,” tutupnya. (Galeri Foto)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Sidang Paripurna dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten Inhil yang ke-60 tahun, Sabtu (14/6/2025).

Dalam sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Inhil, Iwan Taruna, S.T.,M.Si menyampaikan peringatan hari jadi Kabupaten Inhil menjadi momentum untuk melakukan introspeksi tentang apa yang telah dicapai dan apa yang harus di perbaiki.

“Kita sadari bahw tantangan kedepan semakin kompleks, termasuk dalam hal ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun saya percaya, dengan semangat pendahuku sebagai inspirasi, serta dengan tekad dan sinergi bersama kita mampu menjawab semua tantangan itu,” tutur Ketua DPRD Inhil.

Pada Milad ke-60 tahun yang mengusung tema “DENGAN SEMANGAT MILAD KE-60 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025, BERGERAK BERSAMA MEWUJUDKAN INDRAGIRI HILIR YANG BERINOVASI BERDAYA SAING TINGGI SERTA PEMERATAAN PEMBANGUNAN MENUJU KEMAJUAN”, Iwan Taruna menyatakan bahwa tema itu bukan sekedar slogan semata, akan tetapi merupakan cerminan arah dan semangat pembangunan hari ini.

Lanjutnya, dalam usia 60 tahun ini, sudah saatnya Inhil tidak hanya dikenal sebagai lumbung kelapa nasional, tapi juga sebagai daerah yang inovatif, kompetitif, dan inklusif.

Maka dalam mewujudkan itu perlu dibutuhkan tiga pilar utama diantaranya :

1. Inovasi dalam tata kelola dan pelayanan publik
2. Dayan saing ekonomi yang berbasis potensi lokal dan teknologi
3. Pemerataan pembangunan hingga pelosok negeri.

“Namun ketiga pilar itu hanya bisa berdiri kokoh jika ditopang oleh satu prinsip mendasar dalam pengelolaan anggaran,” ungkap Ketua DPRD Inhil.

“Kita menyadari bahwa sumber daya fiskal kita hari ini terbatas. Oleh karena itu, kita harus membelanjakan setiap rupiah dengan cermat, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung bagi rakyat. Sehingga tidak adalagi ruang untuk pemborosan, duplikasi kegiatan, atau program yang hnaya bersifat simbolik tanpa keberlanjutan,” tambah Iwan Taruna.

Lebih jauh Ketua DPRD yang akrab disapa IT ini menyampaikan bahwa Presiden RI telah mengeluarkan instruksi nomor 1 tahun 2025 tentang Efesiensi belanja dalam pelaksanaan APBN/APBD tahun 2025. Hal ini sebagai bentuk efesiensi anggaran tanpa mengesampingkan skala prioritas pembangunan daerah.

“Meski keterbatasan Fiskan dan Kebijakan Efesiensi, DPRD Inhil tetap berkomitmen penuh untuk mendukung pembangunan daerah dengan bergandengan tangan bersama eksekutif,” tegas IT dengan semangat.

“Efesiensi bukan alasan untuk berhenti melayani rakyat, justru dalam situasi inilah kita ditantang untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif,” sambungnya.

Selain itu kata Ketua DPRD Inhil, sebagai lembaga legislatif juga akan terus mendorong kebijakan yang pro-rakyat serta mengawal anggaran agar tepat sasaran, dan memastikan bahwa pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi tetap menjadi prioritas utama.

“Kita percaya bahwa kolaborasi yang baik antara Legislatif dan Eksekutif adalah kunci keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat untuk tetap menjaga sinergi dan semangat gotong royong,” tutupnya. (Adv/ ARBAIN)