ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Kompak dalam proses membangun desa, serta ikut berpartisioasi untuk mewujudkan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) merupakan suatu upaya yang wajib harus dilakukan oleh setiap pendamping desa.

Hal itu disampaikan Jumaidi alias medi yang merupakan salah satu Pendamding desa di Kecamatan Concong kepada media, Jum’at (28/2/2020).

“Antara Pihak pendamping DMIJ Plus Terintegrasi dan P3MD, kita terus selalu berdampingan dalam proses mendapingi dalam pembangunan desa,” tutur Medi

Karena menurut Putra kelahiran Desa Concong Luar tersebut, kekompakan antara pihak DMIJ Plus dan pihak P3MD merupakan salah satu cara dalam mewujudkan tujuan pemerintah.

Sementara itu, Raja Zulkifli yang juga merukapan PDP Desa melalui jalur P3MD, mengatakan hal serupa dengan apa yang disampaikan Medi.

” Iya, seperti kami saat ini yang ditugaskan di Kecamatan yang sama, dengan kehangatan yang terus kami bangun itu menjadikan kita satu pemikiran dalam suatu tujuan, yaitu membangun desa,dan selalu berkordinasi jika ada kegiatan didesa” imbuhnya.

Kalau saya dari pihak P3MD, dan rekan saya Medi dari pihak DMIJ Plus Terintegrasi,” Kita kompak dan memiliki tujuan yang sama,” kata Raja.

Reporter Arb

ARB INDONESIA, INDRAGIRI HILIR – Berjumlah ratusan, barisan Masa aksi yang tergabung dalam Gerakan Peduli Kamarek (GEMPAR) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pengadilan Negeri Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) – Riau, Kamis (27/2/2020) siang.

Dalam aksi yang masih berlangsung tersebut,  GEMPAR menuntut tersangka Kamarek yang divonis 6 tahun penjara serta denda Miliaran Rupiah untuk segera dibebaskan, karena menurut penyampaian korlap, Ana Wawik menilai keputusan PN Tembilahan dinilai cacat hukum.

Hingga saat ini, pukul 15.21 wib, barisan masa aksi masih menunggu kepala PN Tembilahan untuk hadir menjumpai pengunjuk rasa yang berada diluar pagar kantor PN Tembilahan.

Selain itu, dari pantauan langsung arbindonesia.com dilapangan, sempat terjadi insiden dorong pagar antar kepolisan dan masa aksi, namun insiden tersebut tidak berlangsung lama.

Insiden singkat tersebut terjadi akbiat barisan masa aksi menuntut kepala PN untuk hadir bersama ditengah-tengah barisan unjuk rasa.

Hingga berita ini diterbitkan, barisan masa aksi masih dalam negosiasi dengan kepala PN Tembilahan, agar mau  hadir ditengah- tengah  pengunjuk rasa.

Reporter ARB

Foto : Afrizal bersama sang Istri dalam menyampaikan kata sambutan pada acara perpisahan

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Kurang lebih baru 4 bulan bertugas di Negeri Hamparan Kelapa Dunia Dunia, yakni Kabupaten Indragiri Hilir  (Inhil), Manager PT PLN ULP Tembilahan dipindah tugaskan kekantor Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Acara perpisahanpun digelar di Pondok Indragiri, Kamis (27/2/2020).

Dihadapan tamu undangan yang hadir, dalam sambutan terakhirnya Afrizal mengatakan mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terjalin sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Sebab, menurut Manager yang memiliki kepribadian responsif dan humanis tersebut menilai bahwa pada dasarnya ini bukanlah suatu perpisahan, tetapi ini hanya sebatas pengantar tugas.

Selain itu, Afrizal menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh rekan kerja serta mitra PLN ULP Tembilahan yang telah membantunya selama bertugas di Kabupaten Inhil.

“Seorang manager tidak ada apa-apanya tanpa adanya kerjasama yang baik dari seluruh Stakeholder yang ada di PLN Tembilahan serta mitra kerja,” tutur Afrizal.

Semantara itu, Ibnu Sanjaya dalam sambutannya mengaku tidak percaya akan perpindahan tugas Manager PLN ini yang dinilainya begitu singkat bertugas di Tembilahan.

“Lebih sukses lagi, semoga ditempat baru nantinya mampu  memberikan sinergitas dan nuansa yang baru,” imbuhnya.

Selain itu, Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Inhil, Muridi Susandi yang juga diberikesampatan dalam menyampaikan kalimah penghantar tugas dalam acara perpisahan tersebut, ia mengaku berat atas perpisahan ini.

“Terimakasih kepada Magager PLN, Afrizal atas pengabdiannya di Kabupaten Inhil,” imbuh MS.

Untuk dektahui, saat ini sabagai pengganti Manager PLN ULP Tembilahan belum diketahui ataupun masih kosong.

Reporter ARB

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Jago Merah hanguskan kurang lebih sekitar 20 kios pedagang yang berada disekitar simpang 4 Rumbai, Desa Suangai Gantang, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) – Riau, Kamis (27/2/2020) sekira pukul 02.50 wib dini hari.

Selain menghanguskan 20 kios, api juga melalap 1 unit kendaraan roda 4 dan 3 unit kendaraan roda dua.

“Atas musibah kebakaran tersebut, kerugian materil ditafsir sektitar Rp 450 juta,” tutur Kapolres Inhil AKBP Indra Duaman Siahaan melalui Kasubag Humas AKP Warno.

lanjutnya, dalam proses pemadaman api, anggota Polri, TNI, Damkar, BPBD, PSMTI, pihak PLN dan masyarakat saling bahu membahu hingga api berhasil dipadamkan pada pukul 04.00 Wib.

“Penyebab kebakaran masih dalam lidik aparat kepolisian. Tidak ada korban jiwa,” Kasubag Humas AKP Warno. (DB)

Editor IN

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Kejelasan kapan Pelabuhan Parit 21 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akan difungsikan setelah sekian lama terbengkalai, masih menjadi tanda tanya.

Atas hal itu, Wartawan mencoba mengkonfirmasi hal tersebut kepada Wakil Bupati Inhil H Samsuddin Uti.

Dilansir dari riaumandiri.co, namun sayangnya, jawaban yang diberikan bukan informasi yang sejauh mana upaya pemerintah daerah untuk pengoperasian pelabuhan tersebut, malah pria yang akrab disapa SU itu terkesan melempar ‘bola’ ke Bupati Inhil.

“Itu kebijaksanaan pak bup. Mungkin pak bup yang menjawabnya,” jawab singkat SU yang juga ketua Partai Demokrat Inhil melalui pesan WA, Rabu (26/2/2020).

Selanjutnya, awak media mencoba menggali informasi ke Sekda Inhil Said Syarifuddin. Apakah akan ada kerjasama dengan pihak Pelindo Cabang Tembilahan untuk pengoperasian pelabuhan Parit 21 atau akan dikelola sendiri oleh BUMD dengan membentuk Badan Usaha Pelabuhan (BUP)?

Lagi-lagi, informasi yang diperoleh wartawan malah diminta kembali agar menanyakan hal tersebut ke Dinas terkait yakni Dinas Perhubungan.

“Tanya langsung ke pak rudi kadis perhubungan. Karna secara teknis dishub yang menjadi tugasnya,” jawab Sekda melalui pesan WA kepada wartawan

Hingga berita ini diterbitkan, Kadishub Inhil masih belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut.

Editor Arb
Sumber riaumandiri.co

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Hingga kini memasuki periode ke-2 kepemimpinan Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan, Pelabuhan Parit 21 Tembilahan masih tak kunjung difungsikan.

Padahal, keberadaan pelabuhan yang dibangun semenjak masa kepemimpinan Bupati Inhil terdahulu yakni Indra Mukhlis Adnan, diharapkan mampu dalam mendongkrak perekonomian masyarakat.

Sebab, anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan pelabuhan tersebut tidak lah sedikit, bernilai mencapai miliaran.

Untuk itu, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil Iwan Taruna mendesak agar pelabuhan tersebut segera beroperasi sebagaimana fungsinya.

“Sangat disayangkan, karena sudah 10 tahun belum juga beroperasi. Kami (Komisi III) dari periode kemarin malah sudah mendesak dan mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membuat Ranperda pembentukan Badan Usaha Pelabuhan (BUP), tapi sampai hari ini belum juga terbentuk. Tidak tau masalahnya dimana,” sebut Politisi Partai PKB itu ketika dihubungi wartawan, Rabu (26/2/2020).

Bahkan pria yang akrab disapa IT itu mengatakan Komisi III siap membantu dalam proses di mana sisi laut wewenang Provinsi dapat menjadi aset daerah.

Terakhir, ia juga mengapresiasi jika ada niatan Pelindo I Tembilahan untuk menjalin kerjasama guna pengoperasian pelabuhan tersebut.

“Terserah apakah mau kerjasama atau dioperasikan sendiri, yang penting kita minta pelabuhan bisa segera difungsikan,” tandasnya.

Sementara itu GM Pelabuhan Indonesia (Pelindo) 1 cabang Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Yusrizal ketika dijumpai mengungkapkan membuka diri bekerjasama dengan pemerintah.

“Kita siap bantu, karena kita Pelindo sudah ada BUP sebagai landasan pengoperasian Pelabuhan. Namun kerjasama hanya bisa dilakukan antar BUMN dengan BUMD. Tidak bisa kita Pelindo dengan pemerintah daerah. Kalau ingin mengelola sendiri juga tidak apa-apa,” ujarnya.

Menurutnya, Pelabuhan tersebut jika fungsikan akan berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat.

“Saya rasa maksimal 300 Ton muatan masih bisa diakses melalui pelabuhan tersebut untuk kegiatan ekspor,” terangnya lagi. (Ags)

Editor Arb