ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR — Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, SE., MT., bersama Ketua TP PKK Kabupaten Inhil, Hj. Katerina Susanti Herman, secara resmi membuka pameran stand bazar dalam rangka Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-46 tingkat Kecamatan Tempuling, yang dipusatkan di Lapangan Tuah Negeri, Desa Mumpa, Sabtu (19/07/2025).

Dalam sambutannya, Bupati Herman menegaskan pentingnya sinergi antara kegiatan keagamaan dan pengembangan ekonomi masyarakat. “Pameran bazar ini bukan hanya menjadi ajang promosi produk lokal, tetapi juga menunjukkan semangat masyarakat dalam mendukung syiar Islam melalui kegiatan yang produktif,” ujar Bupati Herman.

Pameran bazar ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan MTQ yang tidak hanya memperkuat nilai-nilai keagamaan, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat. Berbagai produk lokal seperti kerajinan tangan, olahan makanan khas daerah, dan hasil UMKM dipamerkan secara tertata rapi di area sekitar lokasi kegiatan.

Ketua TP PKK Inhil, Hj. Katerina Susanti Herman, menyampaikan apresiasinya kepada para pelaku UMKM dan masyarakat yang antusias mengikuti kegiatan ini. “Kami dari TP PKK mendorong agar potensi lokal terus dikembangkan dan diberdayakan. Kegiatan seperti ini harus terus digalakkan karena membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Kegiatan pembukaan bazar turut dihadiri jajaran pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, serta pengunjung dari berbagai desa yang memadati lokasi. (Galeri Foto)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Di tengah konflik yang belum terselesaikan dengan Satuan Tugas Penanganan Kawasan Hutan (Satgas PKH), PT Riau Sakti United Plantations (RSUP) di Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tetap melanjutkan aktivitas operasionalnya di lahan perkebunan yang diduga berada dalam kawasan hutan.

Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa PT RSUP tampak masih melakukan aktivitas seperti biasa dari lahan yang tengah disengketakan. Meski sebelumnya Satgas PKH telah memasang plang tentang larangan yang berbunyi “Dilarang Meperjual Belikan dan Mengusai Tanpa Izin Satgas Penertiban Kawasan Hutan”.

Mengenai hal itu, Public Relation Head PT Sambu Group, Arief Aria saat di konfirmasi menyatakan bahwa area bertanda tersebut memang milik mereka (PT RSUP). Bahkan Ia menilai perlu ada klarifikasi dari pihak Satgas PKH terkait dasar dan alasan pemasangan plang.

“Untuk yang ditempel plang itu valid milik kami (perusahaan). yang perlu dikonfirmasi sepertinya dari Satgas PKH, mengapa ada plang ditempel di sana,” kata Arief melalui pesan WhatsApp, beberapa waktu lalu.

Arief juga mengungkap bahwa kejadian serupa terjadi di sejumlah perusahaan sawit lain di Riau. Menurutnya, ada kemungkinan terjadi kekeliruan titik koordinat dalam pemasangan plang.

Namun, pernyataan tersebut ditepis oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, yang bertugas mengeksekusi perintah dari Kejati Riau terkait penertiban kawasan hutan.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Inhil, Erik Rusnandar, SH menyatakan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas sesuai peta dan arahan pimpinan.

“Masalah salah titik atau apapun itu, bukan urusan saya. Kalau saya bukan mengikuti Sambu Group. Saya ngikutin arah pimpinan saya,” tegas Erik saat dikonfirmasi, Jumat (18/7/2025).

Erik juga menegaskan bahwa plang yang dipasang telah sesuai dengan data dan koordinat resmi yang diterima dari Kejaksaan Tinggi Riau selaku pimpinannya.

Hingga berita ini ditayangkan, awak media saat ini berupaya mengkonfirmasi Kejaksaan Tinggi (Kejati Riau) terkait adanya klaim yang dilayangkan oleh pihak Perusahaan PT RSUP Pulau Burung yang menyatakan adanya kekeliruan titik koordinat dalam pemasangan plan tersebut. (Tim)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Komitmen Sambu Group sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam mendukung pembangunan sosial, budaya, dan nilai-nilai keagamaan kembali diwujudkan melalui partisipasi aktif pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Kegiatan MTQ ini resmi dibuka oleh Yuliantini, S.Sos., M.Si, Wakil Bupati Indragiri Hilir pada 16 Juli 2025 di Lapangan Balai Desa Pulau Burung dan akan berlangsung hingga 20 Juli 2025, dengan rangkaian acara yang sarat makna dan semangat keislaman.

Melalui PT Riau Sakti United Plantations, Sambu Group memberikan kontribusi nyata untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan MTQ. Selain dukungan dana, Sambu Group juga berperan dalam membantu teknis pelaksanaan di lapangan, sehingga seluruh tahapan kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan tertib.

MTQ sendiri merupakan salah satu kegiatan bernuansa Islami yang memiliki arti penting dalam upaya menumbuhkembangkan nilai-nilai keagamaan, terutama di kalangan generasi muda. Kegiatan ini menjadi wadah bagi para qori dan qoriah terbaik tingkat kecamatan untuk menunjukkan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Qur’an. Melalui MTQ, diharapkan nilai-nilai luhur ajaran Islam dapat semakin membumi dan memperkuat jalinan ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat.

A. Ginting, selaku Humas Sambu Group, menyampaikan bahwa dukungan ini sejalan dengan komitmen perusahaan untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui kontribusi ekonomi tetapi juga dalam mendukung pembangunan sosial dan spiritual.

“Sambu Group percaya bahwa kegiatan keagamaan seperti MTQ ini memiliki dampak positif yang besar bagi masyarakat, khususnya dalam membangun karakter generasi muda yang Qur’ani, berakhlak mulia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi serta kebersamaan. Karena itu, kami merasa terpanggil untuk berpartisipasi mendukung setiap kebutuhan operasional, teknis, hingga logistik bagi para tamu dan peserta,” jelas A. Ginting.

A.Ginting menambahkan, “keberhasilan pelaksanaan MTQ di tingkat kecamatan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda di Pulau Burung untuk semakin mencintai Al-Qur’an serta mempraktikkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan sehari-hari”.

Plt. Camat Pulau Burung, Razali, juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Sambu Group atas dukungan dan kontribusi yang telah diberikan untuk menyukseskan pelaksanaan MTQ tahun ini. “Kami sangat mengapresiasi kontribusi dan kepedulian Sambu Group yang tidak hanya mendukung pendanaan, tetapi juga membantu teknis pelaksanaan, hingga fasilitas akomodasi. Ini menjadi contoh nyata sinergi positif antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat untuk sinergitas di Pulau Burung yang lebih baik, religius, dan harmonis,” ujar Razali.

Kehadiran Sambu Group dalam setiap kegiatan masyarakat, termasuk di bidang keagamaan, merupakan bagian dari implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat, Sambu Group berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan daerah, menjaga harmoni sosial, serta memperkuat ikatan silaturahmi di wilayah operasional perusahaan.

Dengan semangat kebersamaan dan dukungan penuh dari berbagai pihak, MTQ tingkat Kecamatan Pulau Burung diharapkan dapat berjalan sukses, membawa manfaat, dan menjadi ajang lahirnya generasi muda yang cerdas, beriman, dan berakhlak mulia. *

ARB INdonesia, PELALAWAN – Kelompok Tani Petani Bersatu yang selama ini menguasai lahan kebun kelapa sawit di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), menyerahkan lahan mereka kepada negara melalui Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Penyerahan kembali lahan seluas 415 hektare (ha) tersebut dilakukan oleh Ketua Kelompok Tani Petani Bersatu Rudyanto Sihombing kepada Satgas PKH yang dipimpin oleh Komandan Satgas (Dansatgas) Mayjen TNI DodyTriwinarto, Kamis (17/7/2025).

Selanjutnya lahan tersebut akan dilakukan reforestasi atau penanaman kembali menjadi hutan. Sebab saat ini sebagian besar kawasan TNTN telah berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Saat penyerahan kembali lahan tersebut, Rudyanto mengatakan pihaknya patuh kepada aturan negara. Mereka juga berkomitmen terhadap rehabilitasi kawasan TNTN dengan melakukan penanaman pohon-pohon kehutanan.

Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan itu menjelaskan bahwa rata-rata anggota kelompok tani tersebut telah mengelola lahan sejak tahun 2007, namun kelompok tani baru terbentuk setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja.

“Penguasaan awal kita itu adalah bersilaturahmi ke Bathin (tokoh adat) dan kita sampaikan tujuan kita untuk bertani. Di sana, kita yang pendatang, dalam arti yang sudah bermukim di sana, menjadi anak kemenakan. Jadi kita diberi hak untuk membuka pertanian dalam bentuk kebun sawit,” katanya lagi.

Ia menyebut lahan tersebut diperoleh melalui mekanisme adat berupa hibah dari tokoh adat setempat. Dari 415 hektare lahan yang diserahkan ke negara, dirinya sendiri memiliki sekitar 50 ha dari total lahan yang diserahkan.

“Kalau kita di situ sekitar ada 50 ha. Itu bagian dari yang 415 (ha) yang tadi,” jelasnya lagi.

Sementara itu, setelah menerima penyerahan lahan, Satgas PKH langsung melakukan pemusnahan pohon sawit yang ada di Desa Kesuma, Pangkalan Kuras. Penumbangan dilakukan secara simbolis, dan memberi kesempatan masyarakat untuk memanen hasil kebun sawitnya.

Dansatgas PKH, Mayjen TNI Dody Triwinarto, menyampaikan bahwa penyerahan lahan oleh Kelompok Tani Petani Bersatu merupakan penyerahan skala besar ketiga yang diterima pihaknya dalam upaya penyelamatan hutan di TNTN.

Sebelumnya, dua penyerahan lahan juga telah dilakukan, masing-masing seluas 401 hektare dan 311 hektare. Lahan-lahan tersebut kini resmi kembali menjadi bagian dari pengelolaan negara.

Ia mengaku bersyukur karena semakin banyak warga yang secara sukarela menyerahkan kembali lahan di TNTN kepada negara.

Mayjem Dody menjelaskan, selama dua pekan terakhir, Satgas PKH berhasil mengembalikan penguasaan negara atas lahan seluas 1.185 hektare.

Lahan tersebut sebelumnya merupakan kebun sawit yang dikelola warga dan kelompok tani, tersebar di tiga titik besar serta beberapa titik kecil di dalam kawasan taman nasional. (MCR)

ARB INdonesia Dalam upaya memperkuat komitmen terhadap keadilan sosial, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menggelar sosialisasi rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Sabtu (19/7/2025).

Kegiatan tersebut dilangsungkan di Jalan Pelajar Gg Kecubung II, Kelurahan Pekanarba dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, pemuda penyandang disabilitas, serta aparatur pemerintah kecamatan.

Anggota DPRD Riau yang memprakarsai kegiatan sosialisasi Ranperda ini, Hj. Septina Primawati Rusli, MM dalam sambutannya menegaskan pentingnya penguatan regulasi agar masyarakat disabilitas mendapatkan perlindungan yang setara.

“Ranperda ini bukan hanya soal hukum, tetapi tentang empati dan keberpihakan. Kita ingin penyandang disabilitas mendapat ruang yang adil di bidang pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik,” ujarnya.

Lanjutnya, terdapat beberapa hak yang akan dijamin, termasuk hak atas pendidikan, hak bekerja dengan kuota khusus, hak atas fasilitas umum yang ramah disabilitas, serta akses terhadap layanan kesehatan dan politik serta lainnya.

Salah satu peserta sosialisasi yang mewakili masyarakat setempat menyambut baik rancangan tersebut.

“Kami menunggu regulasi seperti ini sejak lama. Semoga setelah disahkan, pengawasan dan implementasinya juga serius,” katanya. (Arb)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, secara resmi melepas keberangkatan Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi Kelapa bersama perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia dan calon investor dari Thailand, pada Jumat (18/7/2025).

Pelepasan rombongan ini berlangsung di Rumah Dinas Bupati Indragiri Hilir, Jalan Akasia No. 1 Tembilahan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati didampingi oleh Asisten II Setda Inhil, Kepala Bappeda, serta Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Keberangkatan Satgas Hilirisasi Kelapa ini merupakan bagian dari upaya serius Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mempercepat transformasi ekonomi berbasis komoditas unggulan daerah, yakni kelapa. Dengan pendampingan dari Bappenas dan ketertarikan pihak investor asal Thailand, diharapkan proses hilirisasi ini dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi petani kelapa lokal serta membuka peluang investasi baru di daerah.

Dalam keterangannya, Bupati Herman menyampaikan apresiasi atas dukungan dari Bappenas serta ketertarikan pihak asing terhadap potensi kelapa Inhil. Ia berharap kolaborasi ini dapat mengarah pada kerja sama konkret dalam pengembangan industri olahan kelapa di masa mendatang.

“Kami menyambut baik kehadiran calon investor dari Thailand. Ini menjadi langkah penting dalam membuka pintu investasi dan menggerakkan perekonomian masyarakat petani kelapa kita. Semoga hasil kunjungan ini memberikan kesan positif dan membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan,” ujar Bupati.

Sebagai bentuk penghargaan dan keramahtamahan, Bupati juga turut memberikan cendera mata berupa aneka produk olahan kelapa khas Indragiri Hilir kepada perwakilan Bappenas dan tamu dari Thailand. Produk tersebut mencerminkan kekayaan hasil bumi daerah sekaligus potensi hilirisasi yang bisa dikembangkan lebih lanjut. (Adv)