ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Ketua Tim Penggerak PKK Indragiri Hilir (Inhil) Katerina Susanti Herman mendampingi Ketua TP. KK Provinsi Riau Henny Sasmita Wahid, dalam program Jelajah Anak Riau, sebuah program untuk memastikan anak tumbuh sehat dan cerdas, tangguh, dan terlindungi dari kekerasan fisik dan psikis, serta ancaman kejahatan digital.

SMA Negeri 1 Tembilahan, menjadi lokasi pertama dilaksanakannya kegiatan edukatif yang interaktif tersebut. Sejumlah siswa dan majelis guru hadir di Perspustakaan Aksara SMAN 1 Tembilahan, untuk mengikuti rangkaian demi rangkaian acara yang berlangsung pada Selasa (16/9) pagi ini.

Kehadiran Bunda Henny Sasmita Wahid, menjadi kebanggaan tersendiri bagi Ketua TP. PKK Inhil, Katerina Susanti Herman.

“Terimakasih kepada Ibu Gubernur yang menyempatkan diri hadir ke Inhil, dengan membawa semangat dan melaksanakan berbagai kegiatan demi melayani masyarakat,” ujar Katerina Susanti Herman.

Kedatangannya ke Inhil, terkhusus dalam program Jelajah Anak Riau ini, dikatakan Henny Sasmita Wahid, demi mewujudkan generasi muda yang tumbuh sehat secara fisik dan mental.

“Masa remaja ialah momen penuh gejolak, maka dari itu, kami bersinergi dengan kawan-kawan psikolog untuk mengenalkan pentingnya kesehatan mental. Kita upayakan sekolah menjadi ruang aman dan penuh toleransi agar anak bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik,” ungkap Ketua TP. PKK Riau.

Untuk mewujudkan anak yang sehat secara fisik dan mental, dalam program Jelajah Anak Riau dilaksanakan cek kesehatan fisik gratis, serta Screening Kesehatan Mental bersama Ikatan Psiklog Klinis Indonesia Wilayah Riau yang dipandu Sarah Aurelia Saragih, seorang Psikolog sekaligus Puteri Indonesia Riau 2025.

Dalam momen ini pula, program Gemas atau Gerakan Menanam di Sekolah diluncurkan untuk menumbuhkan kecintaan terhadap lingkungan. (Adv)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melaksanakan kegiatan Goes to School ‘Ngobras Wasbang’ (Ngobrol Asik Santai Wawasan Kebangsaan) bagi pelajar di SMAN I Tembilahan , Senin (15/9/2025) di Aula SMAN 1 Tembilahan.

Program Ditjen Polpum Kemendagri Goes to School melalui Ngobras Wasbang yang berfokus pada penguatan karakter dan wawasan kebangsaan bagi kalangan pelajar sebagai upaya untuk meningkatkan rasa nasionalisme, cinta tanah air, dan kesadaran bela negara pada siswa, serta membentuk kepribadian yang bertanggung jawab yang dimulai dari lingkungan sekolah.

Acara ini dibuka oleh Kepala SMAN 1 Tembilahan yang diwakili Wakil Kepala Bidang Kurikulum Sekolah, Fajri.

Dalam kegiatan yang diprakarsai Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri bersama Badan Kesbangpol Inhil ini mengangkat tema “Pelajar Ber-Karakter dan Ber-Wawasan Kebangsaan, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Ketua Tim Kerja Karakter Kebangsaan Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Rakhmad Rahadian, S.IP menjelaskan tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut adalah guna membentuk generasi muda menjadi penerus bangsa yang berkarakter, memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, dan berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Sehingga mampu menjadi pemimpin masa depan yang berintegritas dan berkontribusi positif bagi bangsa”.

“Esensi kegiatan “Goes to School” melalui Ngobras Wasbang ini merupakan suatu bentuk perwujudan untuk membentuk karakter generasi muda yang cinta tanah air dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mampu mendeteksi faham yang bersifat negatif,” tuturnya.

“Disamping itu kegiatan ini juga diharapkan mampu menciptakan generasi unggul yang memahami Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, sehingga mampu menjadi agen perubahan positif dan pondasi yang kokoh bagi keutuhan bangsa,” lanjut Rakhmad Rahadian.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kesbangpol Inhil diwakili Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, menyampaikan sangat menyambut baik kegiatan ini, dan diharapkan para siswa mendapatkan wawasan baru tentang pentingnya membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air sejak dini.

“Kegiatan seperti ini diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk menumbuhkan generasi yang cinta tanah air, menghargai perbedaan, dan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat,” imbuh Budi Suprianto.

Untuk diketahui, pada acara tersebut turut hadir Sekretaris Badan Kesbangpol Inhil beserta perwakilan Staf Pegawai lingkup Badan Kebangpol Inhil dan Guru SMAN 1 Tembilahan. (rls)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR — Kepala Desa Sungai Luar memberikan klarifikasi resmi atas tuduhan yang menyebut dirinya menggunakan Dana Desa untuk menutupi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun 2024. Sehingga menyebabkan tidak terlaksananya sejumlah kegiatan pembangunan desa.

Dalam pernyataannya yang disampaikan langsung kepada awak media, Sabtu (13/9/2025), Baharuddin membantah keras tuduhan tersebut dan menyebutkan informasi yang beredar adalah bentuk ke keliruan informasi.

Menurutnya, semua anggaran telah disusun melalui musyawarah desa dan tercatat dalam APBDes sesuai aturan yang berlaku. Sehingga penggunaan dana di tahun berjalan harus sesuai dalam perencanaannya.

“Jadi saya tidak mungkin menggunakan dana desa diluar dari aturan yang berlaku seperti yang di tuduhkan menggunakan anggaran ketahanan pangan untuk menutupi SILPA tahun 2024. Itu tidak benar, hanya saja ada keterlambatan dalam pelaksanaan progam ketahanan pangan,” tegas Kades Sungai Luar.

Menurutnya, keterlambatan pelaksanaan kegiatan desa lebih disebabkan oleh proses administrasi dan penyesuian. Untuk program ketahanan pangan dan pengerjaan fisik dalam waktu dekat akan dilaksanakan.

“Dalam waktu dekat ketahanan pangan akan di laksanakan. Semalam sudah dilakukan pengecekan lahan oleh ketua BUMDes dan kepala unit. Untuk fisik juga dalam waktu dekat ini akan kita laksanakan,” tutur Baharuddin.

Terakhir Ia berharap klarifikasi ini dapat meluruskan atas kekeliruan informasinya yang telah beredar sebelumnya. Sehingga pembangunan desa yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat setempat. (Arb)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Kampanye makanan sehat melalui program Beragam, Bergizi ,Seimbang dan Aman atau B2SA Goes To School terus dilakukan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Indragiri Hilir (Inhil) Katerina Susanti Herman bersama perangkat daerah terkait.

Tampak hadir dalam giat tersebut, Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan, Kepala Dinas Pendidikan, pengurus PKK serta unsur terkait.

Kampanye B2SA yang menyasar SMP Negeri 3 Tembilahan Hulu, pada Selasa (9/9) pagi ini, merupakan langkah pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi anak.

“Kami terus melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, agar anak-anak kita berminat untuk mengonsumsi makanan sehat dan beragam. Karena tubuh manusia memerlukan gizi yang beragam dari makanan yang beragam pula,” ujar Ketua TP. PKK.

Akibat masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya makanan sehat yang beragam bagi tubuh manusia,
Katerina Susanti harapkan, kampanye ini membuahkan hasil terbaik.

“Makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman itu tidak harus mahal, hal inilah yang belum dipahami semua orang. Padahal makanan sehat ada di sekitar kita dari pangan lokal,” imbuh Katerina Susanti Herman.

Agar program ini berjalan sukses, Ketua TP. PKK harapkan, usai kampanye dilakukan, tindak lanjut dari semua pihak mesti dilakukan sesuai perannya masing-masing. (Geleri Foto)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terus berupaya mencari solusi konkret untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Kota Tembilahan. Salah satu langkah nyata yang kini tengah dilakukan adalah pembangunan sistem drainase modern dengan metode Block Culvert.

Pada Selasa (9/9/2025), Bupati Inhil H. Herman turun langsung ke lapangan meninjau progres pekerjaan drainase tersebut. Ia mengunjungi sejumlah titik, termasuk di sekitar kawasan Jalan Pangeran Hidayat yang kini menjadi fokus pembangunan saluran pembuangan air baru.

Dalam keterangannya kepada media, Bupati H. Herman menyebutkan bahwa pembangunan drainase ini sangat penting, terutama untuk mendukung sistem pembuangan limbah air dari fasilitas vital seperti Rumah Sakit Puri Husada Gemilang.

“Kita melihat, salah satu penyebab utama genangan banjir yang lambat surut adalah buruknya saluran pembuangan air. Apalagi di area rumah sakit, itu harus jadi prioritas, karena penting bagi pelayanan masyarakat,” kata H. Herman saat meninjau proyek, Selasa pagi.

Ia menjelaskan, sistem Block Culvert dipilih karena lebih efektif dalam mengalirkan air, sekaligus tahan terhadap beban berat di atasnya. Metode ini dinilai cocok untuk lingkungan perkotaan yang padat seperti Tembilahan.

Namun di sisi lain, proyek ini sempat menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga yang melintas, terutama di jalur utama seperti Jalan Pangeran Hidayat. Meski demikian, Bupati meminta masyarakat untuk bersabar dan mendukung upaya pemerintah dalam jangka panjang.

“Memang saat ini masyarakat agak terganggu, terutama yang sering melintas. Tapi kita ingin memberikan solusi permanen. Jadi nanti kalau air laut surut, air dari daratan juga bisa ikut mengalir lancar. Tidak lagi tergenang berhari-hari seperti sebelumnya,” terangnya.

Tak hanya di sekitar rumah sakit, Pemkab Inhil juga telah memetakan beberapa wilayah lain yang masuk kategori rawan banjir. Di antaranya adalah Jalan H. Said dan Jalan Jenderal Sudirman, yang juga akan dibangun sistem drainase serupa.

“Kami sudah petakan titik-titik rawan banjir. Insyaallah, tahun ini dan tahun depan kita akan lanjutkan pembangunan Block Culvert di kawasan tersebut. Harapan kami, banjir yang selama ini menjadi masalah rutin bisa teratasi secara menyeluruh,” ujarnya optimis.

H. Herman menegaskan bahwa penanganan banjir menjadi salah satu fokus utama dalam program pembangunan daerah. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung langkah pemerintah dan ikut menjaga fasilitas yang sudah dibangun.

“Kami mohon doa dan dukungan dari masyarakat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Mari kita jaga bersama lingkungan, dan dukung program-program yang manfaatnya langsung dirasakan oleh warga,” pungkasnya.

Dengan pengerjaan yang terus dikebut dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, diharapkan persoalan banjir yang selama ini menjadi momok di Kota Tembilahan bisa segera teratasi. Pembangunan infrastruktur drainase seperti ini menjadi bukti nyata bahwa solusi teknis yang tepat dan terencana bisa membawa perubahan signifikan bagi masyarakat. (Adv)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR — Aktivitas pertambangan batu granit dan andesit di Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali menjadi sorotan publik setelah terungkap bahwa beberapa perusahaan diduga menjalankan operasi tanpa izin lengkap sesuai ketentuan perundang-undangan.

Temuan ini memicu kekhawatiran akan dampak lingkungan, kerugian negara, dan potensi konflik sosial di wilayah tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun, beberapa perusahaan tambang tersebut belum sepenuhnya memenuhi persyaratan administratif seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Lingkungan, serta dokumen lainnya yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Sehingga perusahaan tambang yang ada di Kecamatan Kemuning diantaranya PT TGM, PT UBB, PT KIA, PT BIN dan PT MNS dinyatakan “Belum Bisa Beroperasi”.

Dalam regulasinya, bagi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin resmi seperti IUP, IUPK, atau izin lainnya yang telah diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Minerba. Kegiatan penambangan tanpa izin ini disebut sebagai pertambangan ilegal atau illegal mining. 

Sejauh ini, dari informasi yang diterima awak media dan dikuatkan dengan rekam jejak digital, terdapat beberapa perusahaan itu telah dan pernah beroperasi meski tanpa mengantongi izin lengkap.

Hal itu juga diperkuat oleh pernyataan BAPENDA Inhil melalui Kasubbid Pemungutan MBLB dan PPJ, yang mengatakan pihaknya telah melakukan verifikasi lapangan terhadap perusahaan tersebut sekitar awal tahun 2025.

“Memang ditemukan beberapa perusahaan telah beroperasi meski belum memiliki izin lengkap yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi dan Pusat,” tutur Leni, Selasa (9/9/2025).

Selain itu, Leni juga secara terbuka menjawab soal pajak dan retribusi daerah yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut sebagai PAD Kabupaten Inhil.

“Kami tidak bisa melakukan pungutan pajak dari perusahaan yang belum memiliki izin lengkap, itu sesuai dengan SK Gubernur. JadibHarus ada izin usaha lengkap dulu baru dipungut pajak ,” ungkapnya.

Hingga berita ini ditayangkan, awak media tengah berupaya mengkonfirmasi pihak-pihak perusahaan serta sumber-sumber lainnya untuk dimintai tanggapan atas dugaan ilegal mining yang dilakukan perusahaan pertambangan di Kecamatan Kemuning. (Arbain)