ARBindonesia.com, TEMBILAHAN – Jumlah pasien dalam pantauan (PDP) Covid 19 terus bertambah. Meski demikian Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan, meminta warganya agar tetap tenang.

“Tidak usah panik. Kita tunggu hasil Swap Tenggorokkan yang saat ini sudah di kirim oleh pihak RSUD,”kata Bupati Inhil HM Wardan, Senin (6/4) malam.

Meski lanjut Bupati, pada hari ini, satu lagi warga berdasarkan Rapid Test dinyatakan masuk PDP. Akan tetapi untuk kepastiannya positif atau tidaknya yang bersangkutan tetap harus menunggu hasil Swap Tenggorokkan.

“Kita harus tetap waspada dan menerapkan pola hidup bersih. Hindari hal-hal yang dapat menyebabkan penularan virus Corona ini,”papar Bupati.

Kepanikan yang berlebihan tentu akan  menimbulkan hal yang tidak baik bagi kondusifitas daerah. Oleh sebab itu, biarlah persoalan PDP tersebut diurus sepenuhnya oleh petugas medis yang memilih kewenangan.

“Hidup bersih itu penting untuk mencegah virus Corona. Termasuk rutin mencuci tangan dan lakukan penyemprotan cairan Disinfektan dilingkungan masing-masing,”imbuhnya. (Diskominfops Inhil)

Editor Arb

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Juru Bicara Bidang Kesehatan Gugus Tugas Percepatan Pencegahan Covid-19 Kabupaten Inhil, dr Saut Pakpahan menyatakan hasil rapid test terhadap pasien terindikasi Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) adalah reaktif.

Reaktif dalam sudut pandang medis kerap diartikan sebagai positif. Sebaliknya, untuk hasil non-reaktif biasa digunakan istilah negatif.

Saat ini, pasien telah diisolasi di RSUD Puri Husada Tembilahan dengan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Menurut Saut, hasil rapid test bukan merupakan keputusan final. Keputusan akhir terhadap status pasien akan diterbitkan setelah adanya hasil SWAB tenggorokan. Sebab, rapid test bisa saja digunakan untuk mendeteksi seluruh virus, tidak hanya virus corona. Rapid tes merupakan screening awal.

“Malam ini Swab kita kirim ke Jakarta. Ini menunjukkan pasien tetap kita perlakukan sebagai PDP. Tidak Kita katakan positif karena hasil SWAB lah yang kita pakai,” tutur dr Saut saat konferensi pers di Kantor Diskominfo PS Kabupaten Inhil, Tembilahan, Senin (6/4/2020) sore.

Kendati demikian, dr Saut menegaskan, bahwa di Kabupaten Inhil belum terdapat Covid-19 positif. Dikatakan dr Saut, hal ini diperkuat dengan riwayat perjalanan pasien yang tidak berasal dari daerah atau kota berstatus zona merah.

“Kalau hasil positif belum ada. Pasien tidak pernah ada perjalanan di transmisi lokal atau zona merah. Pasien juga tidak pernah kontak dengan pasien positif,” tutur dr Saut.

Mulai hari ini, diungkapkan dr Saut, pihaknya akan melakukan penelusuran riwayat kontak pasien. Bagi setiap orang yang sempat melakukan kontak dengan pasien sebelumnya, maka akan ditetapkan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP).

“Orang-orang yang pernah melakukan kontak dengan pasien ini ditindaklanjuti dengan isolasi mandiri di rumah atau kalau mau isolasi di rumah sakit,” pungkas dr Saut. (Diskominfops/ Gugus Tugas Covid-19 Inhil)

ARBindonesia.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan tidak ada rencana untuk membebaskan napi korupsi terkait pencegahan penyebaran virus Corona atau Covid-19. Dalam hal ini, merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

“Saya hanya ingin menyampaikan bahwa mengenai napi koruptor, tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita, jadi mengenai PP 99/2012 tidak ada, perlu saya sampaikan tidak ada revisi untuk ini,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait Laporan Tim Gugus Tugas bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju melalui telekonference di Istana Bogor, Senin (6/4).

Dia menjelaskan untuk mencegah adanya penyebaran corona di lapas yang memiliki kelebihan kapasitas. Sebab itu yang hanya diberlakukan pembebasan yaitu napi pidana umum.

“Jadi pembebasan napi hanya untuk napi pidana umum,” jelas Jokowi.

Dia menjelaskan pada minggu lalu, sudah menyetujui para napi untuk bebas. Tetapi dia mengatakan tidak bebas begitu saja.
“Tetapi tidak bebas begitu saja, tentu saja ada syaratnya ada kriterianya ada pengawasannya,” ungkap Jokowi.

Yasonna Wacana Bebaskan Napi Korupsi

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, berencana merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan guna mencegah penyebaran virus corona di lapas. Alasannya, kondisi lapas sekarang melebihi kapasitas dan jumlah napi harus dikurangi.

Revisi PP tersebut bertujuan agar narapidana dengan kriteria tertentu bisa dibebaskan. Mulai dari terpidana narkoba hingga napi koruptor yang sudah lanjut usia dengan syarat ketat.

“Perkiraan kami bagaimana merevisi PP 99/2012 tentu dengan kriteria ketat sementara ini,” kata Yasonna saat rapat dengan Komisi III DPR, Rabu (1/4).

Kriteria pertama adalah narapidana kasus narkotika dengan masa pidana 5 hingga 10 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidana. “Akan kami berikan asimilasi di rumah. Kami perkirakan 15.442 per hari ini datanya. Mungkin akan bertambah per hari,” ucapnya.

Kriteria kedua yaitu napi korupsi berusia 60 tahun ke atas yang telah menjalani 2/3 masa pidana. Jumlahnya sebanyak 300 orang.

Sumber merdeka.com

Konpers Anies Baswedan Terkait Covid-19. ©2020 Istimewa

ARBindonesia.com, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengucapkan selamat kepada Ahmad Riza Patria yang terpilih menjadi Wakil Gubernur. Riza sebelumnya diusung Fraksi Gerindra DPRD DKI meraih 81 suara dari jumlah anggota DPRD yang hadir sebanyak 100 orang.

“Pemilihan penghitungan suara sudah selesai dan terpilih Bapak Ahmad Riza Patria, saya mengucapkan selamat dan Insya Allah kita bisa kerjasama dengan baik. Saya berharap proses berikutnya bisa tuntas supaya terus mulai bekerja,” ucap Anies seusai menghadiri pemilihan Wagub di DPRD, Senin (6/4).

Sementara itu, Riza masih belum dilantik sebagai Wagub, meski ia meraih suara banyak dibanding Cawagub yang diusung Fraksi PKS, Nurmansjah Lubis. Nurmansjah meraih 17 suara dari total anggota DPRD yang hadir sebanyak 100 orang.

Anies menuturkan, setelah penetapan wagub terpilih, nama Riza akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk diteruskan kepada Presiden Joko Widodo.

“Proses ini dilanjutkan dengan pengusulan kepada Presiden melalui Mendagri sesudah itu pelantikan,” terangnya.

Anies enggan mengomentari dugaan adanya kecurangan sebelum proses pemilihan berlangsung.

“Pokoknya yang penting secara prosedur ditaati dengan benar, karena itu pegangannya,” kata Anies menyudahi wawancara.

Sumber merdeka.com

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Sehubungan dengan perkembangan penyebaran Covid-19 Indragiri Hilir hari ini, Minggu 5 April 2020 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Posko Gugus Tugas Penanganan Pencegahan covid-19 kab. Inhil telah memiliki media informasi melalui beberapa sarana, website https://covid19.inhilkab.go.id untuk menyampaikan kondisi pasien yang positif terpapar Covid-19 secara realtime dan call center 0822 8681 0123.

II. Sampai pukul 12.00 WIB, dapat kami informasikan, bahwa warga Inhil yang telah dinyatakan PDP bertambah 1 orang menjadi 5 Orang (1 Orang PDP masih dirawat dan 4 Orang PDP Sehat dan Pulang), sementara Data total Orang Dalam Pemantauan (ODP) bertambah 748 Orang menjadi 3.260 Orang (ODP Dalam Pemantauan 181 Orang dan ODP Selesai Pemantauan 332 Orang dan Orang Tanpa Gejala 2.747 Orang).

III. Saat ini seluruh pihak terkait telah mengambil langkah-langkah penting dalam upaya penangangan pencegahan covid-19. Bupati menginstruksikan kepada seluruh Camat untuk dapat memberdayakan masyarakat melalui RT/RW untuk memantau masyarakat yang datang dari daerah lain dan masyarakat yang menunjukkan gejala Covid-19.

IV. Dari Bidang Institusi pendidikan, Madrasah yang melakukan penyemprotan cairan disinfektan sampai dengan saat ini di beberapa tingkatan, RA = 10, MI = 38, MTS = 35, MA = 15, sedangkan untuk sekolah yang telah melaksanakan penyemprotan desinfektan di 20 kecamatan, PAUD = 89, SD = 316, dan SMP = 73.

V. Untuk data dari Gugus Tugas Pintu Masuk pertanggal 4 April 2020 menggunakan kendaraan very dari Kepri – Tembilahan, dengan jumlah penumpang yang telah screening 338 Orang, ODP 1 Orang dan OTG berjumlah 25 Orang.

VI. Sampai dengan saat ini data yang ada di Provinsi Riau berdasarkan data Dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau tercatat ODP 21.951 Orang dan PDP 128 Orang dan yang Positif Covid-19 berjumlah 10 Orang (9 Orang Masih dirawat dan 1 Orang Sudah Pulang dan Sehat)

VII. Tim Satgas Praja Wibawa Cegah Covid-19 Satpol PP Kab.Inhil bersama TNI dan Polri telah melakukan Patroli Pengawasan dan Penindakan terhadap Keramaian dan Kerumunan Massa di beberapa lokasi yang ada di Tembilahan dan Tembilahan Hulu.

VIII. Posko Gugus Tugas Covid-19 bagian pelayanan informasi berjalan dengan lancar. Banyaknya masyarakat yang bertanya melalui Whatsapp dan Telepon dan datang langsung ke posko untuk bertanya tentang Covid-19. Diantaranya adanya verita heboh mengenai salah satu warga dari Kab. Dharmasraya Sumatera Barat yang meninggal diduga karena Covid-19, warga tersebut sebelumnya berkunjung ke Tembilahan, Kab.Inhil.

IX. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Indragiri Hilir Nomor:218 /Disdik/ III/ 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penularan Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hilir, kegiatan pembelajaran di rumah untuk semua jenjang pendidikan yang semula ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 diperpanjang sampai dengan tanggal 15 April 2020. Aktivitas dan tugas belajar di rumah dapat dilakukan secara daring/jarak jauh yang disesuaikan dengan minat, kondisi dan fasilitas pemebelajaran yang tersedia.

(Tim Gugus Tugas Covid-19 Inhil/ Diskominfops Inhil)

Foto/Ilustrasi/SINDOnews

ARBindonesia.com, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang Isbat (penetapan) awal Ramadan 1441H pada 23 April 2020. Berbeda dari biasanya, sidang akan digelar dengan memanfaatkan sambungan komunikasi jarak jauh atau video konferensi.

Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin mengatakan bahwa sidang Isbat dengan video konferensi menjadi bagian upaya Kemenag dalam mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

“Isbat awal Ramadan akan kita gelar dengan kehadiran peserta yang terbatas, selebihnya secara video konferensi,” terang Kamaruddin Amin di Jakarta, Minggu (5/4/2020).

Menurutnya, hanya sebagian peserta yang dihadirkan ke kantor, yaitu perwakilan MUI, DPR, dan Badan Hisab Rukyat Kemenag, Cecep Nurwendaya. Untuk pejabat eselon I dan II yang diundang juga hanya dari Ditjen Bimas Islam saja.

Sementara undangan lainnya bisa mengikuti malalui saluran komunikasi dalam jaringan (daring) yang akan disiapkan tim Kemenag.

“Sidang dimulai sebelum magrib, diawali paparan posisi Hilal awal Ramadan 1441H oleh Cecep Nurwendaya. Setelah Magrib di Jakarta, sidang penetapan digelar tertutup. Hasil sidang diumumkan oleh Menag Fachrul melalui jumpa pers,” kata Kamaruddin.

Kamaruddin menambahkan, pihaknya sedang mengkaji kemungkinan melakukan video konferensi pers juga sehingga tim media bisa mengikutinya dari kantor masing-masing.

Sumber Sindonews.com