ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Rencana Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk menopang APBD 2026 memperoleh dukungan dari Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW-IWO) Provinsi Riau, Muridi Susandi. Ia menilai kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan daerah tidak tersendat di tengah pengetatan fiskal nasional.

Muridi mengatakan dukungan itu ia sampaikan setelah berdiskusi dengan sejumlah tokoh masyarakat serta mencermati kondisi keuangan daerah. Menurutnya, kebutuhan pembangunan di Inhil sudah mendesak dan tidak dapat terus menunggu, sementara ruang fiskal daerah kian terbatas akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

“Pembangunan tidak boleh terhenti. Inhil harus terus bergerak maju, dan pemerintah daerah membutuhkan dukungan penuh dari semua elemen, termasuk kalangan pers,” ujar Muridi, Minggu (30/11/2025).

Muridi menegaskan, pinjaman daerah merupakan instrumen yang sah dan dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab selama dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia menilai langkah Pemkab Inhil menunjukkan keberanian mengambil keputusan yang tidak populer namun penting bagi keberlanjutan pembangunan.

“Masyarakat harus memahami bahwa pinjaman bukan berarti pemerintah gagal mengelola keuangan. Ini justru bentuk ikhtiar agar program strategis tidak mandek. Namun, pemerintah juga wajib membuka seluruh informasi secara transparan agar publik dapat menilai bahwa dana tersebut dimanfaatkan dengan tepat,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa sektor pers memiliki peran sentral dalam mengawal proses tersebut. “Dukungan tidak menghilangkan fungsi kontrol. Pers tetap harus menjalankan fungsi pengawasan agar pinjaman daerah digunakan sesuai kebutuhan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Inhil H. Herman menjelaskan bahwa pengajuan pinjaman dilakukan untuk mengantisipasi penurunan TKD sebesar 21,7 persen pada 2026. Penurunan itu dikhawatirkan membuat sejumlah program prioritas terhambat apabila daerah tidak mencari alternatif pembiayaan.

“Jika pusat memangkas TKD, daerah harus mencari solusi yang sah dan terukur. Pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena fiskal menyempit,” kata Herman di Rumah Dinas Bupati, Sabtu malam (29/11).

Pinjaman Rp200 miliar tersebut rencananya dialokasikan untuk proyek strategis, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, serta penyelesaian pembangunan yang tertunda. Herman menegaskan dana pinjaman tidak akan dipergunakan untuk belanja rutin.

Ia juga memastikan akan hadir dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhil guna menjelaskan detail mekanisme dan urgensi pinjaman daerah itu. “Semua akan dijelaskan secara terbuka. Ini menyangkut masa depan pembangunan Inhil, jadi transparansi itu wajib,” tegasnya.

Meski demikian, Herman mengakui pinjaman daerah memiliki risiko dan harus dikelola secara cermat agar tidak membebani APBD di masa mendatang.

Di Provinsi Riau, pinjaman daerah bukan hal baru. Kabupaten Siak, misalnya, baru menuntaskan hampir Rp200 miliar utang dan tunda bayar pada 2025. Kota Dumai pun sempat merencanakan pinjaman daerah dalam R-APBD 2022 untuk menjaga kesinambungan belanja pembangunan.

“Selama kemampuan fiskal daerah memadai dan tata kelolanya baik, pinjaman daerah sah dan dapat mempercepat pembangunan,” ujar Herman.

Rencana pinjaman Rp200 miliar ini diperkirakan menjadi salah satu isu utama dalam pembahasan APBD 2026. Pemerintah daerah berharap dukungan publik serta pengawasan berbagai pihak dapat memastikan kebijakan tersebut benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Inhil. *

ARBindonesia.com, TEMBILAHAN — Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tengah menyiapkan rencana pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.

Ini dilakukan untuk menopang pembangunan infrastruktur di tengah tekanan fiskal dan pemangkasan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Bupati Inhil, H Herman dalam keterangannya di Rumah Dinas Bupati, Sabtu Malam (29/11), menegaskan bahwa langkah ini diambil agar tahun 2026, pembangunan tidak stagnan, meskipun kapasitas fiskal daerah semakin tertekan.

Ia juga menyatakan siap memberikan penjelasan resmi di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhil terkait rencana pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah naungan Kementerian Keuangan tersebut.

PT SMI sebagaimana diketahui adalah  Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan  bertugas di bidang pembiayaan infrastruktur, dalam rangka mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia secara berkelanjutan. Perusahaan ini berfungsi sebagai lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang menyediakan pembiayaan, jasa konsultasi, dan pengembangan proyek.

“Pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena ruang fiskal mengecil. Jika pusat memangkas TKD, daerah harus mencari alternatif pembiayaan yang sah dan terukur,” ujar Bupati lugas.
Pemkab Inhil, terang Bupati,  mengalami penurunan kemampuan keuangan akibat penyesuaian TKD 21,7 persen yang berdampak pada ruang gerak APBD tahun 2026. Implikasinya sejumlah program prioritas berpotensi tertunda apabila pemerintah daerah tidak mencari instrumen pembiayaan tambahan.

Menurut Bupati, pinjaman daerah menjadi instrumen yang diatur regulasi pusat, dan pemerintah daerah dapat memanfaatkannya selama penggunaannya diarahkan pada kegiatan produktif serta memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Ia menegaskan bahwa pinjaman tidak digunakan untuk belanja rutin, melainkan untuk proyek strategis.

“Skema pinjaman tersebut untuk perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, penyelesaian kegiatan pembangunan yang tertunda dan percepatan konektivitas ekonomi masyarakat, “tegasnya.

Akan Jelaskan di Rapat Banggar DPRD Inhil

Sementara itu, menanggapi dinamika yang muncul di publik dan legislatif, Bupati menyampaikan kesiapannya hadir dalam rapat Banggar DPRD Inhil guna menjelaskan mekanisme, urgensi, serta simulasi kemampuan fiskal daerah dalam mengembalikan pinjaman.

“Semua akan dijelaskan secara terbuka. Ini menyangkut masa depan pembangunan Inhil, sehingga transparansi adalah harga mati,” tegasnya.

Meski dianggap solusi, pinjaman daerah tetap membawa risiko, berupa; beban pengembalian APBD di masa mendatang, ketergantungan pada stabilitas TKD dan PAD, potensi penundaan program lain jika pendapatan daerah tidak sesuai proyeksi. Karena itu, akuntabilitas dan kajian kelayakan menjadi aspek penting sebelum skema pinjaman disetujui.

Rencana Pemkab Inhil melakukan skema pinjaman pada APBD 2026, bukanlah kebijakan tunggal. Sejumlah kabupaten/kota lain di Provinsi Riau dalam beberapa tahun terakhir juga memanfaatkan opsi pinjaman atau utang daerah sebagai bagian dari strategi menjaga belanja pembangunan di tengah tekanan fiskal.

Pemerintah Kabupaten Siak diketahui memiliki utang dan tunda bayar dengan nilai signifikan, bahkan baru saja melunasi hampir Rp200 miliar utang daerah pada tahun 2025. Langkah ini dilakukan agar pembangunan tetap berjalan dan tidak terbentur keterbatasan anggaran.

Bupati Inhil, juga mencontohkan Kota Dumai sempat menjadi sorotan ketika Rancangan APBD tahun 2022 tercatat memasukkan pos pinjaman daerah. Skema ini digunakan untuk menutup kebutuhan belanja pembangunan yang tidak dapat dipenuhi hanya dari PAD dan TKD.

“Skema pinjaman daerah bukan hal baru dalam konteks keuangan daerah di Riau. Sejumlah pemerintah daerah menilai pinjaman sebagai instrumen sah untuk menjaga kesinambungan pembangunan, selama tata kelola dan kemampuan mengembalikan pinjaman dapat dipertanggungjawabkan, “terang Herman.

Rencana pinjaman Rp200 miliar APBD tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Inhil mencerminkan strategi fiskal adaptif di tengah tekanan TKD nasional. Dengan kesediaan Bupati menjelaskan secara terbuka kepada Banggar DPRD, proses pengambilan keputusan diharapkan semakin transparan dan akuntabel.

“ Jika dikelola dengan baik, pinjaman dapat menjadi instrumen penting untuk menjaga momentum pembangunan. Namun jika tidak direncanakan secara matang, beban fiskal jangka panjang dapat menghambat ruang gerak APBD ke depan, “tutup Bupati. (*)

ARBindonesia.com, TEMBILAHAN – Peringatan Hari Osteoporosis Nasional di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) berlangsung meriah pada Minggu (30/11/2025) pagi di Halaman Kantor Multiyears, Jalan Swarna Bumi Tembilahan.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perwatusi Kabupaten Inhil sebagai bentuk komitmen dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan tulang.

Sambutan tertulis Bupati Inhil, H. Herman, yang dibacakan oleh Asisten II Setda Inhil, Dwi Budianto, menekankan bahwa kesehatan masyarakat adalah fondasi penting dalam mendukung kesejahteraan dan kemajuan daerah.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan tulang semakin meningkat. Pemerintah Kabupaten Inhil terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mendorong masyarakat menerapkan gaya hidup sehat,” ujarnya.

Bupati juga menegaskan pentingnya menjaga kesehatan tulang, terutama bagi lansia, guna mempertahankan kualitas hidup yang mandiri dan aktif.

“Kesehatan tulang merupakan aspek penting dalam kehidupan. Dengan kondisi tulang yang baik, para lansia dapat tetap aktif dan terhindar dari berbagai risiko akibat pengeroposan tulang,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bupati Herman menyampaikan bahwa Pemkab Inhil membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ia memberikan apresiasi khusus kepada DPC Perwatusi Inhil selaku penyelenggara kegiatan.

“Saya mengapresiasi peran aktif DPC Perwatusi Kabupaten Inhil yang konsisten memberikan edukasi kepada masyarakat dan mendukung para penderita osteoporosis. Perwatusi merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan,” tambahnya.

Selain rangkaian sosialisasi dan edukasi, acara ini juga diramaikan dengan penyerahan hadiah kepada pemenang lomba Osteodance yang digelar sehari sebelumnya. Penyerahan hadiah dilakukan oleh Asisten II Setda Inhil bersama Ketua DPC Perwatusi Kabupaten Inhil. (Galeri Foto)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HULU – PT. Agrinas Palma melalui sejumlah staf yang berada langsung di lokasi membantah keras pemberitaan yang menuduh adanya aksi pemukulan terhadap pihak yang mengaku masyarakat dan wartawan sebagaimana diberitakan oleh salah satu media online. Jumat, 27 November 2025.

Berdasarkan kesaksian staf Agrinas YW dan MN, serta beberapa saksi internal lainnya pada saat kejadian, tidak pernah terjadi pemukulan sebagaimana dituduhkan.

Menurut keterangan para staf, pihak Agrinas hanya melakukan tindakan spontan berupa pengusiran karena kelompok tersebut datang dengan nada membentak, memaksa, dan menekan, meminta informasi serta dokumen yang merupakan data negara dan tidak boleh diberikan kepada sembarang pihak tanpa prosedur resmi.

“Pemukulan itu sama sekali tidak terjadi. Yang ada justru mereka memaksa, membentak, dan menekan agar kami memberikan data yang tidak boleh diserahkan sembarangan,” ujar salah satu staf PT. Agrinas.

Kelompok yang mengaku sebagai masyarakat dan oknum wartawan tersebut termasuk kuasa hukumnya disebut memaksa agar Agrinas menyerahkan dokumen internal, termasuk persoalan legalitas KSO PT Tiga Raja Mas.

Padahal fakta di lapangan, legalitas KSO PT. Tiga Raja Mas adalah sah, dan pihak PT. Agrimas sudah menjalankan semua ketentuan sesuai aturan yang berlaku.

Pihak Agrinas menegaskan bahwa oknum yang disebut sebagai masyarakat dalam pemberitaan tersebut adalah saudara HM seorang ketua kelompok yang kerap mengatasnamakan Ormas namun diduga sering melakukan tindakan premanisme. Saudara SS adalah Ketum dari salah satu organisasi Pers yang berpusat di RIAU.

Hendri Marbun sendiri diketahui telah dilaporkan dalam kasus penganiayaan terhadap masyarakat tempatan saat penyerangan beberapa waktu lalu, namun hingga kini baik polsek mau pun polres inhu belum ada melakukan penagkapan.

Dengan demikian, pihak Agrinas menilai bahwa salah satu staf Agrinas di tuduh memukul masyarakat merupakan upaya memutarbalikkan fakta untuk menutupi rekam jejak pihak yang membuat kegaduhan.

Pihak kepolisian terkesan lamban maka, Manajemen PT. Agrinas menyatakan akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang membuat kegaduhan dan menyebarkan informasi yang tidak sesuai fakta.

“Kami akan mengambil sikap terhadap siapa pun yang memutarbalikkan fakta, termasuk oknum wartawan yang menyebarkan berita tanpa verifikasi dan melanggar kode etik jurnalistik,” tegas YW, staf agrinas.

Pihak Agrinas juga menegaskan bahwa pemberitaan yang beredar berpotensi masuk dalam ranah pidana UU ITE, karena memuat tuduhan yang dianggap mencemarkan nama baik perusahaan dan menimbulkan keresahan publik. (rls)

ARB INdonesia, ROKAN HULU – Gedung Dewab Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu tahap 2 telah rampung 100%, dan kini fokus pemerintah daerah beralih ke tahap berikutnya mencakup pembangunan gedung paripurna, landscape/taman, parkir, akses jalan, serta penyediaan furniture (meubelair).Jum’at 28/11/2025.

Taufik Kurniawan,ST.,M.Si selaku kepala bidang (kabid) cipta karya pada Jum’at, 28/11/2025. mengatakan tahap 2 pembangunan gedung utama DPRD Kabupaten Rokan Hulu telah rampung 100%. Tahap berikutnya pada tahun 2026 masih dalam proses pengusulan penganggaran yang direncanakan untuk pekerjaan Mekanikal dan elektrikal (ME) . Selanjutnya akan mempersiapkan rencana pekerjaan gedung paripurna dan sarana penunjang lainnya setelah gedung utama selesai.

Taufik Kurniawan,ST.,M.Si juga menyampaikan bahwa pada tahun 2024 pekerjaan fokus menyelesaikan tiga massa bangunan, Alhamdulillah tiga massa bangunan tersebut seperti yang sama – sama kita lihat sudah selesai 100% sesuai kontrak, dan sudah dilakukan audit dan terhadap notisi dari audit tersebut telah ditindaklanjuti sehingga tidak ada kendala lagi.

Selanjutnya, setelah gedung utama rampung, Pembangunan gedung paripurna, taman, jalan, dan furnitur (mubiler) menjadi fokus pemerintah daerah (Pemda) dalam tahap persiapannya. Pembangunan gedung paripurna dan sarana penunjang lainnya akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pemda.

Taufik juga menyampaikan Progres pembangunan tahap 2 sempat mengalami keterlambatan. Ada beberapa faktor menjadi keterlambatan dalam pembangunannya seperti kondisi cuaca, putusnya jembatan ujung batu rokan yang menghambat mobilisasi material dan proses pengecekan uji beton struktur, namun saat ini telah rampung 100%. Dengan demikian, tahap selanjutnya pembangunan DPRD Rokan Hulu sedang dipersiapkan dan akan dilanjutkan secara bertahap sesuai dengan rencana pemerintah daerah.

Taufik Kurniawan,ST.,M.Si juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh Anggota DPRD Rokan hulu atas dukungan dan perhatiannya selama proses pembangunan dan rencana berikutnya. (Kri)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir H. Herman, SE, MT menjadi inspektur Upacara peringatan HUT KORPI ke – 54 yang disejalankan dengan HUT ke -80 PGRI, Hari Kesehatan Nasional ke – 61 sekaligus melaunching inovasi “Gerakan Indragiri Hilir Atasi Stunting” (GINTAS), Jum’at (28/11/2025).

Kegiatan yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Sekda, Staf Ahli Bupati dan Asisten serta Kepala OPD di lingkungan Pemkab Inhil, Ketua TP. PKK dan Ketua serta pengurus berbagai organisasi wanita juga undangan lainnya.

Mengawali sambutannya, Bupati Inhil H. Herman, SE, MT mengucapkan tahniah dan selamat hari ulang Tahun PGRi ke – 80, hari guru nasional dan hari kesehatan nasional ke – 61 dengan harapan peringatan yang kita lakukan hari ini dapat menguatkan komitmen serta tekad kita untuk terus berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara serta masyarakat dan daerah yang kita cintai.

“Tentunya peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas dan semangat kebersamaan ASN sekaligus meningkatkan pelayanan dan pengabdian di masyarakat”, ucap Bupati.

Sementara Ketua TP. PKK Kab. Inhil Hj. Katerina Susanti Herman yang juga menjadi Ketua GINTAS ditempat yang sama mengatakan bahwa gerakan /inovasi GINTAS yang di gagas oleh Bupati Inhil ini merupakan kolaborasi antara TP. PKK Kab. Inhil dengan DP2KBP3A dalam mengatasi stunting di Kab. Inhil.

Nantinya dalam menjalankan GINTAS, TP. PKK bersama DP2KBP3A akan menjalankan program kasih terdahsyat dengan cara melakukan sedekah dua butir telur setiap Jum’at secara konsisten dan berkelanjutan oleh ASN, TP PKK sertalainnya yang diperuntukkan bagi anak anak dan keluarga yang berpotensi mengalami stunting.

Semoga dengan adanya inovasi ini apa yang menjadi harapan kita didalam mengatasi permasalah dan menekan angka stunting di Kab. Inhil dapat terealisasi. (Galeri Foto)