ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan mengeluarkan pernyataan terkait rencana beberapa kabupaten/kota di Riau yang mengusulkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menurutnya, Kabupaten Inhil dalam waktu dekat belum akan mengajukan usulan pemberlakuan PSBB.

Meski kondisi saat ini, jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Inhil mengalami peningkatan hingga 7 orang. Pemberlakuan PSBB di Kabupaten Inhil dianggap masih belum memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan.

Dalam aturan tersebut, diungkapkan Bupati, jelas, salah satu kriteria pengajuan usulan PSBB harus daerah dengan transmisi lokal atau zona merah. Yang mana, di daerah tersebut telah terjadi penularan generasi kedua dan ketiga.

“Sementara, pasien positif Covid-19 kita ketahui semuanya tertular dari luar Inhil dan sampai saat ini belum ada penularan oleh pasien positif terhadap kontak erat setelah dilakukan uji SWAB,” tutur Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Inhil dalam rapat evaluasi di kediaman dinas Bupati, Tembilahan, Jumat (8/5/2020).

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan, pada prinsipnya Kabupaten Inhil telah menerapkan kebijakan yang hampir menyerupai PSBB, seperti halnya peliburan sekolah, pembatasan kegiatan yang menimbulkan kerumunan, baik kegiatan keagamaan maupun sosial lainnya.

“Kebijakan bahkan sejak awal sudah kita ambil. Imbauan terkait jangan berkerumun atau menimbulkan keramaian, libur sekolah hingga pembatasan jumlah penumpang dalam moda transportasi umum,” ungkap Bupati.

Bupati mengatakan, keputusan Pemerintah Kabupaten Inhil bersama Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Inhil untuk tidak mengajukan usulan pemberlakuan PSBB saat ini, telah melalui kajian yang matang. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan jika nantinya PSBB akan diberlakukan.

“Semua tergantung kondisi perkembangan Covid-19 di Kabupaten Inhil. Kalau memang setelah melalui proses kajian, Inhil memenuhi kriteria PSBB, maka langkah itu akan kita ambil dengan pengajuan usulan ke Kemenkes,” pungkas Bupati.

Bupati mengungkapkan, dilihat dari aspek keuangan dan infrastruktur, Kabupaten Inhil sudah cukup siap dengan skenario penanganan Covid-19 sekalipun melalui pemberlakuan PSBB.

“Persediaan anggaran penanganan covid sudah ada hasil rekofusing tahap pertama. Infrastruktur seperti ruang isolasi tambahan khusus pasien Covid-19 juga akan segera difungsikan. Saat ini, TPU khusus jenazah pasien Covid-19 juga tengah dibangun. Artinya, secara umum kita sudah siap,” tandas Bupati.

Dalam rapat evaluasi kala itu, turut hadir ketua PKK kabupaten Indragiri Hilir, para Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Inhil, yakni Wakil Bupati Kabupaten Inhil, Kapolres Inhil, Dandim 0314/Inhil, Kepala Kejaksaan Negeri Inhil, Ketua DPRD Inhil dan Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil serta beberapa unsur gugus tugas dan tim medis.
(Gugus Tugas Covid-19 Inhil/Diskominfops/Arb)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Kapolres Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) AKBP Indra Duaman, S.IK melaksanakan survey lokasi tempat penampungan bagi penderita Tunawisma, sekaligus melakukan pendataan, Sabtu (9/5/2020).

Kegitan tersebut dilaksanakan langsung oleh :
1. AKBP INDRA DUAMAN, S.I.K (Kapolres Inhil)
2. AKP INDRA LAMHOT SIHOMBING, S.I.K (Kasat Reskrim)
3. BRIPKA ASBON SIRAIT, SH( Kanit PPA).
4. AGUS ALPARISI ( Peksos).
5. EDISMAN, SE (Dinas Sosial)
6. SITI MUNZIARNI, SKM ( Dinas DP2KBP3A).
7. BRIPTU FRADHIL MENSA
8. BRIPDA SEPTRI WULANDARI.
9. BRIPDA REZA DAVIT ALVANI

Adapun sasaran lokasi pendataan penderita Tunawisma mulai dari Jalan M Boya, Jl Sudirman, dan Jl Batang Tuaka tembilahan.

Kapolres Inhil AKBP Indra Duaman, S.IK mengatakan kegitan ini dilaksanakan untuk memastikan tempat penampungan dan data Tunawisma bersama Dinas Sosial.

“Ditemukan tunawisama sebanyak 4 orang,” tuturnya.

Melalui kegiatan ini, Kapolres berharap terjalinnya secara Proaktif sinergitas dengan instansi terkait dalam hal melaksanakan pengawasan dan penanggulangan Tunawisma di Kabupaten Inhil.

Terciptanya kesadaran hukum bagi masyarakat dan keperdulian bersama terhadap tunawisma,” imbuh Kapolres.

“Serta meningkatkan pengawasan secara khusus terhadap tunawisma untuk antisipasi penyebaran covit-19,” imbuhnya. (arb)

ARBindonesia.com, DUMAI – Komite Nasional Pemuda Indonesia ( KNPI ) Kota Dumai kembali hadir di tengah-tengah masyarakat melakukan kegiatan pembagian masker dan hand sanitizer kepada masyarakat yang ada di Kelurahan Laksammana, Kecamatan Dumai Kota di sambut baik oleh masyarakat setempat, Jum’at (08/05/2020).

Ketua DPD KNPI  beserta Sekretaris DPD KNPI dan Wakil Ketua DPD KNPI, Pengurus Kecamatan KNPI Kota dumai Turut hadir pak Lurah Laksammana Dan Kapolsek Dumai Kota langsung mendatangi rumah-rumah warga untuk membagikan masker dan hand sanitizer.

“Tentunya kami sangat berterima kasih kepada KNPI kota dumai,dengan baik hati dan cepat tangap kepada kami,berkat KNPI kami bisa mendapatkan masker dan hand sanitizer cecara gratis,” ungkap salah satu warga kepada tim Bidik Riau.

Guspian Ketua DPD KNPI Kota Dumai menyampaikan kegiatan yang dilakukan ini merupakan betuk kepedulian terhadap masyarakat kota Dumai, karna diketahui bahwa masyarakat selalu mengeluh kesulitan untuk mendapatkan masker dan hand sanitizer, kalau pun ada harganya saat ini sangat tinggi.

“Kegiatan ini juga sekaligus membuktikan bahwa kami KNPI  Sangat tanggap dengan keluhan masyarakat dan ikut serta dalam memerangi Virus Covid-19 di Kota Dumai,” jelasnya.

Lanjutnya dalam kesempatan ini juga saya berterima kasih kepada seluruh Pengurus DPD KNPI Kota Dumai dan Pengurus Kecamatan KNPI yang telah bekerja sama dalam kegiatan ini, semoga kita semua di beri kesehatan dan di jauhkan dari wabah Covid-19.

Selain itu Ia juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Dumai untuk tetap tenang, dan dengarkanlah himbauan yang di keluarkan pemerintah.

“Tetap diam di rumah, sering mencuci tangan, hindari keramaian, jangan melakukan perjalanan keluar kota, dan selalu mencari sumber informasi yang benar tentang Covid-19,″ tutur Ketua yang kerap di sapa Bung Agus Tera. (*)

Laporan Hendrik
Editor Arb

ARBindonesia.com, DUMAI – Dalam suasana Covid-19 tidak menghentikan niat baik Dinas PUPR Kota Dumai  untuk melakukan semenisasi jalan menuju makam yang ada di RT 07 dan RT 08, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Selasa (08/05/2020).

Jailani.A.M mewakili masyarakat menyampaikan kini Gg Hj Nur menuju pemakaman sudah di semenisasi PUPR kota Dumai Bidang Bina Marga melalui Kabid Bina Marga Reza, ST dan melalui kasi rutin Sarnan, ST.

“Kami selaku masyarakat Purnama kususnya masyarakat RT 07 dan RT 08 mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Dumai melalui Dinas PUPR yang telah memperhatikan lingkungan kami,” tuturnya.

Tambahnya, Kita ketahui bahwasanya jalan menuju makam sudah seharusnya disemenisasi agar saat ambulance yang membawa jenazah bisa nyaman melewati jalan tersebut.

“Alhamdulilah sudah sekian lama kami mengharapkan kini baru terwujud,” tandas Pemuda yang akrab di sapa Udo Jay.

Di tempat terpisah, Kepala Lurah Purnama, Teguh Ananta Putra A.Md, menyampaikan ucapkan terima kasih kepada PUPR Kota Dumai yang telah mensemenisasi jalan menuju makam yang ada di kelurahan purnama ini.

“Semoga masyarakat yang ingin melewati jalan tersebut bisa merasa nyaman di saat ingin membawa jenazah keluarga nya ke pemakaman,” Imbuhnya Lurah. (*)

Laporan Hendrik
Editor Arb

ARBindonesia.com, DUMAI – Ikatan Pemuda Bangsal Aceh (IPBA) berbagi takjil gratis pada warga yang melintas di Jalan Cut Nyak Dean, Rt 04, Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Dumai, Jum’at (08/05/2020).

Kegiatan ini juga sekaligus membuktikan saat ini pemuda hadir di tengah-tengah masyarakat berbuat hal positif menjauhi kegiatan-kegiatan yang bersifat meresahkan masyarakat.

Pengurus IPBA menngatakan kegiatan pembagian takjil ini bisa terlaksana berkat kerja sama seluruh pemuda dan  Ketua RT 04, Suprapto, dengan cara mengumpulkan dana pemuda IPBA dan di bantu Ketua RT.

”Pembagian takjil kami mulai jam 17.00 wib, Alhamdulillah tak menunggu lama, takjil kami pun habis,antusias masyarakat sangat luar biasa, jumlah takjil yang kami bagikan sebanyak dua ratus lima puluh (250) pcs,” ujar Saprizal.

Salain itu,  Saprizal juga berharap dengan adanya kegiatan ini bisa mengikat rasa persaudaraan dan tetap menjalin talisilaturahmi atar pemuda dan masyarakat.

“Semoga kegiatan ini bisa terus berjalan tanpa ada hambatan,” harapnya.

Sementara Ketua RT 04, Suprapto menyampaikan  sangat apresiasi kegiatan yang di lakukan pemuda IPBA, semoga dengan adanya perhatian pemuda terhadap lingkungan dan masyarakat bisa membuat daerah kita semangkin nyaman, tenang dan kompak antar pemuda dan warga.

”Saya selaku Ketua Rt siap mendukung penuh apapun kegiatan-kegiatan Positif yang akan di lakukan Pemuda IPBA,”Tandas nya. ((*)

Laporan Hendrik
Editor Arb

ARBindonesia.com, KAMPAR – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Febrinaldi melakukan Video Conference (Vidcon) tentang percepatan penyusunan APBDes penggunaan dana desa untuk Padat Karya Tunai Desa dan penanganan Covid-19 tahun 2020 serta pengamanan jaringan sosial bagi masyarakat bersama seluruh Camat juga dinas Sosial, Koperasi dan UMK, BPKAD, yang didukung penuh tim Teleconference Diskominfo Kampar di Aula PMD, Jumat (8/5/2020).

Dasar hukumnya adalah Permenkeu no 40, no 35, surat edaran KPK no 11 tahun 2020, instruksi Mendagri no 3 tahun 2020, surat dirjen PPMD Kemendesa PDTT nomor 12, dan surat Bupati Kampar no 414.2/DPMD/186 tanggal 5 Mei 2020 tentang penegasan teknis BLT dan perubahan RKP- APBDesa. Sehingga pemerintah Desa tidak perlu ragu lagi dalam hal penggunaan anggaran untuk masyarakat.

Selain melakukan pembahasan aspek teknis dalam hal penganggaran dana dan sistem pelaksanaan, pendataan serta distribusinya, Kadis PMD juga meminta kepala desa untuk dapat mengumumkan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) t pada fasilitas umum atau dengan cara menstiker setiap rumah yang mendapatkan bantuan.

“Pengumuman penerima dana desa bisa melalui pengumuman atau menggunakan stiker agar tidak terjadi permasalahan didesa dan merupakan keterbukaan informasi penyaluran dana desa,” ungkap Febri

Terkait stiker beberapa Kabupaten di Indonesia telah menerapkannya, untuk itu desa – desa yang ada disini juga dapat mengaplikasikannya serta melakukan penganggaran untuk melakukan stiker maupun pengumuman tersebut.

Sementara itu, masalah pembukaan rekening untuk bansos agar dapat mengkomunikasikan dengan pimpinan bank untuk mendapatkan solusinya, dan tergabung dalam Bank (Himbara) Himpunan Bank Negara yang tidak memungut biaya pembukaan rekening untuk penyaluran bantuan.

Hal lainnya adalah masyarakat yang berdomisili di desa namun tidak memiliki Nomor Induk KTP tempatan juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk menerima bantuan apabila juga terdampak.

“Masyarakat yang tidak memiliki NIK bisa mendapatkan manfaatnya BLT dana desa, apalagi memang terdampak dengan adanya pandemi ini karena peraturan tidak mengikat dengan NIK harus masyarakat desa tersebut” ungkap Febri

Data yang masuk nantinya menjadi pegangan ketika terjadinya penambahan jumlah anggaran karena disesuaikan dengan penerima manfaat, perlu ketelitian agar terjadi sinkronisasi data agar tidak tumpang tindih antara bantuan BLT dana desa, BLT dinas sosial, kartu Prakerja maupun bantuan lainnya yang dapat merugikan masyarakat yang belum menerima manfaat.
(Disk/yus)