ARBindonesia.com, PEKANBARU – Asisten Sekretatris Daerah Provinsi (Setdaprov) III Riau sekaligus Sekretatris Tim Gugus Tugas Penanganan Covid 19 di Provinsi Riau, Syahrial Abdi mengatakan bahwa pengajuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk Provinsi Riau telah diterima Menteri Kesehatan.

“Alhamdulillah usulan PSBB provinsi Riau telah disampaikan, terkonfirmasi sudah diterima dan saat ini sedang dipelajari,” ucapnya saat melakukan Press Conference pada Minggu (10/05/2020), di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi.

Menjelang menunggu persetujuan dari Menteri Kesehatan, Syahrial Abdi menyampaikan untuk memanfaatkan waktu semaksimal mungkin seperti melakukan koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dalam gugus tugas Covid-19 di Provinsi Riau.

“Serta melakukan persiapan-persiapan, berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, khususnya empat kabupaten dan satu kota,” ujarnya.

Syahrial Abdi menuturkan bahwa pihaknya sudah mendapatkan informasi bahwa salah satu kabupaten telah melaksanakan rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) masih berlanjut hingga hari ini.

“Kita juga telah menyampaikan gambaran rancangan dari draf Peraturan Gubernur yang nanti kita akan acuan bersama dalam pelaksanaan PSBB, agar sama praktek pelaksanaan PSBB Pemerintah kabupaten/kota dengan peraturan gubernur yang dibuat,” tuturnya.

Terkait pelaksanaannya, Syahrial Abdi menambah sudah dikomunikasikan PSBB ini dari rancangan menjadi rencana aksi dan rencana operasi dari tim gugus tugas Covid-19 Provinsi Riau.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat PSBB Provinsi Riau ini mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan, tentunya kita tetap sama-sama menunggu,” tutupnya. (MCR/DW)
Sumber : mediacenter.riau.go.id

ARBindonesia.com, PEKANBARU – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir mengimbau kepada masyarakat untuk menghilangkan stigma bahwa jika hasil rapid tes positif adalah orang yamg sudah dipastikan positif terpapar  virus corona.

“Rapid tes bukan diagnostik, tetapi sebagai screening atau penyeleksi antara orang yang berpotensi atau tidak berpotensi terinfeksi virus corona,” kata Mimi, Senin (11/5/2020).

Dijelaskan Mimi, bahwa hasil rapid tes positif pada seseorang tidak serta merta membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah positif corona.

Karena, pemeriksaan untuk mengetahui seseorang positif corona atau tidak itu yakni dengan menggunakan alat PCR.

“Ini penting diketahui masyarakat, untuk menghindari stigma terhadap orang yang dinyatakan positif dari hasil rapid tes,” sebutnya.

Mimi kembali menjelaskan, bahwa hasil rapid tes negatif, bukan berarti yang bersangkutan juga terbebas dari virus corona. Namun harus kembali dilakukan rapid tes dengan jangka waktu 10 hari.

“Bila tes kedua hasilnya masih menunjukkan negatif, berarti yang bersangkutan memang negatif corona. Namun jika positif, maka akan langsung dilakukan tes PCR,” ujarnya.

Untuk itu, Mimi juga berpesan, bagi masyarakat yang hasil rapid tes nya positif maupun negatif, tetap harus mengikuti prosedur karantina diri.

“Karena yang diperiksa hanyalah mereka yang secara surveilans dianggap ada keterkaitan dengan pasien Covid 19,” imbaunya. (MCR/MS)

Sumber : mediacenter.riau.go.id
Editor Arb

ARBindonesia.com, PEKANBARU- Laboratorium Biomolekuler yang ada di RSUD Arifin Achmad, untuk meneliti sampel swab pasien suspect corona di Riau, hingga saat ini sudah menerima 2272 sampel spesimen. Dari total jumlah sampel tersebut, yang sudah diperiksa sebanyak 1626.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Juru bicara tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Riau dr Indra Yopi, saat konferensi pers penyampaian update pasien positif Covid-19 di Riau, Minggu (10/5/2020).

Dikatakan dr Yopi, bahwa saat ini tiga alat PCR di RSUD Arifin Achmad juga sudah bisa digunakan seluruhnya.

“Tiga alat PCR yakni pengadaan Pemprov Riau pada tahun 2020, kemudian satu alat milik Dinas Peternakan Riau dan satu alat pinjaman dari BBPOM Pekanbaru semuanya bisa dipergunakan,” katanya.

Dengan adanya tiga alat PCR tersebut, maka setiap harinya, sampel swab pasien suspect corona di Riau yang bisa diperiksa mencapai 150 an sampel. Hal ini tentunya dapat mempermudah kerja tim gugus tugas dalam penangangan pasien yang sudah diketahui hasil uji swabnya.

“Dengan bisa dilakukannya pengujian hingga 150 sampel per hari, maka antrian pemeriksaan sampel bisa diperpendek. Yang biasanya memakan wakt hingga lima hari dari pengambilan sampel hingga diketahui hasilnya, saat ini hanya menamakan waktu dua hingga tiga hari saja,” sebutnya.

Percepatan waktu mengetahui hasil tersebut, juga memudahkan tim medis untuk melakukan penanganan kepada pasien. Dimana, jika hasilnya diketahui positif maka akan langsung dilakukan perawatan intensif.

“Kalau negatif, maka bisa dipulangkan atau dipindahkan keruangan perawatan umum jika masih ada keluhan sakit. Hal ini juga bisa menghemat penggunaan Alat Pelindung Diri tenaga medis,” ujarnya. (MCR/MS).

Sumber : mediacenter.riau.go.id

ARBindonesia.com, PEKANBARU – Tim Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Riau mendata angka kesembuhan pasien positif di Provinsi Riau secara grafik lebih tinggi secara Nasional.

Penjelasannya, jika di Riau, grafik pasien sembuh misalnya empat. Maka, angka pasien positif satu.

Jika dibandingkan, secara nasional angka kesembuhan, kata juru bicara gugus tugas Provinsi Riau, justru lebih rendah.

”Ini suatu pencapaian bahwa kesembuhan di Riau unggul secara nasional,” terang Juru Bicara Penanggulangan Covid-19 Provinsi Riau, dr Indra Yovi.

Hal ini kata Yovi, sesuai fakta, Minggu (10/5/2020), dari penambahan dua pasien positif. Sementara angka kesembuhan ada empat.

”Yang sembuh hari ini ada lima, empat asal Pekanbaru dan satu dari Dumai,” ungkap Yovi.

Secara keseluruhan, angka kesembuhan di Riau, saat ini telah mencapai angka 44 orang. Maka, jika dibuat grafik nya angkanya mencapai 50 persen.

”Artinya kesembuhan di Riau mencapai angka 50 persen. Sedangkan secara nasional hanya 19 persen,” papar Yovi.

Artinya, sambung Yovi, penanganan pasien di Riau bisa dikatakan lebih baik secara nasional.

”Melihat grafik ini yang landai. Maka, proses penyembuhan pasien dapat kita maksimalkan di Riau,” kata Yovi.

Namun, meski telah di perbolehkan pulang. Terhadap pasien tersebut, ungkap Yovi, tetap dilakukan pemantauan kesehatannya.

”Setelah diperbolehkan pulang, pasien kita sarankan melakukan isolasi mandiri selama tujuh hingga 14 hari dirumah,” sebut Yovi.

Sumber : mediacenter.riau.go.id

Kapal tanker yang terbakar saat bersandar di dermaga Pelabuhan Belawan

ARBindonesia.com, MEDAN – Warga di sekitaran Pelabuhan Belawan dibuat kaget dengan suara ledakan yang diikuti asap pekat mengepul di dekat dermaga. Diketahui satu unit kapal tanker terbakar di lokasi, Senin (11/5/2020).

Kapal yang yang terbakar MT Jag Leela yang sedang bersandar di dermaga galangan kapal milik PT Waruna Nusa Sentana Shipyard Belawan sekira pukul 08.00 WIB.

Berbagai video detik-detik terbakarnya kapal tersebut beredar luas di media sosial. Terdegar suara ledakan dan terlihat para pekerja diatas kapal itu berusaha menyelamatkan diri. Asap yang pekat membuat mereka kesulitan keluar dari kapal dan memilih melompat ke laut.

Dari informasi yang dihimpun, ada enam orang yang dilarikan ke rumah sakit. Namun, belum ada keterangan resmi soal ini.

Terpisah, Kadis Pencegah dan Kebakaran Kota Medan, Albon Sidauruk menjelaskan kapal yang terbakar saat bersandar karena perbaikan di dermaga milik PT Waruna Belawan.

“Kebakaran terjadi sekitar pukil 08.30 tadi pagi. Kami dari Damkar Kota Medan mengerahkan 10 unit armada, didukung dari Armada PT. Pelindo I, TNI AL, dan Pol Air Belawan. Hingga saat ini belum padam tapi sudah terkendali, korban jiwa belum ada informasi,” jelasnya.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam keterangan resmi tertulisnya, membenarkan terjadinya inside kebakaran di galangan kapal milik PT Waruna Nusa Sentana Shipyard Belawan tersebut.

“Benar telah terjadi kebakaran kapal MT Jag Leela yang sedang melakukan perawatan atau docking di galangan kapal milik PT Waruna Nusa Sentana Shipyard Belawan, Medan yang berlokasi dan berjarak kurang lebih 1 sampai 2 kilometer dari kantor Distrik Navigasi Kelas I Belawan,” jelas Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Ahmad di Jakarta (11/5/2020).

Dibeber Ahmad, hingga saat ini, proses pemadaman api sedang berlangsung.

Sementara dari sisi Laut kapal patroli KPLP KN. 5205 sudah berada di sekitar kejadian untuk mengamankan sisi laut dengan jarak sekitar 200 m dari lokasi. Ada 3 kapal terlibat dalam kegiatan pemadaman dari sisi laut. Kapal-kapal tersebut adalah milik Pelindo I dan PT. Waruna.

“Hingga kini, tim SAR masih melakukan pengecekan apakah ada jatuh korban dengan terjadinya musibah kebakaran tersebut. Segera kami update informasinya,” tutupnya.
(*)

Sumber pojoksatu.id

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat miskin yang terdampak Covid-19. Foto/Ilustrasi
(ist).

ARBindonesia.com, JAKARTA – Guna menjaga daya beli dan mengurangi dampak ekonomi wabah Corona (Covid-19), pemerintah menyiapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dengan besaran Rp600 ribu per keluarga per bulan hingga Juni 2020. Penerimanya adalah keluarga miskin yang bukan termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), tidak memperoleh Kartu Sembako dan Kartu Prakerja.

Namun, cukupkah dana BLT sebesar Rp600 ribu tersebut untuk menyambung hidup masyarakat di tengah pandemi Covid-19? Mengutip laporan lifepal.co.id, di beberapa provinsi, besaran BLT tersebut bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan makan per individu tiap bulan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, total biaya kebutuhan hidup masyarakat Indonesia per kapita atau per kepala rata-rata Rp1,3 jutaan per bulan. Rinciannya, Rp620 ribuan untuk kebutuhan makanan dan sisanya, Rp729 ribuan untuk kebutuhan non-makanan.

Dari angka ini jelas bahwa BLT sebesar Rp600 ribu per bulan per keluarga yang diberikan oleh pemerintah, belum cukup untuk memenuhi keseluruhan biaya hidup masyarakat yang terdampak. Bahkan, angka yang diberikan belum melebihi kebutuhan biaya makan per-individu setiap bulannya. Apalagi jika anggota keluarga lebih dari 1 orang, tentunya biaya yang dibutuhkan lebih besar lagi.

Terlebih, saat ini sudah menginjak tahun 2020 yang artinya biaya hidup tentunya cenderung meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2018 silam.

Lebih lanjut, laporan tersebut menunjukkan, jika dilihat per provinsi, BLT Rp600 ribu masih belum mampu memenuhi kebutuhan makan per orang di 20 provinsi, di mana Provinsi DKI Jakarta menempati urutan teratas sebesar Rp847 ribuan.

Selanjutnya, di Kepulauan Riau Rp774 ribuan, di Bangka Belitung Rp757 ribuan, di Papua Rp749 ribuan, dan di Kalimantan Timur Rp741 ribuan.

Sementara di beberapa provinsi lainnya, misalnya Jateng dan NTT, BLT Rp600 ribu cukup untuk kebutuhan makan per individu. Bagi warga Jawa Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur, Rp600 ribu sudah mampu memenuhi biaya kebutuhan akan makanan per kepala per bulan.

Biaya untuk kebutuhan makanan per kepala selama satu bulan di Jawa Tengah berdasarkan data itu sekitar Rp490 ribuan, di Gorontalo Rp500 ribuan, di Sulawesi Barat sekitar Rp505 ribuan, Sulawesi Tenggara Rp534 ribuan, dan di Nusa Tenggara Timur Rp540 ribuan, masih di bawah besaran BLT.

Namun, laporan itu pun menegaskan bahwa seperti tujuan awalnya, bantuan tunai dari pemerintah itu memang hanya untuk meringankan beban dan bukan untuk memfasilitasi keseluruhan biaya hidup masyarakat. Masyarakat diharapkan menjalankan langkah-langkah cerdas untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan mendasar selama pandemi Covid-19 ini.

Hal ini bisa dilakukan dengan cara menghemat pengeluaran, tidak membeli barang-barang yang bukan kebutuhan pokok, memanfaatkan tabungan jika ada, dan jika tidak ada, bisa menggadaikan aset-aset yang berharga.

Tentunya kita berharap yang terbaik bagi mereka yang kehilangan sumber penghasilan, semoga dapat menemukan jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. (*)

Sumber sindonews.com