Foto : Asisten I Setdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie

ARBindonesia.com,PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau sudah menyalurkan bantuan keuangan (bankeu) khusus dampak sosial Covid-19 kepada 12 Kabupaten Kota.

Asisten I Setdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie mengatakan, besaran alokasi bantuan yang disalurkan Pemprov Riau dipastikan sudah sesuai usulan data Pemkab dan Pemko.

Menurutnya, Pemprov Riau menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan validasi data yang sudah diserahkan Kabupaten dan Kota itu, apakah sesuai mekanisme yakni by name by addres.

“Pak gubernur menetapkan besarnya bantuan atas usulan bupati, walikota, berjenjang diusulkan dari bawah, kades, lurah, camat melalui dinas sosial masing-masing. Setelah sampai di provinsi usulan diverifikasi oleh dinas sosial dan tim BPKP Riau, dipantau langsung selama tiga hari siang dan malam oleh Kepala Perwakilan BPKP Riau dan kadis sosial provinsi Riau,” jelas Ahmad Syah, Kamis (21/5/2020).

Menurut Ahmadsyah, ini perlu dijelaskannya lantaran anggota DPRD Riau asal Kampar, Ardyansyah, yang menyoroti nilai bantuan yang dialokasikan untuk kabupaten kampar untuk penanganan dampak Sosial Covid-19 sangat tidak adil.

“Hampir satu bulan kita menunggu data non DTKS, yang terkena dampak Covid-19 dari kabupaten kota masuk ke Pemprov. Makanya bantuan baru bisa disalurkan melalui Bankeu kepada daerah. Dan alhamdulillah Kota Dumai dan Pekanbaru sudah selesai penyalurannya, diharapkan segera dapat disampaikan kepada masyarakat penerima manfaat oleh Pemko Dumai dan Pekanbaru,” tegasnya.

Ia kembali menegaskan, pemprov Riau dalam hal ini hanya penyedia anggaran dan melakukan validasi data yang diserahkan oleh Kabupaten dan Kota.

“Jadi data penerima bantuan tersebut bukanlah dari pemprov, melainkan dari Kabupaten Kota sendiri. Dan buktinya mengapa ada daerah lebih besar menerimanya, karena bupati dan walikotanya memberikan data yang banyak. Bahkan kita sudah dua kali video conference oleh Sekda Riau dengan Sekda kabupaten kota se Riau bersama Dinas Sosial masing-masing, untuk mencocokkan data usulan yang masuk, jadi bukan salah Pemprov,” tegasnya lagi.

Berikut jumlah penerima bankeu per Kabupaten/kota:

Bengkalis 23.892 KK, Dumai 33.325 KK, Inhil 14.844 KK, Inhu 22.378 KK, Kampar 7.614 KK, Meranti 12.294 KK, Kuansing 21.111 KK, Pekanbaru 31.170 KK, Pelalawan 7.113 KK, Rohul 9.050 KK Rohil 34.291 KK dan Siak 18.567 KK.

Sedangkan nilai bantuan yang telah ditetapkan Pemprov Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.848/V/2020 adalah sebagai berikut: Kota Pekanbaru 26.695.800.000, Kampar Rp 6.228.000.000, Bengkalis Rp 20.415.600.000, Indragiri Hulu Rp18.342.000.000, Indragiri Hilir Rp12.985.200.000, Kuantan Singingi Rp7.637.400.000, Kota Dumai Rp29.515.500.000, Rokan Hulu Rp7.842.600.000, Rokan Hilir Rp29.647.800.000, Pelalawan Rp 5.848.200.000, Siak Rp16.230.600.000, dan Kepulauan Meranti Rp 10.215.000.000.(MC Riau/yan)

ARBindonesia.com, PEKANBARU – Satu Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terancam dicabut. Satu angkutan Bus Karya Bersama dilaporkan beberapa kali melakukan pelanggaran dengan tetap beroperasi tanpa mengindahkan protokol kesehatan.

Parahnya lagi, bus mencoba mengelabuhi petugas dengan memindahkan penumpang dengan cara dilansir dengan berbagai kendaraan sebelum memasuki pos chek point di Kecamatan Tambusai Barat, Rokan Hulu. Sementara sebagian barang-barang penumpang dibiarkan di dalam bus, dengan dengan dalih paket kiriman.

“Ada bus pak, orang di sini bilang TGB (Bus Karya Bersama) tetap beroperasi. Petugas kita juga sempat dikelabui,” kata Kepala Pos Chek Point Kecamatan Tambusai Utara, Rohul, Iptu Pol Suharman, Kamis (21/5/20).

Kejadian ini langsung disampaikan kepada Asisten III Setdaprov Riau Syahrial Abdi, Kepala Dinas Perhubungan Riau M Topik OH  termasuk Kasatpol PP Riau Zainal Z, yang hadir melakukan peninjauan di sejumlah pos chek point di perbatasan Riau.

Sejumlah angkutan lainnya juga beberapa kali terjaring dari arah Sumatera Utara melewati perbatasan Riau di wilayah Kecamatan Tambusai Barat. Ada diantaranya terpaksa disuruh balik kanan.

Namun ada juga angkutan bus dan travel melakukan protes akibat diloloskannya Bus Karya Bersama, dengan dalih cuma membawa paket barang, yang kemudian belakangan diketahui para penumpangnya dilansir menggunakan kendaraan lain.

“Parah tu pak, sudah beberapa kali ketahuan. Alasannya berapa kali itu pak,” ungkap Suharman.

Menanggapi Hal itu, Asisten III Setdaprov Riau Syahrial Abdi menyatakan apa yang terjadi sebuah dinamika lapangan. Pasalnya, disaat Riau memberlakukan pengetatan pintu-pintu masuk perbatasan wilayah, namun tidak diikuti provinsi Sumatera Utara khususnya Kabupaten Padang Lawas. 

Sehingga, ketika Riau memperhatikan SOP ketentuan surat edaran dikeluarkan Kementerian Kesehatan dan Perhubungan mengenai angkutan kendaraan dan penumpang, justru tidak diikuti kabupaten dari provinsi tetangga.

“Makanya kita lihat kendaraan dari Sumatera Utara melalui jalur masuk perbatasan Tambusai Utara Rohul terlihat mudah saja beroperasi. Prinsipnya kita juga akan kesulitan kalau dari daerah asal (Sumatera Utara) tak memberlakukan pengetatan protokol kesehatan untuk angkutan berdasarkan Menteri Kesehatan dan Perhubungan. Faktanya mereka mudah saja mengoperasikan kendaraan angkutan, sementara kita memberlakukan pengetatan seauai ketentuan,” ungkap Syahrial.

Dinamika yang terjadi terlihat di perbatasan Riau-Sumatera Utara ini terlihat berbeda dengan penangan di perbatan Riau-Sumbar, tepatnya chek point yang ada di Kecamatan XIII Koto Kampar.

Meski begitu, mantan Penjabat (Pj) Kabupaten Kampar ini mendukung upaya petugas termasuk instansi terkait untuk memberikan tindakan tegas berdasarkan ketentuan, untuk memberikan efek jera.

“Sumbar juga memberlakukan PSBB. Jadi berdasarkan SOP dari Menteri Kesehatan dan Perhubungan pasti di sana memberlakukan juga SOP dengan tertib.

Sementara Kadishub Riau Topik OH menegaskan mengenai laporan disampaikan petugas Chek Point Tambusai Barat Rohuk tersebut akan langsung membuat pengaduan ke pihak Balai Angkutan Darat. Topik bahkan menyarankan agar persoalan ini cepat ditanggapi serta diteruskan ke Dirjen Darat Kementerian Perhubungan.

“Makanya saya minta tadi saya langsung telpon kepala balai pak Hardono lebih baik terima laporan dari personil di posko ini terkait angkutan melanggar ketentuan PSBB tersebut agar diterima kemudian diteruskan ke Dirjen.

Ditegaskan Topik, kalau memang angkutan bus Karya Bersama itu adalah angkutan yang tak seharuanya beroperasi seperti diatur dalam ketentuan Kementerian Perhubungan, sudah seharuanya dicabut izinnya.

“Saya usulkan dicabut saja izinnya. Untuk memberi pelajaran dengan yang lainnya juga. Inikan dilarang mudik, tapi kenyataannya mereka tetap beroperasi untuk melakukan mudik. Inikan dilarang,” ujar Topik lagi.

Diceritakan Topik, bahwa kendaraan yang boleh beroperasi dilengkapi dengan stiker yang memang diperbolehkn melintas. Sementara bus Karya Bersama diketahui tak ada memiliki striker.

“Kitakan sudah ada surat edaran dari Pak Dirjen Kementerian Perhuhungan Darat beroperaainya kendaraan AKAP. Kendaraan yang beroperasi dilengkapi dengan stiker yang memang diperbolehkan melintas. Tadi dilaporkan faktanya tak ada. Sejauh yang saya tahu sampai saat ini, operator dan kendaraan yang yang ditempel dikita belum ada. Pun terima type A di Riau, yakni Pekanbaru, Dumai dan Kampar belum ada. Artinya, belum ada di Riau angkutan dibuka,” papar Topik.(MCR/mtr)

ARBindonesia.com, KAMPAR – Untuk menghindar penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan setelah ditetapkan oleh Kemenkes pada 15 Mei lalu mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),  Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Kampar mulai malam ini memberlakun pembatasan aktifitas jam malam, Kamis (22/5/2020).

Sebelumnya pemberlakuan, mengenai Pembatasan aktifitas jam malam, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kampar telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Mulai malam ini, Kamis (21/05/2020) seluruh wilayah di Kabupaten Kampar telah diterapkan pembatasan aktifitas jam malam yakni mulai Pukul 22.00 sampai 04.00 Wib tidak ada aktifitas keramaian.

Pemerintah Kabupaten Kampar melalu Sekretaris Daerah (Sekda) H Yuzri memberikan himbauan langsung kepada seluruh masyarakat dan pemilik toko untuk mematuhi aturan penerapan PSBB di Kabupaten Kampar dengan menghentikan seluruh aktifitas.

“Mulai jam 22.00 Wib, mari kita sukseskan PSBB demi menghentikan penyebaran virus yang sangat berbahaya ini,” Himbau H Yuzri.

Lanjutnya, bagaimana kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan penuh tanggung jawab, kearifan kita dalam menangani ini. Apalagi kita di Kabupaten Kampar Perlu kehati-hatian dalam menyikapi dan melaksanakan tugas ini, dan ditambah lagi kita akan menyambut datangnya Idul Fitri 1441 H.

“Dengan kebersamaan dan dukungan masyarakat insyaallah kita bisa laksanakan demi kesehatan kita dan masyarakat Kabupaten Kampar yang kita cintai,” tutur Sekda.

“Kita minta kesadaran masyarakat dalam mendukung Kabupaten kampar yang telah ditetapkan sebagai wilayah PSBB oleh Kemenkes RI,” tambahnya lagi.

Untuk diketahui  dalam operasi penerapan jam malam turut hadir Sekretaris daerah Kabupaten Kampar H. Yusri. M Si, Kasdim Mayor Inf. Gunawan Nurbathin, Kasat lantas AKP Fauzi, SH, MH, Pasi Ops Kodim 0313/KPR Kapten Inf Yuhardi, Kadis Perhubungan Kabupaten Kampar M. Amin Filda, Kadiskominfo Kampar Arizon, Kalaksa BPBD Kampar Afrudin Amga. Kakan Satpol PP Kadis Kesehatan Kabupaten Kampar. (Disk/Yus)

ARBindonesia.com, KAMPAR – Pemerintah Desa Muara Mahat Baru, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap pertama, Kamis (21/5/2020).

BLT-DD tersebut diserahkan kepada 134 kk yang terdampak covid-19, dengan besaran Rp 600.000 per bulan selama bulan April, Mei dan Juni.

Kepala Desa Muara Mahat Baru, Azhari Alim menyampaikan pelaksanaan ini meliputi tahap pendataan calon penerima yang mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Diantaranya warga miskin kehilangan pekerjaan, belum terdata, atau memiliki anggota keluarga mempunyai penyakit kronis, serta warga miskin terdampak ekonomi karena kehilangan pekerjaan,” jelas Kades.

Hal senada juga di sampaikan oleh Ketua BPD Andi Martias, bahwa saat ini kita belum tahu kapan wabah Covid-19 akan berakhir, maka kita harus bersahabat dengannya.

“Bersahabat dalam artian kita harus tahu pantangannya apa virus corona. Seperti disiplin memakai masker, sering-sering cuci tangan, tetap tinggal di rumah bila tidak ada keperluan yang penting, tidak boleh berkerumun dan jaga jarak,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Pemuda Desa Muara Mahat Baru,  Yoyon Indra Fahlewi mengatakan semoga dengan bantuan BLT DD yang diserahkan oleh Pemerintah Desa tersebut, bagi uang yang menee bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

“Sama-sama kita ketahui, melalui bantuan tim relawan Covid-19 Desa Muara Mahat Baru telah berupaya sebaik-baiknya untuk menyeleksi warga yang menerima BLT DD, sehingga penyerahannya benar-benar tepat sasaran,” kata Yoyon.

Untuk diketahui, dalam penyaluran BLT-DD tersebut Pemdes Muara Mahat Baru juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu jaga jarak dan menerapkan pola hidup bersih agar bisa memutuskan mata rantai penyebaran covid -19.

Reporter Eky Saputra

ARBindonesia.com, ROKAN HULU – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Barisan Muda Riau Bersatu (BMRB) Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu bekerjasama dengan Ikatan Mahasiswa Luhak Kepenuhan (IMLAK) melaksanakan program berbagi Sembako kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 terutama masyarakat kurang mampu, Kamis (21/5/2020).

Pembagian sembako tersebut dilakukan di Pasir Pandak Desa Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan yang di saksikan oleh Kades Kepenuhan Timur Azhar.

Alfa Syahputra, SM selaku ketua DPC BMRB  menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kepenuhan terutama masyarakat Pasir Pandak Desa Kepenuhan Timur bahwa paket sembako yang kami bagikan tidaklah banyak.

“Sehingga tidak semua masyarakat yang mendapatakan, kita sadar tentu banyak yang masih membutuhkan. Untuk sementara hanya ini yang bisa kami berikan, semoga bermanfaat,” tutur Alfa.

Selain itu, Alfa juga mengucapkan terima kasih kepada  BMRB Kabupaten Rokan Hulu, Kades Kepenuhan Timur dan rekan-rekan pengurus BMRB Kecamatan Kepenuhan, adik-adik Ikatan Mahasiswa Luhak Kepenuhan (IMLAK) terutama donatur yang telah mensukseskan program DPD BMRB Rokan Hulu.

“Semoga kita semua diberi keberkahan, mari sambut hari raya Idul Fitri 1441/ 2020 M dengan Kebahagiaan,” imbuh Alfa”.

Reporter Faidar

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Seorang warga Kecamatan Pulau Burung, Indragiri Hilir (Inhil), Riau yang merupakan pasien positif Covid-19 kembali dinyatakan sembuh. Pasien berinisial M (19) yang diketahui berasal dari klaster santri Al-fatah Temboro, Magetan, Jawa Timur tersebut dikonfirmasi sembuh setelah menjalani uji swab PCR.

Menurut Ketua Tim Medis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Indragiri Hilir, dr Alexis, pasien M sebelum dinyatakan sembuh sempat menjalani perawatan selama beberapa waktu di RSUD Raja Musa, Guntung.

“Dari hasil swab PCR, specimen M diketahui negatif. Karena itu, M dinyatakan sembuh. Saat ini, M sudah diperbolehkan pulang dengan kondisi klinis yang baik,” tukas dr Alexis melalui press release yang diterima, Kamis (21/5/2020) malam.

Dengan kesembuhan pasien M, jumlah pasien Covid-19 yang dikonfirmasi sembuh kini menjadi 3 orang. Sebelumnya, terdapat 2 orang pasien positif Covid-19 asal Kabupaten Inhil yang telah sembuh.

“Kita wajib bersyukur atas kesembuhan pasien ke-3 ini. Ini berkat kerja keras seluruh tim medis dan dukungan penuh pemerintah kabupaten Inhil dan pihak lainnya yang tergabung dalam Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Inhil,” tutur dr Alexis.

Lebih lanjut, Dr Alexis meminta kepada seluruh pasien positif Covid-19 yang tengah menjalani perawatan dan diisolasi untuk tetap bersemangat demi kesembuhan.

“Kami akan senantiasa memberikan yang terbaik dan berusaha semaksimal mungkin, khususnya dalam hal perawatan para pasien. Semoga dalam waktu dekat para pasien positif Covid-19 Inhil dapat juga segera sembuh,” kata dr Aleksis. (Disk/Gtc)