ARBindonesia.com, PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memastikan akan mengambil langkah pengamanan terhadap aset Danau Bandar Kayangan yang berada di Kecamatan Rumbai Timur. Hal ini menyusul berakhirnya masa kontrak pengelolaan oleh PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) sebagai pengelola.

Informasi ini disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Pekanbaru Akmal Khairi usai pembahasan terkait status pengelolaan kawasan wisata tersebut di Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Selasa (13/1/2026).

“Berdasarkan hasil pembahasan tadi, kontrak pengelolaan Danau Bandar Kayangan oleh PT SPP diketahui telah berakhir pada 2 Juli 2025. Berakhirnya kontrak tersebut terjadi tanpa adanya perjanjian pemutusan kerja sama secara khusus. Karena, masa berlaku kontrak memang telah selesai,” katanya.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Ingot Ahmad Hutasuhut menyimpulkan bahwa pengelolaan aset Danau Bandar Kayangan akan diaudit oleh Inspektorat serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Audit ini untuk melihat kondisi aset pada saat perjanjian pengelolaan oleh PT SPP. Audit itu termasuk bangunan dan fasilitas yang ada.

“Audit ini juga ingin memastikan aset tersebut kembali menjadi kewenangan pemko,” ujar Akmal.

Hingga saat ini, Pemko Pekanbaru belum membahas dan memutuskan pihak yang akan mengelola Danau Bandar Kayangan ke depan. Fokus utama pemko adalah pengamanan aset setelah berakhirnya kontrak pengelolaan.

“Sebagai langkah lanjutan, pemko akan mengirimkan surat resmi kepada Pj sekda guna meminta pengamanan aset. Pemko juga akan menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan pengamanan di kawasan Danau Bandar Kayangan,” ungkap Akmal.

Setelah penghitungan dan pendataan aset selesai dilakukan, aset tersebut akan dialihkan pengelolaannya ke Disbudpar. Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga aset daerah agar tetap terpelihara dan siap dikelola kembali demi pengembangan sektor pariwisata.*

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Kepala Desa Panglima Raja, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan peninjauan langsung terhadap kegiatan Posyandu yang digelar di salah satu titik pelayanan kesehatan ibu dan anak di desa tersebut, Selasa (13/1/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda rutin desa dalam upaya penuruanan angka stanting dan meningkatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat, khususnya balita dan ibu hamil.

Dalam kunjungannya, Kades Panglima Raja, H Haliar menyapa para kader Posyandu dan warga yang hadir, serta memantau langsung proses penimbangan balita, pemberian vitamin, dan konsultasi kesehatan. Ia juga berdialog dengan para ibu untuk mendengar langsung kebutuhan dan harapan mereka terhadap layanan kesehatan desa.

“Posyandu adalah ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat desa. Kami ingin memastikan kegiatan ini berjalan optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar H Haliar.

Kades menegaskan bahwa pemerintah desa akan terus mendukung kegiatan Posyandu, baik dari sisi anggaran, fasilitas, maupun peningkatan kapasitas kader.

” Kami berharap partisipasi masyarakat terus meningkat demi terciptanya generasi sehat dan cerdas di Desa Panglima Raja,” tutupnya. (Galeri Foto/Arb).

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Asap putih pekat mengepul di gedung Kantor Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Selasa (6/1/2026).

Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 22.10 Wib. “Ada asap di Kantor Bupati,” ujar seorang warga menginformasikan.

Dari pantauan langsung di lokasi, asap diinformasikan bersumber dari lantai dua gedung Bupati Inhil. ” Dari lantai 2 (Kesra-red),” ujar petugas dilokasi.

Saat ini, pukul 22.42 Wib, Asap putih pekat dan berbau hangus masih terlihat, meski tanpa ada kobaran api yang terlihat.

3 Unit mobil damkar dan alat pemadam lainnya saat ini masih melakukan pemadaman dilokasi. (Arbain)

ARB INdonesia, Rokan Hulu — Rencana Pemerintahan Desa Lubuk Napal adakan rapat pembentukan pengelola kebun koperasi tani timiangan raya (KOP-TITIRA) pada kamis senin, 5/1/2026. Berakhir dibatalkan.

Undangan yang telah disebarkan dengan agenda pembentukan pengelola kebun koperasi tani timiangan raya bertempat di balai Desa Lubuk Napal sempat dibuka dan dihadiri oleh kepala Desa, ketua BPD, perangkat Desa, Tokoh Masyarakat serta anggota koperasi. Selanjutnya forum tersebut ditutup dan dibubarkan oleh Pemerintahan Desa. Alasan pembubaran forum tersebut merujuk pada undang-undang koperasi nomor 20 tahun 1999. Tidak adanya wewenang desa untuk mengadakan rapat pembentukan pengelolaan koperasi yang sudah terbentuk.

Kades Lubuk Napal H, Sofian didampingi ketua BPD Junaidi menyampaikan kepada awak media bahwa mereka mengakui kesalahan dalam mengeluarkan undangan rapat tersebut. Namun, karna undangan telah tersebar, forum tetap dibuka, selanjutnya forum dibubarkan.

Anggota koperasi yang sempat hadir dalam agenda tersebut sempat kecewa, karna menurut mereka pemerintahan desa terlalu memaksakan diri untuk terlibat lebih jauh dalam persoalan koperasi. Mereka menilai konflik yang terjadi di tubuh koperasi sendiri akibat adanya tarik menarik kekuasaan dan kepentingan, sehingga dampaknya mengorbankan anggota koperasi itu sendiri.

“Kita jadi korban, bahkan pernah terjadi selama 17 bulan anggota koperasi tidak menerima hak nya dari pengelolaan kebun kelapa sawit yang luasnya 1000 hektare tersebut”. Ungkap anggota koperasi.

Sementara Saat ini, masyarakat secara kolektif tidak lagi mempercayai kepengurusan lama, dan memilih menitipkan pengelolaan kebun kelapa sawit di bawah naungan KOP-TITIRA kepada pengurus baru (sementara), yakni Ustadz Sama’un Cs, yang selama ini dikenal sebagai perwakilan anggota dan tokoh yang dipercaya masyarakat.

Keputusan itu bukan tanpa alasan. Ia lahir dari keputusasaan bersama anggota Kop-Titira, dari akumulasi kekecewaan panjang terhadap kepemimpinan Edi Ahmad (mantan ketua).

“Selama Edi Ahmad memimpin, masyarakat tidak menerima hasil. Bukan satu bulan, tapi 17 bulan penuh. Padahal lahannya sekitar 1.000 hektare,” ungkap perwakilan masyarakat.

Angka itu bukan sekadar statistik. Ia adalah waktu yang cukup lama untuk membuat dapur anggota mati, anak sekolah terancam putus, dan kepercayaan terhadap koperasi runtuh total.

Ke Mana Hasil Sawit Mengalir?
Pertanyaan paling mencekam kini bergema di Desa Lubuk Napal dan sekitarnya:

ke mana aliran hasil kebun selama 17 bulan itu?

Dalam logika koperasi, mustahil lahan sawit seluas 1.000 hektare tidak menghasilkan.

Namun, para anggota mengaku tidak pernah menerima laporan keuangan yang transparan, tidak ada Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan tidak pernah diajak menentukan kebijakan.

Kondisi inilah yang membuat masyarakat menilai koperasi telah dibajak menjadi entitas tertutup, bahkan disebut-sebut menyerupai “kerajaan kecil” yang dikelola segelintir orang.

Pengalihan kepercayaan kepada Ustadz Sama’un bukanlah pengangkatan struktural permanen, melainkan mandat moral dari masyarakat agar kebun tetap berjalan dan tidak jatuh ke tangan pihak yang sama.

Langkah ini diambil sembari menunggu
RALB yang sah dan Audit independen serta Keputusan hukum dari instansi berwenang.

Apa yang terjadi di KOP-TITIRA kini bukan sekadar konflik administrasi koperasi. Ini adalah krisis keadilan ekonomi. Di satu sisi, mantan ketua tetap bersikukuh pada legalitas formal.

Heru Astar, SH. MH dan Assayuti Lubis, SH. Selaku Kuasa Hukum pengelola sementara KOP-TITIRA menyampaikan akan mengkawal permasalahan tersebut hingga tuntas. Mereka juga memastikan akan melakukan langkah-langkah hukum yang diperlukan demi kebaikan dan kepentingan koperasi tersebut. (Kri)

ARBindonesia.com, ROKAN HULU — Seorang oknum aparatur sipil negara (ASN) guru di salah satu sekolah di Bangun Purba berinisial MW dilaporkan ke Polres Rokan Hulu, Riau, atas dugaan penganiayaan terhadap warga bernama Landor Hotnida (37). Insiden terjadi pada Rabu, 31 Desember 2025, sekitar pukul 15.00 wib di Desa Bangun Purba Barat, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Menurut keterangan korban, pada saat itu ia bersama temannya Siti Atika pergi melayat ketempat ibu HJ. Toraini, diperjalanan mereka dicegat oleh MW dan ia langsung mencakar pipi dibawah hidung sebelah kiri Landor, atas kejadian tersebut, Landor Hotnida langsung melaporkan perbuatan MW ke Polres Rokan Hulu, Riau dengan laporan polisi nomor : LP/B/324/XII/2025/SPKT/POLRES ROKAN HULU/RIAU. pada Rabu, 31/12/2025.

“Saya waktu itu bersama teman saya Siti Atika pergi melayat ke tempat ibu HJ, Toraini, diperjalanan mau pulang, kami dicegat oleh MW, dan dia langsung mecakar pipi dibawah hidung sebelah kiri saya, saya tak tau apa kesalahan saya” ungkap Landor.

Landor tak menyangka MW yang seorang ASN dan juga merupakan tenaga pengajar di salah satu sekolah dasar di bangun purba tersebut akan tega melakukan kekerasan terhadap dirinya. Ia menilai, seorang ASN seharusnya menjadi panutan, mengedepankan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan, bukan mengedepankan tindakan kekerasan tanpa ada pembicaraan.

“Ia seorang ASN dan juga tenaga pendidik di salah satu sekolah di bangun purba, tak seharusnya ia melakukan tindakan kekerasan, harusnya ia memberikan contoh yang baik dan menjadi panutan di masyarakat” sebut landor

Atas laporannya tersebut, landor berharap proses hukum berjalan sesuai aturan, dan pelaku bertanggung jawab atas luka fisik yang dialaminya.

Landor juga berharap dinas pendidikan kabupaten Rokan Hulu dapat memberikan sangsi terhadap oknum tenaga pengajar yang melakukan kekerasan terhadap dirinya. (Syukri)

ARBindonesia.com, Indragiri Hilir – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan kegiatan Doa Bersama Anak Yatim untuk Keselamatan Bangsa sebagai bentuk kepedulian sosial dan ikhtiar spiritual demi keutuhan dan kedamaian Indonesia.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 30 Desember 2025, pukul 10.00 WIB hingga selesai, sebagai tindak lanjut dari instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN yang dilaksanakan secara serentak oleh seluruh jajaran PAN di Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, DPD PAN Indragiri Hilir menghadirkan dan memberikan santunan kepada anak-anak yatim, sebagai wujud nyata komitmen PAN dalam menebarkan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, dan keberpihakan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Acara berlangsung dengan khidmat, diawali dengan doa bersama yang dipanjatkan untuk keselamatan bangsa, persatuan nasional serta agar Indonesia senantiasa diberi perlindungan, keberkahan, dan kedamaian oleh Allah SWT.

Selain pelaksanaan secara langsung di daerah, DPD PAN Indragiri Hilir juga turut mengikuti rangkaian doa bersama nasional yang diselenggarakan DPP PAN melalui Zoom Meeting, sebagai simbol soliditas dan kebersamaan seluruh kader PAN dari pusat hingga daerah.

Ketua DPD PAN Indragiri Hilir Buono Abdi, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga momentum refleksi dan penguatan nilai-nilai spiritual dalam menjalankan peran politik yang amanah dan berpihak pada rakyat.

“Melalui doa bersama dan santunan anak yatim ini, PAN ingin menegaskan bahwa politik harus selalu berpijak pada nilai kemanusiaan, kepedulian sosial, dan keimanan. Kami berharap kegiatan ini membawa keberkahan bagi bangsa dan daerah kita tercinta,” ungkap Buono Abdi.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, Ketua DPD PAN Indragiri Hilir berharap semangat kebersamaan, kepedulian sosial, dan doa untuk keselamatan bangsa dapat terus tumbuh dan menjadi bagian dari perjuangan PAN dalam mengabdi kepada masyarakat, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*