ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Kepala Desa Concong Dalam bersama Kedes Panglima Raja, Kecamatan Concong menjenguk dan menyerahkan bantuan berupa uang tunai untuk pasien Roles Prayoga (12).

Roles Prayoga merupakan bocah asal Desa Concong Dalam yang mengalami kecelakan yang cukup parah akibat terjatuh di belakang rumahnya pada Jum’at 2 Oktober 2020 lalu.

Atas peristiwa itu, Kepala Desa Concong Dalam, Hendra Yadi mengaku prihatin atas musibah yang menimpa salah satu anak dari warganya tersebut.

“Atas nama Kepala Desa Concong Dalam dan Kepala Desa Panglima Raja, hari ini kami menyenjenguk sekaligus memeberikan bantuan untuk anak kita yang sedang dirawat di RSUD Puri Husada Tembilahan,” tuturnya, Senin (5/10/2020).

“Semoga ini bisa sedikit membantu untuk anak kita Roles Prayoga,” tambah Hendra Yadi.

Selain itu, Kedes juga menyampaikan bahwa kodisi anak dari warganya tersebut sudah mulai berangsur membaik setalah mendapat tindakan medis oleh RSUD Puri Husada Tembilahan.

“insyaallah bsok sudah bisa pulang, dan rencananya kami inapkan di Rumah Singgah Dinsos untuk sementara waktu, agar mudah melakukan kontrol ulang nantinya,” tutupnya.
(Arb)

Sebanyak 159 perusahaan di Jakarta melanggar protokol kesehatan Covid-19 sejak PSBB berlaku 14 September 2020 lalu.Foto/SINDOnews/Ilustrasi.dok

ARBindonesia.com, JAKARTA – Sebanyak 159 perusahaan di Jakarta melanggar
protokol kesehatan Covid-19 sejak PSBB berlaku 14 September lalu. Seluruh perusahaan tersebut hanya dikenakan sanksi penutupan sementara selama tiga hari.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, sejak 14 September lalu hingga Jumat 2 Oktober 2020, pihaknya sudah melakukan inspeksi mendadak terhadap 856 perusahaan. Hasilnya ada 159 perusahan yang ditutup sementara selama tiga hari karena adanya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

“Sanksi yang kami berlakukan masih sebatas penutupan sementara. Itu pun cukup efektif karena pelanggaran semakin menurun dari 7,4% menjadi 4,5%,” kata Andri Yansyah Saat dihubungi, Senin (5/10/2020).

Andri menjelaskan, dari 159 perusahaan, 101 perusahaan terdapat karyawan yang terpapar Covid-19. Perusahaan tersebut tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Diantara yaitu, 45 perusahaan di Jakarta Selatan, 18 perusahaan di Jakarta Barat, 18 perusahaan di Jakarta Timur, 11 perusahaan di Jakarta Utara, dan 9 perusahaan di Jakarta Pusat.

Kemudian ada 58 perusahaan ditutup karena tidak menjalankan protokol kesehatan. Adapun perusahaan-perusahaan itu ada di Jakarta Pusat sebanyak 25 perusahaan, Jakarta Selatan 14 perusahaan, Jakarta Timur perusahaan, Jakarta Barat 7 perusahaan, dan Jakarta Utara 4 perusahaan.

“Kami masih menunggu Peraturan Daerah (Perda) untuk menerapkan sanksi administrasi kepada perusahaan pelanggar PSBB,” ujarnya. (*)

Sumber Sindonews.com

Annas Maamun (Foto: Tya Eka)

ARBindonesia.com, PEKANBARU –
Mantan Gubernur Riau, Annas Maamun, melontarkan keyakinannya soal bakal terbentuknya Provinsi Riau Pesisir. Partai Demokrat (PD) Riau mengatakan pemekaran daerah tak bisa dilakukan asal-asalan.

“Untuk membentuk wilayah baru atau memekarkan wilayah baru tidak bisa asal-asalan,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Riau, Agung Nugroho, kepada wartawan, Senin (5/10/2020).

Agung menilai wacana pembentukan Riau Pesisir sudah lama muncul. Wacana itu, katanya, muncul dari tokoh-tokoh di wilayah Rokan Hilir, Bengkalis, Dumai dan Kepulauan Meranti serta wilayah lain di pesisir Riau.

“Memang Riau Pesisir ini sudah diwacanakan sejak lama oleh banyak tokoh, terutama dari wilayah pesisir. Seperti dari Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis dan lainnya. Menurut saya, jika dilihat dari sudut pandang sudah bisa atau tidaknya, tentu sudah bisa,” katanya.

Namun, dia mempertanyakan soal kajian pembentukan Riau Pesisir. Agung khawatir pembentukan provinsi baru tanpa kajian yang tepat malah merugikan warga.

“Sejauh ini bagaimana kajian pembentukan wilayah Riau Pesisir itu sendiri? Tentu ini harus matang, karena kalau tidak, akan menyebabkan kerugian dari banyak hal,” tutur Agung.

“Jika itu memang sudah matang (pemekaran) dan lebih banyak keuntungan bagi masyarakat setempat daripada negatifnya, menurut kami kenapa tidak,” sambungnya.

Sebelumnya, keyakinan soal pembentukan Provinsi Riau Pesisir ini disampaikan Annas Maamun di acara hari ulang tahun terbentuknya Rokan Hilir (Rohil), Minggu (4/10). Dalam rapat paripurna hari ulang tahun itu, Annas mengklaim dalam tiga bulan ke depan, Riau Pesisir bakal disahkan Pemerintah Pusat.

“Ini Provinsi Riau Pesisir jadi Pak, yakinlah. Saya targetkan tiga bulan lagi jadi Provinsi Riau Pesisir, betul Pak, sebab, saya kenal orang itu,” kata Annas di rapat paripurna tersebut yang disambung dengan tepuk tangan.

Video ucapan Annas itu kemudian viral. Annas juga mengklaim rencana pembentukan provinsi ini sudah disampaikan ke Moeldoko.

“Saya jumpa dengan Pak Moeldoko Kepala Staf Kepresidenan, waktu saya mau pulang sini (ke Riau) saya jumpa (Moeldoko). Tolong Pak, ‘Insyaallah Pak’,” kata Annas.

Annas sendiri baru bebas dari penjara setelah menjalani hukuman kasus korupsi. Dia sempat dihukum 7 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi sebelum akhirnya diberi grasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sehingga hukumannya berkurang menjadi 6 tahun bui.
(*)

Sumber detik.com

ARBindonesia.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sebanyak 738.000 ton garam rakyat tak terserap hingga 22 September 2020.

Jokowi minta agar masalah tersebut dapat dicari jalan keluarnya mengingat telah memahami permasalahan yang ada. Sehingga garam rakyat bisa segera terserap ke industri.

“Ini agar dipikirkan solusinya hingga rakyat, garamnya bisa terbeli,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas secara virtual di Istana Merdeka, Senin (5/10/2020).

Dua permasalahan dinilai menjadi hambatan utama tidak terserapnya garam rakyat. Pertama berkaitan dengan rendahnya kualitas garam rakyat yang tak sesuai dengan kebutuhan industri.

Rata-rata industri membutuhkan garam dengan kandungan NaCl sebesar 97%. Hal tersebut dinilai masih belum dipenuhi oleh garam hasil petambak Indonesia.

Selain masalah kuakitas, kuantitas hasil garam rakyat juga dinilai masih belum mencukupi kebutuhan. Jokowi bilang masalah tersebut selalu diselesaikan dengan cara impor.

“Masih rendahnya produksi garam nasional kita sehingga kemudian cari yang paling gampang yaitu impor garam. Dari dulu gitu terus dan enggak pernah ada penyelesaian,” terang Jokowi.

Jokowi menJelaskan pada tahun ini alokasi impor untuk garam industri masih sebesar 2,9 juta ton. Hal itu melihat angka kebutuhan tahun 2020 4 juta ton sedangkan produksi sebesar 2 juta ton.

Oleh karena itu perlu ada pembenahan secara besar dari hulu hingga hilir. Pada sektor hulu, integrasi dan ekstensifikasi lahan tambak garam harus dilakukan.

“Percepat integrasi antara ekstensifikasi lahan garam rakyat yang ada di 10 provinsi produsen garam,” jelas Jokowi.

Selain itu kebutuhan pasca panen pun harus disiapkan untuk meningkatkan kualitas garam. Pengguna inovasi dan teknologi penting untuk mencapai kualitas yang sesuai dengan standar kebutuhan industri.
(*)

Sumber Kontan.co.id

ARBindonesia,com. DUMAI – Muhammad Haviz akan kembali tampil di ajang Kontes Dangdut Indonesia (KDI) 2020, Senin (5/10/2020) malam nanti. Havis menjadi satu-satunya perwakilan Riau asal Dumai di ajang pencarian bakat bergengsi tersebut.

Putra terbaik asal Kota Dumai itu berjanji akan memberikan penampilan terbaik pada babak selanjutnya.

“Saya mohon doa restu dan dukungan kepada masyarakat Riau, Kepri khusus Kota Dumai memberikan vote untuk mendukung saya agar bisa lolos kebabak selanjut,” ujar Haviz.

Dukungan masyarakat Riau khususnya Kota Dumai sangat di perlukan agar dirinya tetap bertahan di ajang kontes dangdut tingkat nasional tersebut. “Mudah-mudahan saya lolos kebabak selanjutnya,” terangnya.

Wali Kota Dumai Zulkfli As mengajak masyarakat Kota Dumai untuk memberikan dukungan kepada Muhammad Haviz yang akan tampil di ajang KDI 2020 pada, Senin (5/10) malam. “Saya mengajak masyarakat Kota Dumai bersamaan memberikan dukungan dengan memberikan vote, kami juga sangat mendukung ada anak Dumai yang mampu bersaing di kancah nasional,” terangnya

Tentunya dengan kehadiran, Haviz di kancah nasional menunjukkan bahwa anak-anak Dumai mampu bersaing di tingkat nasional. “Ini tentunya mengharumkan Kota Dumai, kami doakan Haviz bisa menjadi juara di ajang tersebut,” tuturnya.

Ia juga mengajak para pemuda di Kota Dumai terus meningkat SDM agar mampu bersaing di kancah nasional. “Kami yakin SDM pemuda di Kota Dumai memiliki kualitas untuk bersaing di tingkat nasional,” tutupnya.

Bupati Inhil HM Wardan, Foto FB HM Wardan

ARBindonesia.com, TEMBILAHAN – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengikuti Lomba Inovative Goverment Award (IGA) 2020 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI yang dikirim oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melalui Bidang Litbang.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bappeda Kab. Inhil Drs. H. Mukhtar T, kepada wartawan, Selasa (29/9/2020).

Inovative Goverment Award (IGA) Kementerian Dalam Negeri merupakan ajang Kompetisi Inovasi tahunan yang diselenggarakan di Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Inovasi lainnya yang diikuti oleh Kabupaten, Kota dan Provinsi se-Indonesia.

“Alhamdulillah Pemkab Inhil ikut serta Lomba IGA Tahun 2020 yang di adakan oleh Kemendagri dan telah menginput dan mengirimkan 8 Inovasi dari 7 OPD yang dinilai lengkap dan sesuai dengan kriteria yg dimintakan oleh Kemendagri melalui situs resminya (http://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id) pada tanggal 20 September 2020,” ungkap Mantan Kadis Perikanan Kabupaten Inhil ini.

Ditambahkan oleh Mukhtar sapaan akrabnya, bahwa batas akhir yang ditetapkan Kemendagri dalam pengiriman Data Inovasi Daerah tersebut yakni tanggal 20 September 2020, dan jika Provinsi/Kabupaten/Kota tidak ikut serta Lomba tersebut maka akan mendapatkan teguran dan sanksi administratif dari Kemendagri.

Selanjutnya bagi Provinsi/Kabupaten/Kota yang masuk nominasi, maka Kepala Daerah yang langsung memaparkan Capaian Inovasi dihadapan Tim Penilai Inovative Goverment Award (IGA) 2020 Kemendagri RI, dan untuk daerah yang menang lomba tersebut akan mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) yg langsung ditransferkan ke rekening daerah.

Adapun 7 (tujuh) OPD yang ikut serta menyampaikan Inovasi nya yaitu : Dinas Kominfo PS, Dinas PMD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, RSUD Puri Husada, BPBD, DP2KBP3A, dan DPMPTSP. Untuk video inovasi yg ikut lomba tersebut sudah di upload di Akun Youtubr Resmi Inovasi Daerah Kab. Inhil melalui URL : https://www.youtube.com/channel/UC2Vdb3ZRVtSHbI8Ptyi8ujQ

Bupati Inhil Apresiasi 7 OPD Peserta IGA 2020 Kemendagri

Senada dengan hal di atas, dalam wawancara dengan Bupati Inhil HM. Wardan, beliau menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan akan memberikan penghargaan kepada OPD yang telah ikut serta IGA 2020 Kementerian Dalam Negeri RI.

“Alhamdulillah dan terimakasih kepada OPD yang telah ikut berpartisipasi dalam Inovative Goverment Award (IGA) 2020 yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI, dan ini merupakan salah satu langkah maju dalam memperkenalkan Indragiri Hilir di level Nasional dan membawa nama baik bagi Kabupaten Inhil, dan nantinya akan diberikan Penghargaan berupa Sertifikat dari Bupati Inhil kepada 7 OPD tersebut,” ungkap Ketua DPD Golkar Kabupaten Inhil ini dengan bersemangat.

Selain itu, HM Wardan juga menyampaikan pesan khusus kepada OPD yang tidak ikut serta agar pada IGA tahun depan wajib mengikuti lomba inovasi daerah tersebut.

“Untuk itu, kepada Kepala OPD agar menumbuhkan kreativitas dalam mewujudkan Inovasi yang bermanfaat bagi Daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, hal ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Bahwa Daerah harus menumbuhkan Inovasi dalam pelaksanaan Pemerintahan di Daerah,” imbuhnya.

Diakhir wawancara, Bupati Inhil HM. Wardan menyampaikan harapan agar Kabupaten Indragiri Hilir terpilih sebagai pemenang dalam Inovative Goverment Award Tahun 2020 ini.

“Sehingga mampu membawa nama baik bagi Kabupaten Indragiri Hilir yang kita cintai ini,” tutupnya. (Sjy/*)