ARBindonesia.com, PEKANBARU – Sebanyak 12 personel Polda Riau diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) karena terbukti melakukan pelanggaran kategori berat. Pemecatan tersebut dilakukan melalui upacara resmi PTDH yang digelar pada Kamis (29/1/2025).

Upacara PTDH berlangsung di halaman Mapolda Riau dan dipimpin langsung oleh Kapolda Riau Irjen Pol Dr Herry Heryawan SIK MH MHum. Kegiatan tersebut diikuti oleh para pejabat utama (PJU) Polda Riau serta seluruh personel jajaran.

Dalam upacara itu, nama-nama personel yang di-PTDH diumumkan, yakni Aipda Ikatius Joko Prasetyo, Briptu Febri Antoni, Briptu David Pratama, Baratu Hutapea, Aiptu Bambang Supriyanto, Bharaka Odi Yose Brata, Bripka Anthony Saputra, Bripka Bayu Abdillah, Briptu Naufal Fikri Ishak, Bripka Alexander, Bripda Fadlan Muhammad Iqbal, dan Aida Boby Saputra.

Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan bahwa keputusan PTDH tersebut merupakan langkah tegas dan bentuk komitmen institusi dalam menjaga marwah serta integritas Polri.

Herimen sapaan akrabnya mengakui pemecatan anggota adalah keputusan yang berat, namun harus diambil demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

“Ini adalah keputusan yang sangat berat, namun harus diambil. Malu kita kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada Polri, dan kepada masyarakat,” tegasnya.

Kapolda juga menekankan tidak ada toleransi bagi anggota yang terlibat pelanggaran berat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana serius lainnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan setiap dugaan pelanggaran anggota Polri melalui berbagai saluran yang telah disediakan, termasuk QR Code pengaduan Propam dan Call Center Polri 110.

“Kami juga membuka ruang apresiasi bagi anggota yang berprestasi. Jangan hanya melihat pelanggaran, tapi kebaikan juga perlu disampaikan,” katanya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menjelaskan bahwa PTDH terhadap 12 personel tersebut merupakan bentuk punishment institusi terhadap anggota yang telah mencoreng citra Polri.

Pandra mengungkapkan, pelanggaran yang dilakukan beragam, mulai dari disersi, penganiayaan berat hingga menyebabkan korban meninggal dunia, penyalahgunaan jabatan dalam kasus narkotika, penyalahgunaan narkotika, serta tindak pidana penipuan dan penggelapan.

“Polda Riau berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran sebagai upaya menjaga disiplin, profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” kata Pandra. (Mc Riau)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Pemerintah Desa Panglima Raja menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tahun anggaran 2027, Rabu (28/1/2026) di Balai Desa Panglima Raja.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menyerap aspirasi masyarakat untuk perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

Musrenbangdes ini pimpin langsung oleh Kepala Desa Panglima Raja, H Haliar dan turut dihadiri oleh Camat Concong beserta staf kecamatan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, kader Posyandu, pengurus PKK desa, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta perwakilan unsur masyarakat lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala Desa menegaskan pentingnya Musrenbang sebagai forum demokratis untuk menyusun prioritas pembangunan desa berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.

“Kami ingin pembangunan desa ini benar-benar menyentuh kebutuhan warga. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari seluruh elemen sangat kami harapkan,” ujarnya.

Musrenbangdes kali ini membahas berbagai usulan prioritas, mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan ekonomi desa, hingga program pemberdayaan perempuan dan pemuda. Semua usulan dicatat dan akan dibawa ke tingkat Musrenbang Kecamatan untuk disinergikan dengan rencana pembangunan daerah.

Sementara itu, Camat Concong dalam arahannya mengapresiasi semangat kolaboratif yang ditunjukkan oleh Desa Panglima Raja. Ia menekankan agar hasil Musrenbang ini selaras dengan program pembangunan kecamatan dan kabupaten, serta memperhatikan aspek keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk diketahui, kegiatan berlangsung dengan lancar dan penuh antusiasme. Para peserta aktif menyampaikan pandangan dan harapan mereka demi kemajuan Desa Panglima Raja ke depan. (Galeri Foto)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Pemerintah Desa Sungai Berapit menggelar kegiatan Rembuk Stunting sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan angka stunting di wilayahnya. Kegiatan ini berlangsung di balai desa, Selasa (27/1/2026).

Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Concong, perwakilan Puskesmas Concong, para kader Posyandu, pengurus PKK, kepala desa beserta perangkatnya, serta tokoh masyarakat. Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi, merumuskan langkah konkret, serta memperkuat komitmen bersama dalam menanggulangi stunting di tingkat desa.

Dalam sambutannya, Camat Concong, Ahmad Bahrin menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menurunkan prevalensi stunting yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat.

“Stunting bukan hanya persoalan gizi, tetapi juga menyangkut pola asuh, sanitasi, dan akses layanan kesehatan. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran,” ujarnya.

Kepala Desa Sungai Berapit, M Ihsah dalam sambutannya menegaskan bahwa stunting merupakan isu prioritas yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

“Stunting bukan hanya soal tinggi badan, tapi menyangkut masa depan generasi kita. Rembuk ini menjadi langkah awal untuk menyatukan komitmen dan menyusun strategi bersama,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menghasilkan rencana tindak lanjut yang melibatkan alokasi anggaran desa untuk program gizi, peningkatan kapasitas kader, serta edukasi kepada ibu hamil dan keluarga balita.

Dengan digelarnya rembuk stunting ini, Desa Sungai Berapit menunjukkan komitmennya dalam mendukung program nasional penurunan stunting, demi mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas. (Galeri Foto)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HULU — Memasuki musim kemarau yang mulai melanda sejumlah wilayah, debu jalanan menjadi keluhan utama masyarakat, terutama di daerah yang dilalui kendaraan berat.

Menanggapi kondisi ini, PT Agrinas Palma Nusantara KSO PT Tiga Raja Mas menunjukkan kepeduliannya dengan melakukan penyiraman jalan di Dusun Kayu Kawan, Desa Sungai Akar, Kabupaten Indragiri Hulu.

Kegiatan ini dilakukan menggunakan armada mobil tangki air milik perusahaan, menyasar ruas-ruas jalan yang kerap berdebu dan menjadi jalur utama aktivitas warga. Langkah ini disambut antusias oleh masyarakat karena dinilai efektif mengurangi polusi debu yang selama ini mengganggu kenyamanan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak dan lansia.

Direktur PT Tiga Raja Mas, Zaidi menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk hadir dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar wilayah operasional.

“Musim kemarau identik dengan debu yang bisa berdampak pada kesehatan. Penyiraman jalan ini adalah bentuk tanggung jawab sosial kami agar aktivitas warga tetap nyaman dan lingkungan tetap bersih,” ujar Zaidi, Rabu (28/1/2026).

Ia juga menambahkan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada kegiatan usaha, tetapi juga menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat.

“Kami ingin tumbuh bersama masyarakat. Apa yang kami lakukan hari ini mungkin terlihat sederhana, tapi kami berharap dampaknya bisa langsung dirasakan oleh warga,” tambahnya.

Respons positif datang dari warga setempat. Salah satu tokoh masyarakat, Opung Leoni boru Manurung, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif perusahaan yang dinilai cepat tanggap terhadap kondisi lingkungan.

“Kalau sudah musim panas, debunya tebal sekali, apalagi kalau ada kendaraan lewat. Dengan penyiraman ini, jalan jadi lebih nyaman dan tidak terlalu berdebu. Kami sangat berterima kasih,” ungkapnya.

Warga lainnya juga berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara rutin selama musim kemarau berlangsung, demi menjaga kualitas udara dan kenyamanan lingkungan.

Melalui aksi ini, PT Agrinas Palma Nusantara KSO PT Tiga Raja Mas kembali menegaskan perannya sebagai mitra masyarakat, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup warga sekitar. *

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Pemerintah Desa Sungai Berapit menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk Tahun Anggaran 2027, Selasa (27/1/2026) di Aula Kantor Desa Sungai Berapit.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Desa Sungai Berapit, M Ihsah dan dihadiri oleh Camat Concong beserta Staf Kecamatan.

Musrenbangdes ini menjadi forum strategis dalam menjaring aspirasi masyarakat untuk menyusun rencana pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Sungai Berapit menekankan pentingnya sinergi antar elemen masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga.

“Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan menyusun program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kader Posyandu, pengurus PKK desa, para ketua RT dan RW, tokoh masyarakat (toma), tokoh agama (toga), serta tokoh pemuda. Kehadiran berbagai unsur masyarakat ini menunjukkan semangat kolaboratif dalam membangun Desa Sungai Berapit ke arah yang lebih baik.

Camat Concong, Ahmad Bahrin dalam arahannya mengapresiasi pelaksanaan Musrenbangdes yang berjalan tertib dan partisipatif. Ia berharap hasil musyawarah ini dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan yang realistis dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan semangat gotong royong dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, Desa Sungai Berapit optimis dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di tahun 2027 mendatang. (Galeri Foto)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Wahyudin, menegaskan komitmennya mengawal ketat pelaksanaan Program Universal Health Coverage (UHC) yang telah ditetapkan sebagai program prioritas dalam APBD Inhil Tahun Anggaran 2026. Ia menyatakan, program tersebut patut dinilai gagal apabila masih ditemukan masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan.

“Jangan bicara UHC kalau rakyat masih ditolak berobat. Itu artinya kita sedang membohongi publik,” tegas Wahyudin kepada awak media, Selasa (27/1/2029).

Wahyudin menekankan, UHC tidak boleh berhenti sebagai jargon di ruang rapat atau sekadar slogan di baliho pemerintah, melainkan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Puskesmas dan RSUD.

“Setiap tahun kita dengar kata ‘gratis’ dan ‘cukup KTP’. Tapi kalau di lapangan warga masih dipingpong urus administrasi, itu bukan pelayanan, itu kegagalan sistem,” ujarnya.

Menurutnya, seluruh prasyarat kebijakan UHC sejatinya telah terpenuhi. Anggaran telah dialokasikan dan regulasi sudah tersedia. Karena itu, jika pelayanan masih bermasalah, Wahyudin menilai persoalan terletak pada pelaksanaan teknis di lapangan.

“Anggaran sudah disiapkan, regulasi sudah ada. Kalau pelayanan masih amburadul, berarti masalahnya bukan pada kebijakan, tapi pada pelaksana. Ini harus dibuka secara jujur,” katanya.

Ia memastikan Komisi IV DPRD Inhil tidak akan tinggal diam apabila keluhan masyarakat terkait layanan kesehatan terus berulang. Bahkan, langkah politik disebut siap ditempuh.

“Jangan anggap DPRD hanya pajangan. Kalau perlu, kami rekomendasikan evaluasi menyeluruh, termasuk terhadap pimpinan fasilitas kesehatan yang terbukti gagal menjalankan tugas,” tegasnya.

Terkait kanal pengaduan, Wahyudin menilai selama ini banyak yang hanya bersifat formalitas dan tidak memberikan solusi nyata bagi masyarakat.

“Banyak kanal aduan hanya hidup di kertas. Rakyat mengadu, tapi tidak pernah mendapat solusi. Kalau ini terus terjadi, yang rusak bukan hanya pelayanan, tapi juga kepercayaan publik,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat miskin menjadi pihak paling terdampak apabila UHC tidak dijalankan secara serius dan konsisten.

“Orang mampu bisa cari jalan sendiri. Tapi rakyat kecil hanya punya harapan pada program ini. Kalau negara masih gagal hadir, itu dosa kebijakan,” katanya.

Untuk warga yang belum terdaftar BPJS, Wahyudin menegaskan proses pendaftaran UHC harus dipermudah dan tidak dibebani birokrasi berbelit.

“Cukup KTP, KK, dan SKTM. Jangan ada lagi alasan klasik seperti sistem down, petugas tidak ada, atau kuota penuh. Alasan-alasan itu sudah basi,” tandasnya.

Menutup pernyataannya, Wahyudin menyebut UHC sebagai barometer kredibilitas pemerintah daerah di mata rakyat.
“UHC ini ujian. Kalau gagal, rakyat akan tahu siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang hanya pandai beretorika,” pungkasnya.*