Ketua Badan Anggaran DPR RI sekaligus politisi PDIP MH Said Abdullah. Foto Humas DPR RI

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Politisi PDI-Perjuangan MH Said Abdullah meminta Pemerintah membongkar praktik mafia rumah sakit virus corona atau Covid-19.

Menurutnya, rumah sakit yang memanfaatkan pandemi Covid-19 itu dengan cara mengubah pasien yang positif menjadi negatif.

“Saya meminta pemerintah membongkar praktik mafia rumah sakit yang memanfaatkan pandemi Covid-19 mengeruk keuntungan finansial,” tegasnya dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (16/3/2021).

“Modus ini dilakukan beberapa rumah sakit demi meraup keuntungan dari dana pertanggungjawaban BPJS Kesehatan,” tutur Said.

Padahal lanjutnya, alokasi anggaran untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini sangat cukup. Sayangnya, dalam praktiknya masih ada rumah sakit memanipulasi data pasien Corona.

“Sejak kuartal tiga tahun anggaran 2020 sampai sekarang, masih banyak rumah sakit yang main-main dalam meng-input data pasien,” ungkapnya.

“Pasien negatif dimasukkan positif agar rumah sakit bisa langsung melakukan tagihan ke BPJS. Ini kan udah nggak benar,” sambung Said.

Anak buah Megawati Soekarnoputri itu mengatakan, praktik nakal rumah sakit itu harus segera diberikan tindakan agar kerugian yang dialami masyarakat tidak semakin meluas.

“Banyak cara dan modus dilakukan oleh berbagai rumah sakit untuk mendapatkan tambahan dana dari BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Pemerintah, tambah Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu, harus mengontrol secara ketat untuk mencegah manipulasi data pasien Covid-19.

Caranya, ungkap Said, sejak awal proses pasien masuk rumah sakit harus dikawal aparat penegak hukum (APH).

Bahkan, untuk menginput data pasien Covid-19 bisa dilakukan oleh APH juga.

Menurutnya, hal tersebut penting agar tidak terjadi moral hazard dimana rumah sakit menangguk profit luar biasa karena biaya pasien positif ditanggung oleh pemerintah.

“Saya minta, rumah sakit agar jangan menjadikan Covid-19 sebagai ladang bisnis baru para pemilik layanan kesehatan,” tegasnya lagi.

Sumber pojoksatu.id

Sidang perdana Habib Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (16/3/2021) mengalami gangguan sinyal sehingga ditunda. Foto repro

ARBIndonesia.com, JAKARTA- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memtuskan menunda sidang perdana Habib Rizieq Shihab.

Dalam sidang secara virtual itu, Rizieq Shihab dihadirkan secara virtual dari Bareskrim Polri.

Sayangnya, jalannya sidang terkendala sinyal yang tidak bagus.

Atas alasan itu, tim kuasa hukum Rizieq Shihab meminta agar kliennya dihadirkan dalam persidangan.

“Kami minta HRS dihadirkan, karena suara kurang bagus. Kami khawatir Habib tidak jelas mendengar apa yang disampaikan hakim di persidangan,” kata salah satu pengacara Rizieq Shihab di PN Jakarta Timur, Selasa (16/3/2021).

Sementara, Rizieq Shihab sendiri meminta agar sidang tidak dilakukan secara online.

Ia menyebut, sinyal di Bareskrim Polri kerap kali terputus.

Habib Rizieq bahkan sempat membentangkan kertas bertuliskan “tidak terdengar”.

“Saya tidak jelas mendengar apa yang disampaikan oleh yang hadir di persidangan dan ini sangat merugikan saya,” tuturnya.

Dia juga menegaskan bahwa kondisinya sehat walafiat dan siap dihadirkan dalam persidangan.

Dia lalu menyinggung persidangan kasus Djoko Tjandra yang menghadirkan Irjen Napoleon Bonaparte dalam persidangan.

“Faktanya ada beberapa persidangan yang menghadirkan terdakwa. Tidak perlu ada diskriminasi semacam ini,” tegasnya.

“Saya tetap minta dihadirkan dalam gedung pengadilan, ruang sidang,” sambung Habib Rizieq.

Atas alasan tersebut, Majelis Hakim PN Jaktim memutuskan menunda persidangan kasus pelanggaran protokol kesehatan tersebut.

Sidang kemudian ditunda sampai Jumat 19 Maret 2021.

“Kami tidak ingin, kalau suara kurang bagus, karena ini (persidangan) tempat terakhir bagi terdakwa membela diri,” kata Majelis Hakim dari ruang sidang.

Sumber pojoksatu.id

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Singapura memperkuat kerjasama bilateral antar kedua negara dengan investasi dan pembangunan “tiga jembatan” yaitu jembatan digital, jembatan infrastruktur dan jembatan travel bubble, Senin (15/3/2021).

Pada tahun lalu, investasi Singapura mencapai USD9,8 Miliar, meningkat 34% dibandingkan besaran investasi Singapura pada tahun 2019.

“Investasi Singapura pada tahun lalu mencapai rekor tertinggi dalam 6 tahun terakhir, dan ini menunjukkan hubungan yang sangat baik antara kedua negara,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto seperti dikutip dari situs Kemenko Perekonomian.

Jembatan digital Indonesia dan Singapura diharapkan dapat terwujud dengan Batam sebagai pusat pengembangan data center dan pusat pengembangan industri digital di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, pada tanggal 2 Maret 2021 yang lalu telah diresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park di Batam. KEK Nongsa Digital Park diharapkan akan menjadi entry point bagi perusahaan teknologi informasi internasional dari Singapura dan mancanegara.

Menko Airlangga berharap KEK Nongsa Digital Park ini dapat menghemat devisa negara dalam bisnis digital hingga Rp20 – Rp30 triliun per tahun dengan kontribusi terbesar dari sektor data center dan pendidikan internasional.

Selain itu, Singapura dan Indonesia juga akan mengutamakan kerjasama pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis Teknologi Informasi.

Sedangkan untuk jembatan infrastruktur akan dimulai dengan pembangunan jembatan Batam – Bintan atau jembatan Babin sepanjang 6,4 km pada Tahun 2022.

Jembatan ini akan memudahkan pelaku usaha di Bintan untuk mengirimkan produk pertaniannya ke Batam untuk diekspor ke Singapura atau ke negara lain.

Pembangunan jembatan Batam – Bintan ini diharapkan akan meningkatkan konektivitas dari Bintan dan Batam ke Singapura dan sebaliknya.

Kerjasama juga akan dilakukan untuk membantu sektor pariwisata melalui Jembatan Travel Bubble, dimulai dengan disepakatinya travel arrangement antara Singapura dengan kawasan Batam – Bintan – Karimun (BBK).

Travel arrangement ini memungkinkan para pebisnis dan turis untuk bepergian secara bebas dari kawasan BBK – Singapura dan sebaliknya dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi ini.

Selain pembahasan “tiga jembatan”, pertemuan tersebut juga membahas sejumlah isu, diantaranya upaya penanganan dan pengendalian Covid-19 di masing-masing negara, serta kemungkinan kerjasama riset dalam hal pengembangan vaksin terutama untuk mengantisipasi kemungkinan mutasi virus Covid-19.

Kemudian, kerjasama kolaboratif menarik investor di industri hilir sektor pertambangan diantaranya alumunium, tembaga dan emas.

Sumber kemenkue.go.id

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (inhil) HM Wardan menghadiri apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diwilayah Provinsi Riau yang di pimpin Gubernur Riau Drs.H.Syamsuar,M.Si, bertempat di halaman kantor Gubernur Riau, selasa(16/03/2021),pagi.

Satgas Karhutla Riau terdiri dari berbagai satuan seperti TNI, Polri, Manggala Agni, Pemadam Kebakaran, BPBD, Basarnas dan relawan-relawan yang menjadi bagian dari satuan penanggulangan Karhutla.

Turut hadir pada apel tersebut Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau, perwakilan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Bupati/Walikota Se-Provinsi Riau, para Dandim dan Kapolres Se-Provinsi Riau, kepala BPBD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau, pimpinan instansi vertikal Provinsi Riau serta para peserta apel.

Pada kesempatan tersebut, Bupati HM.Wardan didampingi Kepala BPBD, Kapolres Inhil, Dandim 0314 Inhil serta beberapa Pejabat Eselon dilingkungan Pemkab Inhil.

Gubernur Riau Drs.H.Syamsuar,M.Si selaku inspektur upacara mengatakan, pada saat ini Provinsi Riau telah ditetapkan status darurat penanggulangan bencana kebakakaran hutan dan lahan tahun 2021, terhitung mulai 15 Februari sampai dengan 31 Oktober 2021.

Gubernur mengharapkan kepada seluruh pemerintah Kabupaten/kota, instansi terkait, dunia usaha dan seluruh pihak dapat menggerakan seluruh sumber daya dan kemampuan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di provinsi riau, termasuk didalamnya dukungan dari pemerintah pusat melalui BNPB dan kementrian terkait.

Sementara itu, Bupati HM.Wardan yang dimintai keterangan usai mengikuti ape mengatakan, apel siaga darurat penanggulangan bencana asap akibat karhutla ini dilaksanakan untuk memastikan kesiapan satuan tugas penanggulangan bencana asap akibat karhutla, baik personil maupun peralatan dalam menjalankan tugasnya guna mempertahankan riau bebas asap.

“Apel ini dilaksanakan dalam rangka kesiapan dini menghadapi bencana dan karhutla. Kita tidak ingin setelah ada bencana baru bergerak,” ungkap Bupati HM Wardan.

Beliau juga menambahkan Kita menginginkan zero kebakaran di Inhil. Oleh sebab itu, dia mengharapkan kerja samanya dari semua pihak untuk menekan terjadinya kebakaran hutan maupun lahan khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir. (ADV/Diskominfo Inhil/Arbain)

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Wakil Bupati (Wabup) Indragiri Hilir (Inhil) H.Syamsuddin Uti kembali melakukan suntik Vaksin Covid-19 untuk dosis yang kedua Selasa (16/03/2021) di Kompleks Kantor Bupati Jl.Akasia No.1 ruang studio Diskominfopers Inhil Tembilahan.

Sebelum disuntik vaksin, Wakil Bupati H.Syamsudsim Uti yang didampingi Kadiskominfo terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan dari petugas medis dan beliau menghimbau kepada masyarakat untuk tidak ragu-ragu melakukan Penyuntikan Vaksin.

Perlu diketahui adapun saat pelaksanaan layanan vaksinasi, nantinya para penerima vaksin harus melewati 4 meja. Alur 4 meja ini sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Meja pertama untuk melakukan pendaftaran dan verifikasi data. Meja kedua, di meja ini petugas kesehatan melakukan anamnesa untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi kondisi penyerta (komorbid) serta melakukan pemeriksaan fisik sederhana, pemeriksaan meliputi suhu tubuh dan tekanan darah.

Wakil Bupati H.Syamsuddin Uti yang di wawancarai awak media usai melakukan penyuntikan Vaksin mengatakan, Mudah-mudahan Vaksinasi tahap kedua ini berjalan dengan lancar dan kepada masyarakat untuk melakukan penyuntikan Vaksin.

Beliau menambahkan, mudah-mudahan vaksin sampai saat ini tidak da terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Alhamdulillah sampai saat ini belum ada hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan penyuntikan Vaksin ini berjalan dengan lancar hingga selesai”

Dan pada kesempatan tersebut, Beliau menghimbau kepada masyarakat jangan ragu-ragu untuk melakukan penyuntikan Vaksin. (Adv/Diskominfo Inhil/arbain)

Orang-orang menghadiri pemakaman Chit Min Thu, yang meninggal dalam protes anti-kudeta di North Dagon, Yangon, Myanmar, 13 Maret 2021. Foto/REUTERS

ARBIndonesia.com, YANGON – Para demonstran anti-Beijing mengamuk di Myanmar semalam, di mana sepuluh pabrik China dibakar dan satu hotel dirusak. Sedikitnya 18 orang tewas.

Aset-aset China di negara Asia Tenggara itu jadi target serangan demonstran lantaran Beijing dianggap terlalu meremehkan kudeta militer di negara itu.

Semuanya dimulai setelah sekelompok besar pengunjuk rasa–yang sebagian besar menyerukan agar pemerintah negara yang terpilih secara demokratis dibebaskan dari tahanan setelah kudeta militer pada 1 Februari–mulai menargetkan bisnis-bisnis China di Yangon.

Mendengar apa yang terjadi, Kedutaan Besar China di Yangon mendesak para pemimpin militer Myanmar untuk mengambil tindakan dan memberlakukan darurat militer untuk melindungi warganya.

Beijing mengatakan orang-orang bersenjatakan batang besi, kapak dan bensin membakar dan merusak 10 pabrik China di pinggiran kota Hlaing Tharyar. Sebuah hotel China juga diserang.

Di halaman Facebooknya, Kedutaan Besar China mengatakan, “Beberapa pabrik dijarah dan dihancurkan dan banyak staf China terluka dan terjebak.”

“Mendesak Myanmar untuk mengambil langkah-langkah efektif lebih lanjut untuk menghentikan semua tindakan kekerasan, menghukum pelaku sesuai dengan hukum dan memastikan keselamatan jiwa dan properti perusahaan dan personel China di Myanmar,” lanjut keduataan tersebut, yang dikutip Senin (15/3/2021).

Militer negara itu menurut dan tak lama kemudian, tembakan mulai terdengar dan truk militer berguling-guling di jalan-jalan di pinggiran kota Yangon yang terkunci di mana para pengunjuk rasa menargetkan bisnis China.

Seorang petugas polisi mem-posting di media sosial bahwa polisi berencana menggunakan persenjataan berat.

“Saya tidak akan mengasihani Hlaing Tharyar dan mereka akan melawan dengan serius juga karena ada semua jenis karakter di sana,” kata petugas polisi itu dalam sebuah posting TikTok.

Menurut data AFP, setidaknya 18 pengunjuk rasa tewas. Sedangkan versi laporan media lokal jumlah korban tewas lebih tinggi.

“Tiga orang meninggal di depan saya saat saya sedang berobat. Saya akan mengirim dua lagi ke rumah sakit. Hanya itu yang bisa saya katakan saat ini, “kata seorang petugas medis setempat.

Lebih dari 80 orang tewas dalam protes massal sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dari kekuasaan—jumlah korban diperkirakan akan meningkat secara dramatis setelah kekerasan hari Minggu.

Negara Asia Tenggara, yang berbagi perbatasan yang luas dengan China di timur lautnya, memiliki sejarah panjang kekerasan etnis, tetapi sejak kudeta militer, kemarahan terhadap komunitas China di negara itu telah meningkat secara substansial.

Ketika tentara Myanmar menukik untuk menangkap pemimpin negara, Suu Kyi dan pejbat lainnya dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam serangkaian penggerebekan pada 1 Februari, tindakan tersebut mendapat kecaman dan ketidakpercayaan dari para pemerintah dan kelompok hak asasi manusia di seluruh dunia.

Namun, China memiliki pandangan yang sama sekali berbeda tentang proses tersebut. Sepotong berita kering di media pemerintah China keesokan harinya menggambarkan kudeta itu sebagai “perombakan kabinet” sederhana.

“Di bawah perombakan kabinet, menteri serikat baru diangkat untuk 11 kementerian sementara 24 wakil menteri dicopot dari jabatan mereka,” bunyi laporan itu.

Pernyataan publik Beijing dalam menanggapi kudeta tersebut berkisar dari netral hingga agak kritis, paling buruk sejak saat itu, dengan mungkin kritik terkuat datang dari duta besar untuk Myanmar yang mengatakan China “tidak senang dengan situasi tersebut”.

sumber Sindonews.com