ARB INdonesia, DUMAI – Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan (TLP) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Dumai laksanakan pembersihan melalui gotong-royong di area Jalan Ruas Nasional Soekarno-Hatta, Jumat,(3/10/2025).

Gotong-royong ini dipimpin langsung oleh Kepala DLH Yuda Pratama Putra, S.STP. yang didampingi Kepala Bidang TLP M. Hadi, S.Sos., M.Si. Pembersihan ini difokuskan pada pemeliharaan taman di median jalan, pembersihan rumput liar, dan pembersihan pasir ataupun debu di area Jalan Soekarno-Hatta.

Dalam kegiatan ini, DLH Kota Dumai menurunkan 40 orang petugas pertamanan dengan alat berupa mesin rumput sebanyak 26 unit dan peralatan kebersihan lainnya. Berdasarkan pantauan, pembersihan berjalan dengan lancar dan tidak melalui hambatan yang begitu berarti.

Kadis Yuda Pratama melalui wawancara tim peliput Kominfo menyampaikan jika gotong-royong yang dilaksanakan oleh DLH kali ini merupakan salah satu wujud dari program Khidmat Kebersihan yang dicanangkan oleh Wako Paisal dan Wawako Sugiyarto.

Yuda turut menyampaikan bahwa DLH telah merencanakan agar kegiatan gotong-royong pada area ruas jalan yang ada di Kota Dumai akan dilaksanakan pada tanggal 1 setiap awal bulan.

“Gotong-royong ini merupakan salah satu langkah Pemko Dumai melalui DLH dalam menjaga kebersihan serta merawat lingkungan. Kami tentu sangat berharap dan mengajak kerterlibatan seluruh unsur masyarakat di Kota Dumai untuk saling menjaga lingkungan kota yang kita cintai ini kedepan” tutur Yuda. (MC Dumai)

ARB INdonesia, PEKANBARU – Belakangan harga cabai di Kota Pekanbaru semakin mahal. Dari pantauan di beberapa pasar, harga sekilogram cabai merah mencapai Rp100 ribu. 

Hal ini tentu dikeluhkan masyarakat dan pedagang ataupun pengusaha kuliner. Sebab, bagi masyarakat Melayu, cabai merupakan bumbu yang tak terpisahkan dalam masakan. 

Kondisi ini menjadi perhatian serius Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Ia akan mengambil langkah dengan menggelar pasar murah setiap pekan untuk membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga bahan pokok, terutama cabai. 

Pasar murah tersebut merupakan langkah dalam menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi di daerah. 

“Kita lakukan pasar murah tiap pekan, tapi memang harga cabai saat ini tembus di angka Rp100 ribu lebih. Karena itu, kami melakukan subsidi untuk masyarakat melalui pasar murah agar inflasi tidak semakin tinggi,” ujarnya, Senin (6/10/2025).

Wali Kota menjelaskan, Pemko akan memperluas jangkauan pasar murah hingga tingkat kelurahan dengan pola maraton mulai hari ini. Fokus utama kegiatan ini adalah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan signifikan, seperti cabai, beras, dan minyak goreng.

“Selasa kita akan lakukan maraton pasar murah tingkat kelurahan, khususnya untuk bahan sembako yang harganya tinggi,” jelasnya.

Menurutnya, kenaikan harga cabai bukan hanya terjadi di Pekanbaru, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia. (MC Riau)

ARB INdonesia, DUMAI — Di tengah tuntutan transparansi dan digitalisasi layanan publik, performa website resmi Pemerintah Kota Dumai dan media center justru kembali mengalami masalah teknis yang berkelanjutan.

Website Pemko dan Media Center Dumai yang seharusnya menjadi etalase digital pemerintahan, justru kerap mengalami gangguan teknis alias eror atau tidak bisa diakses, Senin (6/10/2025).

Hal itu diketahui bukan terjadi baru ini, sebelumnya dari pantau awak media Webset Pemko Dumai juga pernah disusupi oleh situs Judi Online. Yang mana disaat pengunjung membuka link https://web.dumaikota.go.id/ justru yang terbuka adalah situs Judi Online (Judol).

Dengan kondisi ini, Webset Pemko dan Media Center Dumai yang digadang-gadang sebagai pusat komunikasi publik nyaris tak berfungsi optimal.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai melalui Kepala Bidang Aplikasi, Fadli membenarkan bahwa website Pemko dan Media Center Dumai tidak dapat diakses. Hal itu dikarenakan saat ini tengah dilakukan perbaikan.

“Lagi ada maintenace, sekarang tim IT masih dalam pengerjaan,” ungkap Fadli saat dikonfirmasi, Senin (6/10/2025).

Saat disinggung soal penyebab terjadinya perbaikan pada server milik Diskominfo itu apakah dikarenakan adanya peretasan oleh hacker yang barbau Judi Online (Judol), Fadli mengaku belum mengetahui secara pasti akan hal tersebut.

“Kita masih pelajari dulu, yang jelas Insya Allah besok web sama media center mudah-mudahan sudah bisa online (diakses),” tutupnya. (Arbain)

ARB INdonesia, ROKAN HULU – Penyegelan kebun PT. Torus Ganda oleh Tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Rokan Hulu, Riau, pada Maret 2025 lalu ternyata bak ‘macan ompong’. Fakta di lapangan justru memperlihatkan aktivitas sawit terus berjalan, namun hasil tandan buah segar (TBS) diduga kuat diselundupkan ke pabrik lain.

Informasi yang beredar menyebutkan, setiap hari 7 hingga 8 truk penuh TBS keluar dari kebun yang sudah berplang segel tersebut diangkut dan dijual ke salah satu pabrik kelapa sawit yang berada di Kecamatan Kepenuhan. Praktik ini dikabarkan berlangsung selama berbulan-bulan, sejak Mei hingga akhir September 2025.

“Satgas hanya pasang plang, tapi buah tetap keluar. Truk jalan tiap hari. Semua orang tahu, tapi diam,” ungkap seorang warga yang menolak identitasnya dipublikasikan demi menjaga keselamatan, saat diwawancarai eklusif oleh media, Minggu (5/10/2025)

Isu panas kian berembus kencang kabar diduga adanya keterlibatan oknum internal kebun, mulai dari manager kebun, manager PKS, staf produksi, staf umum, hingga security.

Dari pihak eksternal, sorotan mengarah pada oknum kepala desa, serta dua nama berinisial RG dan SR yang bertugas sebagai penyedia angkutan dan penghubung. Bahkan inisial SR disebut-sebut berprofesi sebagai seorang dokter yang memiliki jejaring kuat ke keluarga Owner PT. Torus Ganda.

Tak heran, kisruh ini menjadi bahan perbincangan hangat anggota Koperasi Tambusai (Kopertam) sebagai mitra PT. Torus Ganda yang memiliki lahan seluas 11.120 hektare di tiga desa. Mereka menilai penjualan buah keluar kebun adalah pengkhianatan kerja sama.

“Kerugian miliaran rupiah ini jelas menampar wajah koperasi. Kalau dibiarkan, habis hak kami,” tegas seorang anggota koperasi.

Satgas PKH kini menjadi sorotan di kalangan masyarakat dan menyebut penyegelan hanya formalitas tanpa pengawasan ketat.

“Negara jangan kalah oleh mafia sawit. Jika dibiarkan, ini bukti aparat tak lebih dari penonton,” ucap seorang warga.

Skandal kebocoran hasil kebun PT. Torus Ganda pun menjadi hot topik, siapa dalang utama, ke kantong siapa saja aliran uang hasil penjualan buah sawit tersebut, dan sampai kapan aparat membiarkan praktik ilegal di kebun PT. Torus Ganda?

Sementara itu, manager kebun, Irianto Sembiring, saat dimintai konfirmasi terkait tudingan keterlibatan pihak internal PT. Torus Ganda melalui saluran WhatsApp pribadinya tidak memberikan jawaban. Upaya dihubungi melalui sambungan telepon Senin (6/10) siang juga tidak mendapat respons.

Upaya wartawan untuk meminta keterangan langsung pun gagal, karena tidak diberi akses masuk ke areal dan kantor PT. Torus Ganda. Penolakan akses ini semakin menambah tanda tanya atas dugaan praktik penjualan buah keluar kebun.

Satgas PKH Riau diminta turun kelokasi untuk menangani peroalan ini lebih serius. Warga menilai lemahnya pengawasan membuat penyegelan kebun hanya formalitas. Pemerintah dan aparat penegak hukum didesak menelusuri aliran dana serta memastikan pihak yang terlibat untuk ditindak tegas sesuai hukum berlaku. ( Kri )

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR — Kepolisian Resor Indragiri Hilir (Polres Inhil) mengambil langkah tegas dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang.

Kapolres Inhil, AKBP Farouk Oktora S.H, S.I.K menegaskan bahwa lahan yang sebelumnya terbakar tidak boleh dimanfaatkan kembali oleh pihak mana pun.

Pernyataan ini disampaikan Kapolres Inhil dalam melaksanakan kegiatan pemasangan plang larangan melakukan kegiatan dan aktivitas apapun di lahan bekas terbakar, Senin (06/10/2025) sekitar pukul 10.00 WIB di Dusun Teluk Bagus, Desa Bayas, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir.

“Lahan bekas terbakar tidak boleh dimanfaatkan. Pemanfaatan kembali lahan tersebut berpotensi menimbulkan konflik, kerusakan lingkungan baru, dan pelanggaran hukum,” tegas Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora S.H, S.I.K

Selain itu, Kapolres Inhil menyampaikan bahwa pemasangan plang tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Inhil dan Forkopimda dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendorong kesadaran kolektif agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Kapolres juga menekankan bahwa penanganan karhutla bukan hanya tugas aparat, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat.

“Lahan bekas terbakar sangat rentan terhadap kebakaran baru. Dengan adanya plang larangan ini, kami berharap masyarakat memahami pentingnya menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas apapun di lokasi tersebut,” ujar Kapolres.

Lebih lanjut, Kapolres Inhil juga menyampaikan langkah ini sejalan dengan konsep Green Policing yang digagas oleh Kapolda Riau Irjen Pol Dr. Herry Heriawan, S.I.K. Sebuah pendekatan kepolisian yang mengedepankan pelestarian lingkungan.

“Konsep Green Policing mengusung nilai bahwa keadilan bukan hanya diberikan kepada manusia, tetapi juga kepada lingkungan dan seluruh ekosistem di dalamnya. Kepolisian hadir untuk melindungi alam agar tetap lestari bagi generasi mendatang,” ujar AKBP Farouk. (Arbain)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR — Isu mengenai beroperasinya kembali dapur arang di Desa Pulau Cawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, kembali mencuat.

Sejumlah laporan menyebutkan adanya aktivitas pembakaran kayu bakau (mangrove) yang berpotensi merusak ekosistem pesisir dan mengancam keberlanjutan lingkungan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Pulau Cawan Yoyok dengan tegas membantah kabar tersebut. Dalam pernyataannya kepada media, ia menyebut bahwa informasi tersebut tidak benar dan mengajak pihak manapun yang meragukan untuk langsung turun ke lokasi.

“Tidak ada, dapur arang sudah tidak beroperasi sejak 2022. Silakan cek langsung ke lapangan,” tegasnya, Senin (6/10/2025).

Selain itu, Kades mengakui berdirinya dapur arang salah satunya untuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kelompok tani. Namun dalam pelaksanaannya dapur arang hingga saat ini belum memiliki izin, sehingga tidak dapat beroperasi.

“Dapur arang itu milik kelompok tani dan Pemerintah Desa sebagai pengawas. Memang benar izinnya belum ada sehingga tidak dapat beroperasi. Jadi isu yang mengatakan dapur arang beroperasi kembali dan ada pembangunan tungku baru itu sangat tidak benar,” tegasnya kembali. (Arbain)