ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Sat Narkoba Polres Inhil kembali berhasil mengamankan terhadap 2 (dua) orang pemuda, diduga pelaku tindak pidana narkotika jenis shabu di Jalan Gerilya Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu.

Pemuda tersebut berinisial MU (24) bersama rekannya HW (22), merupakan warga Tembilahan Hulu.

Dari keduanya turut diamankan 12 paket shabu-shabu seberat 1,31 gram.

Kronologis pengungkapan dikatakan KBO Sat Narkoba Polres Inhil Iptu Hendri J melalui Paur Humas Ipda Esra, S.H bermula pada hari Sabtu (24/7) anggota Sat Res Narkoba Polres inhil memperoleh informasi dari masyarakat, ada seorang laki-laki berinisial MU yang sering melakukan transaksi narkoba di Jalan Gerilya Tembilahan Hulu.

Selanjutnya KBO Sat Narkoba Polres Inhil Iptu Hendri J bersama Opsnal Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi itu.

“Pada Selasa (27/7) sore, anggota Sat Res Narkoba langsung melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap MU bersama rekannya HW,” tutur Ipda Esra.

Setelah diamankan, dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang disaksikan ketua RT dan warga setempat.

“Tim melakukan penggeledahan badan dan rumah atau tempat tertutup lainnya. Saat itu ditemukan barang bukti diduga shabu dari MU sebanyak 12 (dua belas) paket, ditemukan dibawah meja dalam kamar,” ungkapnya.

Setelah dilakukan penggeledahan MU dan HW beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Inhil guna proses penyidikan lebih lanjut.

“Keduanya dikenakan pasal 112 Jo 114 UU RI No 35 /2009 tentang Narkotika, dan diancam pidana paling lama dua puluh tahun penjara,” ujarnya. *

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Fenomena eksodus warga negara China keluar dari Indonesia rupanya bukan gosip belaka. Per 1 Juli sudah ada ribuan WN China yang pulang ke negaranya. Ada apa?

Ribuan warga asing yang meninggalkan Indonesia dan kembali ke negaranya terjadi juga pada warga negara (WN) China. Sejak 1 hingga 23 Juli saja, ada 2.056 warga China yang keluar RI dan memutuskan pulang kampung.

Data ini didapat dari Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara Soekarno-Hatta.

“Alasan kepergian kami tak mengetahui,” kata Kabid Tikim Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Sam Fernando ketika dimintai konfirmasi CNBC Indonesia, Selasa (27/7/2021).

Selain warga negara China, diketahui pula bahwa sebanyak 2.387 WN Jepang telah pergi meninggalkan RI. Jumlah tersebut diikuti oleh Korea Selatan (1.537), Amerika Serikat (1.280), Prancis (794), Inggris (664), Rusia (644), Jerman (563), Belanda (475), Arab Saudi (455), dan India (449).

Sejumlah warga negara dari kawasan Asia Tenggara juga tercatat meninggalkan Indonesia. Ada 353 warga negara Filipina telah meninggalkan Indonesia, diikuti oleh Thailand (207), Malaysia (295), dan Singapura (112).

Sejauh ini, belum ada pengumuman resmi dari Kedutaan Besar China yang meminta warganya angkat kaki dari Indonesia. Ini berbeda dengan sejumlah perusahaan Jepang atau pemerintah Arab Saudi yang secara khusus meminta warganya segera meninggalkan RI.

Kekhawatiran akan kasus Covid-19 yang meroket di Indonesia diduga menjadi penyebabnya. Hal ini seiring dengan munculnya varian Delta yang sangat mudah menular. Ditambah penuhnya fasilitas medis dan kurangnya oksigen di rumah sakit di Indonesia.

Indonesia sendiri tercatat menjadi negara urutan ke-4 dengan kasus corona terbanyak di Asia. Menurut data Worldometers per Selasa, RI miliki total lebih dari 3,1 juta kasus infeksi Corona dan lebih dari 84 ribu kasus kematian akibat virus tersebut.

Sumber Detik.com

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet memperkirakan masih ada dana senilai Rp781 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bisa direalokasi dan direfocusing untuk memenuhi kebutuhan penanganan dampak pandemi covid-19 di tanah air.

“Saya kira utak-atik yang bisa dilakukan pemerintah untuk memenuhi anggaran belanja ada dari belanja modal, belanja barang, transfer ke daerah,” ungkap Yusuf saat konferensi pers virtual, Selasa (27/7).

Ia merinci proyeksi anggaran belanja modal yang bisa dialihkan untuk belanja penanganan covid-19 setidaknya mencapai Rp175 triliun. Proyeksi ini berasal dari kemungkinan penghematan belanja modal berupa belanja gedung, irigasi, bangunan, dan infrastruktur lain.

Selanjutnya, Yusuf memperkirakan dana belanja barang yang bisa dialihkan untuk penanganan covid-19 mencapai Rp184 triliun. Dana berasal dari belanja barang fisik, persediaan, belanja di tingkat pemerintah daerah (pemda), hingga belanja perjalanan dinas.

Sementara untuk pos transfer ke daerah, pengalihan diperkirakan bisa mencapai Rp422 triliun. Jumlah ini berasal dari alokasi pos Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Di luar perhitungan Rp781 triliun itu, Yusuf mengatakan sebenarnya ada satu pos lagi yang dananya mungkin bisa dialihkan, yaitu dana abadi pendidikan senilai Rp61 triliun. Dana ini merupakan perkiraan nilai investasi yang didapat dari tahun lalu.

Proyeksi besaran dana abadi pendidikan berasal dari hasil investasi jangka panjang non permanen lainnya pada Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Lebih lanjut, Yusuf mengatakan utak atik anggaran perlu dilakukan pemerintah karena ia melihat realisasi penerimaan pajak kemungkinan kembali menurun pada akhir tahun. Hal ini terjadi karena dampak dari kebijakan PPKM Level 4 pada kuartal III 2021.

Pasalnya, pembatasan akan menekan pertumbuhan ekonomi. Proyeksi CORE Indonesia, ekonomi pada kuartal III turun ke kisaran 3 persen sampai 4,5 persen dari proyeksi 4,5 persen sampai 5,5 persen pada kuartal II 2021.

“Dengan adanya PPKM Darurat ini tentu akan berdampak ke aktivitas ekonomi dan pada akhirnya berdampak ke potensi penerimaan pajak. Jadi shortfall akan kembali terulang di tahun ini seperti tahun lalu,” jelasnya.

Selain karena aktivitas ekonomi yang turun, Yusuf memperkirakan penerimaan pajak juga akan menyusut karena pemerintah harus kembali menebar insentif bagi masyarakat dan dunia usaha sejalan dengan pelaksanaan PPKM Darurat.

“Di saat yang bersamaan, pemerintah masih memberikan insentif pajak bagi beberapa sektor,” pungkasnya.

Sumber CNN Indonesia.com

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, berdasarkan informasi dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, pandemi Covid-19 akan berlangsung lebih lama dari perkiraaan. Hal itu disebabkan oleh munculnya varian baru virus yang lebih menular.

“Sebagaimana kita ketahui sampai saat ini pandemi belum juga berakhir, bahkan beberapa hari yang lalu WHO menyampaikan diperkirakan akan muncul lagi varian-varian baru dan hal itu bisa menyebabkan pandemi akan lebih panjang dari yang kita perkirakan,” kata Jokowi saat menghadiri Milad ke-46 MUI secara virtual, Senin (26/7/2021).

Namun demikian, Jokowi meyakini bangsa Indonesia akan mampu melewati masa-masa sulit ini karena ada doa dan dukungan dari para ulama dan kiai. “Saya meyakini dengan doa para ulama dan ikhtiar yang sungguh-sungguh kita akan mampu melewati ujian yang sedang kita alami saat ini,” katanya.

Kunci untuk menang dari Covid-19, kata Jokowi, yakni mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi. Dengan begitu kekebalan komunal akan segera terwujud.

“Karena itu saya berharap dukungan dan bantuan MUI mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah untuk mengajak umat mematuhi protokol kesehatan, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, memberikan penjelasan dan pemahaman yang benar tentang vaksin,” kata Jokowi.

Dalam acara itu turut hadir Ketua Dewan Pertimbangan MUI yang juga Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar, beserta perwakilan ormas-ormas Islam yang menjadi anggota MUI.

Sumber sindonews.com

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.

Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan pemanggilan terhadap Anies akan dilayangkan dalam waktu tak lebih dari dua pekan ke depan.

“Pada saatnya KPK akan menyampaikan kepada publik secepatnya, mungkin minggu ini atau minggu depan,” kata Firli saat dihubungi, Senin (26/7).

Jenderal polisi bintang tiga itu mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan juga masih dilakukan kepada sejumlah pihak lain.

Firli memastikan tak akan tebang pilih dalam mengusut setiap kasus korupsi. Setiap proses penanganan kasus, katanya, hanya akan mengacu pada bukti yang terkumpul, termasuk dalam kasus dugaan korupsi lahan di DKI Jakarta.

“Kita memang akan jadwalkan untuk pemanggilan para pihak yang terkait pada perkara korupsi pengadaan lahan di DKI Jakarta, beri waktu KPK untuk bekerja,” kata dia.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima tersangka. Selain Rudy, empat tersangka lainnya yakni mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan; Direktur PT AP, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT AP, Anja Runtuwene; dan korporasi yakni PT AP.

KPK menaksir kerugian negara mencapai Rp152,5 miliar dari kasus tersebut. Lembaga antirasuah menduga uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi, sepertimembeli tanah dan kendaraan mewah.

Sumber CNN Indonesia.com

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Indragiri Hilir, Dr H Ferryandi mengikuti Deklarasi Damai dan Tolak Politik Uang Pilkades serentak Tahun 2021, di ruangan Multimedia Diskominfo Pers Inhil, Kompleks Kantor Bupati, Jalan Akasia No 1 Tembilahan, Senin (26/7/21).

Dalam acara tersebut turut juga dihadiri oleh Bupati Indragiri Hilir Inhil HM Wardan, Unsur Pimpinan Forkopimda, Ketua Bawaslu, Ketua KPU Kabupaten Inhil, Ketua Panitia Pilkades, dan diikuti Camat dan Unsur Forkopimcam serta Kepala Para Calon Kades secara virtual.

Ketua DPRD kabupaten Inhil Dr H Ferryandi dalam sambutannya menyampaikan Pilkades dilakukan melalui empat 4 tahapan, tahapan pertama adalah Persiapan, tahap kedua adalah Pencalonan, tahap ketiga adalah Pemungutan Suara, dan tahapan keempat adalah Penetapan Calon Kades Terpilih.

“Hari ini dan kedepannya kita akan memasuki tahap ketiga dan keempat, dimana ditahapan ini perlu mendapatkan perhatian ekstra dari kita semua, terutama pada hari puncak Pilkades yang akan dilaksanakan secara serentak pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021”. Papar Ferryandi.

Pilkades merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan Rakyat di Desa yang harus berlangsung damai dan kondusif serta haruslah bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil dalam rangka untuk menghasilkan Kades terpilih yang berkualitas dan sesuai dengan harapan Masyarakat.

“Penyelenggaraan Deklarasi Damai dan Tolak Politik Uang ini bertujuan agar penyelenggaraan Pilkades Serentak tahun 2021 di Kabupaten Inhil dapat berjalan lancar, damai, kondusif, dan demokratis serta bebas dari praktek politik uang,” Ujar Dr. Ferriyandi, Ketua DPRD Inhil.

Sementara itu, Bupati Inhil HM.Wardan yang tergabung melalui Video Conference dalam sambutannya mengatakan selama tahapan Pilkades Serentak berlangsung harus selalu junjung tinggi prinsip demokrasi dan tetap menghindari tindakan-tindakan curang selama pemilihan.

“Junjung tinggi selalu prinsip demokrasi dan tetap menghindari tindakan curang yang dapat mencederai ajang demokrasi tersebut,” Tutup Bupati Inhil.(Adv/Dprd Inhil)