ROKAN HULU – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Pemerintah memperketat pengawasan terhadap stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Upaya ini dilakukan melalui inspeksi mendadak (sidak) gabungan yang melibatkan Inspektorat Badan Pangan Nasional (Bapanas) Pusat, Pemerintah Kabupaten Rohul, Perum BULOG Cabang Kampar, serta jajaran Polres Rokan Hulu.

Sidak yang berlangsung selama dua hari, 5–6 Maret 2026, menyasar sejumlah distributor, ritel modern, hingga pasar swalayan guna memastikan tidak terjadi lonjakan harga maupun penimbunan bahan pangan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat selama Ramadan.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Tugas Inspektur Badan Pangan Nasional Nomor: 220/TU.01.04/A.4/02/2026 tentang pelaksanaan Uji Petik dan Reviu Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Tim pusat dipimpin oleh Inspektur Bapanas Ir. R. Muhammad Imron Rosjidi, M.Si, CGCAE yang diwakili oleh Pengendali Teknis Oktina Nugraheni, SE, M.S.Ak bersama tim ahli.

Kehadiran tim Bapanas di Rohul disambut langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Rohul, Zulfikar, SP, didampingi Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan Emrizon, S.Pi serta Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda Nurlaila Agusnaini Wati, S.Pi.

Kepala DKPP Rohul, Zulfikar, menjelaskan bahwa sidak gabungan ini bertujuan memastikan para pelaku usaha mematuhi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Pasar (HAP), sehingga harga pangan tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.

Pada hari pertama, tim melakukan pemeriksaan di sejumlah titik distribusi besar, mulai dari gudang Distributor Beras Sinar Rambah, Swalayan Happy Mart, hingga gerai Alfamart. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan alur distribusi pangan dari distributor hingga ritel berjalan sesuai regulasi.

Sementara pada hari kedua, pengawasan difokuskan pada titik yang bersentuhan langsung dengan konsumen, yakni Pasar Modern dan Bunda Swalayan. Di lokasi tersebut, tim memastikan tidak ada praktik spekulasi harga maupun penimbunan stok yang dapat merugikan masyarakat.

“Fokus kami memastikan di tingkat pasar tidak ada permainan harga ataupun penimbunan barang di tengah meningkatnya permintaan selama Ramadan,” ujar Zulfikar.

Ia menegaskan, kehadiran tim dari Bapanas Pusat yang turut didampingi aparat kepolisian menjadi pesan tegas bagi para pelaku usaha agar tidak mencoba memainkan harga kebutuhan pokok.

Pengendali Teknis Bapanas, Oktina Nugraheni, mengatakan pengawasan ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Idul Fitri.

“Sinergi lintas instansi sangat penting untuk memastikan rantai pasok dari distributor hingga ritel tetap berjalan sesuai HET dan HAP. Kami ingin masyarakat Rokan Hulu dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang tanpa khawatir akan lonjakan harga pangan,” tegasnya.

Berdasarkan surat tugas yang diterbitkan, tim Bapanas dijadwalkan berada di Provinsi Riau selama delapan hari, mulai 2 hingga 9 Maret 2026. Selama periode tersebut, tim melakukan pengawasan terhadap penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras untuk periode Januari–Februari 2026 agar berjalan transparan dan akuntabel.

Melalui pengawasan yang semakin intensif ini, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menegaskan komitmennya menjaga ketersediaan bahan pokok tetap aman dan harga tetap terkendali, sehingga masyarakat dapat menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan tenang. (Kri)

ARB INdonesia, ROKAN HULU – Suasana khidmat menyelimuti Masjid Agung Islamic Center Rokan Hulu pada Sabtu malam (6/3/2026). Di bawah kemegahan kubah masjid kebanggaan masyarakat tersebut, ribuan jamaah memadati area masjid untuk mengikuti peringatan Nuzulul Quran 1447 Hijriah yang digelar Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Lantunan ayat suci Al-Quran menggema merdu di seluruh ruangan, menghadirkan nuansa religius yang menyejukkan hati para jamaah. Momentum ini bukan sekadar peringatan turunnya Al-Quran, tetapi juga menjadi ajang memperkuat nilai spiritual dan kebersamaan masyarakat Rokan Hulu.

Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM bersama Wakil Bupati H. Syafruddin Poti, yang turut berbaur bersama para ulama, tokoh masyarakat, serta ribuan jamaah.

Kehadiran keduanya menjadi simbol komitmen pemerintah daerah dalam menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai landasan dalam membangun daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Anton menegaskan bahwa Al-Quran harus menjadi pedoman hidup di tengah derasnya perkembangan zaman dan arus informasi global yang kerap membawa berbagai tantangan moral bagi masyarakat.

“Di tengah kemajuan teknologi dan derasnya arus informasi saat ini, Al-Quran harus tetap menjadi pegangan utama. Ia bukan sekadar dibaca atau dilombakan keindahannya, tetapi harus dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Anton.

Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran seperti kejujuran, persaudaraan, dan kepedulian sosial merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berakhlak mulia.

Bupati Anton juga menaruh harapan besar kepada generasi muda Rokan Hulu agar menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi dalam menjalani kehidupan.

“Kita berharap generasi muda Rokan Hulu tumbuh menjadi generasi Qurani, yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga kuat secara moral dan spiritual,” tambahnya.

Peringatan Nuzulul Quran tersebut juga diisi dengan ceramah agama yang disampaikan oleh Prof. Dr. Muhammad Syaippudin, M.Ag, Guru Besar UIN SUSKA Riau. Dalam tausiyahnya, ia mengupas sejarah turunnya Al-Quran serta mengajak masyarakat untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam setiap aspek kehidupan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi mengaji bersama, sebuah tradisi yang terus dipertahankan untuk memperkuat identitas religius masyarakat Rokan Hulu.

Pada kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga menyalurkan berbagai bantuan sebagai wujud kepedulian sosial. Secara simbolis, Bupati dan Wakil Bupati bersama perwakilan Kementerian Agama Rokan Hulu menyerahkan:

100 mushaf Al-Quran untuk Masjid Agung Islamic Center Rokan Hulu

Santunan bagi 20 anak yatim melalui Baznas Rokan Hulu

Bantuan untuk para mubaligh dan mubalighah sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam menyebarkan syiar Islam

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Rokan Hulu, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Kepala OPD, Ketua Baznas, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Peringatan Nuzulul Quran ini tidak hanya menjadi ajang ibadah dan refleksi spiritual, tetapi juga mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui momentum tersebut, diharapkan nilai-nilai Al-Quran semakin hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Rokan Hulu.

Masjid Agung Islamic Center malam itu menjadi saksi kebersamaan dan tekad masyarakat untuk menjadikan Al-Quran sebagai pelita kehidupan, demi mewujudkan Rokan Hulu yang religius, damai, dan penuh keberkahan di masa mendatang. (Kri)

PEKANBARU – Pemerintah Kota Pekanbaru bersama Kepolisian Daerah Riau berkolaborasi menghadirkan teknologi Waste to Energy (WTE) sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah di Kota Pekanbaru. Teknologi ini akan diterapkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar dengan memanfaatkan gas metana dari timbunan sampah untuk diolah menjadi energi listrik.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, kolaborasi ini merupakan upaya nyata pemerintah kota dalam menghadirkan solusi berkelanjutan bagi persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di kota bertumbuh seperti Pekanbaru.

“Kami ingin mengubah paradigma bahwa sampah bukan hanya masalah, tetapi juga potensi. Melalui teknologi Waste to Energy, sampah dapat diolah menjadi energi yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Agung.

Ia menjelaskan, proyek ini akan memanfaatkan gas metana yang dihasilkan dari timbunan sampah di TPA Muara Fajar untuk diubah menjadi energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga biogas. Kapasitas listrik yang dihasilkan diperkirakan mencapai sekitar 3 megawatt dengan produksi energi sekitar 20,5 juta kWh per tahun.

Menurut Agung, proyek ini juga tidak akan membebani keuangan daerah karena dijalankan melalui skema kerja sama business-to-business (B2B) dengan pihak investor.

“Ini merupakan langkah inovatif karena tidak menggunakan APBD dan tidak membebani pemerintah kota dengan biaya tipping fee. Artinya, solusi pengelolaan sampah dapat berjalan sekaligus menghadirkan nilai ekonomi,” jelasnya.

Wali Kota juga mengapresiasi peran Polda Riau yang turut memfasilitasi kolaborasi berbagai pihak dalam mewujudkan proyek ini. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, investor, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadirkan solusi lingkungan yang berkelanjutan.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Polda Riau yang telah memfasilitasi dan menginisiasi kolaborasi ini. Semangat gotong royong lintas sektor sangat penting untuk menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Dengan hadirnya teknologi WTE ini, Pemerintah Kota Pekanbaru berharap dapat mengurangi volume sampah secara signifikan di TPA Muara Fajar, sekaligus menghasilkan energi terbarukan serta mendukung upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.

Pemerintah Kota Pekanbaru juga berkomitmen terus memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengurangan dan pemilahan sampah.

“Persoalan sampah adalah tanggung jawab bersama. Dengan kolaborasi dan inovasi, kita optimistis Pekanbaru dapat menjadi kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan,” tutup Agung. *

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret nama Arsalim kembali digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Dalam agenda kali ini, tim kuasa hukum terdakwa menyampaikan nota pembelaan (pledoi) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam pledoi yang disampaikan penasihat hukum Arsalim menegaskan bahwa tidak ada satu pun fakta persidangan yang menunjukkan keterlibatan kliennya.

Sejumlah saksi, termasuk dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir, menyatakan bahwa peran utama dalam kasus tersebut lebih banyak mengarah kepada almarhum HM. Yunus Hasby selaku Ketua Baznas Inhil saat itu.

“Di lubuk hati terdakwa, ada rasa ketidakadilan dan kezaliman. Terbukti dari fakta persidangan, tidak ada keterangan dari seluruh saksi yang menyalahkan Arsalim,” ujar Hendri Irawan, SH., MH, Jum’at (6/3/2026).

Lebih lanjut, kuasa hukum meminta majelis hakim membebaskan Arsalim dari segala tuntutan hukum serta mengembalikan nama baiknya.

“Namun, apabila majelis hakim berpendapat lain, kami memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya,”

Mengingat perkara korupsi Baznas Inhil menyangkut pengelolaan dana umat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Putusan majelis hakim atas pledoi ini akan menjadi penentu nasib hukum Arsalim sekaligus arah kelanjutan perkara korupsi Baznas di Indragiri Hilir. (Red)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Di halaman Kantor Bupati Indragiri Hilir (Inhil), sebuah mobil dinas dengan cat kusam dan bodi penuh luka terparkir tanpa daya. Nomor registrasi BM 19** G masih melekat, seakan menjadi identitas yang tak bisa disembunyikan.

Kendaraan ini bukan sekadar besi tua, melainkan simbol dari bagaimana anggaran daerah bisa terkuras untuk sesuatu yang tak lagi produktif.

Data yang dihimpun awak media menunjukkan, biaya pemeliharaan TA 2024 mobil dangan palt BM 19** G mencapai Rp108 juta dalam satu tahun, hal itu diduga jauh melebihi standar harga Rp33 juta. Artinya, ada kelebihan sekitar Rp75 juta yang harus ditanggung dari kas daerah.

PLT Kepala Dinas PUTR dan PKP Inhil, Yusnaldi menyampaikan saat ini mobil tersebut tersebut sudah tidak lagi dimanfaatkan dan sudah diserahkan kepada BKAD Inhil untuk dilelang.

“Kondisinya hidup, sudah dilelang tapi belum laku,” katanya, Jum’at (6/3/2026).

Mengenai biaya pemeliharaan, Yusnaldi yang baru menjabat pada September 2025 lalu belum mengetahui secara detail terkait hal tersebut. Namun, ia menyampaikan bahwa biaya pemeliharaan itu telah di audit oleh BPK pada 2025 lalu.

“Saya cari tahu dulu, jika ada selisih pembiayaan dari hasil audit BPK apakah rekomendasi BPK harus melakukan pengembalian,” tutupnya.

Bagi masyarakat, angka itu terasa janggal. Bagaimana mungkin sebuah mobil yang diketahui sebelumnya mengalami rusak berat tapi masih menyedot anggaran hingga seratus juta rupiah?Pertanyaan ini bergema di telinga publik hingga menimbulkan rasa kecewa sekaligus geram.

Mobil itu kini menjadi saksi bisu pemborosan anggaran. Setiap goresan di bodinya seakan bercerita tentang rapuhnya tata kelola aset daerah. Ia berdiri diam, namun keberadaannya lantang menyuarakan ironi bahwa dana publik yang seharusnya bisa dialihkan untuk kebutuhan mendesak masyarakat, justru habis untuk merawat kendaraan yang sudah tak berdaya.

Kasus ini menambah daftar sorotan terhadap pengelolaan keuangan daerah TA 2024. Minimnya SOP pemeliharaan kendaraan dinas disinyalir sebagai salah satu penyebab membengkaknya biaya. (Arbain-Red)

ARBindonesia.com, JAKARTA – Pemerintah menjamin bahwa pasokan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman di tengah memanasnya situasi di Timur Tengah yang berimbas pada penutupan Selat Hormuz. Sekitar 20-25 persen impor minyak mentah Indonesia berasal dari kawasan Timur Tengah.

Sebagai antisipasi, pasokan minyak dari kawasan lain seperti Afrika, Australia, Amerika Serikat, dan sebagainya ditambah. Dengan begitu, pasokan minyak mentah untuk kilang-kilang di dalam negeri terjaga.

Sedangkan untuk bahan bakar minyak (BBM), Indonesia tidak melakukan impor dari Timur Tengah. Indonesia mengimpor bensin RON 90, RON 92, RON 95, dan RON 98 dari kawasan Asia Tenggara sehingga tidak terdampak penutupan Selat Hormuz.

Khusus untuk BBM jenis Solar, Indonesia sudah tidak impor lagi. Seluruhnya dapat diproduksi oleh kilang-kilang di dalam negeri.

“Kita sudah mengalihkan sumber pasokan ke Amerika atau ke daerah negara-negara yang tidak melalui Selat Hormuz. Sementara menyangkut BBM, yang kita impor bensin dan itu dari Asia Tenggara, tidak ada dari Timur Tengah,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta, dikutip pada Kamis (5/3).

Cadangan BBM di dalam negeri saat ini dalam kondisi aman, yaitu 23 hari kebutuhan. Cadangan tersebut selalu terjaga di atas 21 hari, tidak pernah di bawah level tersebut.

Pasokan terus ditambah baik dari dalam maupun luar negeri, tidak menunggu sampai stok di bawah 21 hari. Dengan kata lain, tidak benar stok BBM akan habis dalam sekitar 20 hari.

Pemerintah menjamin masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan tenang, tidak perlu khawatir kekurangan pasokan BBM.

“Kami sudah mengantisipasi bahwa stok BBM kita untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri aman, termasuk dengan LPG. Jadi tidak perlu ada keraguan sekalipun terjadi dinamika global,” Bahlil menegaskan.

Harga BBM subsidi pun dijamin tidak naik meski harga minyak fluktuatif. “Saya pastikan bahwa sampai dengan Hari Raya tidak ada kenaikan,” ucap Bahlil.

Untuk semakin memperkuat ketahanan energi nasional, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar cadangan BBM ditingkatkan menjadi 3 bulan kebutuhan. Pembangunan fasilitas penyimpanan tengah dipersiapkan.

“Bapak Presiden Prabowo memerintahkan kepada kami untuk segera membangun storage agar cadangan BBM sampai dengan 3 bulan. Salah satu alternatif terbaiknya dibangun di wilayah Sumatera,” tutup Bahlil. (MC Riau)