ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Mengenai aturan mengenai pengisian token perdana minimal Rp 50.000 pada penyambungan baru KWh meteran di PLN ULP Tembilahan seperti sebuah kebijakan ‘Siluman’ alias tanpa dasar dan aturan yang jelas.

Kebijakan yang diambil oleh Supervisor PA dan Adm PLN ULP Tembilahan, Arthur Von Stevan tersebut diduga tanpa sepengetahuan oleh Manager PLN ULP Tembilahan, Jaswir.

Hal itu dikarenakan saat di konfirmasi Manager PLN ULP Tembilahan, Jaswir menyatakan bahwa aturan mengenai kewajiban untuk mengisi token perdana Rp 50.000 pada penyambungan baru KWh meteran tersebut tidak ada.

“Setelah saya konfirmasi kepada anggota, ternyata hal tersebut bermaksud agar pelanggan tidak mengisi token secara berulang-ulang. Maka dianjurkan untuk mengisi 50 ribu. Jadi hal tersebut hanya sebatas anjuran saja,” tuturnya kepada ARB INdonesia, Selasa (22/11/2022) melalui panggilan seluler.

Atas munculnya sebuah kebijakan ‘siluman’ tersebut lantas menuai kritikan. Seperti yang di sampaikan Anggota DPRD Inhil, H Edy Harianto Sindrang meminta PLN ULP Tembilahan jangan sekehendak hati untuk memaksakan warga untuk mewajibkan pelanggan baru untuk membeli token perdana Rp 50.000.

“Mestinya PLN ULP Tembilahan harus melihat kondisi masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir ini. Terlebih masalah ekonomi, apalagi kita bahkan secara Nasional yang belum lama ini dilanda covid-19 yang berdampak pada perekonomian masyarakat mulai dari pelosok desa hingga ke kota,” tuturnya,

Jika Kebijakan PLN Tembilahan melakukan mewajibkan mesti token perdana harus yang Rp 50.000, menurut Politisi Senior dari Partai Golkar ini berarti PLN sendiri tidak memikirkan kondisi perekonomian masyarakat saat ini yang belum lama dilanda Corona atau covid-19.

“Maka dari itu kita juga menekankan jika hal tersebut terus berkelanjutan, maka kita menunggu surat masuk dari masyarakat untuk dapat kita memanggil pihak PLN ULP Tembilahan,” tutup H Edy.

Sebelumnya seorang pemerhati listrik, Indra Megi Putra juga melakukan kritikan atas kebijakan ‘siluman’ yang dibuat oleh Supervisor PA dan Adm PLN ULP Tembilahan.

Menurutnya kebijakan tersebut secara teknis tidak ada korelasinya dengan peningkatan penjualan energi listrik.

“Bukankah peningkatan penjualan tenaga listrik selalu berbanding lurus dengan pemakaian tenaga listrik oleh pelanggan, jika pemakaian energi listrik pelanggan besar maka sudah dipastikan akan mengurangi nilai pulsa token listrik besar juga,” ujarnya Indra Megi Putra saat diwawancarai awak media, Selasa (22/11/2022) di salah satu Cafe Jl Soebrantas Tembilahan.

Lanjutnya mengalogikan, sebagai contoh jika seandainya pelanggan membeli token Rp 20.000 kemudian pemakaiannya besar, maka pulsa akan cepat terkuras. Tentunya dengan sendirinya pelanggan akan membeli pulsa lagi. Nah, kalo dalam 1 bulan itu pembelian token 20 ribu sampai 15 kali transaksi.

Kemudian jika pelanggan membeli Token Rp 50.000, pelanggan hanya membeli sebanyak 6 kali, lalu dibandingkan mana yang lebih tinggi peningkatan penjualan token listrik pakai token 20 ribu atau 50 ribu.?

“Jika dilihat dari segi penjualan token jelas lebih tinggi pemakaian token 20 ribu, karena 15 kali beli dalam 1 bulan. Sedangkan token 50 ribu hanya beli 6 kali dalam 1 bulan,” tutur Megi yang juga merupakan pelanggan Listrik PLN ULP Tembilahan.

Lanjutnya menyampaikan, jadi logikanya adalah peningkatan penjualan energi listrik itu akan meningkat jika pemakaian energi listrik pelanggan besar.

“Bukan dengan pembelian atau penjualan token yang besar akan meningkatkan penjualan energi listrik. Saya rasa ada yang korslet dalam memberikan kebijakan di ULP PLN Tembilahan,” tutur Megi yang juga merupakan pelanggan Listrik PLN ULP Tembilahan.

Lebih jauh Megi mengatakan jika PLN ULP Tembilahan ingin meningkatkan penjualan energi listrik ada beberapa hal yang harus dilakukan :

1. Tingkatkan jumlah pelanggan di wilayah ULP PLN Tembilahan, data dan segera lakukan evaluasi daerah-daerah yang belum terjangkau listrik PLN baik di dusun-dusun, parit-parit dan daerah yang memang ada potensi pelanggan. Maka, segera lakukan pembangunan jaringan listrik di daerah tersebut.

2. Tingkatkan kualitas pelayanan dan keandalan jaringan distribusi listrik sampai ke pelanggan-pelanggan.

3. Selalu monitor, evaluasi dan analisa daerah-daerah yg membutuhkan dan berpotensi ada pelanggan PLN.

4. Permudah akses baik secara prosedur maupun birokrasi dalam penyambungan baru dan hal-hal lain yang berhubungan dengan peningkatan penjualan energi listrik, Dalam hal ini para Biro2 Instalatir Listrik dan atau cangkoker.

“InsyaAllah jika ke 4 hal di atas, PLN ULP Tembilahan mau melakukannya, maka saya meyakini dan optimis seluruh wilayah Inhil akan diterangi listrik PLN dan penjualan energi listrik meningkat,” tutup Megi.

Untuk diketahui, dalam pemberitaan sebelumnya bahwa Supervisor PA dan Adm PLN ULP Tembilahan, Arthur Von Stevan dalam pernyataannya informasi elektronik yang beredar menyampaikan “Dalam rangka peningkatan penjualan tenaga listrik, maka disampaikan pada bulan November sampai Desember 2022, token perdana minimal adalah Rp 50.000 per pelanggan,”.

Hingga berita ini diterbitkan Supervisor PA dan Adm PLN ULP Tembilahan, Arthur Von Stevan saat dikonfirmasi belum bisa memberikan keterangan, dikarenakan sedang dinas luar. (Arbain)

ARB INdonesia, PEKANBARU– Dewan Perwakilan Rakyat Daerat (DPRD) Provinsi Riau meminta kepada Pemprov Riau untuk dapat meningkatkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) ke sekolah swasta pada tahun depan.

Anggota DPRD Riau dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Aulia mengatakan pihaknya menerima banyak keluhan masyarakat tentang mahalnya biaya pendidikan di sekolah swasta. Hal ini terkait dengan permasalahan zonasi saat penerimaan siswa baru, sehingga karena sedikitnya bangunan sekolah yang dimiliki pemerintah, akhirnya warga yang tempat tinggalnya jauh harus memasukkan anaknya ke sekolah swasta.

“Saya meminta kepada Pemprov Riau agar ke depan dapat mengkaji ulang terkait zonasi ini, dan juga bisa meningkatkan penyaluran dana BOSDA ke sekolah swasta guna membantu para siswa dan orang tua yang harus menanggung biaya pendidikan lebih mahal dibandingkan sekolah negeri,” katanya, Selasa (22/11/2022).

Menurutnya dari pengaduan yang disampaikan masyarakat dari kalangan ekonomi menengah kebawah, siswa yang mengenyam pendidikan di sekolah swasta harus membayar biaya lebih mahal dibandingkan sekolah negeri.

Data Pemprov Riau mencatat pada tahun ini, nilai BOSDA yang sudah dianggarkan untuk sekolah SMA/SMK dan SLB Negeri senilai Rp353 miliar lebih. Sedangkan untuk sekolah swasta senilai Rp24 Miliar lebih. Kemudian untuk siswa miskin SMA/SMK sebesar Rp10 miliar lebih, dan untuk guru bantu tidak tetap mencapai Rp95 miliar. Bantuan untuk siswa tersebut akan disalurkan untuk 273.718 siswa SMA/SMK/SLB Negeri, dan 46.497 siswa swasta.

Berangkat dari kondisi itu, Aulia berharap kepada pemprov agar alokasi dana bantuan BOSDA bagi siswa miskin tersebut, dapat ditingkatkan jumlah penyalurannya ke sekolah swasta. Sehingga beban yang dirasakan para siswa dan orang tua dapat berkurang.

Selain itu, Aulia juga meminta agar pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh kabupaten/kota yang ada di Riau. Hal itu, agar tidak terjadi penumpukan siswa di ibukota provinsi. Karena, yang terjadi belakangan, banyak anak-anak dari daerah yang lebih awal mengurus data kependudukannya pindah ke ibukota provinsi.

“Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan pemerataan baik dari segi fasilitas dan juga mutu agar penumpukan di ibukota provinsi dapat teratasi,” ujarnya.

Dia mengakui permasalahan zonasi pada saat tes penerimaan siswa baru, serta kurangnya sarana pendidikan ini akan menjadi prioritas yang diperjuangkan pihaknya di legislatif. (rls)

ARB INdonesia, KUANSING – Cabang Olahraga (Cabor) Badminton Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menjadi juara umum dalam ajang Porprov Riau 2022 ini. Mereka memperoleh 5 medali dalam gelaran bergengsi tingkat Riau tersebut. Lima medali itu berupa 4 emas dan 1 perak.

Peraih medali itu di antaranya dari Tunggal Putra
Adjie Sendang Nugroho, dan Tunggal Putri
Sakira Salsabila, Ganda Putra yaitu M Ali Nasir / Reno Dwi Pariangga kemudian Ganda Campuran yaitu Adji Sendang Nugroho/Sakira Salsabila.

Ketua Persatuan Badminton Seluruh Indonesia (PBSI) Kabupaten Dr. H. Ferryandi, ST, MT, MM mengatakan, sebenarnya target yang diberikan Koni Inhil kepada Cabor Badminton hanya 3 emas.

“Kita diberikan target oleh Koni Inhil tiga emas, dan Alhamdulillah 4 emas dan 1 perunggu berhasil atlit kita dapatkan. Tentu dengan jumlah ini kita sudah diluar target,” ungkapnya, Selasa (22/11/2022).

Dikatakannya juga, dengan pembinaan yang secara masif dilakukan oleh PBSI Inhil dan didukung Penuh oleh Bupati Inhil HM Wardan para atlit-atlit Bandminton Inhil membuktikan bahwa latihan mereka tidak sia-sia.

Dia berharap perolehan 4 medali emas ini menjadi semangat atlet bulutangkis untuk terus semangat dalam berlatih. 

“Karena banyak bibit-bibit atlet bulutangkis asal Kabupaten Inhil yang punya potensi ke depannya. Terimakasih ya Allah telah meridhoi perjuangan atlit-atlit Badminton pada Porprov Riau Tahun 2022 ini, terimakasih juga kami ucapkan kepada Pelatih, Official dan doa sertu dukungan masyarakat Inhil,” imbuhnya (*)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Beredar kabar bahwa dalam permohonan penyambungan baru KWH Meteran di PLN ULP Tembilahan, kepada calon pelanggan diwajibkan membeli token perdana sebesar Rp 50.000.

Kabar tersebut beredar usai munculnya pernyataan dalam beberapa pemberitaan yang telah terbit di berbagai media, bahwa Arthur Von Stevan selaku Pejabat Supervisor Pelayanan Pelanggan (PA) dan ADM ULP Tembilahan menyampaikan pelanggan baru diharuskan untuk mengisi atau membeli Token Perdana minimal Rp. 50.000 pada permohonan penyambungan baru KWh meteran.

Pernyataan itu juga diperkuat dengan adanya informasi elektronik yang didapat awak media tentang pengisian token perdana minimal Rp. 50.000 yang diduga disampaikan oleh Arthur Von Stevan.

Informasi pemberitahuan yang disampaikannya berbunyi “dalam rangka peningkatan penjualan tenaga listrik dan mengurangi jumlah gangguan akibat tidak bisa beli token untuk pelanggan PB dan PD, maka disampaikan pada bulan November sampai Desember 2022, token perdana minimal adalah Rp 50.000 per pelanggan,”.

Sementara aturan yang mewajibkan calon pelanggan untuk membeli token perdana Rp 50.000 tersebut diketahui tidak terdapat dalam aturan wajib dalam permohonan pemasangan baru meteran pada PT. PLN (Persero).

Hanya saja pelanggan baru mengisi token perdana dengan pilihan nominal token yang ditawarkan yakni token 5.000, 20.000, 40.000, 50.000, 100.000. 200,000, 500.000 hingga tertinggi 1 Juta Rupiah.

Sementara itu Manager PLN ULP Tembilahan, Jaswir saat di konfirmasi awak media menyatakan bahwa aturan mengenai kewajiban untuk mengisi token perdana Rp 50.000 pada penyambungan baru KWh meteran tersebut tidak ada aturannya.

“Setelah saya konfirmasi kepada anggota, ternyata hal tersebut bermaksud agar pelanggan tidak mengisi token secara berulang-ulang. Maka dianjurkan untuk mengisi 50 ribu. Jadi hal tersebut hanya sebatas anjuran saja,” tuturnya kepada ARB INdonesia, Selasa (22/11/2022) melalui panggilan seluler.

Untuk keberlanjutan dalam pemberitaan mengenai kewajiban pengisian token perdana minimal Rp. 50.000, awak media akan melakukan konfirmasi langsung kepada Arthur Von Stevan selaku Pejabat Supervisor Pelayanan Pelanggan (PA) dan ADM ULP Tembilahan yang diduga mengeluarkan pernyataan mengenai kewajiban pelanggan baru harus mengisi token minimal Rp. 50.000. (Arbain)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Drs. H. Muhammad Wardan, MP menyampaikan Pidato Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2023

Pidato tersebut disampaikan Bupati dalam Rapat Paripurna Ke-19 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhil di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD, Senin (21/11/2022).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Inhil Edi Gunawan ini juga dihadiri Unsur Forkopimda Inhil dan Pejabat Eselon dilingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil serta 23 Orang Anggota DPRD Inhil.

Dalam pidatonya Bupati H. Muahammad Wardan mengatakan, sesuai dengan Permendagri nomor 84 tahun 2022 tentang  pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2023, Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD, menjadi dasar dalam penyusunan Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2023.

“KUA dan PPAS tersebut berpedoman pada RKPD tahun anggaran 2023 masing-masing Kabupaten/Kota yang telah disinergikan dan diselaraskan dengan RKP tahun anggaran 2023 dan RKPD Provinsi tahun anggaran 2023,” tambahnya
 
Lebih lanjut, sejalan dengan tema RKP tahun 2023 “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan” dan Tema RKPD Provinsi Riau tahun 2023 “Memantapkan Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah Yang Kompetitif”, maka tema RKPD Kabupaten Inhil tahun 2023 adalah “Penguatan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Optimalisasi Pelayanan Publik Untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Dalam Menjaga Marwah dan Martabat Indragiri Hilir”, jelasnya

Kebijakan umum APBD dan PPAS APBD tahun anggaran 2023 yang telah disepakati oleh Pemda Kabupaten Inhil dan DPRD menjadi dasar acuan bagi seluruh OPD dilingkungan Pemkab Inhil dalam menyusun RKA SKPD tahun anggaran 2023 yang selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2023

“Persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2023 dan selanjutnya dapat  disampaikan kepada Gubernur Riau untuk dievaluasi” tutupnya (Adv)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Inhil H. Tantawi Jauhari membuka Rapat Kerja Pusat Data dan Informasi Perempuan Riau Cabang Indragiri Hilir Tahun 2022 di Aula Gedung Wanita Jl. Sungai Beringin Tembilahan, Senin (21/11/2022) pagi.

Ketua TP PKK Inhil Hj. Zulaikhah Wardan dalam sambutannya menyampaikan bahwa organisasi Pusdatin Puanri Cabang Indragiri Hilir merupakan cabang pertama bagi Pusdatin Puanri di Provinsi Riau yang telah berdiri sejak 8 Desember 2013. Pusdatin Puanri telah menerbitkan beberapa buku dan film dokumenter “Seribu Ketulusan Perempuan untuk Negeri Seribu Parit Nan Rupawan”.

Organisasi Pusdatin Puanri ini diharapkan dapat menjadi wadah dalam penyajian data dan informasi yang akan menampilkan profil serta deskripsi kaum perempuan di Kabupaten Inhil, baik dari aspek demografi, sosial, ekonomi, politik, hukum, maupun sosial kemasyarakatan.”ucap Hj. Zulaikhah.

Sementara Bupati Inhil dalam sambutannya yang disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra H. Tantawi Jauhari, Pusdatin Puanri adalah organisasi yang bisa menjadi wadah bagi perempuan Indragiri Hilir dalam menyalurkan dedikasi dan kontribusinya dalam pembangunan. Melalui pusdatin puanri para perempuan Indragiri Hilir dapat berkarya, berkiprah, mendukung dan menyukseskan berbagai program pembangunan daerah untuk mewujudkan Kabupaten Indragiri Hilir yang semakin maju, bermarwah dan bermartabat.

“Saya harapkan, agar rapat kerja organisasi pusdatin puanri ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga mendapatkan hasil terbaik khususnya bagi kemajuan pusdatin puanri dan perempuan Indragiri Hilir,”ucap Asisten 1 Setdakab Inhil sebelum menutup sambutannya.

Usai pembukaan Rapat Kerja dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Tasriani,S.Ag., M.Ag Ketua Bidang Budaya Pusdatin Provinsi Riau.

Rapat kerja Pusdatin Puanri ini di hadiri oleh beberapa kepala OPD, Camat di lingkungan Pemkab Inhil, Ketua DWP Inhil, Ketua-ketua organisasi Inhil, para tamu undangan lainnya. (ADV)