ARB INdonesia, Rokan Hulu – Lembaga Kaderisasi Kabupaten (LKK) DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rokan Hulu menggelar Latihan Kader Perubahan (LKP) Angkatan I pada Minggu, 28 Desember 2025, bertempat di Razqa Hotel Pasir Pengaraian. Kegiatan ini diikuti oleh 95 peserta dari berbagai unsur kader dan pengurus partai di sejumlah kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua DPC PKB Rokan Hulu, Ir. H. Hafith Syukri, MM, dan dihadiri Ketua Dewan Syuro DPC PKB Rokan Hulu Ustadz Khudori Ahmad, jajaran pengurus DPC, anggota Fraksi PKB, instruktur Ibu Masita, seluruh Ketua PAC, serta para peserta LKP Angkatan I.

Dalam sambutannya, Ir. H. Hafith Syukri, MM menegaskan bahwa PKB merupakan partai juang yang dibangun dengan semangat kekeluargaan dan pengabdian, bukan sekadar kendaraan politik elektoral.

“PKB bukan partai transaksional. Ini adalah partai juang berbasis kekeluargaan, tempat kader dibina, dirawat, dan diperjuangkan bersama. Kader PKB harus hadir untuk rakyat, bukan hanya saat pemilu, tetapi setiap waktu,” tegas Hafith.

Ketua LKK DPC PKB Rokan Hulu, Arnold Syahputra, B, SH, MH, dalam pidato laporannya menyampaikan bahwa terselenggaranya Latihan Kader Perubahan Angkatan I ini merupakan bentuk pelaksanaan mandat DPC PKB Rokan Hulu sekaligus tindak lanjut instruksi kaderisasi dari tingkat nasional dan provinsi.

Menurut Arnold, LKK PKB Rokan Hulu berkomitmen menjadikan kaderisasi sebagai proses yang berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial. Fokus kaderisasi diarahkan pada penguatan ideologi, loyalitas kader, serta penanaman nilai Ahlussunnah wal Jama’ah agar kader benar-benar siap berjuang dan mengabdi di tengah masyarakat.

Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari kewajiban setiap LKK untuk menyelenggarakan kaderisasi minimal satu kali dalam setahun, guna menyiapkan kader perubahan, khususnya dari kalangan muda hingga generasi Z.

Melalui kegiatan ini, LKK PKB Rokan Hulu berharap dapat melahirkan kader perubahan yang berideologi kuat, solid secara organisasi, serta mampu berkontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu. *

ARBindobesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Inhil Tahun 2025, Rabu (24/12/2025), bertempat di Ruang Rapat Lantai 5 Kantor Bupati Indragiri Hilir, Jalan Akasia, Tembilahan.

Pelantikan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Indragiri Hilir, Yuliantini, serta didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, Tantawi Jauhari, dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Inhil, Fajar Husin.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Yuliantini menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang dilantik dan menegaskan bahwa promosi jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier ASN yang dilaksanakan secara objektif dan profesional.

“Pelaksanaan promosi jabatan ini merupakan hal yang lumrah dalam sistem kepegawaian, untuk mengisi kekosongan jabatan sekaligus sebagai upaya pembinaan dan pengembangan karier ASN. Semua dilakukan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan, bukan atas dasar suka atau tidak suka,” tegas Yuliantini.

Ia menjelaskan bahwa pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama telah melalui mekanisme seleksi terbuka sesuai peraturan perundang-undangan, serta memperoleh persetujuan dan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Proses seleksi telah dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan akuntabel, termasuk melalui assessment kompetensi yang terakreditasi. Bahkan, pada pelantikan ini terdapat ASN dari luar Kabupaten Indragiri Hilir, yang menunjukkan bahwa Pemkab Inhil terbuka bagi ASN yang memiliki kompetensi dan komitmen untuk memperkuat pemerintahan daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wakil Bupati berharap para pejabat yang baru dilantik mampu membawa semangat baru, melakukan pembenahan internal, serta menciptakan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

“Saya meminta kepada seluruh pejabat yang dilantik agar melakukan perbaikan dan perubahan positif di OPD masing-masing, membangun budaya kerja yang inovatif, serta menjadi pemimpin yang mampu memberi motivasi, mengayomi, dan mendorong kinerja seluruh jajaran,” pungkasnya.

Ia juga mengingatkan agar para pejabat segera menyelesaikan tugas-tugas lama mengingat saat ini berada di akhir Tahun Anggaran 2025, serta mempersiapkan evaluasi kinerja untuk menghadapi Tahun Anggaran 2026 agar pelaksanaan program ke depan lebih optimal.

Daftar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang Dilantik

Sugiyanto, S.Sos – Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

dr. Udin Syafrudin, M.Kes – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir

Hardinata, SP., MM – Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir

Yuliargo, SP – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir

Drs. Eko Radhippa, MM – Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir

Feri Irawan, SE., M.Si – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

H. Fihasrin, SE., M.Si – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Efrizon, S.IP., M.Ec.Dev – Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Irdawati, SKM., MM – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir

Zailani, S.Sos – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir. *

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pengalaman mengajarkan ketenangan, kebijaksanaan menuntun langkah, dan keramahan membuka jalan persaudaraan.

Prinsip inilah yang melekat pada sosok Fitra Andriyan, yang kini dipercaya menahkodai Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PW MOI) Kabupaten Indragiri Hilir bersama M.Ardiansyah S.kom CEO Kilas Riau sebagai Sekretaris serta Yopi Agustriansyah Pemilik Group Riau Todays sebagai Bendahara.

Kepercayaan tersebut bukan datang tanpa alasan. Rekam jejak, dedikasi, serta pengalaman panjangnya Fitra Andriyan dalam dunia jurnalistik dinilai mampu menjadi pondasi kuat dalam membangun organisasi pers yang solid, profesional, dan berintegritas.

Dalam pernyataannya, Fitra Andriyan menegaskan bahwa PW MOI Inhil harus menjadi rumah bersama bagi wartawan, meningkatkan profesionalisme, etika jurnalistik, serta semangat kebersamaan.

Pria kelahiran tahun 1981 yang pernah mengenyam pendidikan salah satu universitas ternama di Yogyakarta ini menekankan pentingnya menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, independensi pers, serta peran media sebagai pilar demokrasi.

“PW MOI harus menjadi rumah besar bagi wartawan yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam menyajikan informasi kepada publik. Bersama kita perangi berita hoaks untuk Indragiri Hilir Hebat,” ujarnya, saat dihubungi media, Rabu 24 Desember 2026.

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Herman, secara resmi meresmikan Soft Launching Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Indragiri Hilir yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Tembilahan, Senin (22/12/2025). Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Inhil sebagai simbol dimulainya operasional pelayanan terpadu bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Herman menegaskan bahwa kehadiran MPP merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mendorong reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Peresmian soft launching Mal Pelayanan Publik ini merupakan momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi, cepat, mudah, dan transparan,” ujar Herman.

Ia menyampaikan, pelayanan publik yang berkualitas merupakan kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Melalui MPP, berbagai jenis layanan dari instansi pemerintah, BUMN, BUMD hingga pihak swasta kini dapat diakses masyarakat dalam satu lokasi.

“Melalui MPP ini, berbagai jenis pelayanan dari berbagai instansi dapat diakses dalam satu tempat, sehingga sangat memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi dan perizinan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Herman menjelaskan bahwa MPP Inhil dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang kenyamanan masyarakat, seperti ruang tunggu, area parkir, ruang laktasi, fasilitas disabilitas dan lansia, ruang bermain anak, pojok baca, musholla, serta layanan perbankan. Hal tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang humanis dan inklusif dengan mengusung konsep HEBAT (Hemat, Efisien, Bersih, Akuntabel, dan Transparan).

“Konsep ini bukan hanya slogan, tetapi harus menjadi budaya kerja seluruh aparatur yang bertugas melayani masyarakat,” tegas Herman.

Bupati Herman juga mengakui bahwa pembangunan MPP sempat menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Namun berkat komitmen, kerja keras, serta sinergi seluruh pihak, pembangunan gedung tersebut dapat diselesaikan dan mulai dioperasionalkan melalui soft launching.

Pada kesempatan itu, Herman menyampaikan apresiasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Indragiri Hilir serta seluruh instansi vertikal, OPD, BUMD, dan lembaga terkait yang telah terintegrasi dalam MPP. Saat ini, MPP Inhil menyediakan 17 gerai dengan total 1.422 jenis layanan dari berbagai sektor.

Ia berharap, dengan hadirnya MPP, pelayanan publik di Kabupaten Indragiri Hilir semakin profesional, efisien, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, Herman juga mendorong perluasan digitalisasi pelayanan guna mempercepat proses perizinan dan administrasi serta meminimalkan birokrasi.

“Kepastian dan kemudahan berusaha harus menjadi prioritas guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kabupaten Indragiri Hilir,” ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Herman mengajak masyarakat untuk memanfaatkan keberadaan Mal Pelayanan Publik dengan sebaik-baiknya serta aktif memberikan kritik dan saran sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Pemerintah daerah, lanjutnya, akan terus melakukan pembenahan hingga MPP Inhil siap diresmikan secara nasional oleh Kementerian PAN-RB dan menjadi kebanggaan masyarakat Indragiri Hilir.

Pada momen tersebut, Bupati Herman juga berkeliling meninjau langsung gerai-gerai pelayanan yang tersedia di dalam Mal Pelayanan Publik.

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bersama Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Indragiri Hilir menggelar prosesi adat Tepuk Tepung Tawar bagi pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang baru bertugas di Kabupaten Indragiri Hilir. Kegiatan berlangsung khidmat di Gedung Engku Kelana, Tembilahan, dan sarat makna adat serta nilai budaya Melayu, Senin (21/12/2025).

Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Indragiri Hilir Datuk Seri Timbalan Setia Amanah Yuliantini, unsur Forkopimda, Ketua Umum MKA LAMR Kabupaten Indragiri Hilir Datuk Seri.Muammar Gaddafi, Ketua DPH LAMR Kabupaten Indragiri Hilir Datuk Seri Asmadi, Ketua DKA LAMR Kabupaten Indragiri Hilir Datuk Riduan Abu Bakar, Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sekaligus Timbalan Ketua DKA LAMR Datuk Tantawi Jauhari, pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Inhil, pimpinan instansi vertikal, tokoh adat, tokoh agama, ormas, OKP, serta organisasi wanita se-Kabupaten Indragiri Hilir.

Prosesi adat Tepuk Tepung Tawar merupakan adat resam Melayu Riau yang dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan penyambutan kepada pejabat Forkopimda yang baru bertugas, sekaligus ungkapan syukur serta doa restu agar senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran dalam menjalankan amanah di Kabupaten Indragiri Hilir.
Bupati Indragiri Hilir Herman menyampaikan bahwa Tepuk Tepung Tawar bukan sekadar seremoni, melainkan sarat makna dan nilai adat yang mengandung doa kebaikan bagi para pejabat yang mengemban tugas di Negeri Seribu Parit.

“Prosesi Tepuk Tepung Tawar ini merupakan wujud syukur dan doa agar para pejabat Forkopimda senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta kebijaksanaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di Indragiri Hilir,” ujar Bupati Inhil Herman.

Herman menegaskan pentingnya sinergi dan kebersamaan antar unsur Forkopimda dalam menjaga stabilitas daerah dan mendukung kelancaran pembangunan.

“Forkopimda merupakan pilar utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah. Dengan kerja sama yang solid dan harmonis, kita optimistis Indragiri Hilir dapat terus berkembang dan masyarakatnya semakin sejahtera,” tambahnya.

Melalui prosesi adat ini, diharapkan terjalin hubungan yang semakin erat antara pemerintah daerah, unsur Forkopimda, dan lembaga adat dalam menjaga nilai budaya, memperkuat persatuan, serta mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kabupaten Indragiri Hilir.

ARBindonesia.com – Di peta Kabupaten Indragiri Hilir, Dusun Raja Bujang seolah hanya sebuah titik kecil yang nyaris tak terbaca. Namun bagi warganya, dusun ini adalah rumah—tempat mereka menggantungkan hidup, harapan, dan kenangan panjang tentang masa lalu yang tak pernah benar-benar usai.

Ironisnya, meski dusun yang secara administratif menjadi wilayah Kelurahan Sungai Empat Kecamatan Gaung Anak Serka hanya berjarak sekitar empat kilometer dari Pasar Sungai Empat dan dapat ditempuh sekitar 30 menit berkendara dari Kota Tembilahan, Raja Bujang seperti kampung yang “hilang” dari perhatian pemerintah.

Kedekatan geografis tak selalu berbanding lurus dengan kehadiran negara. Buktinya Dusun Raja Bujang. Jarak tempuh menuju dusun yang cukup singkat, justru terasa sangat jauh. Kampung tua ini hidup dalam kondisi yang digambarkan warganya dengan kegetiran tentang arti kehidupan sosial ekonomi masyarakat: kesenjangan ekonomi yang mencolok dengan dusun tetangga, infrastruktur yang jauh dari kata memadai. Sebuah ironi, mengingat sejarahnya yang pernah menjadi bagian penting dari perjuangan bangsa.

Pada masa perang kemerdekaan, Raja Bujang bukanlah kampung biasa. Dusun ini pernah menjadi tempat penampungan para pejuang yang terluka di medan gerilya. Rumah-rumah warga kala itu disulap menjadi ruang perawatan darurat, tempat para pejuang meregang antara hidup dan mati demi kemerdekaan yang kini dinikmati seluruh anak negeri. Sejarah itu masih hidup dalam ingatan para orang tua di kampung dan dituturkan dengan detail kepada generasi selanjutnya, namun sayang, ingatan kolektif bangsa seakan memudar ketika menyentuh nasib Raja Bujang hari ini.

Kontradiksi memang. Kenapa? Karena dusun itu bertetangga dengan tiga perusahaan besar, PT. Bina Duta Laksana (PT. BDL), PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa ( PT. MSK) dan PT. Surya Dumai. Truk-truk jumbo siang dan malam melintas, mengangkut hasil produksi menuju pusat-pusat ekonomi. Namun roda ekonomi yang berputar kencang itu nyaris tak pernah singgah di kampung yang dilewatinya. Di balik debu jalan yang beterbangan, warga Raja Bujang kecipratan lumpur dan debu tetap bertahan dengan keterbatasan yang nyaris tak berubah dari tahun ke tahun.

Sungguh potret dusun terabaikan di tengah modernisasi peradaban. Aliran listrik? Rumah-rumah mereka Cuma diterangi lampu teplok dan lampu strongkeng satu-satu bagi warga yang agak berada secara ekonomi. Jalanan kampung hancur, menyulitkan mobilitas warga, terutama anak-anak yang hendak bersekolah dan orang sakit yang membutuhkan pertolongan cepat. Parit-parit dangkal kerap menjadi sumber genangan, sementara kebun kelapa—urat nadi ekonomi masyarakat—kini tak lagi produktif, memaksa warga menerima penghasilan yang kian menipis.

Namun pemandangan paling memilukan barangkali adalah surau, rumah ibadah mereka. Bangunan yang seharusnya menjadi tempat mencari ketenangan dan pengharapan itu masih berlantai tanah dan berdinding terpal. Di sanalah warga menundukkan kepala, memanjatkan doa agar hidup esok hari sedikit lebih baik dari hari ini.

Potret Raja Bujang adalah cermin retak dari wajah pembangunan yang timpang. Di saat demokrasi, keadilan sosial, dan transparansi pemerintahan kerap digaungkan, masih ada warga yang hidup tanpa listrik, tanpa jalan layak, dan tanpa kepastian masa depan—bahkan di kampung yang begitu dekat dengan pusat pemerintahan.

Sebagai warga yang tak memiliki akses pada pengambil kebijakan, pertanyaan itu pun menggantung di udara, lirih namun penuh makna: beginikah nasib yang harus diterima ketika “Raja Bujang” tak lagi bertahta? Pertanyaan yang bukan sekadar keluhan, melainkan seruan nurani agar sejarah, kemanusiaan, dan keadilan kembali menemukan jalannya ke dusun kecil bernama Raja Bujang.

Catatan Pinggir, Badrawi, Anak Jati Dusun Raja Bujang
Editor HKR