ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Sekda Provinsi Riau SF Hariyanto kembali diperiksa KPK untuk mengklarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Hal tersebut merupakan klarifikasi kedua yang dijalani Hariyanto zebagai buntut aksi pamer hidup mewah oleh istrinya beberapa waktu lalu.

Dilansir dari detik.com melalui pantauan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (22/5/2023), Hariyanto tiba di KPK sejak pukul 08.52 WIB. Hariyanto nampak mengenakan kemeja putih dan celana hitam.

Hariyanto juga nampak memakai masker. Hariyanto langsung masuk ke lobi. Dia kini tinggal menunggu panggilan, untuk mengklarifikasi LHKPN-nya,

“Direktorat PP LHKPN hari ini, mengagendakan permintaan klarifikasi atas nama dua orang pejabat daerah, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau,” kata Plt Jubir KPK Ipi Maryati.

Sekda Riau SF Hariyanto sudah pernah diklarifikasi pada Kamis, (6/4) lalu. Total, enam jam SF Hariyanto diklarifikasi oleh Tim Direktorat LHKPN KPK.

SF Hariyanto dicecar soal asal-usul kekayaannya. Dia mengaku telah menyerahkan seluruh laporan kekayaannya ke KPK.

“Saya selaku ASN sudah datang ke sini memenuhi panggilan LHKPN yang saya sudah sampaikan seluruhnya. Apa yang diminta, yang diperlukan sudah saya siapkan semuanya,” kata Hariyanto di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (6/4).

SF Hariyanto tidak banyak berkomentar. Dia menyerahkan keterangan lengkap terkait proses pemeriksaannya kepada pihak KPK.

“Mungkin hasil dari pembicaraan tadi silakan ditanya kepada bapak-bapak yang bertanya. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan, sekali lagi saya terima kasih, mohon maaf itu saja yang bisa saya sampaikan,” katanya.

Kasus Viral Istri Sekda Riau Flexing di Medsos
Nama SF Hariyanto menjadi sorotan usai istrinya, Adrias, viral memamerkan harta dan gaya hidup mewah di media sosial. Anto, sapaan akrab Hariyanto, telah bicara dan berdalih barang-barang itu palsu alias KW.

Adrias sering memamerkan momen liburan ke Eropa dan mengenakan barang bermerek, seperti tas Gucci, tas Hermes, dan sepeda Brompton.

“Masalah tas ini saya pun sedih juga. Kan mereka lihat ini disandingkan totalnya Rp 420 juta, padahal hanya Rp 2-5 juta beli di ITC Mangga Dua di Jakarta,” kata Anto di rumah dinas sambil memperlihatkan tas-tas yang viral.

Dia mengatakan barang-barang itu disebut mahal karena dipakai istrinya. Dia merasa istrinya difitnah terkait pamer barang-barang itu.

Sumber: detik.com
Editor: Arbain

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Ronny seorang pedagang jual-beli motor bekas yang beralamat Jalan Batang Tuaka, Gg Ikhlas, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhi) menjadi korban penipuan oleh orang tak bertanggung jawab yang menjual motor melalui media sosial.

Peristiwa penipuan itu bermula ketika Ronny melihat adanya postingan seorang di media sosial yang menawarkan motor bekas jenis N-MAX berwana Hitam Putih yang beralamat di Desa Minas Barat, Kecamatan Minas dengan nama pemilik motor NANANG EKA SAPUTRA.

Merasa tertarik dengan motor yang ditawarkan oleh pelaku, akhirnya Ronny melakukan komunikasi intens dengan penjual melalui WhatsApp.

Dikarenakan jarak yang cukup jauh, dari hasil perundingan melalui via telpon, pada akhirnya penjual menawarkan diri untuk membawa motor tersebut ke Tembilahan dengan syarat minta tanggungan uang minyak 150 Ribu dan dikirim sebelum berangkat.

Tanpa merasa curiga, akhirnya Ronny sepakat akan tawaran tersebut dan langsung mengirimkan uang yang diminta oleh pelaku.

Lebih lanjut Ronny mengatakan kepada awak media, bahwa pemilik motor saat itu (Rabu 17 Mei 2023) menyampaikan kepada dirinya bahwa ia akan berangkat dari Minas sekitar ba`da Zuhur dan diperkirakan sampai ke Tembilahan pada malam Kamis Jam 21:00 Kata si pemilik motor.

“Setalah itu, beberapa jam menunggu dapat kabar bahwa pemilik motor bahwa dia tengah beristirahat dikarenakan hujan. Tak lama kemudian saya dapat kabar lagi bahwa motor yang mau dijual masuk bengkel karna mengalami pecah ban saat dalam perjalanan,” ungkap Ronny, Sabtu (20/5/2023).

Saat itu pemilik motor memberitahukan kepada Ronny melalui panggilan video call WhatsApp agar bisa langsung liat kondisi motor yg sedang diperbaiki di bengkel.

“Dari pembicaraan itu, ternyata pelaku minta kembali sejumlah uang untuk perbaikan motor sebesar Rp 380.000,” ungkap Rony.

Demi meyakinkan targetnya, pelaku saat itu menyuruh orang bengkel yang bicara langsung kepada Ronny mengenai kerusakan dan biaya perbaikan motor tersebut.

Tak hanya itu demi menghilangkan rasa curiga Ronny, pelaku saat itu juga mengirim KTP dan foto wajahnya kepada Ronny melalui pesan WhatsApp.

Melihat keseriusan dari pemilik motor tersebut, akhirnya Ronny kembali mengikuti permintaan pelaku untuk mengirimkan sejumlah uang yang diminta.

Setalah beberapa jam berlalu menunggu kabar dari pemilik motor yang tak kunjung sampai, akhirnya Ronyy berupaya menghubungi dan mengirimkan pesan melalui WhatsApp. Namun hingga larut malam pemilik motor tidak merespon pesan Ronny soal keberadaannya saat ini.

Atas kondisi itu, Ronny pun mulai menaruh kecurigaan bawah dirinya telah ditipu. Lantas ia pun kembali mengirim pesan suara kepada pemilik motor dengan kata-kata berdana tinggi dan akan memviralkannya di media sosial.

Mengetahui hal itu, lantas pemilik motor membalas pesan suara tersebut dengan kata-kata kasar seraya menyampaikan bahwa dirinya telah berada di Kecamatan Kempas.

“Tak lama kata-kata kasar yang dikirim kepada aaya di hapus pelaku. Komunikasi terakhir yang disampaikannya bahwa HPnya rusak terkena air dan terakhir dia balas pesan whatsapp bilang ngantuk mau pejam sebentar (Subuh jam 5-red),” imbuh Ronny.

“Sampai sekrang ini, nomornya tidak bisa di hubungi dan nomor WhatsApp saya di blokir olehnya (pelaku penipuan),” tambahnya.

Atas kejadian itu, Ronny berpesan agar hal ini tidak tejadi kepada yang lainnya dan cukup terjadi kepada dirinya atas modus penipuan jual- beli di media sosial.

“Pembelajaran buat saya pribadi, dan dari kisah ini juga bisa menjadi pengetahuan dan pembelajaran untuk semua agar kedepannya hendak berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli yang bersumber dari media sosial,” tutupnya. (Arbain).

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Kembali beredar isu yang menyudutkan pimpinan daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Kali ini Bunda PAUD Hj Zulaikhah Wardan dikatakan membiarkan bangunan PAUD An-Najah Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas, Kabupaten Inhil.

Isu ini beredar melalui video berdurasi 1 menit 27 detik yang disebarkan ke media sosial. Dikatakan pula pada video tersebut adanya pengadaan buku pada tahun 2021 yang tidak sesuai dengan spesifikasi harga dan menghabiskan anggaran Milyaran rupiah.

Atas hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil mengklarifikasi melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Inhil Dwi Budiono. Ia mengatakan tidak tepat jika mengaitkan masalah pembangunan gedung PAUD yang didirikan Pemerintah Desa kepada Bunda PAUD Kabupaten Inhil karena kegiatan tersebut dikerjakan oleh Pemerintah Desa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

“Jika dikaitkan dengan Bunda PAUD Kabupaten Inhil itu sangat tidak tepat, dalam hal pembangunan gedung PAUD dan operasional PAUD An-Najah ini di dirikan oleh Pemerintah Desa, yang artinya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Desa itu sendiri,” tegas Budiono.

“Sama halnya dengan pengadaan buku PAUD, itu menggunakan anggaran APBDes tahun 2021 ke penyedia langsung. Ada sekitar 12 juta rupiah yang dianggarkan oleh Desa dan dana ini dikelola Desa untuk PAUD di wilayahnya sendiri,” tambahnya.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Inhil Trio Beni Putra juga menambahkan bahwa informasi pihak terkait bahwa Desa Sungai Gantang sudah pernah menganggarkan dana pembangunan.

“Isu ini sama dengan isu bimtek Kepala Desa kemarin, yang menggiring opini bahwa Pemerintah Daerah atau Bunda Paud membiarkan bangunan tersebut, padahal Desa sudah menganggarkan sesuai dengan kewenangannya hanya terkendala karena ada temuan sehingga tidak dapat dilanjutkan, kemungkinan tahun depan pihak desa akan menganggarkan kembali,” ungkap Trio.

Menurut Trio, Bunda PAUD Kab. Inhil Hj Zulaikhah Wardan justru banyak berkontribusi dalam hal perkembangan PAUD di Kab. Inhil saat ini.

“Sejak tahun 2014 sampai sekarang, Bunda PAUD Inhil telah menggagas percepatan berdirinya PAUD di Inhil dengan Program Satu Desa Satu PAUD melalui Desa Maju Inhil Jaya sehingga menorehkan prestasi dan mendapatkan penghargaan ditingkat Provinsi hingga tingkat Nasional. Saat ini Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Inhil mencapai 91 persen lebih dengan jumlah 467 lembaga PAUD” tutup Trio

Tak hanya itu, Kepala Desa Sungai Gantang Dhedek Kurniadiyanto secara langsung dengan tegas membantah pemberitaan yang menyudutkan Bunda PAUD Inhil Hj Zulaikhah Wardan itu. Ia katakan ini merupakan wewenang Pemerintah Desa dan permasalahan ini sudah dibahas pada tahun lalu, bahkan justru Bupati Inhil sudah membantu untuk rehab gedung PAUD tersebut.

“Persoalan ini sebenarnya sudah dibahas tahun lalu melalui Musrenbang dan Alhamdulillah Pak Bupati membantu untuk rehab bangunan gedung PAUD An-Najah dengan bantuan 100 juta rupiah, dan pengerjaannya akan dikerjakan pada tahun ini. Lagipula video yang beredar tersebut menampilkan gambar-gambar kondisi bangunan gedung pada tahun lalu,” ujar Kades menegaskan.

Editor: Arbain

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Kembali beredar isu yang menyudutkan pimpinan daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Kali ini Bunda PAUD Hj Zulaikhah Wardan dikatakan membiarkan bangunan PAUD An-Najah Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas, Kab.Inhil.

Isu ini beredar melalui video berdurasi 1 menit 27 detik yang disebarkan ke media sosial. Dikatakan pula pada video tersebut adanya pengadaan buku pada tahun 2021 yang tidak sesuai dengan spesifikasi harga dan menghabiskan anggaran Milyaran rupiah.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil mengklarifikasi melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kab.Inhil Dwi Budiono. Ia katakan tidak tepat jika mengaitkan masalah pembangunan gedung PAUD yang didirikan Pemerintah Desa kepada Bunda PAUD Kab.Inhil karena kegiatan tersebut dikerjakan oleh Pemerintah Desa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

“Jika dikaitkan dengan Bunda PAUD Kabupaten Inhil itu sangat tidak tepat, dalam hal pembangunan gedung PAUD dan operasional PAUD An-Najah ini di dirikan oleh Pemerintah Desa, yang artinya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Desa itu sendiri” tegas Budiono.

“Sama halnya dengan pengadaan buku PAUD, itu menggunakan anggaran APBDes tahun 2021 ke penyedia langsung. Ada sekitar 12 juta rupiah yang dianggarkan oleh Desa dan dana ini dikelola Desa untuk PAUD di wilayahnya sendiri” tambahnya.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Inhil Trio Beni Putra juga menambahkan bahwa informasi pihak terkait bahwa Desa Sungai Gantang sudah pernah menganggarkan dana pembangunan.

“Isu ini sama dengan isu bimtek Kepala Desa kemarin, yang menggiring opini bahwa Pemerintah Daerah atau Bunda Paud membiarkan bangunan tersebut, padahal Desa sudah menganggarkan sesuai dengan kewenangannya hanya terkendala karena ada temuan sehingga tidak dapat dilanjutkan, kemungkinan tahun depan pihak desa akan menganggarkan kembali ” ungkap Trio.

Menurut Trio, Bunda PAUD Kab. Inhil Hj Zulaikhah Wardan justru banyak berkontribusi dalam hal perkembangan PAUD di Kab. Inhil saat ini.

“Sejak tahun 2014 sampai sekarang, Bunda PAUD Inhil telah menggagas percepatan berdirinya PAUD di Inhil dengan Program Satu Desa Satu PAUD melalui Desa Maju Inhil Jaya sehingga menorehkan prestasi dan mendapatkan penghargaan ditingkat Provinsi hingga tingkat Nasional. Saat ini Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Inhil mencapai 91 persen lebih dengan jumlah 467 lembaga PAUD” tutup Trio

Tak hanya itu, Kepala Desa Sungai Gantang Dhedek Kurniadiyanto secara langsung dengan tegas membantah pemberitaan yang menyudutkan Bunda PAUD Inhil Hj Zulaikhah Wardan itu. Ia katakan ini merupakan wewenang Pemerintah Desa dan permasalahan ini sudah dibahas pada tahun lalu, bahkan justru Bupati Inhil sudah membantu untuk rehab gedung PAUD tersebut.

“Persoalan ini sebenarnya sudah dibahas tahun lalu melalui Musrenbang dan Alhamdulillah Pak Bupati membantu untuk rehab bangunan gedung PAUD An-Najah dengan bantuan 100 juta rupiah, dan pengerjaannya akan dikerjakan pada tahun ini. Lagipula video yang beredar tersebut menampilkan gambar-gambar kondisi bangunan gedung pada tahun lalu” ujar Kades menegaskan.(Adv)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Turnamen Futsal Berapit Cup yang di selenggarakan oleh Pemerintah Desa Sungai Berapit secara resmi telah dibuka, Jum’at (19/5/2023).

Open Turnamen Futsal Berapit Cup tersebut secara resmi di buka oleh Camat Concong, Ahmad Bahrin, SKM, MH.

Dalam arahannya, Camat Concong, Ahmad Bahrin, SKM, MH menyampaikan apresiasinya atas diselenggarakannya Open Turnamen Futsal Berapit Cup tahun 2023.

“Kita sangat mengapresiasi pelaksanaan Turnamen Futsal Berapit Cup ini, tentunya harapan kita dalam pelaksanaan ini yang di utamakan adalah sportifitas dalam bertanding,” ungkapnya.

Sementara itu, PLH Kades Sungai Berapit, Ambok Tang menyampaikan bahwa dalam turnamen Berapit Cup tahun 2023 ini di ikuti oleh 40 tim futsal.

“Sekitar 40 tim futsal yang akan mengikuti turnamen Berapit Cup ini, Tim berasal dari desa tetangga yang ada di Kecamatan Congcong dan diluar Kecamatan Concong,” ungkap Ambok Tang.
(Galeri Foto)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Pasca Pelatihan sinergitas Kepala Desa,PKK dan BPD Kabupaten Indragiri Hilir-Riau pada tanggal 15-18 Mei 2023 lalu, muncul sedikit riak praduga bahwa acara yang digelar dikota Batam Kepri itu bermotif ada unsur kepentingan politik tertentu.

Issue yang digiring oleh segelintir orang,melalui beberapa kanal sosial media ini,dipandang tidak cukup produktif dan bahkan cenderung mengaburkan akan esensi dari tujuan utama dari pelatihan dimaksud.

Hal ini sejalan dengan penjelasan Penanggung jawab Pelatihan,yakni Direktur Pusat Pelatihan Nirbana Nusantara Fitra Irama Lubis. Ia mengatakan bahwa Pelatihan Sinergitas Kades,PKK dan BPD Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembangunan berkelanjutan ini adalah murni pelatihan yang pihaknya fasilitasi secara profesional sebagai rekanan atau pihak ketiga sesuai dengan regulasi Peraturan menteri Dalam negeri Republik Indonesia nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja sama Desa dibidang Pemerintahan Desa yang mengatur BKAD Kecamatan bekerja sama dengan pihak ke-3 ( Tiga )

“Kami sebagai penanggung jawab kegiatan pelatihan ini menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas,kualitas dan kapabilitas peserta.Dimana terdiri dari Para Kepala Desa,Ketua TP.PKK Desa dan Anggota BPD Kabupaten Indragiri Hilir.Dalam pelatihan yang kita gelar dari tanggal 15 Sampai dengan penutupan tanggal 18 Mei,kita menghadirkan sejumlah pemateri yang kita pandang kapabel dan berkompeten dibidsng mereka masing-masing.Baik itu dari Penegak Hukum maupun dari birokrasi.Baik dari Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Lampung dan dari Indragiri Hilir Sendiri.Tentu harapannya,apa yang kita hadirkan ini dapat maksimal bagi para peserta dalam acara Pelatihan ini.Karena selaku penyelenggara kegiatan .Kami dari Nirbana Nusantara tidak ingin mengecewakan”.Jelas Fitra

Terkait adanya keterangan yang direalese dibeberapa pemberitaan online yang menyebutkan bahwa Acara Pelatihan sinergitas Kades PKK dan BPD ini adalah peran dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia ( APDESI ) Kabupaten Indragiri Hilir ditepis Ketua APDESI Inhil Said Khairul Hanafiah.

“Jadi perlu kami sampaikan disini dan pertegas kembali,bahwa kegiatan pelatihan Sinergitas Kades PKK dan BPD ini,bukan APDESI Penyelenggara,tetapi ini adalah kerjasama antara BKAD Se Kabupaten Indragiri Hilir dengan Nirbana Nusantara selaku pihak ketiga, untuk keterangan selengkapnya begini;

1. Rencana Kegiatan pelatihan Sinergitas ini pada awalnya ditawarkan oleh Lembaga Pusat Pelatihan Nirbana Nusantara Kepada Seluruh Desa yang ada dikabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2022 dengan menawarkan kepada Desa Tentang kegiatan Pelatihan Sinergitas Kades, BPD dan PKK dengan Biaya Penawaran Kontribusi Kegiatan Rp.7.500.000 perorang
2. Sumber Dana Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Sinergitas tersebut murni dari anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) Sesuai Kemampuan Keuangan Desa masing masing masing yang ditetapkan sesuai kewenangan Desa Masing masing
3. Tidak Semua Desa Menganggarkan Kegiatan Pelatihan Sinergitas Kades,PKK dan BPD kerna Penganggaran sesuai Kesepakatan Desa Masing masing dan Terbukti saat acara pelatihan ada desa yang mengutus BPD atau PKK Saja atau Kades Saja
4. Pelaksanaan kegiatannya mengacu kepada Regulasi Peraturan menteri Dalam negeri Republik Indonesia nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja sama Desa dibidang Pemerintahan Desa yang mengatur BKAD Kecamatan bekerja sama dengan pihak ke 3 ( Tiga )
5. Tidak ada Intervensi Dari Pihak Manapun mulai dari awal penggaran Desa dalam APBDes hingga Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Sinergitas Kades,PKK dan BPD terhadap APDESI Inhil
6. Tidak ada Kerjasama antara APDESI inhil Dengan Pihak Manapun dalam Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Tersebut kerna itu kewenangan Desa Masing masing Dalam Penganggaran Dalam APBDes
7. APDESI Inhil Bukan penyelenggara Kegiatan pada Pelatihan Sinergitas Kades,BPD dan PKK Kerna Penyelenggara adalah Pihak 3 Pusat Pelatihan Nirbana Nusantara dengan Direktur Fitra Irama Lubis seperti yang berbunyi pada pemberitaan Media bahwa Kadis Kominfo menyampaikan kegiatan pelatihan sinergitas kades,bpd dan pkk diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Se Indonesia ( APDESI )
8. Penunjukan Pihak 3 Penyelenggara Nirbana Nusantara sebagai penyelenggara dan Lokasi Pelaksanaan Pelatihan Sinergitas Kades,BPD dan PKK berdasarkan MOU/Perjanjian Kesepakatan Bersama BKAD Kecamatan Se kabupaten dengan Pihak Nirbana Nusantara Pada Hari selasa.02 Mei 2023 di Pondok Indragiri Tembilahan
9. Tidak ada Unsur kepentingan Politik dari Pelaksanaan Pelatihan Sinergitas Kades, BPD dan PKK dalam Pembangunan Berkelanjutan ini, kerna tidak Pejabat Politik yang hadir pada saat Pembukaan maupun Penutupan acara.

Dalam Kegiatan Pelatihan sinergitas Kepala Desa, PKK dan BPD ini,yakni diisi dengan pemberian materi,berjalan secara rapi dan terjadwal,yakni ;

I. Materi Tindak Pidana Korupsi yang di isi Dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir

II. Materi Indikator Desa Percontohan Anti Korupsi Dari Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir

III. Materi Dari Desa Percontohan Anti Korupsi KPK Desa Kamang Hilia Kabupaten Agam Prov Sumbar Tahun 2022 Oleh Kades Kamang Hilia Sumber
IV. Materi Sinergitas Kades,BPD dan PKK Dalam Pembangunan Desa Oleh Kemendagri dan DPMD Kabupaten Inhil

V. Materi Dari Kemendes dan Lain lain sesuai Jadwal yang dibuat oleh Pihak Penyelenggara

Sepanjang acara pelatihan,ruangan aula terbuka lebar,tidak ada penjagaan ketat apalagi tertutup.Awak media juga bebas masuk kedalam ruangan dan mengikuti serta menyimak tiap materi yang diberikan oleh tiap pemateri.

Bupati Indragiri Hilir HM.Wardan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten I Setdakab Inhil H.Tantawi Jauhari yang juga berkesempatan membuka acara pelatihan bersama Kajari Indragiri Hilir memberikan apresiasi atas Pelatihan sinergitas Kades PKK dan BPD ini.Ia berharap pelatihan ini dapat menambah khazanah wawasan baru akan arti pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antar lembaga di Desa ;

“Betapa pentingnya,menjaga hubungan yang harmonis dan bersinergi dengan lebih kuat dan kompak.Karena ini,adalah salah satu faktor penting dalam melaju atau melambatnya kemajuan pembangunan di Desa.Dengan Kerjasama yang baik antar lembaga,tentu akan lebih mudah mengatur pola pembanguan di Desa.Saya berharap bapak ibu,dapat mengikuti acara ini dengan baik dan maksimal,sehingga ada bekal khazanah wawasan dan pengetahuan yang dibawa pulang”.Harapnya (Adv)