ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Dalam rangka memperkuat stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Polres Indragiri Hilir menggelar apel Sabuk Kamtibmas yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan dan keagamaan dilapangan Mapolres Inhil. Selasa, (14/04/2026)

Kegiatan ini mendapat apresiasi penuh dari GP Ansor Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam sesi wawancara, Ketua PC GP Ansor Inhil, Muhammad Suyuti, menyampaikan dukungan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Polres Inhil atas komitmennya dalam menjaga keamanan wilayah.

“Kami dari Ansor Inhil memberikan apresiasi kepada Polres Inhil yang terus konsisten menjaga Kamtibmas di Kabupaten Indragiri Hilir. Ansor siap bersinergi dan berkolaborasi dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif di tengah masyarakat,” ujar Muhammad Suyuti.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kekuatan kader Ansor Banser di Inhil yang mencapai sekitar 1.700 orang menjadi potensi strategis dalam mendukung tugas-tugas keamanan. Menurutnya, keberadaan kader yang tersebar hingga ke tingkat kecamatan dan desa merupakan modal sosial yang sangat penting.

“Ansor Banser Inhil hadir di setiap kecamatan dan desa. Kami secara aktif telah menjalankan tugas-tugas Kamtibmas melalui kegiatan Giat Jaga Malam dan ronda sebagai bentuk partisipasi nyata dalam menjaga keamanan lingkungan,” tegasnya.

Apel Sabuk Kamtibmas ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat, sehingga tercipta situasi yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.*

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang diwakili Staf Ahli Bupati, Muammar Qaddafi, menghadiri Apel Akbar Sabuk Kamtibmas Tahun 2026 yang digelar Polres Indragiri Hilir, Selasa (14/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di halaman Mapolres Indragiri Hilir, Jalan Gajah Mada, Tembilahan, dipimpin langsung oleh Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora. Bertindak sebagai Perwira Apel IPTU Agus Ferinaldi, S.Sos., M.H., serta Komandan Apel IPDA Ricky Amartha, S.H.

Kehadiran Staf Ahli Bupati Muammar Qaddafi menjadi representasi dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terhadap upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah.

Apel akbar ini turut dihadiri Wakapolres Inhil Kompol Maitertika, jajaran pejabat utama Polres, para Kapolsek, personel Polri dan ASN, serta berbagai unsur masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, pemuda, hingga insan pers.

Sejumlah elemen yang hadir di antaranya Ketua LAMR Inhil Asmadi, perwakilan FKUB, MUI, serta organisasi kepemudaan seperti GP Ansor, Pemuda Pancasila, KNPI, dan berbagai paguyuban lainnya.

Rangkaian kegiatan berlangsung khidmat, diawali dengan penghormatan pasukan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta pembacaan ikrar Sabuk Kamtibmas oleh seluruh peserta.

Melalui ikrar tersebut, seluruh elemen menyatakan komitmen bersama untuk menjaga keamanan daerah, mendukung tugas kepolisian, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Dalam amanatnya, Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora menegaskan bahwa Apel Akbar Sabuk Kamtibmas merupakan langkah nyata dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Sabuk Kamtibmas juga dinilai sebagai strategi penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan di wilayah hukum Polres Inhil.

Selain itu, seluruh elemen, baik pemerintah, aparat, maupun masyarakat, diharapkan terus meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtibmas.

Di akhir kegiatan, Kapolres mengajak seluruh peserta menjadikan apel ini sebagai momentum memperkuat soliditas dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Apel Akbar tersebut sekaligus menandai pencanangan Sabuk Kamtibmas Polres Indragiri Hilir secara resmi. (Galeri Foto)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Perkara hukum yang menjerat dua terdakwa, Ade Purwato Bin Suwardi dan Arief Iryadi Zainudin Bin Zainudin, menjadi sorotan dalam persidangan di PN Tembilahan.

Tim kuasa hukum menilai bahwa konstruksi hukum yang digunakan dalam kasus dugaan penggelapan menyimpan sejumlah persoalan mendasar.

“Perkara yang menjerat klien kami, Saudara Ade Purwato Bin Suwardi dan Saudara Arief Iryadi Zainudin Bin Zainudin, pada dasarnya memperlihatkan adanya konstruksi hukum yang patut dipertanyakan secara serius,” tutur Hendri Irawan, SH., MH, kepada awak media, Selasa (13/4/2026).

Pertama, terhadap Saudara Ade Purwato, Kuasa Hukum menilai bahwa substansi perkara tersebut sejatinya merupakan ranah perdata, yakni berkaitan dengan hubungan hukum dan kesepakatan antar pihak yang kemudian dipaksakan untuk direkonstruksi menjadi perkara pidana.

“Fakta-fakta persidangan justru menunjukkan tidak adanya unsur kriminal yang berdiri secara utuh sebagaimana disyaratkan dalam hukum pidana,” ungkap Hendri.

Ia juga mencermati adanya indikasi motif lain dari pihak saksi korban, Saudari Lancar Kataren, yang belum terungkap secara terang di persidangan.

“Dalam konteks hubungan kerja atau posisi klien kami sebagai vendor, terdapat ruang dugaan bahwa perkara ini tidak semata-mata berdiri sebagai persoalan hukum murni, melainkan dipengaruhi kepentingan tertentu yang belum dapat dijelaskan secara objektif,” paparnya.

Terhadap Saudara Arief Iryadi Zainudin, perlu ditegaskan bahwa yang bersangkutan adalah seorang karyawan yang bertindak dalam kapasitas profesional, dengan itikad baik untuk memperlancar proses pekerjaan perusahaannya dengan para mitra atau vendor.

“Tidak terdapat fakta persidangan yang menunjukkan adanya niat jahat (mens rea) dalam tindakan tersebut,” tegas Kuasa Hukum.

Lanjut Hendri, hal tersebut menjadi pertanyaan mendasar, bagaimana mungkin seseorang yang tidak mengetahui adanya perjanjian antara vendor dengan pihak lain justru turut dilibatkan dalam permasalahan hukum yang sedang dihadapi vendor tersebut.

“Ini menunjukkan adanya perluasan pertanggungjawaban yang tidak proporsional dan berpotensi melanggar prinsip keadilan,” imbuhnya.

“Kami berpendapat bahwa perkara ini tidak hanya lemah dari aspek pembuktian pidana, tetapi juga menyimpan persoalan mendasar dalam konstruksi hukumnya, yang semestinya menjadi perhatian serius Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil dan objektif,” tutup Hendri Irawan, SH., MH. (Arb)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Suasana khidmat menyelimuti Gedung Engku Kelana, Senin pagi (13/4/2026), saat Bupati Indragiri Hilir H. Herman melantik jajaran Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Fungsional di lingkungan Pemkab Inhil.

Momentum ini menjadi istimewa bagi ibu kota kabupaten, dengan dilantiknya Ari Syuria, SE, M.Si sebagai Camat Tembilahan. Putra daerah yang menempuh pendidikan dasar hingga SMA di Tembilahan ini kini dipercaya memimpin jantung administrasi di “Negeri Seribu Parit”.

Rekam Jejak dan Pengalaman
Ari Syuria bukan sosok baru dalam birokrasi Inhil. Ia telah meniti karier di berbagai bidang strategis, mulai dari administrasi kepegawaian, komunikasi pimpinan, hingga penanganan darurat. Kombinasi pengalaman lapangan dan administrasi ini dinilai sebagai modal kuat untuk membenahi Kecamatan Tembilahan yang kompleks sebagai pusat pemerintahan sekaligus ekonomi.

Pesan Bupati
Dalam sambutannya, Bupati H. Herman menegaskan pelantikan ini sebagai bagian dari akselerasi pelayanan publik. Ia berharap para pejabat yang baru dilantik segera bekerja cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Komitmen Camat Baru
Usai prosesi, Ari Syuria menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan.

“Secara pribadi dan keluarga, saya menghaturkan terima kasih kepada Bapak Bupati atas kepercayaan ini. Tugas sebagai Camat Tembilahan adalah tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan integritas,” ujarnya.

Ari menekankan visinya untuk menghadirkan pelayanan yang inklusif dan responsif.

“Tembilahan adalah wajah Indragiri Hilir. Harapan saya, koordinasi hingga tingkat RT/RW bisa diperkuat agar program pemerintah benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Saya mohon doa dan dukungan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga Tembilahan agar kita bisa membangun kecamatan ini bersama-sama,” tambahnya.

Energi Baru Pemerintahan
Selain pelantikan Camat Tembilahan, acara ini juga meresmikan penempatan sejumlah pejabat eselon II, III, IV, serta fungsional. Agenda penyegaran birokrasi ini diharapkan menjadi energi baru bagi tata kelola pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir di tahun 2026. *

ARBindonesia.com, PEKANBARU – Riau kembali disapa oleh putra asli Kampar, Ir. H. Sahidin, yang hadir bersama mitra kerja Komisi IX DPR RI pada Kamis–Sabtu (9–11 April 2026).

Dalam rangkaian kunjungan di berbagai titik, Sahidin membawa pesan penting yaitu melindungi masyarakat dari ancaman alat kesehatan ilegal.

Tak sendiri, Sahidin menggandeng Kementerian Kesehatan RI. Kehadiran mereka bukan sekadar seremonial, melainkan membawa misi nyata.

“Kami ingin memastikan setiap produk kesehatan yang beredar memiliki izin edar resmi. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami agar rakyat tidak dirugikan oleh alat kesehatan ilegal,” tegas Sahidin di hadapan warga.

Bagi Sahidin, menjadi wakil rakyat bukan hanya soal duduk di kursi parlemen, melainkan hadir langsung di tengah masyarakat.

“Saya ingin masyarakat merasakan kehadiran saya, bukan hanya lewat berita, tapi lewat aksi nyata. Amanah ini besar, dan saya berkomitmen memberikan yang terbaik untuk Riau,” ujarnya penuh semangat.

Kunjungan ini menjadi bukti bahwa perlindungan kesehatan bukan sekadar wacana. Dengan menggandeng mitra strategis, Sahidin memastikan program yang dibawa Komisi IX DPR RI benar-benar menyentuh masyarakat. Dari perlindungan hukum hingga akses kesehatan yang lebih aman, semua diarahkan untuk kepentingan rakyat. (Red)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pendaftaran calon Ketua Ikatan Alumni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (IKA FTK) UIN Suska Riau periode 2026–2030 resmi dimulai pada Minggu, 12 April 2026.

Sekretaris Panitia Mubes II, Randi Arriavinandi, S.Pd., M.Pd., yang juga Wasekum I IKA FTK, menyampaikan bahwa masa kepengurusan periode 2022–2026 akan berakhir dalam waktu sekitar satu bulan. Untuk itu, Panitia Musyawarah Besar (Mubes) II telah dibentuk dan mulai melaksanakan penjaringan calon ketua baru. Pendaftaran dibuka sejak 12 hingga 17 April 2026.

“Calon ketua dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir melalui tautan yang telah disediakan oleh bidang media panitia Mubes,” jelas Randi.

Setelah masa pendaftaran berakhir, panitia akan menetapkan daftar calon beserta nomor urut pada April 2026. Selanjutnya, para calon diberi kesempatan melakukan sosialisasi, konsolidasi, serta menyiapkan visi dan misi yang akan dipaparkan dalam Mubes. “Para calon juga dapat bersosialisasi ke seluruh IKA jurusan di lingkungan FTK UIN Suska Riau hingga hari pemilihan,” tambahnya.

Musyawarah Besar ke-2 IKA FTK UIN Suska Riau dijadwalkan berlangsung pada 19 April 2026. Panitia mengundang seluruh alumni FTK untuk berpartisipasi, termasuk mendaftarkan diri sebagai calon ketua.

Adapun persyaratan bagi calon ketua antara lain:
– Merupakan alumni sah FTK UIN Suska Riau (dibuktikan dengan KTP dan ijazah).
– Memiliki pengalaman organisasi (melampirkan CV).
– Menunjukkan loyalitas tinggi dan kesediaan bekerja secara sukarela.
– Memiliki visi, misi, serta program kerja yang jelas untuk memajukan IKA FTK.
– Tidak terlibat sengketa hukum.
– Tidak berstatus sebagai karyawan tetap atau dosen di UIN Suska Riau.

Pemilihan Ketua IKA FTK ini diharapkan mampu memperkuat kontribusi alumni dalam mendukung kemajuan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. *