ARBindonesia.com, Indragiri Hilir – Kabar gembira bagi para Ketua RT dan RW di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya yang berada di kelurahan.

Setelah dilakukan proses di KPPN Rengat, akhirnya dana insentif tersebut sudah dapat di cairkan di Kas Daerah (Kasda) Kabupaten Indragiri Hilir.

Salah satu Lurah di Kabupaten Inhil, yaitu Lurah Pekan Arba Kecamatan Tembilahan, Rahmad Hadi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Inhil H. Herman atas upaya beliau sehingga Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant (SG) atau DAU yang ditentukan penggunaannya oleh pemerintah pusat untuk kelurahan, bidang kesehatan serta pendidikan sudah berhasil salur ke Kasda Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Indragiri Hilir.

“Alhamdulillah, terima kasih Bupati Inhil Bapak H. Herman, Honor RT RW sudah bisa di proses pencairannya di BKAD Inhil,” ungkap Lurah Pekan Arba.

Sementara itu, Kepala BKAD Kabupaten Inhil melalui Kabid Perbendaharaan, Hendra Irawan membenarkan informasi tersebut.

“Benar DAU SG bidang Pendidikan, DAU SG Kesehatan dan Kelurahan dananya sudah masuk kemarin ke Kasda,” ujar Hendra.

Menurutnya, sesuai tahapan penyaluran maka DAU SG Kelurahan tahap 1 telah cair sebanyak 50 persen dan DAU SG lainnya tahap 1 sebanyak 20 persen.

“Perintah Bupati Inhil bapak H Herman dana tersebut agar segera dibayarkan sesuai peruntukannya sehingga pelayanan di tengah masyarakat berjalan baik dan optimal,” katanya.

Pihak BKAD Inhil juga mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyaluran DAU SG ini melalui KPPN Rengat.

“Khususnya kepada tim inspektorat Kabupaten Inhil yang di komandoi bapak Budi Pamungkas yang bahkan tetap bekerja lembur siang malam serta bekerja di hari libur untuk merevisi usulan DAU SG kita,” ucap Hendra.

“Alhamdulillah, Inhil merupakan yang pertama berhasil mencairkan dana DAU SG ini melalui KPPN Rengat,” pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, dari penjelasan tim DJPK Kementerian Keuangan RI, penyaluran insentif RT/RW kelurahan sejak Tahun 2026 yang disalurkan melalui DAU memang mengalami perubahan sesuai ketentuan baru sebagaimana diatur dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2024.

Jika sebelumnya proses penyaluran mengacu pada aturan lama yaitu PMK Nomor 67 Tahun 2024 maka sesuai ketentuan terbaru tata kelola penyaluran akan dilakukan sepenuhnya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cabang Rengat. *

ARBindonesia.com, OLAHRAGA – Piala Dunia 2026 semakin panas, bukan hanya di lapangan tetapi juga di papan klasemen pencetak gol. Hingga putaran final utama, daftar top skorer sementara memperlihatkan persaingan sengit antara nama-nama besar dunia.

Di puncak daftar, Lionel Messi (Argentina) kembali menunjukkan magisnya. Sang maestro mencatat 5 gol tanpa assist, membuktikan bahwa di usia senja kariernya, ia masih menjadi mesin gol yang menakutkan.

Di posisi kedua, dua predator muda berbagi tempat: Erling Haaland (Norwegia) dan Kylian Mbappé (Prancis). Keduanya sama-sama mengoleksi 4 gol, menjadi ancaman serius bagi Messi. Haaland dengan kekuatan fisiknya, Mbappé dengan kecepatan eksplosifnya—dua gaya berbeda yang sama-sama mematikan.

Sementara itu, kejutan datang dari Deniz Undav (Jerman). Striker yang sebelumnya jarang diperhitungkan kini mencatat 3 gol dan 2 assist, menjadikannya salah satu pemain paling produktif dengan kontribusi ganda.

Tak ketinggalan, Jonathan David (Kanada) dengan 3 gol dan Maxi Araujo (Uruguay) yang mengoleksi 2 gol dan 1 assist, menambah warna dalam daftar elit pencetak gol.

Atmosfer kompetisi semakin terasa: apakah Messi mampu mempertahankan tahtanya, atau justru generasi baru seperti Haaland dan Mbappé akan mengambil alih panggung? (Arb)

ARBindonesia.com, PEKANBARU – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau kembali menyerahkan sembilan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2025, Kamis (18/6/2026).

Dalam acara resmi di Auditorium Kantor BPK Riau, Direktur Pengelolaan Pemeriksaan PKN V BPK RI, Dr. Juska Meidy Enyke Sjam, S.E., M.M., Ak, CSFA, CertDA, GRCE, CFrA, CIISA, ERMCP, CFE, menyerahkan laporan tersebut kepada pimpinan DPRD dan kepala daerah dari sembilan wilayah: Kampar, Indragiri Hulu, Bengkalis, Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu, Siak, Kuantan Singingi, dan Kota Dumai.

Menariknya, seluruh daerah itu berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) – predikat tertinggi dalam penilaian laporan keuangan pemerintah. Namun, Dr. Juska menegaskan, WTP bukan berarti laporan keuangan sudah bersih dari praktik kecurangan.

“Opini WTP adalah pernyataan profesional mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Itu bukan jaminan bahwa laporan keuangan terbebas dari fraud atau penyimpangan,” tegasny dalam pers rilis.

Temuan BPK: WTP Bukan Tanpa Catatan
Meski predikat WTP disematkan, BPK tetap menemukan sejumlah permasalahan serius, di antaranya:
– Belanja daerah bermasalah: perjalanan dinas, honorarium, sewa alat, hingga konsumsi yang menimbulkan kelebihan pembayaran.
– Proyek infrastruktur: spesifikasi tidak sesuai, volume pekerjaan menyusut, dan keterlambatan pelaksanaan yang berpotensi merugikan keuangan daerah.

– Perencanaan anggaran lemah: tidak memperhatikan kemampuan keuangan, pengelolaan kewajiban tidak tertib, serta belanja dan pendapatan belum optimal.
– Aset daerah tidak jelas: ada aset yang dikuasai pihak lain, tidak diketahui keberadaannya, hingga investasi BUMD yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
– Pengelolaan BLUD dan retribusi: pemberian tunjangan tidak sesuai aturan dan sistem pengendalian yang lemah.

Tindak Lanjut Wajib
Sesuai amanat UU Nomor 15 Tahun 2004, pemerintah daerah diwajibkan menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam waktu 60 hari setelah menerima LHP. DPRD pun diharapkan aktif menggunakan hasil pemeriksaan sebagai dasar pengawasan terhadap jalannya APBD.

“DPRD bersama pemerintah daerah harus terus memperbaiki pertanggungjawaban APBD dan memastikan tindak lanjut rekomendasi BPK dijalankan sesuai kewenangan,” tambah Dr. Juska.(Arbain)

‎
ARBindonesia.com, PEKANBARU ‎- Semangat perjuangan, persatuan, dan keberpihakan kepada rakyat kembali digaungkan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Andi Darma Taufik. Dalam pesan perjuangannya, ia menegaskan bahwa kekuatan partai bukan hanya terletak pada besarnya organisasi, tetapi pada kokohnya persatuan kader dan kedekatan dengan rakyat.
‎
‎Andi Darma Taufik menyampaikan, perjalanan sebuah perjuangan tidak pernah dibangun oleh satu orang, melainkan oleh banyak tangan yang memiliki tekad dan tujuan yang sama. Perbedaan pandangan, pengalaman, maupun latar belakang bukan alasan untuk terpecah, tetapi menjadi energi besar untuk memperkuat barisan.
‎
‎“Boleh berbeda pandangan, berbeda pengalaman, dan berbeda latar belakang. Tetapi selama tujuan kita sama, selama hati kita tetap bersama rakyat, maka perbedaan itu bukan kelemahan. Perbedaan adalah kekuatan,” pesan Andi. 21/06/26
‎
‎Ia menegaskan, nilai perjuangan yang diwariskan Bung Karno harus terus dijaga dan diteruskan dari generasi ke generasi. Seperti sanad keilmuan yang membuat sebuah ajaran tetap hidup, perjuangan partai juga harus memiliki mata rantai yang kuat agar tidak pernah terputus.
‎
‎Dari para pendahulu yang telah menanamkan nilai perjuangan, kader yang hari ini bergerak bersama rakyat, hingga generasi penerus di masa depan, seluruhnya memiliki tanggung jawab menjaga api perjuangan tetap menyala.
‎
‎“Jangan biarkan cita-cita besar perjuangan kalah oleh persoalan kecil. Kader harus saling menguatkan, saling menjaga, dan menjadikan gotong royong sebagai kekuatan utama,” tegasnya.
‎
‎Andi juga mengingatkan pesan Bung Karno bahwa pemimpin berasal dari rakyat, bukan berdiri di atas rakyat. Karena itu, kader harus selalu hadir, mendengar, dan memahami denyut kehidupan masyarakat.
‎
‎“Jangan pernah jauh dari rakyat. Karena dari rakyatlah perjuangan ini lahir, bersama rakyat perjuangan ini bergerak, dan untuk rakyat seluruh pengabdian ini dipersembahkan,” ujarnya.
‎
‎Ia mengibaratkan partai sebagai sebuah bangunan besar. Sebuah bangunan tidak akan roboh hanya karena kuatnya badai dari luar, tetapi dapat runtuh ketika bagian di dalamnya berhenti saling menopang.
‎
‎Karena itu, menjaga kekompakan dan soliditas menjadi kewajiban seluruh kader. Bukan karena tantangan yang dihadapi kecil, melainkan karena cita-cita perjuangan yang dibawa terlalu besar untuk diperjuangkan sendirian.
‎
‎“Selama rakyat masih berharap, selama rakyat masih mempercayai perjuangan ini, maka tugas kita belum selesai,” ungkapnya.
‎
‎Andi Darma Taufik meyakini, selama kader tetap bersatu, tetap berjalan bersama rakyat, dan tetap berpegang pada nilai perjuangan Bung Karno, PDI Perjuangan akan terus menjadi kekuatan yang hadir di tengah masyarakat, bekerja untuk rakyat, dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

ROKAN HULU – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Rokan Hulu sukses menyelenggarakan Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional yang berlangsung selama enam hari di Hotel Gelora, Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu. Kegiatan tersebut dikelola oleh Tim Master of Training (MOT) yang dipimpin Febri dari Bukittinggi bersama enam orang master HMI lainnya.

Puncak kegiatan ditandai dengan acara penutupan yang dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati Rokan Hulu pada kamis, 18/6/2026. Kegiatan tersebut secara resmi ditutup oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Margono, S.Sos., M.Si.

Turut hadir dalam acara penutupan tersebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rokan Hulu Suharman, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Rokan Hulu, unsur Kepolisian, Majelis Daerah Korps Alumni HMI (MD KAHMI) Rokan Hulu beserta jajaran, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam laporannya, Ketua Pelaksana LK II Tingkat Nasional, Jamalulaian, menyampaikan bahwa kegiatan berjalan lancar sejak pembukaan hingga penutupan. Sebanyak 34 peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti seluruh rangkaian pelatihan.

“Peserta yang dinyatakan lulus berasal dari empat provinsi, yakni Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Bengkulu, serta mewakili 10 kabupaten/kota. Kegiatan ini didukung oleh tujuh orang master training dan 20 panitia pelaksana yang bekerja maksimal demi menyukseskan agenda nasional ini,” jelas Jamalulaian.

Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Rokan Hulu, Al Fajar, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan proses Intermediate Training. Ia juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

“Semoga para alumni LK II ini mampu memberikan dampak nyata di daerah masing-masing, menjadi kader yang berintegritas, serta mampu menjawab berbagai tantangan zaman. HMI Cabang Rokan Hulu akan terus berkomitmen untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah serta seluruh elemen masyarakat dalam membangun Rokan Hulu yang lebih maju,” ujar Al Fajar.

Ketua MD KAHMI Rokan Hulu, Lufita Nur Alfiah, S.P., M.Si., turut memberikan apresiasi atas keberhasilan HMI Cabang Rokan Hulu dalam menyelenggarakan LK II Tingkat Nasional hingga tuntas. Dalam sambutannya, ia mengulas sejarah panjang HMI sejak berdiri pada 1947 serta menjelaskan peran strategis organisasi tersebut dalam membangun sumber daya manusia, mengawal kebijakan pemerintah, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Rokan Hulu Anton, ST., MM., yang diwakili Staf Ahli Bupati Margono, menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Bupati Anton, HMI tetap menjadi mitra kritis pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, katanya, membuka ruang seluas-luasnya bagi HMI untuk menyampaikan gagasan, pemikiran, maupun kritik konstruktif demi kemajuan daerah.

“HMI merupakan organisasi yang selalu diperhitungkan sebagai mitra strategis pemerintah. Keberhasilan HMI Cabang Rokan Hulu menyelenggarakan kegiatan tingkat nasional di daerah ini menjadi bukti bahwa kader-kader HMI memiliki kapasitas besar untuk menghadirkan perubahan dan mencetak kader yang berkelanjutan demi masa depan Rokan Hulu,” ungkap Margono.

Sebagai bentuk penghargaan atas dukungan dan perhatian Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terhadap pelaksanaan LK II Tingkat Nasional, Ketua Umum HMI Cabang Rokan Hulu, Al Fajar, menyerahkan piagam penghargaan kepada Bupati Rokan Hulu, Anton, ST., MM.

Suksesnya penyelenggaraan Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional ini kembali menegaskan komitmen HMI Cabang Rokan Hulu sebagai organisasi kader yang konsisten melahirkan pemimpin-pemimpin muda berkualitas, berwawasan kebangsaan, serta siap mengabdi untuk umat, bangsa, dan negara.

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Herman menyatakan kesiapan daerahnya mendukung Reforma Agraria sebagai bagian dari pelaksanaan Kebijakan Strategis Nasional di bidang agraria dan tata ruang. Terlebih, Kabupaten Inhil memiliki enam desa di Kecamatan Pelangiran yang ditetapkan sebagai wilayah percontohan reforma agraria.

Wilayah tersebut memperoleh alokasi lahan seluas 3.811,75 hektare yang berasal dari penataan aset agraria.

“Lahan tersebut direncanakan untuk pemberdayaan masyarakat melalui skema pengelolaan yang difasilitasi oleh Bank Tanah,” ujar Bupati Inhil saat hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Awal Gugus Tugas Reforma Agraria, pada Kamis (17/6) di Kantor Gubernur Riau.

Rakor tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Riau, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Riau, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Riau.

Untuk informasi, HGU atau Hak Guna Usaha merupakan hak yang diberikan negara kepada pihak tertentu untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna kepentingan pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam pengelolaan lahan ini, Bupati Inhil akan memprioritaskan masyarakat setempat yang benar-benar membutuhkan, dengan batas maksimal penguasaan lahan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih merata.

“Maksimal satu orang mengelola 5 hektare. Kita memberdayakan masyarakat tempatan yang layak menerima bantuan agar ekonomi masyarakat semakin meningkat. Kita akan pilah, jangan ada satu orang sampai mengelola 20 hektare, itu tidak bisa. Maksimal 5 hektare saja, artinya memang wajar dan sesuai tujuan pemberdayaan,” tegas Herman.

Proses penetapan calon penerima manfaat akan dilakukan secara cermat melalui verifikasi lapangan yang melibatkan ATR/BPN, camat, kepala desa dan masyarakat agar prosesnya berjalan transparan dan tepat sasaran. (Galeri Foto)