Bupati Inhil Beserta Jajaran sambut Kedatangan KPK RI di Provinsi Riau

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir H.M Wardan bersama jajaran serta Forkopimda Menyambut kedatangan rombongan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam rangka Roadshow Bus KPK, di Provinsi Riau, Senen (18/09/23) .

Rombongan KPK RI tersebut berjumlah tujuh orang yang dipimpin langsung oleh Satgas 1 Dit Sosialisasi dan Kampanye (Ditsoskam) Anti Korupsi KPK RI Yulianto Sapto Prasetyo. Kemudian, M. Zaini selaku Koord Biro Umum serta empat orang Tim Roadshow Bus KPK RI 2023 yakni, Heru Purnoyudo, Dwi Prehantoro, Eko Arusaputro Aji dan Dede Haryadi.

Kegiatan roadshow Bus KPK ini merupakan bagian dari sosialisasi dan kampanye anti korupsi kepada masyarakat secara langsung dan sekaligus bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dalam pencegahan korupsi.

Pada kesempatan ini, kami atas nama Provinsi Riau khususnya Kabupaten Indragiri Hilir mengucapkan selamat datang kepada tim roadshow bus KPK RI yang telah memasuki wilayah Provinsi Riau,”

“Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang telah berkenan singgah di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Kabupaten terdepan yang dilalui rombongan dalam rangka roadshow bus KPK RI di Provinsi Riau yang bertajuk jelajah negeri, bangun anti korupsi.”

Melalui kesempatan ini juga bupati H.M Wardan mengharapkan kegiatan “Roadshow Bus KPJ Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” di Provinsi Riau dapat memberikan edukasi dalam memberantas dan mencegah korupsi di sekitar kita sehingga mempunyai budaya anti korupsi. Masa depan yang lebih baik tanpa korupsi adalah tujuan bersama, untuk itu perlu peran aktif masyarakat.”harap bupati

Sementara itu Satgas 1 Ditsoskam Anti Korupsi KPK RI Yulianto Sapto Prasetyo menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sebagai upaya KPK RI untuk melihat langsung daerah-daerah yang ada di Indonesia, khususnya wilayah Sumatera. Untuk memberikan pemahaman yang lebih mengenal kasus korupsi. Karena, selama ini baik pencegahan maupun pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK baru terfokus di kota-kota besar saja. (Adv)




SDN 011 Concong Luar Jadi Pusat Sosialisasi Aplikasi E-kinerja BKN

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melalui Kasubbag Kepegawaian Jhoni Sandra mengadakan sosialisasi aplikasi E-kinerja BKN bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai jenjang Taman Kanak-Kanak, SD hingga SMP/sederajat.

Kegiatan itu sendiri berpusat di SDN 011 Concong Luar yang dihadiri 70 PNS dan 6 PPPK Se- Kecamatan Concong. Kemudian hadir sebagai narasumber yaitu Jamhuri.

Jhoni Sandra mengatakan bahwa Aplikasi e-Kinerja BKN dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah untuk pengelolaan kinerja pegawai ASN mulai dari penyusunan SKP hingga penilaian SKP dan tindak lanjut menjadi lebih mudah, efektif, efisien, dan akuntabel.

“Aplikasi ini mempermudah ASN dalam membuat laporan keuangan, penyusunan dan lain sebagainya. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri dapat kita serap manfaatnya,” ujar Jhoni seperti data yang diterima Wartawan, Minggu (17/10/2023).

Sementara itu, Kepala SDN 011 Concong Luar Zainal Elmi mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini dengan baik.

“Suatu kebanggaan bagi kami yang telah ditunjuk sebagai pusat sosialisasi Aplikasi E-kinerja BKN di Kecamatan Concong. Kami berharap kegiatan lainnya kami bisa ditunjuk kembali oleh Dinas Pendidikan Indragiri Hilir,” harap Zainal Elmi. ***




Aliansi GEMPAR Minta DPRD Inhil Fasilitasi Audiensi Perihal Industri Pengolahan Sagu

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Sejumlah Mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi GEMPAR mengajukan permintaan kepada pihak DPRD Kabupaten Indragiri Hilir untuk memfasilitasi audiensi dengan sejumlah Satker terkait perihal aktifitas industri pengolahan sagu.

Surat permintaan audiensi bernomor 03/GEMPAR/IX/2023 tertanggal 14 September 2023 tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum HMI Cabang Tembilahan Ahmad Fauzi, Presiden Mahasiswa UNISI Tembilahan Ahmad Alfian Hadi, dan Ketua DPM UNISI Tembilahan Abdul Rahman Sayuti.

Kepada awak media, Fauzi, Alfian dan Rahman mengatakan bahwa dua agenda yang menjadi topik penting dalam audiensi tersebut adalah pembahasan mengenai persoalan dampak limbah sagu dan mencari solusi masalah izin usaha pabrik pengolahan pati palma tersebut.

Kenapa persoalan izin usaha dinilai sangat penting? Menurut mereka, izin usaha merupakan sarana perlindungan hukum. Dengannya, setiap usaha akan mendapat jaminan kepastian perlindungan hukum dari gangguan yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam berusaha.

“Keberadaan pengusaha insdustri sagu tentu berdampak baik untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat, sebab itu perhatian pemerintah sangat diperlukan salah satunya dengan memberikan jaminan kenyamanan berusaha,” sebut mereka, Jumat (15/9/2023).

Lanjutnya, hal penting lainnya selain kepastian adanya izin usaha, aktifitas pengolahan pati palma tersebut juga sangat diharuskan untuk mematuhi ketentuan peraturan yang ada. Dengan mematuhi peraturan, usaha yang mereka jalankan jangan sampai menggangu kenyaman masyarakat termasuk memberikan dampak buruk terhadap lingkungan.

“Selama ini kami juga banyak memndapat keluhan dari masyarakat terkait aktifitas pembuangan sisa limbah pengolahan sagu yang diduga tidak mematuhi ketentuan tersebut, akibatnya berdampak buruk terhadap lingkungan,”

“Tentu juga harus ada ketegasan untuk persoalan ini. Bagi usaha yang tidak mematuhi tentu harus diberi sanksi tegas agar mereka mau mematuhinya,”

“Hal ini yang menjadi point yang kami nilai mendesak untuk dicarikan solusi agar “suara-suara sumbang” terkait aktifitas industri sagu ini kedepannya tidak lagi terdengar dan nantinya akan memberikan dampak positif, baik terhadap pengusaha, masyarakat maupun lingkungan,” akhirinya. ***




Bupati Inhil Ajak Masyarakat Ikuti Bakti Sosial Operasi Katarak Gratis dari Baznas Inhil

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM. Wardan menghimbau masyarakat inhil untuk mengikuti bakti sosial operasi katarak gratis yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada Tembilahan.

Kegiatan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2018 ini sangat diapresiasi Bupati Inhil HM Wardan. Ia katakan kegiatan ini dapat memembantu para penderita katarak di Kab. Inhil yang tidak mampu untuk berobat.

“Saya mendukung dan mensupport penuh kegiatan ini, ini merupakan upaya pendayagunaan dana Baznas kepada para mustahik. Untuk itu kepada penderita katarak yang ada di Inhil, segera daftarkan diri untuk ikuti bakti sosial operasi katarak ini” ungkap Wardan.

Pelaksanaan bakti sosial ini dalam rangka meningkatkan optimalisasi penyaluran pendayagunaan zakat. Dengan sasaran yang dituju adalah mustahik yang tidak mampu dan tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan.

“Bakti sosial operasi katarak ini gratis, yang artinya pembiayaan dari sisi medis dibayarkan atau ditanggung jawab oleh Baznas Inhil. Masyarakat hanya memikirkan biaya pensukungnya seperti transportasi ke rumah sakit, menginap jika dibutuhkan dan lain-lain yang diluar medis, itu menjadi tanggung jawab pasien” ungkap Yunus Hasbi, Ketua Baznas Inhil.

Dengan pelaksanaan bakti sosial ini, Yunus meminta dukungan kepada semua pihak agar kegiatan ini dapat terselenggara dengan sukses dan lancar.

“Mohon do’a nya, agar kegiatan bakti sosial ini berjalan dengan sukses dan lancar. Mari kita saling mendoakan, baik itu kepada pembayar zakat maupun penerima zakat. Semoga ini dapat memberikan manfaat yang baik kepada semua pihak yang terlibat, terutama kepada mustahik yang menerima” tutur Yunus.

Diakui dr Saut Pakpahan, Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan, dari 1000 orang target yang ingin dicapai dalam operasi ini sudah 50 orang lebih yang mendaftarkan diri. Ia ungkapkan ada beberapa syarat bagi pasien jika ingin ikuti bakti sosial ini.

“Syarat pertama adalah orang yang tidak mampu, selanjutnya yang mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), tidak memiliki BPJS Kesehatan dan tidak ada batasan usia. Jika pasien tergolong tidak mampu dan memiliki BPJS Kesehatan, silahkan daftarkan saja, nanti kami dari pihak Rumah Sakit yang akan menyaring” ungkap dr Saut.

“Pendaftaran dapat dilakukan di Puskesmas daerah masing-masing atau langsung ke RUSD Puri Husada Tembilahan, yang selanjutnya akan dilakukan screening oleh Rumah Sakit, nantinya pihak Rumah Sakitlah yang akan menentukan pasien mana yang akan dilakukan operasi,tentunya sesuai hasil screening” tambah Saut.

Pembayaran zakat melalui Baznas ini diharapkan agar dapat lebih ditingkatkan sehingga pemanfaatan zakat kepada para mustahik dapat lebih luas. Hal ini disampaikan Jamaluddin, Wakil Ketua II Riau Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baznas Provinsi Riau, saat melakukan monitoring dan evaluasi di Kab. Inhil.

“Dengan semakin banyaknya orang membayar zakat melalui Baznas maka kedepan pelaksanaan pendayagunaan dana Baznas kepada mustahik akan semakin meluas dan lebih banyak mustahik yang mendapatkan manfaatnya” ungkap Jamal.

Untuk diketahui pendaftaran bakti sosial operasi katarak masih dibuka sampai tanggal 28 September 2023 dan pelaksanaan operasi dijadwalkan pada tanggal 29-30 September 2023. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi 0852-6428-6966 (Yeni) dan 0821-7042-5593 (Desi). (adv)




Mudah, Ini Syarat Untuk Buka Bidan Praktek Mandiri di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Inhil

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Bidan Praktek Mandiri ( BPM ) merupakan bentuk pelayanan kesehatan di bidang kesehatan dasar yang diberikan oleh bidan kepada pasien sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya yang ditujukan khusus bagi perempuan.

Saat ini untuk bisa membuka Praktek Bidan Mandiri, seorang bidan yang memiliki pendidikan akademik maupun vokasi wajib mengambil pendidikan profesi. Karena bila tidak, bidan hanya diperbolehkan praktik di fasilitas kesehatan bukan secara mandiri.

Berikut persyaratan yang bisa kami lengkapi dalam pengurusan Surat Izin Praktik Bidan Mandiri (SIPB Mandiri) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

A. Persyaratan administrasi (2 rangkap)
1.Permohonan bermaterai

  1. Fotocopy E-KTP
  2. Pasfoto warna 4×6 cm 3 lembar
  3. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir
  4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) Provinsi
  5. Rekomendasi dari organisasi profesi IBI, sesuai dengan tempat praktek
  6. Surat keterangan sehat dari dokter yang telah mempunyai izin praktek
  7. Rekomendasi dari kepala unit pelayanan teknis (UPT) Puskesmas setempat
  8. Melampirkan fotocopy SIPB pertama untuk permohonan SIPB kedua
  9. Surat pernyataan memiliki tempat praktek bermaterai
  10. Surat pernyataan kesanggupan melayani inisiasi menyusui dini dan asi eksekutif bermaterai
  11. Surat penyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan saksi bematerai
  12. Surat pernyataan jam praktek mandiri (bagi bidan desa) bermaterai
  13. Surat dari pimpinan faskes yang menyatakan tidak keberatan tenaga bidan untuk praktik mandiri
  14. Bukti lunas pajak bumi dan bangunan (PBB)
    Perpanjangan : Poin 4 dan 5 melampirkan fotocopy dan SIPB lama
    B. Persyaratan teknis : Rekomendasi tim teknis
    C. Waktu penyelesaian 5 hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.(adv)



Berkunjung ke Inhil, M Tonas Gelar Silaturahmi Bersama Simpatisan dan Masyarakat

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) DPR RI Dapil Riau 2, Muhammad Tonas mengunjungi Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) untuk bersilaturahmi bersama para kader dan Simpatisan PAN serta masyarakat.

Pertemuan tersebut dilaksanakan di rumah pemenangan Muhammad Tonas di jalan Gunung Daek Tembilahan,kamis(14/9/2023).

Kedatangan putra Riau tersebut selain melakukan silaturahmi juga menyampaikan maksud untuk maju pada Pemilu Legislatif DPR RI yang akan dilaksanakan pada Februari mendatang.

“Saya lahir dan dibesarkan di provinsi Riau. Insya Allah saya masih cukup familiar,maka saya bertekad untuk terus maju sebagai calon anggota DPR RI dapil Riau 2,”ujarnya.

Beberapa program juga disampaikan Muhammad Tonas nantinya,seperti memajukan provinsi Riau dimasa mendatang dengan menjadikan Selat Malaka sebagai gerbang akses pintu masuk.

“Inhil memiliki wilayah yang cukup luas sehingga harus dimekarkan. Selain itu Inhil harus memiliki pelabuhan skala nasional karena Riau ke depan ialah Riau yang memiliki pintu gerbang di Selat Malaka,”ujar Tonas.

Untuk mewujudkan itu,berharap dukungan semua pihak,kader PAN dan simpatisan serta masyarakat Inhil agar dapat memilihnya pada pemilu legislatif mendatang untuk mewakili Riau di DPR RI melalui Partai PAN.

“Insya Allah saya telah siap untuk bersama sama memajukan daerah kita,untuk itu saya berharap seluruh simpatisan agar bergerak,” pungkas Tonas. (***)