www.detikriau.wordpress.com (YOGYAKARTA) – Ketua Majelis Ulama daerah Istimewa Yogyakarta (MUI dIY) membolehkan umat Islam berbuka puasa di gereja dalam rangka mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh umat kristiani pada bulan Ramadhan sebagai bentuk tolensai umat beragama.

Namun jika dipikir lebih kritis, sedemikian miskinkah umat Islam sehingga bahkanuntuk berbuka puasapun terpaksa harus berbuka puasa bersama umat Kristen di gereja?

Sejumlah gereja di Yogyakarta kerap menggelar acara buka puasa bersama pada bulan Ramadan, untuk menunjukan sikap toleransi umat beragama. Menanggapi hal tersebut ketua MUI dIY tidak melarang gereja-gereja tersebut untuk melakukan kegiatan buka puasa bersama bagi umat Islam.

“Kami tidak melarang pengurus gereja buka bersama di gereja. Tidak ada larangan dari agama,” kata Ketua MUI dIY, Toha Abdurrahman, Ahad (31/7/2011).

Menurutnya, Islam tidak melarang umatnya untuk berbuka puasa di tempat ibadah agama lain. Meskipun demikian, Toha menambahkan, sebaiknya umat Islam tidak perlu sampai buka puasa di Gereja.

Sementara itu, MUI Yogyakarta juga mengimbau pemilik warung makan atau pedagang makanan agar jangan terlalu memamerkan barang dagangannya. Lebih baik lagi, apabila warung atau dagangan buka di malam hari saja.

Menyambut bulan suci Ramadan, MUI Yogya pun mengimbau pada semua perusahaan yang ada di wilayah dIY untuk mengurangi jam kerja pegawainya. Termasuk juga pemerintah, yang diharapkan mengurangi jam kerja Pegawai Negeri Sipil khusus pada bulan Ramadhan. (sumber, arrahmah.com)

www.detikriau.wordpress.com (XINJIANG)– Pemerintah lokal Xinjiang kembali mengeluarkan kebijakan yang tidak adil dan ‘tidak menghormati hak asasi manusia’ terhadap muslim Uighur. Mereka (muslim Uighur) diancam akan dikeluarkan dari pekerjaannya jika diketahui tidak makan pada jam makan siang.

Itu merupakan bagian dari kampanye pemerintah lokal Xinjiang untuk memaksa muslim Uighur berhenti melakukan ritual keagamaannya selama bulan suci Ramadhan.

“Makan siang, teh, dan kopi gratis – yang oleh pemerintah disebut sebagai ‘Perhatian dari Pemerintah’ atau ‘Tunjangan Hidup’ – diberikan di departemen-departemen pemerintah dan perusahaan-perusahaan. Namun sebenarnya itu adalah taktik untuk mengetahui siapa yang menjalankan puasa,” ujar Dilxat Raxit, juru bicara Kongres Uighur Dunia.

Para pemilik restoran Muslim dipaksa menandatangani sebuah dokumen yang menyatakan bahwa restoran akan tetap buka dan menjual minuman beralkohol selama bulan Ramadhan, jika tidak ijin usahanya akan dicabut.

Muslim Uighur yang ditahan dalam kerusuhan bulan Juli di Urumqi juga dilarang menjalankan puasa, mereka yang tetap berpuasa akan dipaksa menelan makanan dan minuman sambil menerima hinaan karena perlawanan mereka.

Para imam masjid dipaksa untuk berceramah kepada yang lain bahwa puasa adalah “aktivitas feodal”dan berbahaya bagi kesehatan. Jika tidak, sertifikasi relijius mereka akan dicabut.

Ketika ditanya mengenai kunjungan pemimpin Partai Komunis Cina, Hu Jintao, baru-baru ini ke Xinjiang, Dilxat mengatakan, “Situasi Xinjiang belum kembali normal. Bukannya meminta penduduk lokal Han untuk menghormati agama dan budaya orang-orang Uighur, Hu mendorong penggunaan kekuatan militer untuk menekan dan kemudian membatasi kebebasan relijius kami. Rezim Komunis seringkali berbicara tentang ‘memelihara stabilitas’, tapi apa yang mereka lakukan selalu berbeda dengan apa yang mereka katakan. Sebenarnya merekalah yang menghancurkan stabilitas.”

Saat dimintai keterangan seputar kebijakan tersebut, Komisi Urusan Etnis Negara Bagian Partai Komunis Cina tidak mau memberi keterangan sedikit pun mengenai masalah itu. Komisi tersebut malah memberikan dua nomor telepon di Xinjiang yang katanya dapat dihubungi oleh wartawan untuk mencari informasi lebih lanjut. Namun, kedua nomor itu selalu sibuk ketika dihubungi, dan ketika wartawan mengontak lagi Komisi Urusan Etnis Negara Bagian, sambungan telepon pun selalu diputus. (sumber ar-rahmah.com)

Permainan petasan semakin meresahkan masyarakat.
www.detikriau.wordpress.com (Tembilahan) – Maraknya penggunaan mercon membuat masyarakat resah. Permainan yang cukup berisiko dan mengganggu ketenangan ini terkesan dibiarkan. Masyarakat berharap petugas keamanan untuk segera melakukan penertiban agar tidak menimbulkan korban dan mengganggu ketenangan umat islam menunaikan ibadah di bulan ramadhan.
“Setiap malam saya selalu merasa terganggu dengan berbagai bunyi mercon yang cukup memekakkan telinga ini. Bahkan saya sering was-was karena salah seorang anggota keluarga saya menderita penyakit jantung. Yang menjadi pertanyaan saya kemana para petugas keamanan seperti pol pp dan kepolisian?, bukankah secara aturan permainan ini dilarang?,” Ungkap wati (32) seorang Ibu rumah tangga saat bertemu www.detikriau.wordpress.com di Tembilahan, Ahad (7/8/2011).
Ditempat terpisah, seorang warga Tembilahan lainnya, Rudy (36) dengan tegas mendesak agar pihak terkait segera mengambil tindakan agar permainan ini tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat lainnya.
“Dua hari lalu saya mengalami kecelakaan diakibatkan permainan ini. Saat saya berkendaraan bersama keluarga melintas di sebuah jalan protokol tiba-tiba saja seorang anak melempar mercon ke tengah jalan dan meledak persis saat saya melintas. Karena kaget saya kehilangan kendali dan terjatuh. Untung saja tidak sampai menimbulkan akibat yang parah,” Ceritanya dengan suara emosi.
Untuk itu, ditambahkannya, saya sangat-sangat berharap agar petugas keamanan tidak menutup mata. Jangan tunggu lagi permainan yang memang dilarang ini semakin marak dan menimbulkan korban kepada masyarakat lainnya,” pintanya berharap. (fsl)

Tempat maksiat Kota Tembilahan Heboh

www.detikriau.wordpress.com (Tembilahan) – Guna mesakralkan bulan suci Ramadhan, ratusan massa Front Pembela Islam (FPI) yang tergabung dengan masyarakat kota Tembilahan melakukan aksi sweeping ketempat-tempat berbau maksiat. Aksi dadakan ini sempat membuat kota Tembilahan heboh. Dari puluhan penginanapan, café dan warung remang-remang didapati telah lengang dari pengunjung.Ditenggarai aksi ini sudah bocor.
Dari pantauan lapangan www.detikriau.wordpress.com, puluhan massa FPI yang bergerak dari markas mereka di Jalan Tanjung Harapan sekira pukul 23.00 wib langsung menuju ke Wisma ABU jalan Abdul Manaf yang memang selama ini sudah cukup dikenal masyarakat sebagai salah satu tempat berbau maksiat. Aksi FPI di wisma ini sempat mendapat perhatian masyarakat dan secara spontan ratusan massa ikut meramaikan sweeping yang dilakukan pihak FPI. Aksi sweeping kemudian dilanjutkan ke Wisma Elva, Hotel Inhil Pratama, Penginapan mustika Indra dan pasar rakyat jalan Yos Sudarso.
Dilokasi pasar rakyat didapati pada lantai dua pasar ini sudah berubah wujud menjadi wisma dengan puluhan kamar-kamar kecil. Dari buku tamu resepsionis, seluruh kamar malam itu terisi namun tidak dijumpai satupun ada penghuninya. ditempat ini juga, ratusan massa sempat berdialog dengan petugas dari kepolisian polres inhil dan petugas satpol PP. dari kesepakatan, aksi massa FPI yang diboncengi masyarakat ini akhirnya mendapat pengawalan dari pihak kepolisian dan satpol PP.
Gerakan massa yang sudah mendapat pengawalan ini kembali bergerak ke kawasan pujasera, café-café disepanjang jalan provinsi menuju desa pulau palas. Disebuah café, rombongan berhasil mendapati tiga orang wanita malam. Namun tidak dilakukan penahan selain hanya diberikan nasehat.
“Aksi yang kita lakukan malam ini hanya bersifat pendekatan secara persuasif dengan cara menjumpai pengelola dan memberikan nasehat dan menghimbau kepada mereka agar pada malam berikutnya tidak lagi melakukan transaksi maksiat. Untuk saat ini kita hanya membuka hati mereka untuk mau mengikuti konsep kita. Senjata yang kita bawa malam ini bukan untuk menakut-nakuti tapi hanya sekedar menunjukkan bahwa kita tidak main-main dalam menegakkan amal ma’ruf nahi mungkar,”Pesan Ketua Dewan Syuro DPW FPI Inhil, Ustadz Azai sesaat sebelum turun melakukan aksi.
Menurut penuturan seorang warga, Sumardi (42) yang ditemui www.detikriau.wordpress di depan lokasi pujasera menyatakan dirinya sangat mendukung apa yang dilakukan FPI.
“Sebagai masyarakat saya sudah terlalu lama menunggu adanya gerakan seperti ini. Sejauh ini, himbauan yang dilakukan oleh berbagai pihak seakan tiada memberikan kesan, tempat-tempat maksiat semakin hari semakin merajalela. Bahkan sudah terlalu lama kita menunggu aksi dari aparat hukum. Tapi tidak kujung tampak, sepertinya memang sudah waktunya masyarakat berbuat dengan tindakan nyata untuk menyelamatkan kota dan generasi penerus kita “ Ungkapnya sambil turut mendoakan agar aksi ini terus berlanjut sampai kota Tembilahan bersih dari sarang maksiat.(fsl)

www.detikriau.wordpress.com (Tembilahan) – Pernyataan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Kakansatpol PP), Marta Hariyadi untuk melakukan pendataaan Rumah Makan yang tidak mematuhi edaran penutupan tempat usaha selama bulan ramadhan saat dikomfirmasi wartawan terkait adanya pelanggaran edaran ini, dinilai Ketua LSM Pekat, Zakiyun, bak lagu baru dengan lirik lama. Setiap tahun lirik yang dilantunkan selalu sama. Kenyataan ini semakin memperkuat keyakinan adanya konpirasi antara Satpol PP dan Pengusaha Rumah Makan/Restoran.
“Lagu baru tapi lirik lama. Skenarionya, berikan surat edaran, kalau ada yang komplin kemudian lakukan pendataan rumah makan yang membandel, beberapa waktu kemudian lakukan penertiban, selanjutnya berikan peringatan pertama (bagi yang kedapatan tidak mematuhi, biar tampak beneran), tunggu kembali reaksi masyarakat, rekan konpirasi berjualan kembali, kalau masyarakat komplin lagi, berikan surat teguran kedua. Kalau masyarakat bertanya kenapa seperti ini, bilang memang sudah petunjuk penanganannya seperti itu. Terus biarkan waktu berjalan sampai ramadhan berlalu,” Ungkap Yon panggilan akrab ketua LSM Pekat ini saat bertemu detikriau.wordpress.com, sabtu (6/8/2011)
Ditambahkannya, ini kan aneh. Setahu saya setiap tahun pengusaha rumah makan yang bandel ya hanya itu-itu saja. Ramadhan tahun lalu kan juga sama. Berita yang saya baca di media massa skenarionya seperti hari ini juga. Udahlah, mbok jangan pura-pura. Kalau memang serius tentu nggak usah repot-repot gini. Atau memang benar seperti apa yang diduga pihak FPI bahwa satpol pp juga kebagian jatah.
Beberapa hari lalu saat saya di Pekanbaru saya melihat petuga satpol PP lebih tegas. Sepanjang hari saya tidak menemukan satupun restoran ataupun rumah makan yang membuka usahanya di bawah pukul 15.00 Wib, Ungkap Yon memberi perbandingan. (fsl)

Masyarakat Inhil mengeluhkan mahalnya biaya pemasangan listrik baru. Menurut kalangan dewan, kondisi tersebut akibat ada permainan antara PLN dengan AKLI.

www.detikriau.wordpress.com (-TEMBILAHAN-) Dewan menuding pihak PLN Ranting Tembilahan terlibat konspirasi dengan Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) dalam penetapan mencekiknya biaya pemasangan sambungan baru di Inhil.

Menurut anggota DPRD Inhil, mereka kerap menerima keluhan dari masyarakat, baik via telepon maupun datang langsung mengenai tingginya biaya pemasangan baru listrik di Inhil.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil, Junaidi menyatakan PLN Ranting Tembilahan tidak transparan dalam masalah penetapan biaya pemasangan jaringan listrik baru ke rumah pelanggan.

“Masyarakat mempertanyakan berapa biaya sambungan itu sebenarnya, jangan sampai ada dusta diantara kita. Kalau tidak jelas pungutannya itu kan namanya pungli, ini dagelan macam apa,” kecam politisi Golkar tersebut saat mempertanyakan masalah ini dalam hearing Komisi III DPRD Inhil dengan PLN Ranting Tembilahan dan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Inhil, Kamis (4/8/11).

Berdasarkan laporan dari masyarakat mereka diminta membayar sampai Rp 4,8 juta, bahkan ada yang membayar Rp 7 juta untuk pemasangan jaringan baru dengan daya 900 KVA.

“Dari laporan masyarakat kepada kita mereka diminta membayar sampai 4,8 juta bahkan ada yang membayar Rp 7 juta untuk daya 900 KVA. Terjadi ketidaksamaan biaya pemasangan baru antara satu biro dengan biro lainnya, maka kita minta PLN menjelaskan berapa sebenarnya biaya pemasangan listrik sebenarnya,” tanya Junaidi.

Manajer PLN Ranting Tembilahan, Desril Naldi menyatakan bahwa biaya pasang baru sebenarnya tidak sebesar itu, ia berjanji akan mengecek permasalahan tersebut ke lapangan.

“Dibayar ke PLN biaya penyambungan saja, instalasi listrik milik pelanggan dan dikerjakan biro instalatir yang sah di PLN. Tarif tergantung daya, yakni 900 KVA dibayar ke PLN Rp 675 ribu dan 1300 KVA dibayar ke PLN Rp 975 ribu,” jawab Desril. Saat ini, terangnya ada 10 biro instalatir sah yang terdaftar di PLN Ranting Tembilahan.

Sehingga menurut Desril, pihaknya tidak mengetahui kalau terjadi penetapan biaya pemasangan baru yang sangat tinggi dan memberatkan warga. Menurutnya, walaupun biro instalatir yang sah dibawah PLN, tapi pembinaannya dibawah Dinas Pertambangan dan Energi Inhil.

Namun anggota Komisi III DPRD Inhil, Ferryandi menyebutkan dalam permasalahan mahalnya biaya pemasangan baru jaringan listrik baru kerumah pelanggan jelas ada keterlibatan PLN Ranting Tembilahan.

“Ini ada konspirasi dan dusta ini kalau tidak ada konspirasi antara AKLI dengan PLN, masak daya 900 KVA harus bayar Rp 4,8 juta bahkan sampai Rp 7 juta,” tegas Ferryandi.

Alasannya, kalau memang PLN tidak tahu, kenapa setelah warga membayar Rp 675 ribu untuk pasang baru dengan daya 900 KVA. Tapi, tidak juga masuk aliran listrik kerumahnya, karena warga yang belum membayar tarif sebagaimana yang ditetapkan AKLI tersebut dan belum ada rekomendasi dari PLN.

Sedangkan Kepala Distamben Inhil, Encik Kamal Syahindra menyangkal kalau pihaknya yang mempunyai kewajiban melakukan pembinaan kepada biro instalatir. Karena pihak PLN dan biro instalatir juga tidak pernah melaporkan adanya penyambungan baru kepada pihaknya.

“Bagaimana kita dikatakan melakukan pembinaan kepada biro instalatir tersebut, kalau kita tidak pernah dilaporkan. Dan data biro juga tidak jelas dengan kita,” bantah Encik Kamal.

Lanjutnya, kalau memang terjadinya praktek pembayaran yang memberatkan warga dan tidak jelas, seharusnya PLN tidak membiarkan begitu saja.

“Kok PLN membiarkan saja, seharusnya biro yang nakal didiskualifikasikan saja,” imbuhnya.***(rtc/mar)