Arbindonesia.com (JAKARTA) – Elite politik dan pejabat negara dihimbau agar memanfaatkan momentum Hari Raya Idul Fitri tahun 1432 Hijriah pekan depan sebagai momen untuk mawas diri. Pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif perlu bertemu dengan rakyat dalam ajang halal bihalal sambil mengevaluasi, apakah kebijakan politik selama ini memihak rakyat atau belum.
Harapan itu diungkapkan Direktur Pusat Penelitian Islam dan Masyarakat (PPIM) Jakarta, Ali Munhanif, di Jakarta, Sabtu (27/8/2011). Dia mengimbau agar para politisi mau memandang halal bihalal tak sekadar semangat saling memaafkan, tetapi juga anjuran untuk memperbaiki perilaku seseorang.
Bagi para politisi, Lebaran bisa jadi momen untuk mawas diri, apakah kebijakan atau keputusan politik yang pernah diambil sudah membela kepentingan rakyat atau belum. Halal bihalal semestinya tidak hanya diucapkan, tapi juga dibenamkan dalam hati dan perbuatan. Intinya, bagaimana mengevaluasi perilaku lama dan memperbaikinya untuk ke depan.
Jika selama ini belum memihak rakyat, maka kebijakan itu harus dikoreksi dengan kebijakan baru yang lebih baik,” katanya.
Namun, berkaca dari perilaku politik kita, anjuran itu kemungkinan akan sulit terwujud. Masalahnya, anjuran agama kerap tidak bisa merasuk dalam perilaku politik.
Sebaliknya, para politisi malah memanfaatkan ajang Lebaran untuk pencitraan diri. Mereka menampilkan citra diri yang saleh, santun, dan bersih untuk membungkus perilaku politiknya mungkin saja korup. “Setelah halal bihalal, mungkin mereka akan kembali masuk dalam lingkaran kekuasaan politik yang korup, yang melahirkan mafia anggaran, mafia pajak, dan mafia peradilan. Tapi, tidak ada salahnya kita memberikan imbaun moral,” kata Ali Munhanif.
Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Komaruddin Hidayat, juga menyarankan para politisi dan petinggi negara dapat menggunakan perayaan Lebaran untuk merangkul rakyat bawah. Lewat ajang halal bihalal, elite bisa menyapa dan menyarap aspirasi rakyat secara langsung yang dalam proses politik formal kerap terabaikan.
Lebaran kini sudah menjadi bagian dari tradisi budaya bangsa yang dirayakan semua masyarakat. Dalam masa liburan nasional itu, banyak orang mudik ke kampung halaman, bertemu keluarga, dan saling memaafkan satu sama lain, termasuk para politisi. Menurut Komaruddin Hidayat, Lebaran adalah pesta rakyat yang sudah mentradisi sejak dulu. Tradisi ini juga bisa dimanfaatkan elite politik atau pejabat untuk bertemu masyarakat sebagai manusia biasa.
Mereka bisa menggelar semacam open house kepada para rakyat atau konsituen yang memilihnya, termasuk anggota legislatif dengan pulang ke kampung halaman. “Lewat momen silaturahmi Lebaran, para politisi bisa bertemu langsung dengan rakyat, melihat secara jujur keadaan nyata di lapangan, mendengarkan, dan menampung aspirasi rakyat. Setelah halal bihalal, semua itu dijadikan bahan untuk memperbaiki kinerja politik,” katanya.
Hanya saja, lanjut Komaruddin, jangan sampai ajang maaf memaafkan itu justru digunakan untuk melemahkan semangat pemberantasan korupsi. Halal bihalal itu untuk memperbaiki hubungan antarmansia dan dengan Tuhan, sementara korupsi merupakan kejahatan seseorang atau kelompok terhadap rakyat dan negara. Korupsi harus tetap diberantas dengan ketegasan hukum, bukan dengan norma agama yang bersifat imbauan moral.(jurnalmetro/drc)
