www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA ) – Pemerintah memutuskan menghapus sistem pemilihan langsung gubernur. Mekanisme pemilihan kepala daerah level provinsi itu dikembalikan lagi ke DPRD provinsi masing-masing, seperti halnya pada era Orde Baru.
Sedangkan pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten (bupati) dan kota (wali kota) nanti hanya diikuti kepala daerah (calon bupati/calon wali kota). Tidak lagi berpasangan dengan cawabup/cawawali. Namun, pemilihan bupati-wali kota tetap digelar lewat pemilihan langsung.
Perombakan mekanisme pilkada itu dimasukkan dalam Rancangan Undang-undang Pemerintah Daerah (RUU Pemda) yang akan mengatur pilkada. Mekanisme tersebut baru diterapkan bila RUU tersebut disetujui DPR.
Sikap resmi pemerintah itu disampaikan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. ’’Penetapan (gubernur) oleh DPRD ini diambil setelah mempertimbangkan implikasi-implikasi yang ada,’’ kata Gamawan di Jakarta, kemarin (18/8).
Menurut mantan gubenur Sumbar itu, dua faktor yang membuat pemerintah memutuskan mekanisme penetapan gubernur adalah faktor politik uang dan biaya pilkada yang tinggi. Sudah menjadi hal umum bahwa penyelenggaraan pilgub bisa menghabiskan dana hingga ratusan miliar rupiah.
’’Kalau untuk biaya pemilihan gubernur saja habis Rp 100 miliar, implikasi politiknya sangat tinggi,’’ ujar Gamawan.
Dalam hal politik uang, kata Gamawan, ratusan miliar rupiah dana yang sudah dihabiskan itu bisa mengakibatkan terjadinya praktik korupsi. Jika berharap pada penegakan aturan pilkada, saat ini sulit dilakukan pencegahan atas politik uang.
’’Karena itu, kalau itu tak bisa kita cegah, yang kita pilih adalah model perwakilan itu,’’ katanya.
Terhadap kekhawatiran bahwa tidak tertutup kemungkinan terjadi politik uang di penetapan DPRD, Gamawan juga membenarkan itu. Namun, pencegahannya bisa dilakukan lebih mudah. Salah satu caranya ialah menggabungkan proses verifikasi dan penetapan dalam hari yang sama.
’’Misalkan saat itu dikoreksi tiga calon, pada hari itu juga dilakukan pemilihan,’’ kata Gamawan.
Bisa juga, lanjut dia, dibahas aturan pengawasan terkait mekanisme pemilihan di DPRD.

TAK AKUR DENGAN WAKIL
Perubahan di pilkada kabupaten-kota adalah kepastian usul pemerintah untuk mengusung calon kepala daerah saja, tanpa wakil kepala daerah. Menurut Gamawan, supaya tidak ada konflik dalam perjalanan tugas, jabatan wakil kepala daerah (Wakada) akan diajukan kepala daerah (Kada).
Hasil evaluasi Kemendagri menunjukkan, 85 persen pasangan pilkada yang menang tidak lagi melanjutkan kampanye mereka di kompetisi selanjutnya.
’’Jadi, mereka saat menjabat sudah ada orientasi untuk mencari pengaruh. Ini tidak baik,’’ ujar Gamawan.

Karena Kada dan Wakada sibuk sendiri-sendiri, hal itu menimbulkan kebingungan pada staf pemerintah di daerah. Belum lagi jika seorang sekretaris daerah juga ikut maju dalam pilkada. Banyaknya kepentingan juga menghambat perkembangan kabupaten-kota.
’’Sebanyak 294 daerah, anggaran belanjanya di atas 50 persen. Ini terjadi karena mencari-cari pengaruh itu,’’ ujarnya mengingatkan.
Perubahan itu, lanjut Gamawan, diharapkan bisa menjadi faktor untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Dia berjanji segera menyampaikan usul pemerintah itu kepada DPR.
’’Kami akan dialogkan dengan menyampaikan berbagai pemikiran,’’ tandasnya.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Agus Purnomo menyatakan belum bisa berbicara banyak atas draf RUU Pemda. Menurut Agus, Komisi II DPR saat ini masih menunggu realisasi penyerahan draf RUU pemda yang terus tertunda.
’’Kami akan bersikap resmi begitu pemerintah menyerahkan DIM (daftar inventarisasi masalah, Red),’’ ujarnya saat dihubungi.
Namun, yang pasti, kata Agus, tata cara sistem pemilihan juga berbanding lurus dengan kewenangan. Jika kewenangan yang diberikan kepada kepala daerah besar, sistem pemilihan langsung harus menjadi pilihan.
’’Kalau kewenangan (gubernur) terbatas, saya kira alasan pemerintah berdasar,’’ ujar dia.
Persoalan biaya politik pilkada, lanjut Agus, sebenarnya bisa disiasati. Jika pilgub selama ini dinilai menghamburkan anggaran, opsi pilkada serentak bisa menjadi pertimbangan pemerintah. ’’Pilkada serentak lebih efisien,’’ tandasnya.(kaltimpos.co.id/fsl/dr.com)

www.detikriau.wordpress.com (KATEMAN) – Ikatan Pelajar Mahasiswa Kateman (IPMK) Tembilahan, Kamis (18/8/11) dilantik Camat Kateman Yuliargo. Pelantikan ini diisi dengan kegiatan sosial dan buka bersama.

Sempena pelantikan IPMK Tembilahan yang dipusatkan di Balai Rakyat Sungai Guntung tersebut juga digelar bhakti sosial sunatan massal bagi anak dari kalangan tidak mampu di Kateman.

Pengurus IPMK Tembilahan yang dipimpin Bukhary didampingi Sekretaris Fitrawir Armadani bersama jajaran pengurus lainnya dilantik Camat Kateman, Yuliargo.

Kegiatan pelantikan ini dihadiri para unsur Upika Kateman, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

Camat Kateman, Yuliargo mengharapkan para pengurus organisasi ini dapat melakukan langkah-langkah bagi kepentingan pelajar dan mahasiswa asal Kateman.

“Kita harapkan IPMK Tembilahan ini benar-benar dapat menaungi dan mewadahi kepentingan pelajar dan mahasiswa asal Kateman. Kita selalu mendukung kegiatan positif yang diadakan pengurus organisasi ini,”
sebut Camat Kateman, Yuliargo dalam sambutannya.

Lanjutnya, kegiatan sunatan massal yang digelar IPMK Tembilahan merupakan langkah positif dan harus didukung, karena memiliki nilai bagi membantu meringankan beban masyarakat tidak mampu.

Ketua IPMK Tembilahan, Bukhary menyebutkan bahwa memang kegiatan sunatan massal yang diikuti sekitar 100 an anak-anak tidak mampu tersebut bagi dari bakti organisasi ini bagi masyarakat Kateman.

“Sunatan massal dan buka bersama yang kita sejalankan dengan pelantikan IPMK Tembilahan ini adalah dalam upaya mengenalkan dan lebih mendekatkan organisasi pelajar dan mahasiswa Kateman kepada masyarakat,” sebutnya. (nto)

www.detikriau.wordpress.com (TEMBILAHAN) – Tiga proyek multiyears yakni jalan High way Bandara Tempuling – Mandah, Gedung Kampus UNISI dan Islamic Center dengan total anggaran 965 milyar dituding hanya sebatas ambisi pribadi Bupati Inhil, Indra Muchlis Adnan tanpa memikirkan kemampuan anggaran yang dimiliki. Apalagi disinyalir proyek tersebut tanpa perencanaan yang matang dan tidak lebih hanya mengejar fee untuk kepentingan dana suksesi Gubri mendatang.

Menurut penuturan seorang kontraktor yang tidak bersedia menyebutkan namanya ketika berbincang-bincang dengan www.detikriau.wordpress.com bahwa proyek pembangunan jalan high way bandara Tempuling – Mandah yang menelan biaya Rp. 500 Milyar, satu dari tiga proyek multiyears tersebut sangat janggal. Proyek High Way ini dinilai sangat mendadak dan tidak pernah masuk dalam program Inhil sebelumnya. “Mendadak saja proyek tersebut menjadi prioritas Pemkab Inhil dan anehnya proses tender sudah berlangsung pada tahun 2010 yang lalu, sementara Perdanya ketika proses tender itu berlangsung belum selesai dibahas.” Paparnya, Kamis (18/8/2011)

Bahkan, keberadaan jalan tersebut merupakan jalan yang benar-benar jalur baru karena sebelumnya tidak pernah ada badan jalan setapakpun yang pernah dibuat, hingga diprediksi menjadi penyebab pembengkakan mata anggaran hingga ratusan milyar. Hal itu tentunya sangat merugikan dan membebani APBD Inhil dan menyebabkan banyak program prioritas lainnya seperti pendidikan dan kesehatan jadi terkendala.

Dari analisanya, untuk proyek ini kenapa tidak mempergunakan badan jalan yang sudah ada saja? yakni jalan yang melewati Sungai Piring, Teluk Pinang, Kuala Lahang dan seterusnya sampai ke Mandah. Apalgi sebagian besar jalan tersebut sudah disemenisasi, hingga makin memudahkan pelaksanaan proyek tersebut.

“Terus terang saya merasa heran kenapa jalan high way tersebut tidak menggunakan jalan yang sudah ada sekarang. Padahal kalau itu yang dilakukan, dalam analisa saya ada 200 milyar dana yang mampu dihemat, ketimbang menggunakan jalur yang ada sekarang,” sebutnya.

Makanya ia melihat, keberadaan pembangunan jalan tersebut bukannya untuk kepentingan masyarakat, melainkan ambisi Bupati untuk mengejar fee guna membiayai suksesi Gubernur akhir 2013 mendatang. Sebab dari rumur yang ia dengar fee untuk proyek tersebut sekitar 10 persen. Dari total 500 milyar pagu anggaran, paling tidak 50 milyar untuk fee saja.

Sementara itu sebelumnya salah seorang anggota DPRD Inhil dari Fraksi Partai Bintang Repormasi (PBR) Bakri H Anwar mengaku telah dibohongi terkait tiga proyek multiyears tersebut. Karena sebelumnya Bupati Inhil Indra Muchlis Adnan mengungkapkan bahwa proyek tersebut tidak akan membebani APBD Inhil karena akan ada dana sharing dari APBN dan juga APBD Provinsi Riau.

Nyata setelah proyek tersebut berjalan, apa yang dikatakan “jauh panggang dari api”. Janji adanya dana sharing APBN dan APBD Provinsi sama sekali tidak terbukti. Sehingga keuangan daerah sangat terkuras dan diperkiran akan kolap kalau dipaksakan untuk dilanjutkan membiayai proyek tersebut.
“Posisi kita di dewan bak buah simalakama. Kalau dilanjutkan keuangan daerah akan terkuras habis, sementara kalau dibatalkan sudah berapa anggaran yang tersedot untuk pembiayaan tiga proyek tersebut,” kata Bakri.

Sementara Edi Gunawan Ketua Komisi III juga mengungkapkan hal senada. Bahkan dalam suatu kesempatan, ia mengungkapkan keberadaan beberapa proyek multiyears di Inhil terkesan mubazir dan pemborosan anggaran. Sehingga manfaat untuk masyarakat tidak terlalu dirasakan.

Ia mencontohkan tiga proyek multiyeas yang pengerjaan sudah selesai oleh Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi (Dishubkominfo) seperti Pelabuhan Parit 21, Bandara Tempuling dan Terminal Laksamana Indragiri. Sejauh ini ketiga proyek tersebut sama sekali tidak difungsikan, padahal entah berapa ratus milyar anggaran yang tersedot kesana.

“Yang sangat kita khawatirkan keberadaan proyek tersebut tidak memberikan manfaat kepada masyarakat seperti tiga proyek multiyears di Dishubkominfo. Padahal tiga proyek yang ada sekarang biayanya jauh lebih besar, dan dana sharing yang dijanjikan omong kosong. Hingga pembiayaanya semuanya dibebankan kepada APBD Inhil.” Kecamnya.

Sementara itu dari informasi yang didapat www.detikriau.wordpress.com untuk tahun 2010 ada 30 milyar anggaran yang dialokasikan untuk tiga proyek tersebut. Sementara itu untuk 2011 ini seperti yang dikutif Vokal dari Riau Terkini ada 135 milyar dana yang dialokasikan seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bappeda Inhil H Fauzar SE. Tentunya masih ada 800 milyar dana yang dibutuhkan untuk proyek ambisius tersebut.

Mengaca kepada Perda proyek multiyears yang harus selsesai pendanaanya 2013 mendatang, tentunya suatu pekerjaan yang maha berat. dengan APBD hanya sekiat 1 triliyun lebih dan itupun mendekati angka 60 persen atau mencapai 600 milyar untuk belanja pegawai, dan artinya hanya 40 persen atau sekitar sekitar 400 milyar lebih untuk belanja pembangunan Sudah barang tentu dapat dipastikan proyek tersebut mustahil akan selesai. (Suf)

www.detikriau.wordpress.com (TEMBILAHAN) – Hampir mendekati penghujung minggu ketiga bulan Ramadhan aktivitas jual beli pakaian baru dipusat perbelanjaan seperti Pasar Rakyat dan Plaza Tembilahan beru terlihat lonjakan pembeli. Meskipun ada peningkatan, persentasi terbilang kecil dan jauh menurun dari tahun sebelumnya.

Hal yang sama juga terjadi pada penjual sepatu dan sandal yang berlokasi di Pasar Jongkok yang ada dikawan Lorong Palembang, dan H Hasan. Sejauh ini pantauan www.detikriau.wordpress.com, aktivitas jual beli masih berjalan normal seperti biasanya, bahkan kenderaan roda dua masih bisa melintas dikawasan tersebut.

“Sejauh ini peningkatan omset kita setiap malamnya masih sangat kecil dibandingkan dengan kondisi yang sama pada tahun lau. Mungkin seminggu menjelang lebaran baru terjadi peningkatan omsetyang cukup besar,” kata Aap salah seorang pegang pasar Jongkok kepada www.detikriau.wordpress.com berharap, Rabu malam, (17/8).

Menurunnya omset pedagang jatuh berkemungkinan disebabkan pada tahun ini lebaran jatuh pada penghujung bulan. Padahal pada saat itu pegawai dan karyawan belum gajihan, tentunya sangat berpengaruh dengan daya beli mereka akan kebutuhan lebaran, terutama pakaian baru dan kebutuhan lainnya.

Sementara itu sepinya aktivitas jual beli terjadi dengan pedagang keliling yang menjual pakaian baru di pasar- pasar Kecamatan dan Desa. Menurut para pedagang, penyebab utama sepinya penjualan mereka akibat anjloknya harga kelapa di Inhil paska Milad Inhil ditambah lagi dengan HUT RI ke – 66.

Sementara itu, daya beli masyarakat sangat terpengaruh dengan harga kopra. Kalau harga kopra terus turun seperti sekarang ini, sudah barang tentu warga memilah-milah untuk belanja kepentingan lebaran. “Dengan keuangan yang terbatas, tentunya warga perlu berfikir lebih selektif untuk belanja lebaran, makanya hingga sekarang omset kita tidak terlalu meningkat,” kata Ujang salah seorang pedagang keliling kepada www.detikriau.wordpress.com.

Ujang memperkirakan saat hari pasar terakhir nantinya disetiap Kecamatan dan Desa baru akan terjadi peningkatan penjualan. Sebab masyarakat tidak mungkin untuk menahan diri, karena kalau tidak belanja, tentu tidak bisa memenuhi kebutuhan lebaran. (Suf)

Bersempena HUT RI Ke-66

www.detikriau.wordpress.com (TEMBILAHAN) – Kamis, (18/8), bersempena HUT RI ke – 66, Sekda Kabupaten Inhil Alimuddin RM melaksanakan kegiatan silaturahmi ke Panti Asuhan. Dalam kesempatan tersebut Sekdakab juga memberikan bantuan berupa sembako dan beberapa kebutuhan lainnya kepada penghuni panti.

Dalam sambutannya Sekdakab mengatakan, kegiatan ini adalah dalam bentuk kepedulian Pemkab kepada masyarakat yang kurang mampu, terutama mereka yang ada di Panti Asuhan ini. Apalagi pada tahun ini, ada yang istemewa dengan pelaksanaan HUT RI yang jatuh tepat pada bulan suci Ramadhan.

“Dihari yang istemewa, dan bulan yang penuh berkah ini, maka sudah sepantasnya kita meningkatkan rasa kepedulian kita terhadap sesama masyarakat. Untuk itu kepada warga yang memiliki kelebihan rezeki, sudah sepantasnya mereka mau berbagi dengan masyarakat lainnya yang kebetulan pada saat ini, perekonomian mereka masih tergolong kurang,” ujarnya. (Suf)

Tuding PT. THIP Sebagai Perampok

www.detikriau.wordpress.com (TEMBILAHAN) – Akhirnya, ratusan petani Desa Tanjung Simpang, KecamatanPelangiran menduduki lahan mereka yang diserobot PT Multi Gambut Industri (PT MGI)/ PT Tabung Haji Indo Plantations (PT THIP), Kamis
(18/8/11). Massa petani juga merusak kantor PT MGI/ PT THIP.

Ratusan petani tersebut bergerak menuju lokasi lahan mereka yang diserobot perusahaan asal Malaysia ini dengan menggunakan 4 unit pompong. Mereka juga mengusung bendera merah putih dan poster berisikan minta lahan mereka dikembalikan.

Kedatangan para petani ini dipimpin langsung Ketua Forum Komunikasi Petani Tanjung Simpang, Hatisar. Tampak juga kuasa hukum petani, Munir Kairoti SH didampingi Advisor, Sudin Lamau dan juru bicara petani,
Frans Aba. Terlihat juga beberapa orang mahasiswa asal Kecamatan Pelangiran.

Setibanya di lokasi lahan mereka sekitar pukul 11.00 WIB, para petani ini langsung memasang 2 buah spanduk berukuran cukup besar persis disamping plang perkebunan PT MGI/ PT THIP. Spanduk tersebut berisikan tulisan ‘Lahan Ini Milik Warga Tanjung Simpang’.

Kedatangan para petani ini tidak mendapatkan penghadangan dari pihak kepolisian yang terlihat hanya beberapa orang saja, sehingga para petani langsung menuju lahan mereka. Saat itu tampak juga puluhan
sekurit PT MGI/ PT THIP yang berjaga-jaga, tapi mereka hanya melihat saja kedatangan para petani tersebut.

Setelah menguasai lahan mereka tersebut, para petani ini kemudian bergerak menuju kantor PT MGI/ PT THIP, di sana mereka menggelar orasi depan kantor ini. Pada intinya mereka meminta pihak perusahaan mengembalikan dan atau mengganti rugi lahan mereka yang telah diserobot tersebut.

Diantara puluhan poster yang diusung petani tersebut, diantaranya bertuliskan ‘Rebut Lahan Kita, PT THIP Perampok Lahan dan Tanah Warga,11 Tahun Tanah dan Lahan Kami Dijajah PT THIP/ PT MGI, Tangkap
Direktur Utama PT THIP/ MGI, PT THIP Pembohong, Penipu, Perampok’.

Sesampainya di depan kantor PT MGI/ PT THIP massa petani ini langsung merangsek masuk dengan memanjat pagar gerbang kantor perusahaan ini. Tampak aparat kepolisian dan sekuriti perusahaan tidak dapat mencegah
aksi ini. Saat itu tampak Kapolsek Pelangiran, Ipda Yanu Rihardi.

Setelah berada di dalam kantor perusahaan sawit asal Malaysia ini, massa langsung memecahkan pintu dan kaca disana, mereka juga merusak peralatan kantor, berupa meja, kursi, komputer dan AC.

Selama hampir satu jam massa terus merusak barang-barang apa saja yang mereka temui. Bahkan, terlihat para karyawan dan staf perusahaan ini berhamburan menyelamatkan diri dari kejaran massa.

“Kami minta perusahaan perampok lahan kami, untuk mengembalikan lahan kami yang dirampoknya. Selama sebelas tahun kami menderita dibuat perusahaaan ini,” teriak salah seorang massa saat itu.

Menurut massa mereka sudah muak dan kesal selama ini terus dijanjikan, namun lahan mereka yang ‘dirampok’ tersebut tidak kunjung dikembalikan.

Sampai saat ini massa petani masih terus bertahan di kantor PT MGI/ PT THIP. Pihak manajemen perusahaan, informasinya masih terus berkoordinasi dengan pimpinannya di Malaysia.(nto)