Masyarakat Keritang, Inhil mengeluhkan pelayanan Puskesmas setempat. Dokternya sering tidak berada di tempat. Padahal masyarakat yang sakit perlu perawatan.

www.detikriau.wordpress.com (TEMBILAHAN)-Keluarga pasien kecewa dan mengeluhkan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Keritang. Disaat pasien memerlukan pertolongan, justru dokternya pergi keluar kota.

Ungkapan kekecewaan ini disampaikan Muammar Armain, anak dari pasien bernama Hj Maimunah (60), warga Kotabaru Siberida, Keritang, ia mengaku ortunya tersebut tidak mendapatkan pelayanan memadai dari dokter yang ada, bahkan terkesan ditelantarkan.

“Kami kecewa dan menyesalkan pelayanan dari dokter yang bertugas di Puskesmas Keritang, di saat orangtua saya memerlukan penanganan darinya, justru ia meninggalkan tempat,” ungkap Muammar kepada riauterkini.com, Ahad (18/9/11).

Lanjutnya, pada Sabtu (17/9/11) malam, ortunya dibawa keluarga ke Puskesmas karena mengeluhkan sakit perut. Saat sampai di Puskesmas dan pihak keluarga minta dirawat, ternyata dokter Dwi Gunawan justru berangkat ke Pekanbaru.

“Karena keluarga merasa tidak mendapatkan penanganan dan pelayanan maksimal, maka terpaksa orangtua saya itu dibawa pulang saja,” kesalnya.

Berdasarkan keterangan warga setempat, memang selama ini terkesan pihak Puskesmas tidak memberikan pelayanan yang baik kepada warga yang akan berobat.

Seperti kejadian yang menimpa seorang warga Desa Kotabaru Reteh, Kecamatan Keritang bernama Majid (50), yang dibawa keluarganya berobat ke Puskesmas tersebut beberapa waktu lalu dengan menggunakan Jamkesda, karena ia tidak mampu.

Saat itu dr Dwi Gunawan tidak menerima pasien berobat dengan menggunakan Jamkesda, alasannya pelayanan dengan Jamkesda tidak berlaku lagi.

Pada saat itu pasien yang dirawat beberapa hari di Pukesmas tersebut harus membayar biaya obat-obatan sebesar Rp 500 ribu. Ternyata, setelah tak lama keluar dari Puskesmas pasien tersebut meninggal dunia.

Kepala Puskesmas Keritang, dr Dwi Gunawan ketika dikonfirmasi mengenai permasalahan terlantarnya pasien yang tidak mendapatkan penanganan dan pelayanan dengan baik membantahnya, menurutnya ia lagi tugas belajar keluar daerah.

“Kita bukan tidak memberikan pelayanan, pasien dirawat kok oleh perawat yang ada, malahan sempat diinfus. Kita pergi untuk kuliah dan mendapatkan izin,” sebut pria yang juga Kepala UPTD Kesehatan Kecamatan Keritang tersebut.

Imbuhnya, pasien dibawa pulang oleh pihak keluarganya atas kemauan sendiri, yang jelas pihaknya telah memberikan penanganan dan pelayanan.***(mar)

www.detikriau.wordpress.com (Tembilahan) – Guna menghadapi event FORDA VII Riau Tgl 15 – 23 Oktober 2011 mendatang, Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Kabupaten Indragiri Hilir ( Kab. Inhil) bertekat memberikan prestasi terbaik. Untuk mencapai hal itu, Forki terus lakukan pematangan kesiapan Fisik dan Tehnik tarung atlit-atlitnya.
“Harus kita akui, sebagai tuan rumah, dari segi mental mungkin atlit kita akan lebih siap karena bertanding di kandang sendiri. Namun tentunya harus kita ingat bahwa lawan tanding yang kita hadapi nantinya adalah atlit-atlit karate terbaik di daerahnya masing-masing. Mereka juga telah digembleng dengan matang. Agar mampu memberikan prestasi terbaik, secara rutin kita terus lakukan pelatihan pada seluruh atlit kita,” Jelas Rudy, salah seorang pelatih saat ditemui disela kegiatan Training Centre (TC) di Taman Kota Jalan Swarna Bumi Tembilahan baru-baru ini.

Saat ini, tambah Rudy, Tim pelatih FORKI terus lakukan pematangan kesiapan Fisik dan Tehnik tarung atlit. Mudah-mudahan, dengan pelatihan rutin dan kesungguhan para atlit, kita akan mampu memberikan prestasi terbaik demi keharuman nama daerah.” Jelasnya.(fsl)

Bobot Diperkirakan Seberat 250 Kg

www.detikriau.wordpress.com (Jakarta) – Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) melansir 21 transaksi mencurigakan anggota Badan Anggaran DPR. Selain kepada Pimpinan DPR, data itu harus diserahkan juga kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Bukan hanya kepada Pimpinan DPR saja, tapi hasil kajian itu harus juga diserahkan kepada KPK,” kata peneliti korupsi politik ICW, Apung Widadi kepada detikcom, Sabtu (17/9/2011).

Apung menjelaskan, PPATK selama ini hanya membuat tabulasi saja, tanpa ditindaklanjuti. Untuk memprosesnya, PPATK harus juga menyerahkan data itu kepada penegak hukum seperti KPK.

“Itu (Data) harus ditindaklanjuti oleh KPK,” lanjutnya.

Selain itu, persoalan ini bisa menjadi momentum yang baik bagi Badan Kehormatan DPR untuk menunjukan taringnya. Apung melihat, selama ini BK tidak memiliki perannya dalam menegakkan kode etik di DPR.

“BK perlu telusuri hal itu. Ini juga harus bisa dijadikan momentum yang baik untuk menunjukan kualitas BK,” papar Apung.

Apung juga menyoroti kinerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam persoalan ini. Salah satu alat kelengkapan yang bersifat tetap ini tidak pernah terdengar tajinya. Padahal alat kelengkapan ini memiliki kemampuan untuk mencari indikasi temuan PPATK.

Sebelumnya, pimpinan DPR mendapat surat berisi laporan transaksi mencurigakan dari PPATK. Di surat itu tertulis, seorang anggota Badan Anggaran DPR terlacak melakukan 21 transaksi mencurigakan.

Wakil Ketua DPR, Pramono Anung mengapresiasi temuan PPATK itu. Ia berharap KPK terus menelusuri arah transaksi mencurigakan ini.

Pandangan senada disampaikan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Namun ia menolak mengungkap nama siapa anggota Banggar tersebut.

“Mengenai PPATK itu kami menerima dalam bentuk surat dan sepakat tidak mengungkap siapa orangnya dan transaksinya. Tapi kami mendukung penuh untuk ditelusuri,” jelas Priyo.(mok/mok)

www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA) – Mabes Polri bersikap dingin terhadap rencana pengunduran diri Briptu Norman “Chaiya” Kamaru dari Korps Bhayangkara. Besok (Senin 19/09) rencananya orang tua Norman akan menemui Kapolri Jenderal Timur Pradopo. “Saya diajak untuk mendampingi tapi karena ada agenda lain belum bisa janji,” ujar pengacara Farhat Abbas di Jakarta kemarin (17/09).

Farhat selama ini dekat dengan keluarga Briptu Norman Kamaru. Pengacara yang sekarang sedang sibuk mendampingi tersangka kasus korupsi di Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu juga pernah membuatkan Norman lagu dan membantu memproduksinya di dapur rekaman. “Rencana itu sudah keputusan Norman dan keluarganya, kita hormati saja,” kata Farhat.

Keluarga Norman sekarang berada di Bogor setelah terbang dari Gorontalo. Mereka berupaya berdialog dengan Kapolri dan akan menyerahkan surat pengunduran diri resmi dari dinas kepolisian.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Anton Bachrul Alam mengaku belum mendengar rencana Norman atau keluarganya menghadap pimpinan tertingi Polri. “Sebenarnya cukup di tingkat Polda saja, ada mekanisme disana. Tidak semua harus ke Mabes,” katanya.

Mantan Kapolda Jatim itu mempersilahkan Norman menetapkan pilihan jalan hidupnya. “Itu tergantung yang bersangkutan. Yang jelas bagi setiap anggota Polri aktif terikat dengan aturan dank ode etik tanpa pandang bulu,” katanya.

Bukankah dulu pernah ada rencana merekrut Norman sebagai staf di Mabes – “Oh tidak, itu wacana di luar saja. Penempatan personel ka nada prosedurnya yang baku, tidak bisa langsung,” kata Anton.

Briptu Norman Kamaru tenar sejak rekaman lip sync Chaiya Chaiya ala Syahrul Khan di youtube diekspose media pada April 2011 lalu. Setelah tampil di televisi, Norman lantas kebanjiran order. Bulan-bulan pertama Norman di Jakarta didampingi oleh Kasat Brimob Polda Gorontalo AKBP Anang Sumpena dan Kabagpenum Mabes Polri Kombes Boy Rafli Amar.

Norman juga sempat diundang bernyanyi di Mabes Polri. Saat itu, Norman duduk satu meja dengan Kadivhumas Polri rjen Anton Bachrul Alam dan menyanyikan Chaiya Chaiya.

Namun, setelah laris order, Norman rupanya sering lupa minta ijin. Pada 8 Juli 2011 dia dijemput tim pengamanan internal (Paminal) Provos Polri saat sedang syuting bersama pesulap Dedy Corbuzier. Rupanya, Norman tidak minta ijin pimpinan. Dia lalu dipulangkan ke Gorontalo dan hanya diberi sanksi teguran .

Tapi, pada 8 September 2011 lalu, Norman kembali bermasalah dengan provos Polri. Saat sedang syuting video klip di Kotamobagu Sulawesi Utara , Norman kembali “diamankan”. Lagi, lagi, tersandung masalah perijinan.

Puncaknya, Jumat 16 September 2011 lalu Norman menyatakan akan mundur sebagai polisi di Gorontalo. Namun, secara resmi, surat permohonannya akan disampaikan langsung ke Mabes Polri.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Police Watch Neta Sanusi Pane menilai Norman ibarat habis manis sepah dibuang. “Dulu digunakan untuk angkat citra Polri, sekarang mau mundur langsung diperbolehkan,” katanya.

Aktivis yang menulis buku “Jangan Bosan Kritik Polisi” itu menilai sikap Norman muncul karena tekanan dari atasan. “Dia juga tidak ingin melanggar janji dengan pihak lain, sementara untuk perijinan dan sebagainya mungkin saja dipersulit,” katanya. (jpnn/rdl)

www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA) – Rencana Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) untuk meningkatkan anggaran untuk gaji dan tunjangan guru, ternyata tidak diikuti dengan peningkatan kompetensi guru. Hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya kompetensi dan profesionalisme guru yang mengajar di berbagai daerah di Indonesia

Anggota Komisi X DPR RI, Raihan Iskandar, mengungkapkan, berdasarkan data Kemdiknas ternyata dari 2,7 juta guru, sebanyak 1,35 juta atau 50 persen adalah lulusan D2 atau D3. Menurutnya, ketidakprofesionalan para guru juga terlihat dari kemampuan menganalisis dan berkreativitas dalam mengajar yang masih rendah. “Program sertifikasi yang selama ini berjalan pun akhirnya tidak signifikan untuk meningkatkan profesionalisme guru,” ungkap Raihan di Jakarta, Jumat (16/9).

Padahal, lanjut Raihan, alokasi anggaran untuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru dan dosen dalam APBN 2011 dipatok paling besar, yaitu sekitar Rp 19,9 triliun atau 29,5 persen dari total anggaran Kemdiknas tahun 2011 yang mencapai Rp 67,38 triliun. Bahkan, rencananya, anggaran untuk pos ini akan ditingkatkan menjadi Rp 22,20 triliun atau sekitar 38,60 persen dari total anggaran yang diusulkan oleh Kemdiknas sebesar Rp 57,81 triliun.

“Seharusnya, alokasi anggaran yang besar ini secara nyata terwujud dengan meningkatnya kualitas guru, baik secara akademik maupun profesionalismenya. Jika anggaran yang besar ini tidak berkorelasi secara positif terhadap peningkatan kualitas guru, maka output atau peserta didik yang dihasilkannya pun akan rendah,” ujarnya.

Politikus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengatakan bahwa saat ini masih banyaknya kekerasan di internal sekolah maupun antarsekolah serta rendahnya daya saing siswa adalah output dari rendahnya kompetensi dan profesionalisme guru. Ketidakprofesionalan guru terlihat dari masih banyaknya guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar bidang studinya. Misalnya, banyak guru bidang sosial yang merangkap menjadi guru matematika.

Raihan lantas mengutip UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang pada Pasal 7 menyebutkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. “UU ini pun memberikan tenggat waktu sampai tahun 2015 bahwa pada akhir tahun 2015, semua guru harus memenuhi kualifikasi akademik minimal D4/S1,” tukasnya.

Ditambahkannya, kegiatan sertifikasi yang tujuannya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru ternyata tak banyak pengaruhnya dan hanya dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan tunjangan profesi, dengan cara mengumpulkan sertifikat sebanyak-banyaknya.

“Mereka hanya berperan sebagai seorang pengajar yang mentransfer materi pelajaran dan menempatkan siswa sebagai obyek eksploitasi dengan beban-beban pelajaran yang amat berat. Seharusnya, peningkatan profesionalisme guru harus terlihat dari cara mereka menempatkan dirinya sebagai pendidik yang memiliki karakter dan berakhlak mulia, serta memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional,” tuturnya. (Cha/jpnn)