Arbindonesia.com (TEMBILAHAN) – Kuasa hukum petani Tanjung Simpang, Kecamatan Kateman, Kamis (25/8/11) melaporkan penyerobotan lahan milik kliennya kepada Pemerintah Provinsi Riau. Mereka minta pemerintah dapat menindaklanjuti permasalahan ini secara bijak.

Kuasa hukum petani Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Munir Kairoti SH didampingi advisor Sudin Lamau, juru bicara petani Frans Aba dan Ketua Forum Komunikasi Petani Tanjung Simpang, Hatisar pertama kali menyambangi Kantor Gubernur Riau untuk menyampaikan surat mengenai lahan seluas 1500 hektar yang masih diserobot PT MGI/ PT THIP.

“Pada hari ini permasalahan lahan petani Desa Tanjung Simpang yang belum juga dikembalikan dan atau diganti rugi petani kita sampaikan kepada Pemerintah Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Gubernur Riau Rusli Zainal. Kita berharap pemerintah dapat memfasilitasi permasalahan ini, jangan biarkan petani terus menderita akibat arogansi pihak perusahaan,” ungkap kuasa hukum petani, Munir Kairoti SH ketika menghubungi www.detikriau.wordpress.com.com, Kamis (25/8/11), ia mengaku saat itu sedang berada di Mapolda Riau.

Diterangkan Munir, selain menyampaikan permasalahan ini kepada Gubernur Riau, pihaknya juga mengadukan kepada Polda dan DPRD Riau.

“Jangan sampai petani yang lahannya dirampok PT MGI/ PT THIP hilang kesabarannya. Kalau orang marah masih bisa ditenangkan, tapi kalau menyangkut perut yang lapar, maka apapun dapat terjadi. Inilah yang perlu kita hindari, jangan sampai pihak perusahaan terus mengulur-ulur penyelesaian permasalahan ini,” tegasnya.

Dia menambahkan, pihak Pemerintah Provinsi Riau dan Pemkab Inhil serta instansi terkait lainnya, tidak dapat membiarkan permasalahan ini tidak kunjung ada jalan penyelesaiannya. Karena hal ini menyangkut hajat hidup petani dan demi terciptanya situasi Kambtibmas yang kondusif.” imbuhnya. (drc)

Arbindonesia.com (TEMBILAHAN) – Warga di Jalan Gerilya RT 002/ RW 015 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu mengeluhkan aktifitas bongkar muat di kawasan mereka yang mengganggu warga dan merusak jalan.

Berdasarkan keterangan yang dirangkum www.detikriau.wordpress.com.com dari warga setempat telah cukup lama mereka merasa terganggu dengan aktifitas bongkar muat truk bermuatan sawit di wilayah mereka, bahkan mereka telah melaporkan masalah ini kepada pihak Kelurahan dan Kecamatan Tembilahan Hulu.

“Namun sampai saat ini aktifitas bongkar muat truk roda enam bermuatan sawit di kawasan tempat tinggal kami terus berlangsung. Kami minta hal ini menjadi perhatian pemerintah, karena sangat mengganggu warga,’ ungkap Ali, warga setempat kepada www.detikriau.wordpress.com.com, Kamis (25/8/11).

Ditambahkannya, selain mengganggu aktifitas tidur mereka pada malam hari, karena saat truk-truk bermuatan sawit tersebut mengadakan aktifitas bongkar muat tanah di kawasan ini bergoyang keras, dikarenakan beratnya bobot yang diangkutnya.

“Aktifitas bongkar muat sawit ini juga merusak jalan disekitar sini, lihatlah jalanan yang kalau hujan seperti kubangan kerbau. Kami juga takut longsor, karena kawasan pinggir sungai ini rentan longsor, apalagi kerap ada aktifitas bongkar muat kapasitas besar seperti ini,” tegasnya.
Padahal, diterangkannya pada bulan Juli lalu pihak Kelurahan Tembilahan Hulu melalui Kasi Trantibum, Sutopo telah menyampaikan permasalahan ini kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum Inhil, agar permasalahan ini dapat ditindaklanjuti.

Pihak Kelurahan Tembilahan Hulu meminta pihak terkait dapat meninjau kondisi kualitas jalan, apakah memenuhi standar kualitas jalan untuk dilalui kendaraan truk bermuatan berat tersebut. Kalau perlu memasang rambu-rambu lalulintas larangan beraktifitas di jalan tersebut. Namun disayangkan warga, sampai kini aktifitas bongkar muat ini terus berlangsung.

Berdasarkan pemantauan www.detikriau.wordpress.com.com lokasi jalan yang persis berada di depan gudang Bulog Sub Divre Tembilahan terlihat berlubang-lubang cukup besar dan dalam. Kalau panas berdebu tebal dan kalau hujan berkubang dan becek.(drc05)

Panitia Diberi Jatah Rumah dan Liburan

Arbindonesia.com  (TEMBILAHAN) – Keberadaan tiga proyek multiyears yakni jalan high way Mandah Tempuling, gedung Islamic Center dan Gedung UNISI dengan total anggaran 960 milyar di Kabupaten Indragiri Hilir yang dimenangkan oleh perusahaan Pembangunan Perumahan (PP) group, makin menguak berbagai permasalahan. Paling santer belakangan ini, adanya nyanyian mengenai dugaan rekayasa dalam pengaturan pemenang untuk tiga proyek tersebut.

Dari sumber www.detikriau.wordpress yang sangat dipercaya, dugaan rekayasa dan pengaturan pemenang dengan terlihatnya salah seorang panitia lelang berinisial “Jml” yang bolak balik menyiapkan perlengkapan dokumen pihak perusahaan yang masih kurang. Bahkan yang bersangkutan rela jemput bola hanya untuk melengkapi dokumen.

Sumber manyatakan pernah mengikuti pertemuan untuk membicarakan guna menentukan pemenang tender yang dilakukan oleh Rsm dengan Nn (ipar seorang pejabat Inhil) dengan tiga orang lainnya di sebuah Kedai Kopi Papadaan di jalan Hangtuah Pekanbaru. Intinya Nn mengatur Panitia Lelang agar proses lelang bisa dimenangkan oleh Perusahaan yang ditentukan.

Selain itu, masih menurut keterangan sumber, kompensasi dari rekayasa dan pengaturan pemenang lelang proyek multiyears tersebut untuk panitia lelang diberi jatah rumah di salah satu pemukiman elit di Pekanbaru serta paket liburan.

“Yang jelas kemenangan perusahaan PP group dalam proses lelang tiga proyek multiyears di Inhil tersebut sudah direkayasa dan diatur oleh Panitia, saya ikut hadir dalam pertemuan antara mereka di Kedai Kopi tersebut, serta saya juga mengetahui kompensasi untuk panitia,” terang sumber yang tidak bersedia disebutkan namanya.

Sementara itu Pimpinan Perusahaan PP di Inhil, Yudi Setiawan ketika dikonfirmasi melalui HP, Senin malam, (22/8), tidak mau mengangkat meskipun HandPhone dalam keadaan hidup. Begitu juga, ketika di SMS tidak mau menjawab ketika di tanyakan persoalan tersebut.

Sedangkan Rsm, Panitia Lelang tiga paket proyek multiyears saat coba di konfirmasi melalui dua nomor HP yang ada, Selasa, (23/8), diketahui HP yang bersangkutan saat itu sedang tidak aktif. Begitu juga saat di SMS, hingga berita ini dinaikkan tidak ada balasan dari yang bersangkutan. Hingga tidak bisa dimintai tanggapan terkait persoalan ini. (drc.02)

www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA)- Kabar yang sedikit aneh melanda maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Dalam breaking News, Straits Times menyebutkan bahwa saat melakukan wawancara terhadap 18 calon pramugari di Korea untuk rute barunya, seorang dokter laki-laki yang melakukan tes kesehatan meminta para calon pramugari itu melepaskan pakaiannya.

Menurut Straits Times yang mengutip dari The Korea Herald/Asia News Network, para gadis ini diminta melepas pakaian mereka dan berdiri dengan celana dalam. Dokter itu kemudian memeriksa bagian dada para gadis asal Korea itu. Tujuannya apakah ada calon pramugari yang menggunakan implan dada atau buah dada rekayasa.

Benarkah kabar tersebut? Sampai saat ini belum ada konfirmasi dari pihak Garuda Indonesia. Namun, dalam berita yang dirilis Straits Times disebutkan implan dada akan membahayakan bagi kru saat pesawat sedang terbang.(jawapos/drc)

www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA) — Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan mengatakan, bahwa partainya masih dalam tahap hati-hati untuk membahas pemilihan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota yang direncanakan kembali dipilih oleh DPRD tidak lagi berdasar pemilihan langsung yang dilakukan pada pemilu saat ini.

“PAN masih mengkaji secara hati-hati usulan pilgub lewat DPRD,” kata Taufik, Rabu (23/8) di Jakarta.Maka dari itu, Taufik meminta agar wacana ini tidak dijadikan ajang politisasi. Jangan sampai usulan ini menjadi arena politicking dan pangung-panggung politik pencitraan karena akan mengaburkan susbtansi yang sesungguhnya.

Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan, PAN menginginkan agar pemerintah dan fraksi-fraksi di DPR bisa mencari jalan tengah. Sehingga aspirasi masyarakat terpenuhi, tetapi pemerintah tetap berjalan secara efektif.

Menurut dia, harus ada titik tengah sehingga pilgub yang dipilh secara langsung yang dilakukan saat ini tidak sekadar memenuhi aspirasi masyarakat di daerahnya. “Tapi juga memperhatikan bahwa gubernur adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat,” kata Taufik lagi.

Menurut Taufik lagi, ada kekurangan di dalam pelaksanaan sistim pilgub secara langsung. Terutama mengenai masalah dana. Taufik berkata, setiap terjadi pilkada maka akan menguras APBD provinsi sebanyak Rp500 miliar hingga Rp700 miliar. Namun, tegasnya, dampak negatif dari pilkada secara langsung ini tidak berarti harus menutup mata dengan adanya semangat reformasi. “Kalau kita total kembali pada sistem lama, sama aja kita kembali ke masa orde baru,” kritik Taufik. (jawapos/drc)

www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA) — Tiga kementrian terkait sudah sepakat menghentikan sementara alias moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), yang berlaku 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012. Rencananya, Mendagri Gamawan Fauzi, Menkeu Agus Martowardojo, dan Menpan-RB EE Mangindaan, menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang moratorium penerimaan CPNS itu pada 24 Agustus 2011.

“Insya Allah akan diberlakukan moratorium dengan pengecualian-pengecualian yang sangat ketat,” ujar Gamawan di kantornya, Jumat (19/8).

Meski ada moratorium, namun ada sejumlah pengecualiaan, dengan tujuan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan minimal. Misalnya, tetap menerima CPNS bidang kesehatan seperti dokter, untuk menggantikan yang pensiun. Tenaga bidang pendidikan seperti dosen, juga tetap direkrut. Dikatakan Gamawan, untuk PNS tenaga administrasi saat ini sudah membludak.

Dipaparkan Gamawan, jumlah PNS per 13 Mei 2011 sebanyak 4.708.330 orang atau memiliki persentase 1,98 persen dibanding jumlah penduduk sekitar 237 juta orang lebih. Menurut lokasi, jumlah PNS pusat sekitar 916.493 orang (19,5 persen) dan PNS daerah 3.791.837 orang (80,5 persen).

Kebijakan moratorium ini, kata Gamawan, akan disosialisasikan oleh tim reformasi birokrasi kepada gubernur dan bupati/wali kota.

Masa moratorium ini, lanjutnya, akan digunakan untuk menata kepegawaian, misalnya soal distribusi yang belum merata. Nantinya, jika ada kelebihan PNS dalam kabupaten/kota, bisa didistribusikan kepada daerah lain di satu provinsi yang kekurangan. “Sehingga tak harus menambah, tapi menggeser,” kata Gamawan.

Hal yang sama juga diberlakukan untuk instansi pusat. Jika kementerian tertentu kelebihan jumlah PNS bidang tenaga administrasi, dilakukan pemindahan ke kementerian lain.

Terpisah, Menpan-RB EE Mangindaan menjelaskan, moratorium ini akan disepakati dalam bentuk penandatanganan SKB oleh tiga menteri terkait itu. Mangindaan pernah mengatakan, moratorium ini bukan berarti pemberhentian seluruh rekrutmen CPNS baru. Ada beberapa pos penting yang tetap membutuhkan regenerasi PNS baru melalu seleksi CPNS. Diantaranya tenaga sipir, tenaga pendidik dan kesehatan. (jawapos/drc)