www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA) – Kasus suap di tubuh Kemenakertrans semakin memanas. Nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar kian santer disebut terlibat dalam kasus proyek infrastruktur transmigrasi di Papua Barat tersebut.

Kubu tersangka penyuap, Dharnawati, menyebut ketua umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu memerintahkan Sesditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) I Nyoman Suisnaya dan Kepala Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Dadong Irbarelawan meminta uang yang kini disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Farhat Abbas, kuasa hukum Dharnawati, mengakui bahwa kliennya telah menyerahkan uang Rp 1,5 miliar kepada Suisnaya dan Dadong. Namun, Farhat membantah itu adalah uang suap terkait dengan proyek percepatan pembangunan infrastruktur transmigrasi di 19 kabupaten. “Itu adalah uang pinjaman untuk perayaan Lebaran di Kemenakertrans,” kata Farhat.

Putra Komisioner Komisi Yudisial (KY) Said Abbas itu lalu menerangkan, Suisnaya dan Dadong sebenarnya bukan otak peminjaman uang tersebut. Menurut Farhat, dua pegawai kementerian itu hanya menjalankan permintaan atasannya.

Bahkan, dia mengaku percakapan antara kliennya dan dua pejabat Kemenaktertrans yang menyebut-nyebut nama Muhaimin sempat disadap KPK. “Permintaan itu ada rekamannya. Sekarang (rekaman tersebut) ada di tangan penyidik dan sudah diperdengarkan ke klien saya dan pejabat di kementerian,” katanya.

Yang jelas, lanjut Farhat, isinya adalah rayuan bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan Lebaran. Untuk itu, Farhat meminta kasus ini dituntaskan hingga ke akarnya. Jangan sampai pengusutannya mandek di pegawai-pegawai bawahan saja.

Bagaimana dugaan KPK bahwa Rp 1,5 miliar itu adalah suap proyek percepatan pembangunan daerah transmigrasi? “Tidak benar itu,” jawab suami penyanyi Nia Daniati tersebut.

Dia lantas menjelaskan, para pejabat di Kemenakertrans memang pernah meminta uang kepada Dharnawati terkait dengan proyek-proyek di daerah transmigrasi. “Pokoknya, mereka meminta dana 10 persen dari (nilai) kontrak proyek. Tapi, saya nggak tahu proyek apa itu dan berapa jumlah uangnya,” kata Farhat.

Menurut pengakuan para pejabat Kemenakertrans, bagian 10 persen tersebut akan dibagikan ke DPR untuk mempermulus proyek. Nah, jika proyek tersebut disetujui, Dharnawati akan dipilih sebagai pengusaha yang mendapat proyek.

Namun, Dharnawati menolaknya. Menurut Farhat, kliennya takut uang tersebut dikategorikan suap dan menjadi incaran KPK. Pengusaha PT Alam Jaya Papua yang berkantor di Papua itu tidak menuruti permintaan Kemenakertrans.

Setelah waktu berlalu, Suisnaya dan Dadong kembali menghubungi Dharnawati. Mereka tidak lagi meminta uang untuk keperluan proyek. Tapi, karena momennya adalah Lebaran, keduanya meminta Dharnawati meminjamkan uang Rp 1,5 miliar untuk keperluan Lebaran. (jpnn/drc)

www.detikriau.wordpress.com (Jakarta) – Sampai saat ini industri masih menjadi pelaku utama penyelewengan BBM subsidi sehingga konsumsi BBM subsidi terus melewati batas kuota. Pemerintah mengaku akan mengawasi ketat penyewengan tersebut.

Demikian disampaikan oleh Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Tubagus Haryono ketika ditemui di kediaman Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (31/8/2011).

“Penyelewengan biasanya karena penyelundupan ke industri. Ini (penyelewengan) terjadi hampir di seluruh daerah yang berhimpitan dengan industri. Jadi mereka menyewa mobil masyarakat untuk membeli BBM subsidi, kan ini tidak ada aturan laranganya,” tutur Tubagus.

Untuk itu pihaknya bakal berkoordinasi dengan Pemda untuk memberantas penyelewengan BBM subsidi. “Tak boleh ada pembelian BBM yang berulang-ulang. Daerah yang diawasi seperti Sumatera, Kalimantan, dan Bangka Belitung,” kata Tubagus.

Dikatakan Tubagus kuota konsumsi BBM subsidi dalam APBN-P 2011 sekitar 40,4 juta kiloliter sebenernya cukup jika tidak terjadi penyalahgunaan tersebut. Namun sampai saat ini menurut Tubagus, konsumsi BBM subsidi terus melewati kuota yang ditentukan.

“Karena itu kami sangat serius melakukan pengawasan penyalahgunaan ini,” tukas Tubagus.(detikfinence/drc)

Bantuan Uang Muka Beli Rumah

Arbindonesia.com  (JAKARTA) – Tahun ini Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS) memberikan tambahan bantuan uang muka sebesar Rp 15 juta kepada PNS.

Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa sekaligus ketua harian Bapertarum PNS menjelaskan, bantuan itu diberikan untuk membantu PNS yang akan membeli rumah dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau membangun rumah di atas tanah sendiri dengan fasilitas Kredit Pembangunan dan Perbaikan Rumah Swadaya (KPRS).

’’Karena selama ini kendala PNS membeli rumah ada di uang muka,’’ kata Suharso di Jakarta kemarin (24/8).

Dia menjelaskan dana yang ada di Bapertarum harus dimaksimalkan untuk pembiayaan perumahan PNS dan itu memberikan potensi likuiditas yang tersedia sampai 2014 sebesar Rp 21 triliun.

Lebih jauh dijelaskan Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum PNS Yasin Kara, PNS yang mengajukan tambahan bantuan uang muka dan bantuan sebagian biaya membangun rumah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan yakni membayar iuran Taperum PNS (Tabungan Perumahan PNS), PNS Golongan I, II,dan III, dan memiliki masa kerja minimal 5 tahun, serta belum pernah memanfaatkan layanan Taperum.

’’Rumahnya juga harus rumah pertama,’’ kata Yasin.

Menurut Yasin, syarat itu diberlakukan karena dana bersumber dari iuran Taperum PNS yang terkumpul dari seluruh PNS yang harus dikembalikan dengan tingkat suku bunga paling tinggi 6 persen. Layanan itu diatur dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2011.

Yasin menambahkan, tambahan bantuan uang muka itu dilakukan melalui perbankan yang telah bekerja sama dengan Bapertarum PNS. Yasin berharap, nantinya akan dilakukan kerja sama dengan bank-bank lain khususnya bank yang telah bekerja sama dengan Kemenpera untuk menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). (IndoPos/drc)

Ar

Arbindonesia.com – Acara di lepas oleh Bupati Inhil H. Indra Muchlis Adnan, dihadiri juga oleh Wabup Inhil, Unsur Forum Komunikasi Kab. Inhil, Sekda Kab. Inhil serta para pejabat lainnya di lingkungan kab. Inhil,Peserta adalah utuasan dari kantor , dinas, badan, BUMD/BUMN. ORMAS, Sekolah lanjutan Pertama dan Atas serta masjid dan Mushalla yang ada di Kota Tembilahan,Para pemenang lomba akan mendapat hadiah berupa Lembu, kambing dan Tropy.Rute perjalanan, dari jalan Sudirman, Abdul Manaf terus ke jalan Telaga Biru.acaara disaksikan ribuan masyarakat.

Nama : Amir Wiryanto
Usia : 26 Tahun
Alamat : Parit Ijab, Kempas Jaya
Meninggalkan rumah sejak rabu (24/8/2011). Terakhir diketahui saat meninggalkan rumah mengenakan baju kemeja hitam. Bagi yang mengetahui keberadaannya harap menghubungi : Superto, Hp NO.085264262631 atau 085376685959.
Atas bantuannya kami ucapkan ribuan terimakasih.