www.detikriau.wordpress.com (TEMBILAHAN) – Kesuksesan Porda VII Riau yang akan dibuka pada tanggal 15-24 oktober mendatang tidak terlepas dari lancarnya arus transportasi para atlet. Karena itulah Dishub telah mempersiapkan satu buah bus berkapasitas 25 sip dan 1 kijang yang berkapasitas  7 sip.

“Kita telah mempersiapkan segala sesuatunya demi kelancaran transportasi para atlet yang hadir nanti, kita telah mempersiapkan satu buah bus dan satu kijang, selain itu kita juga mempersiapkan untuk masing-masing cabor satu kendaraan roda dua dan dari Panpel kita harapkan dua buah kendaraan roda dua,” kata M. Thaher, Kadishub Inhil.

Taher juga menjelaskan bahwa demi keamanan dan kelancaran kedatangan para peserta kita akan mengawasi sejak dari rumbai dan kita akan melakukan pengawalan dari parit enam keterminal dan dibawa ketempat pemondokan mereka.

Selain itu, demi kelancaran arus transportasi selama Porda berlangsung, Dishub siap turunkan 70 personil untuk memantau arus lalulintas. “Kita telah mempersiapkan 70 personil yang akan kita turunkan untuk menjaga arus transportasi agar tetap lancar, selain itu 30 Satlantas juga akan membantu juga dari pihak Satpol PP juga akan memberikan bantuan demi kelancaran transportasi,” kata Thaher lagi.

Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, Thaher berharap kemacetan bisa di cegah, setidaknya dengan persiapan-persiapan yang telah dilakukan dapat meminimalisir kemungkian kemacatenan. “Kita tentu menyadari bahwa selama even Porda berlangsung arus trnsportasi akan sangat ramai. Dengan segala persiapan yang telah kita lakukan kita berharap dapat meminimalisir kemacetan yang mungkin terjadi,” Imbuhnya, sabtu (01/10). (Wawan)

www.detikriau.wordpress.com (Yogyakarta) – Senin, 3 Oktober 2011 Wakil Bupati Inhil, H. Rosman Malomo, menghadiri Pertemuan Nasional AIDS IV Yang berlangsung di Hotel Inna Garuda DI Yogyakarta. acara dibuka oleh Menko Kesra RI Agung Laksono. Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari ( 2 s/d 6 oktober 2011) akan mengkaji tentang Program Penaggulangan HIV dan AIDS selama lima tahun sejak Perpres 75/2006, pencapaian target MDG untuk HIV dan AIDS menuju 2015 serta penaggulangan lima tahun ke depan. Acara diikuti oleh sekitar 1500 peserta dari berbagai pemangku elemen yang terkait dengan penanggulangan HIV dan AIDS, yakni Pemerintah, LSM, masyarakat sipil, serta organisasi penggiat pencegahan HIV/AIDS.(Wai/Humas Pemkab Inhil)

www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA) – Anggota KPU Saut Sirait mengatakan, pelaksanaan PSU di seluruh daerah tak sepenuhnya tergantung kepada KPU, banyak variable  KPU juga tak ada upaya menunda PSU yang sampai kini belum terbukti kebenerannya. KPU akan bersikap professional, untuk menjalankan tugas sesuai tugas pokok fungsi KPU.

“Apa yang bisa dijalankan, kami jalankan. Yang bukan wewenang kami, tidak kami lakukan sesuai tupoksi. Kami tak mau mencampuri kepentingan siapapun dan pihak mana pun. Kami hanya menjalankan perintah UU dan itu sudah kami jalankan,” katanya.

Menurut Saut, KPU di Pekanbaru, banyaknya demonstrasi yang ingin segera PSU dan ada yang melihat kondisi keuangan defisit. Semua akan menjadi pertimbangan MK dalam mengeluarkan putusan nanti. Pekanbaru sudah dibahas semua termasuk situasi lebaran, puasa mana kondusif untuk PSU.

“Tidak bisa menyanggah pernyataan Walikota yang menyatakan defisit, karena bukan badan yang mengawasi Walikota. Kami juga tak mau menggunakan uang yang tidak peruntukannya berdasarkan APBD atau APBD-P, ” ulas kordinator wilayah Sumut, Bengkulu, Riau dan Lampung.

Sementara Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Johan mengatakan  penundaan PSU bisa dilakukan dengan tiga alasan, yakni adanya kerusuhan, gangguan keamanan dan bencana alam atau gangguan lainnya.  Menyangkut penundaan PSU di Pekanbaru lantaran adanya defisit di Pemko Pekanbaru, Djo-sapaan karib Djohermansyah- masuk kategori alasan ketiga yakni gangguan lainnya. Namun apakah betul  Pemko mengalami defisit, masih perlu penelitian lebih lanjut.

Menurutnya, Kemendagri akan mengkaji dan mempelajari alasan penundaan PSU Pekanbaru hingga tahun depan, “Kalau alasannya masuk akal, kita akan memberikan persetujuan penundaan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri. Kalau tak jelas, kita minta PSU itu harus dijalankan sesuai jadwal. Kenapa terjadi defisit anggaran. Apakah Pemko sebelumnya tidak mengajukan anggaran untuk dua putaran? Semua itu nantinya akan kita pelajari,”ujar Djo, di Jakarta, Ahad (2/10).(Halloriau)

www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA) – Mantan Walikota Pekanbaru Herman Abdullah juga enggan dijadikan �kambing hitam� menyangkut adanya defisit di Pemko Pekanbaru, termasuk masalah tunggakan listrik di Pekanbaru yang menyebabkan padamnya Penerangan Jalan Umum (PJU) di Pekanbaru beberapa waktu lalu.

Menurut Herman, selama satu dasawarsa mengurusi Pekanbaru, dirinya tak menemukan masalah defisit di lingkungan Pemko Pekanbaru. Menurutnya Pekanbaru tak pernah mengalami defisit dan defisit sah jika dikatakan Pemko bersama DPRD Pekanbaru, bukan oleh Inspektorat provinsi Riau.

“Kalau bicara soal defisit itu ndak bisa tunggal pak ada lembaganya DPRD itu pak, jadi makanya kalau perubahan ini digesa ndak ada masalah defisitlah lagi, termasuk juga PLN. Sebenarnya uangnya ada pak. Harapan saya, mudah-mudahan saya jangan dikambing hitamkan pak, kalau memang saya salah, saya terima kesalahan itu pak. Karena saya 10 tahun ngurus Pekanbaru itu ya kondisi aman saja ndak ada masalah,” ujarnya.

Herman sempat terpojok saat menjawab pertanyaan penasehat hukum pasangan Septina-Erizal Muluk, Bambang Widjojanto tentang bagaimana sebenarnya kondisi keuangan Pemko Pekanbaru saat dirinya dimintai KPU mengucurkan anggaran untuk PSU, di gedung Mahkamah Konstitusi (MK),(Halloriau)

Masyarkat Inhil merasa terteror oleh suara auman harimau. Untuk menangkapnya, dipasang tiga jebakan di areal PT MSK.

www.detikriau.wordpress.com – TEMBILAHAN-Bagi menangkap harimau Sumatera (Phantera Tigris Sumatrae) yang mengamuk di areal PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa (PT MSK) beberapa waktu lalu, saat dipasang tiga perangkap dengan umpan kambing.

Berdasarkan informasi yang diperoleh riauterkini.com, pemasangan tiga perangkap ini dilakukan oleh pihak Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau yang difasilitasi pihak PT MSK tersebut.

Pemasangan tiga perangkap harimau ini telah dilakukan sekitar satu minggu ini, namun sampai saat ini belum diketahui apakah ada harimau yang terperangkap.

Kepala Desa Teluk Kabung, Fahruddin mengakui mengetahui adanya pemasangan perangkap harimau tersebut.

“Ya memang ada pemasangan perangkap di areal PT MSK, karena sekitar seminggu lalu ada petugas yang mengaku dari Dinas Kehutanan datang kepada saya dan mengatakan mereka akan pasang tiga perangkap dengan umpan tiga ekor kambing,” ujar Fahruddin kepada riauterkini.com, Ahad (2/10/11).

Ia mengakui ia hanya mendapatkan info pemasangan perangkap ini dari petugas tersebut, sedangkan pihak perusahaan tidak pernah melaporkan apapun yang dilakukan mereka, padahal mereka beroperasi di kawasan Desa Teluk Kabung.

Berdasarkan laporan warganya yang tinggal tak jauh dari PT MSK tersebut, hampir tiap hari auman harimau tersebut masih terdengar. Kondisi ini tentunya membuat khawatir warga yang beraktifitas di sekitarnya.

Humas World Wildlife Fund (WWF) Riau, Syamsidar mengatakan juga mengetahui adanya pemasangan perangkap harimau tersebut.

“Memang kita mengetahui ada perangkap harimau yang dipasang di areal PT MSK tersebut, namun perangkap itu dipasang oleh pihak BKSDA Riau difasilitasi pihak perusahaan,” jawab Syamsidar kepada riauterkini.com.

Walaupun, ujarnya, mereka juga heran dengan adanya pemasangan perangkap harimau tersebut, karena memang kawasan areal PT MSK ini habitatnya harimau, tapi kenapa mereka harus ditangkapi saat berada di habitatnya.

“Tentunya kita heran juga adanya pemasangan perangkap ini, karena kawasan PT MSK ini memang habitatnya harimau kok. Dan kalau ketangkap, mau direlokasi kemana harimaunya,” imbuhnya.

Pihak BKSDA Riau ketika dikonfirmasi riauterkini.com melalui Kabid Teknis BKSDA Riau, Syahimin, terkait pemasangan perangkap harimau ini belum memberikan jawaban.

Sementara itu Humas PT MSK, Hamdan ketika dikonfirmasi riauterkini.com mengenai pemasangan perangkap harimau tersebut juga tidak memberikan tanggapan.

“Maaf saya sedang off, tks,” demikian jawaban SMS yang dikirim Humas PT MSK, Hamdan kepada riauterkini.com, Ahad (2/10/11).***(mar/rtc)

www.detikriau.wordpress.com – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ternyata tak berlama-lama merespon laporan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas yang meminta agar tiga kementerian (Kemendiknas, Kemenag dan Kemendiknas) segera melakukan pembenahan tata kelola dan sistem kinerjanya.  Orang nomor satu di negeri itu langsung meminta Wapres Boediono menindaklanjuti laporan tersebut.

Nah, setelah mendapat mandat dari presiden Wapres langsung bergerak dengan memanggil para menteri yang dilaporkan KPK. Hal tersebut diungkap Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin. “Beberapa waktu setelah KPK mengirim surat ke presiden, tentang hasil kajian sistem, maka Wapres telah memanggil para menteri itu,” kata Jasin dalam pesan singkatnya kepada Jawa Pos tadi malam (1/10).

Tapi, ternyata dari tiga kementerian yang dilaporkan KPK, hanya dua yang dipanggil Boediono. “Menag (Suryadharma Ali) dan Mendagri Gamawan Fauzi,” katanya. Nah, selain dua orang tersebut, Boediono juga memanggil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) (Joyo Winoto). Namun Jasin tidak merinci kapan dan apa saja yang dibicarakan mereka. Yang jelas, kata dia itu untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan KPK kepada presiden tentang perlunya perbaikan sistem untuk mencegah terjadinya korupsi. Saat dintanya mengapa Kemendiknas tidak ikut dipanggil, Jasin tidak menjawab.

Sebelumnya, Ketua KPK Busyro Muqoddas diam-diam ternyata telah melaporkan kinerja tiga kementerian kepada SBY terkait dengan pembenahan tata kelola dan sistem yang ada dikementerian tersebut. Tiga kementerian itu adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Kementerian Agama (Kemenag).

“Baru-baru ini kami telah laporkan tiga kementerian ke presiden,” kata Ketua KPK Busyro Muqoddas usai mengisi seminar Maksimalisasi Peran Agamawan dalam Mendorong Konsolidasi Demokrasi di kantor Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Jakarta  Jumat (30/9).

Namun meski begitu, Buyro buru-buru membantah jika laporan itu terkait dengan tindak pidana korupsi yang ada di tiga kementerian tersebut.  Dia lantas menjelaskan bahwa laporan tersebut terkait tentang transparansi dalam berbagai sistem dan tata kelola kementerian. Termasuk mengenai tata kelola keuangannya.

Menurutnya ini adalah salah satu bentuk upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana korupsi di sana. “Kami menyoroti tentang proses-proses pengelolaan di kementerian itu supaya lebih transparan,” ujar mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) itu.

Lebih lanjut Busyro juga menegaskan bahwa laporan pihaknya kepada presiden bukan hal yang istimewa apalagi hal yang melampaui kewenangannya. Menurutnya, KPK memiliki kewenangan penuh untuk melaporkan kementerian kepada presiden. Sebab, itu semua diatur dalam undang-undang.

Karena sudah diatur dalam undang-undang, KPK berani untuk melaporkan tiga kementerian itu kepada orang nomor satu di negeri ini. Apalagi tujuannnya adalah untuk perbaikan bangsa dan Negara.

Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) juga menambahkan bahwa pihaknya tidak menganggap bahwa ketiga kementerian itu telah melakukan pelanggaran dan bandel. Namun, lebih tepatnya, ketiganya harus melakukan perbaikan terhadap kinerja dan tata kelola di instansi masing-masing. “Sekali lagi ini bukan terkait korupsi,” imbuhnya.

Namun saat ditanya apakah KPK akan melakukan penyelidikan apabila memang nantinya laporan itu bisa ditingkatkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan, Busyro enggan menenrangkan lebih lanjut. Dia hanya menjawab normatif  bahwa dirinya akan meninjau kembali.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan koran ini, aksi laporan KPK kepada Presiden merupakan laporan tentang proyek-proyek besar yang ditangani tiga kementerian itu. Kemendagri terkait dengan proyek e-KTP, Kemenag tentang proyek Haji sedangkan Kemendiknas terkait dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Memang, dalam beberapa kesempatan sebelumnya Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin pernah mengatakan bahwa pihaknya telah memantau lebih cermat proyek-proyek besar yang ada di kementerian tersebut. Intinya KPK tidak ingin proyek tersebut menjadi lahan korupsi lantaran yang ada di sana mencapai triliunan rupiah.

Di bagian lain, Mendiknas Mohammad Nuh mengatakan dirinya hingga saat ini masih belum tahu materi laporan KPK itu. Namun meski begitu, Nuh menjelaskan Kemendiknas akan bekerja dengan transparan. “Ada atau tidak ada laporan dari KPK itu, kami akan mengedepankan transparani dan akuntanbilitas,” paparnya. Dia menjelaskan, untuk perubahan menuju good government ini, perlu waktu.

Sorotan KPK di lingkungan Kemendiknas ini, selaian disebabkan karena pencairan dana BOS juga karena tata kelola keuangan Kemendiknas yang beruk. Hal ini diakui oleh Irjen Kemendiknas Musliar Kasim. Dia menuturkan, laporan KPK ke presiden SBY itu tidak lepas dari opini disclaimer oleh BPK terhadap hasil audit keuangan Kemendiknas.

Musliar menuturkan, pihaknya sedang menggodok Instruksi Mendiknas untuk mengejar opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Temua seperti anggaran yang tidak terserap di daerah, rekening liar, hingga pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang dikeruk kampus negeri yang tidak tidak disetor ke kas negara, harus tidak boleh terulang. “Upaya ini sudah menjadi komitmen menteri,” tandasnya.

Terpisah, Menteri Agama Suryadharma Ali membenarkan kalau Presiden SBY merespon secara serius masukan dari KPK. Bahkan, dirinya telah menerima “peringatan” langsung dari Presiden. “Beliau meminta ditindaklanjuti apa yang menjadi harapan KPK,” kata Suryadharma usai menghadiri peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta Timur, kemarin (1/10).

Suryadharma sendiri mendukung keinginan KPK untuk melakukan asistensi terhadap kementeriannya. Kendati demikian, SDA “begitu dia biasa disapa, memastikan sejumlah persoalan di kementeriaannya yang disorot KPK sudah diselesaikan.

“Tapi, kalau KPK mau turun memberikan asistensi itu, saya kira sangat bagus,” ujarnya. Asistensi itu difokuskan pada upaya perbaikan sistem manajemen, terutama pengelolaan keuangan. “Ini tindakan pencegahan supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi,” terang Suryadharma.

Dia mengakui persoalan pelaksanaan haji memang mendapat evaluasi khusus dari KPK. “Terutama pelaksanaan haji ketika masanya Menteri Agama Said Agil Munawar,” kata Ketua Umum DPP PPP, itu. Selain itu, sejumlah peraturan dan undang “undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji.

“Lalu yang berkaitan dengan tenaga (fungsional) yang dianggap kurang capable. Seperti di bagian keuangan yang memilki latar belakang akuntansi sangat sedikit,” kata Suryadharma. (jpnni)