www.detikriau.wordpress.com (TEMBILAHAN) – Enam dari delapan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) yang dibahas oleh DPRD melalui Pansus I dan Pansus II sudah selesai. Masing-masing pansus telah menyelesaikan tiga Ranperda dari empat Ranperda yang dibahas oleh masing-masing pansus.

Pansus I telah menyelesaikan pembahasan Ranperda tentang pengelolaan sampah, Retribusi pemakaian kekayaan daerah dan ranperda tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. “Kita telah menyelasaikan tiga ranperda dari empat ranperda yang dibahas oleh pansus I. Adapun Ranperda yang belum kita selesaikan adalah ranperda mengenai peningkatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan lapangan futsal,” kata Surya Lesmana.
Keterlambatan pembahasan Ranperda peningkatan dana anggaran tahun jamak dalam rangka pembangunan lapangan futsal disebabkan belum diterimanya MOU dari Pemprov budget shering dana pembangunan venus futsal tersebut.
Sedangkan pansus II telah menyelesaikan pembahasan Ranperda tentang retribusi tempat rekreasi dan sarana olahraga, Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan, Retribusi tentang penginapan, pesanggarahan atau villa. hal tersebut disampaikan oleh H. Suparlan kepada wartawan.
Adapun ranperda yang belum selesai dbahas oleh pansus II adalah retribusi tentang izin gangguan. “ kita telah dapat menyelesaikan pembahasan tiga ranperda jadi saat ini tinggal satu ranperda lagi yang belum selesai kita bahas,” katanya, kamis (15/09). (drc3)

Terkait masih belum diserahkannya pengadaan alat kesehatan T.A 2010

www.detikriau.wordpress.com (TEMBILAHAN) – Komisi IV DPRD Inhil segera akan memberikan teguran kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Inhil, terkait dengan keberadaan alat rontgen untuk tahun anggaran 2010 yang lalu telah diperuntukan bagi rumah sakit Guntung yang hingga sekarang masih belum difungsikan. Karena pada sidak Komisi IV beebrapa waktu lalu, pihak dinas Kesehatan berjanji untuk segera melakukan pembahasan terkait teknis penyerahan barang tersebut.

Kita akan memberikan teguran dan memanggil Dinas Kesehatan menyangkut persoalan tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi IV, ketika dimintai tanggapannya menyangkut hasil sidak mereka terkait pengadaan alat rontgen untuk RSUD Guntung Ramadhan kemaren.

Dikataknnya lebih jauh, pada saat pihaknya melakukan sidak alasan Dinas kenapa barang tersebut belum difungsikan dikarenakan infrastruktur pendukung seperti listrik belum memungkinkan. Begitu juga dengan tidaknya adanya tenaga ahli untuk mengoperasikan alat tersebut.

Tapi bagimanapun juga, itu proyek 2010, dan mestinya sudah harus rampung pada tahun itu, tanpa ada alasan apapun. Karena untuk menggulirkan proyek tersebut, tentunya sudah direncanakan dengan matang termasuk pada persoalan teknis seperti yang mereka sampaikan ke kita. Karenanya, penundaan seperti itu jelas telah menyalahi aturan,” katanya lagi.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Rasul Alim, ketika dikonfirmasi melalui telepon genggamnya, Kamis, (15/9) mengatakan, ia belum melakukan inventarisir terkait persoalan tersebut. Sebab dirinya baru saja menduduki jabatan Kadis di Dinas Kesehatan. Sehingga belum tahu sepenuhnya terkait persoalan yang dimaksud, termasuk penempatannya untuk dimana.

“Bagiamanpun juga, saya harus cek dulu untuk dimana penempatan alat tersebut, karena di Inhil ada tiga RSUD. Apakah barang tersebut memang benar untuk RSUD Guntung, itu yang saya belum jelas,”kata mantan Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan tersebut.

Ketika disinggung apakah alat yang dimaksud masih ada di gudang Dinas seperti sebelumnya, “Mungkin ada, sebab saya belum cek langsung ke gudang,” katanya lagi. (drc2)

www.detikriau.wordpress.com (TEMBILAHAN) – Prestasi membanggakan di peroleh Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Auliaurrasyidin Tembilahan menjadi tuan rumah Pekan Ilmiah Olahraga dan Seni (PIOS) ke III untuk perguruan tinggi Islam Riau Kepri. Dipilihnya STAI tentunya didasari berbagai alasan, salah satunya adalah Kesiapan STAI dianggap mampu untuk menyelenggarak kegiatan tersebut.

Selain itu pada turnamen sebelumnya, STAI Auliaurrasyidin adalah kontingen yang paling banyak mengirim peserta, hingga finish pada akhir kegiatan mendapat predikat sebagai juara umum II. Ditambah dengan kondisi geografis Inhil yang ada dipertengahan, bisa dijangkau oleh warga Riau daratan dan kepulauan.

“Dengan berbagai pertimbangan yang ada di atas, makanya STAI mendapat kepercayaan untuk penyelenggaran kali ketiga ini,” kata Ketua Panitia Penyelengga Ir H Syahrudin MM, kepada Kamis, (15/9).

Ketika disinggung dengan kesiapan STAI sendiri dalam penyelenggaran ivent ini, menurut politis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, sejauh ini persiapan sudah hampir rampung. Apalagi kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan sekitar pertengahan November mendatang seusai pelaksanaan Porda nantinya.

Ia menambahkan, penyelenggaraan yang ditetapkan usai Porda diharapkan dapat mempergunakan fasilitas yang telah digunakan dalam Porda. Karena kalau harus menyediakan fasilitas yang baru dengan tidak adanya anggaran dan waktu yang sempit tentunya tidak memungkinkan.

“Sejauh ini persiapan lokasi sudah hampir selesai, tinggal beberapa hal yang mungkin perlu pembenahan lebih jauh. Rencananya, kegiatan ini akan dibuka langsung oleh Gubri HM Rusli Zainal,” kata Sahrudin lagi.

Masih menurutnya, begitu juga dengan persoalan pemondokan untuk seluruh kontingen yang hadir, setakat ini sudah dipersiapkan. Karena bagimanapun juga, selaku tuan rumah, STAI harus dapat memberikan pelayan yang terbaik. Sebab sesuai dengan target, Inhil menginginkan kesuksesan baik sebagai penyelenggara, maupun dari segi prestasi.

“Untuk prestasi STAI auliaurrasyidin menargetkan meraih juara umum pertama, karena sebelumnya kita finish di posisi dua. Makanya jauh-jauh hari kita telah mempersiapkan kontingen kita sebaik mungkin untuk merealisasikan target tersebut,” imbuhnya. (drc2)

www.detikriau.wordpress.com (Jakarta) – Orang Indonesia yang membeli properti mewah di Singapura memang bukan hal yang baru. Namun ternyata mereka menempati urutan ketiga terbesar pembeli properti asing di Negeri Singa tersebut.

Berdasarkan Far East Organization salah satu pengembang terbesar di Singapura, pembeli asal Indonesia termasuk dalam tiga pembeli asing teratas yang membeli di Singapura. Orang-orang Indonesia berduit ini sebagian besar membeli properti pada kisaran US$ 1,2 juta sampai US$ 4,2 juta atau sekitar Rp 10,2 miliar hingga Rp 35,7 miliar per unit.

Bahkan berdasarkan data Urban Redevelopment Authority of Singapore, lebih dari 1.706 orang Indonesia telah membeli rumah-rumah pribadi di Singapura pada tahun lalu. Rata-rata mereka membeli unit dengan harga diatas US$ 1,2 juta atau diatas Rp 10,2 miliar per unit. Sebanyak 35% dari mereka memilih kawasan distrik 9,10 dan 11 sebagai kawasan utama di sana.

“Masyarakat Indonesia merupakan seperlima dari klien asing kami dan secara konsisten masuk dalam peringkat tiga terbesar,” kata Chief Operating Officer Property Sales Far East Organization Chia Boon Kuah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/9/2011)

Boon Kuah menambahkan selama ini, orang-orang berduit Indonesia banyak membeli hunia di kawasan Bukit Timah, Pusat Distrik atau CBD, dan Pantai Timur.

“Pembeli dan investor Indonesia tertarik pada Singapura dengan gaya hidup kosmopolitan kelas dunia. Karena jarak Singapura dekat dengan Indonesia, masyarakat Indonesia pun banyak yang studi atau mengembangkan karir mereka disini,” ucapnya.

Singapura telah menjadi wilayah yang menarik bagi orang Indonesia yang mencari peluang investasi properti di luar negeri. Beberapa pertimbangannya antaralain mereka sering berkunjung ke Singapura untuk urusan bisnis, memiliki keluarga dan anak-anak yang bersekolah di Singapura, dan berobat.

Alasan lain orang Indonesia banyak membeli properti di negara ini, karena Singapura dianggap tempat yang aman untuk berinvestasi properti. Mereka juga banyak yang menyimpan sebagian kekayaan di Singapura dengan pertimbangan stabilitas politik dan ekonomi Singapura yang stabil.(detik.com/hen/qom)

www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA)- Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Demokrat Angelina Sondakh hari ini dipanggil KPK terkait dugaan suap yang dilakukan oleh Nazaruddin dalam proyek Wisma Atlet Sea Games 2011 Palembang. Salah satu elite Partai Demokrat Soetan Bhatoegana menyatakan, tidak ada skneario untuk mengarahkan Angie dalam menjawab pertanyaan KPK terkait dengan adanya pemanggilan tersebut.

’’Karena ini kasus pribadi, tidak ada pengarahan dari PD. Kami berkeinginan agar Angie menjelaskan kepada KPK itu lebih baik. Yang penting pesan dari kami adalah Angie menjelaskan terang benderang apa yang diketahuinya kepada KPK. Dan itu poin paling baik buat kami. Kami tidak pernah melindungi,’’ tandasnya.

Agenda pemeriksaan KPK terhadap politisi Partai Demokrat (PD) Angelina Sondakh terkait kasus korupsi Wisma Atlet Century, hari ini, menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu publik. Terkait pemeriksaan istri almarhum Adjie Massaid tersebut sebagai saksi siang ini, sejumlah kalangan berharap penyidik KPK memfokuskan pertanyaan pada kronologis pembicaraan Angie dengan para terdakwa yang diantaranya banyak menggunakan istilah-istilah simbolik.

’’Kalau saya ketua KPK-nya, saya pertama-tama akan tanya siapa itu Ketua Besar” Dan sudah berapa banyak dia makan apel Washington?’’ kata aktivis Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (Kompak) Fadjroel Rachman kepada INDOPOS (Grup JPNN), kemarin (14/9).

Menurut Fadjroel, Angie dalam kasus yang juga melibatkan mantan Bendahara Umum PD M Nazaruddin ini, Angie adalah satu diantara tokoh kunci. Kehadiran dan keterangannya dihadapan penyidik KPK dipastikan sangat berarti bagi proses penyidikan mega skandal korupsi ini selanjutnya. ’’Angie saksi penting karena dia berkomunikasi dengan hampir semua tersangka dan terdakwa kasus ini,’’ paparnya.

Sebagai anggota masyarakat, Fadjroel mengaku termasuk yang memiliki ekspektasi tinggi terhadap agenda pemanggilan Angie oleh KPK. Dia berharap, hari ini Angie bisa memberikan keterangan yang jujur dan terbuka tentang apapun yang diketahuinya baik menyangkut korupsi pembangunan Wisma Atlet Palembang, proyek Hambalang, maupun terkait nyanyian-nyanyian Nazaruddin lainnya.

Menurutnya, membuka seterang-benderangnya kasus Nazaruddin adalah pilihan terbaik bagi Angie. Sebab sebagai saksi dia tentu harus memberikan kesaksian dihadapan sumpah. Dan jika hari ini anggota Komisi X DPR tersebut mengatakan yang tidak sebenarnya dan terbukti berbohong di kemudian hari, maka akibatnya bisa lebih fatal.

’’Kalau tidak cocok dengan keterangan saksi atau terdakwa sebelumnya tentu salah satu pasti berbohong kan. Dan kalau saksi berbohong bisa kena pasal kesaksian palsu. Makanya lebih baik jujur saja,’’ tandasnya.

Sebelumnya seperti diberitakan, dalam persidangan terdakwa Mindo Rosalina Manulang terungkap sebuah percakapan via BlackBerry Messenger (BBM) antara dirinya dengan seseorang yang diyakini sebagai Angelina Sondakh. Dalam percakapan tersebut Angie sempat beberapa kali menyebut kata-kata simbolik ‘Apel Malang’ dan ‘Apel Washington’ untuk membedakan antara satu bagian hal dengan hal lainnya, dan istilah ‘Ketua Besar’untuk menyebut seseorang.

Percakapan orang yang diduga Angie dan Rosa tersebut dilakukan pada 27 Juli 2010. Berdasarkan transkrip percakapannya, Angie nampak secara tegas meminta ‘Apel Malang’ untuk ‘Ketua Besar’ kepada Rosa. ’’Soalnya aku diminta Ketua Besar, lagi kepengin Apel Malang,’’ tulis Angie.

Terkait dua istilah ini, sebelumnya M Nazaruddin sempat menerjemahkannya dengan gambling. Versi dia ‘Apel’ yang dimaksud Angie artinya dollar, dan ‘Ketua Besar’ yang dimaksud adalah Ketua Umum PD Anas Urbaningrum.

Juru Bicara KPK Johan Budi kemarin memastikan bahwa ssesuai jadwal rencana pemanggilan Angie akan dilakukan harin ini, 15 September 2011. Untuk sementara Angie akan diperiksa masih dalam statusnya sebagai saksi bagi tersangka kasus suap Wisma Atlet M Nazaruddin.

’’Ibu Angelina Sondakh rencananya hari Kamis (hari ini, Red) akan diperiksa,’’ papar Johan Budi di Gedung KPK. Menurut Johan, Angie diantara agendanya akan dimintai keterangan terkait penyataan berulang-ulang Nazarudin yang menyatakan kalau Angie ikut menikmati aliran dana korupsi Wisma Atlet. Seperti diketahui, Anggelina Sondakh merupakan anggota Komisi X DPR yang bermitra langsung dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), kementerian dimana proyek wisma atlet dijalankan. (jpnn/dil/did)

www.detikriau.wordpress.com (Tembilahan) – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Venues pembangunan lapangan Futsal masih belum menemui titik temu. Bahkan, Dewan akui setakat ini masih banyak terjadinya perbedaan pandangan mengenai masalah ini.
“Kita memang akui sampai hari ini, kita masih berbeda pandangan terkait rencana perda Venues. Pansus I sudah memintakan pendapat kepada pimpinan DPRD, mudah-mudahan, dalam waktu dekat, kita sudah mendapatkan jawaban,” Ungkap Surya Lesmana, Anggota Pansus I DPRD Inhil ketika ditemui di DPRD Inhil baru-baru ini diruang kerjanya.
Surya juga menjelaskan bahwa pembangunan lapangan Futsal nantinya akan dipergunakan sebagai salah satu sarana untuk pelaksanaan PON XVIII yang dilaksanakan di RIAU dan untuk Cabang Olahraga Futsal, Insyaallah penyelenggaraannya dilaksanakan di Tembilahan. Karena ini untuk kepentingan secara Nasional, Surya menilai tentunya harus didukung.
“Adanya saling perbedaan pendapat akan Ranperda Venues Lapangan Futsal ini sama sekali tidak ada menyangkut hal-hal lain apalagi politik, tapi yang sangat jelas, kita harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah kita.” Ujarnya.
Sejak awal bergulirnya pembahasan mengenai Ranperda Venues ini perdebatan sengit terus terjadi. Sebahagian besar Partai yang ada memberikan ultimatum bahwa Kabupaten Inhil maksimal hanya menyanggupi dua puluh persen dari total Rp. 73 milyar lebih dana pembangunan Lapangan Futsal ini dan inipun pihak eksekutif harus mampu membuktikan adanya Memorandum of Understanding (MoU) budget sharing dari pihak Pemerintah Provinsi Riau dan Pusat.
“yang jelas, kita tidak ingin lagi kalau nantinya setelah kita setujui Ranperda Venues ini ternyata malah membebani APBD Inhil. Kita inginkan adanya komitmen yang jelas dari pihak Provinsi Riau dan Pusat mengenai sharing dananya. Jangan sampai ini kembali terjadi seperti tiga paket multiyears (Islamic centre, Gedung baru Unisi dan High Way Bandara Tempuling – Mandah. Red). Kita tidak ingin dibohongi lagi.” Ungkap H. Bakri, Ketua Fraksi Partai Bintang Reformasi (FPBR) beberapa waktu lalu.
Yang juga cukup keras meminta ketegasan ini berasal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB). Dalam penyampaian pandangan Fraksi saat Paripurna beberapa waktu lalu, juru bicara FPKB, Edy Gunawan dengan tegas menyatakan hal ini.
“Untuk masalah Ranperda Venues Pembangunan Lapangan Futsal silahkan tanyakan saja kepada Fraksi yang lainnya. Untuk PKB, sikap kita sudah sangat jelas.” Ungkap Ketua Dewan Tanfiz PKB Inhil, Dani M. Nursalam yang juga salah seorang Wakil Ketua DPRD Inhil saat ditemui di gedung DPRD Inhil, Rabu (14/9/2011). (fsl)