Sebagaimana diketahui DPRD periode lalu, pada 2008 yang sudah mengeluarkan rekomendasi persetujuan pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir Selatan. Setelah melalui proses yang panjang dan berliku, pihak eksekutif dengan berat hati juga telah mengeluarkan rekomendasi yakni pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan.

Perbedaan satu kata antara rekomendasi yang dikeluarkan pihak eksekutif dan legislatif, membuat pihak provinsi mengembalikan rekomendasi tersebut untuk disinkronkan. “Karena tidak sinkron, rekom kita dikembalikan, untuk disinkronisasi,” kata H Husaini, Wakil Ketua Komisi I, Rabu, (12/10), di kantor DPRD Inhil.

Berkaitan dengan itu, dewan berencana akan turun langsung ke masyarakat untuk meminta tanggapan mereka terkait dengan persoalan tersebut. Sebab pada intinya, pihak eksekutif meminta kita untuk menyamakan persepsi.

Masih menurutnya, yang jadi persoalan apakah masyarakat Inhil Selatan mau atau tidak. Sebab nama Indragiri Hilir Selatan tersebut, muncul berdasarkan aspirasi masyarakat disana. Makanya dewan periode yang lalu, mengeluarkan keputusan mereka berdasarkan aspirasi yang masuk.

“Dalam waktu dekat ini kita akan menyusun jadwal untuk turun ke lapangan. Kita akan meminta tanggapan, tokoh masyarakat disana, BPD dan Panitia Persiapan Pemekaran terkait perihal tersebut,” ujar politis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut. (Suf)

Keluhan ini disampaikan Zainuddin SH, ia kecewa saat membawa ibunya untuk menjalani proses rontgen, ternyata pihak RSUD Puri Husada Tembilahan tidak bisa melayani.

Sebelumnya ia membawa ibunya memeriksakan keluhan sakit di bagian kaki kepada Dr Amalia, dari sana ia diarahkan untuk membawa ibunya ke RSUD Puri Husada untuk dirontgen terlebih dahulu.

“Saya menyesalkan buruknya pelayanan dan penanganan kesehatan di rumah sakit ini. Masak saat saya membawa ibu saya untuk menjalani rontgen, petugas disana menyatakan tidak bisa dilakukan, karena ketiadaan film untuk rontgen,” ungkap Zainuddin SH kepada wartawan.

Pria yang berprofesi sebagai advokat ini menyebutkan saat itu petugas disana menyatakan bahwa stok film rontgen di RSUD Puri Husada sedang habis.

“Kita tentu saja mempertanyakan bagaimana fasilitas dan sesuatu yang diperlukan bagi penanganan kesehatan bisa tidak ada. Ini kan sudah tidak beres, seharusnya kebutuhan pendukung kesehatan selalu dipantau dan dicek ketersediaannya,” tegasnya.

Dengan arahan petugas medis di RSUD Puri Husada dan keperluan pengobatan penyakit ibunya, maka terpaksa ia melakukan rontgen bagian kaki ibunya di rumah sakit swasta yang ada di Tembilahan, tentunya dengan biaya cukup tinggi dibandingkan kalau dilakukan di RSUD Puri Husada Tembilahan.

Untuk diketahui, memang belakangan ini pelayanan dan penanganan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah ini terus menuai kekesalan warga. Sehingga ada yang menganalogikan pelayanan di rumah sakit ini tak lebih dari sebuah Puskesmas saja.

Beberapa waktu lalu pihak RSUD Puri Husada Tembilahan sempat kehabisan stok benang jahit saat salah seorang anggota TNI mengalami luka bacok, sehingga juga harus dirujuk ke rumah sakit swasta. Sehingga saat itu sempat membuat berang Kasdim 0314/ Inhil, Mayor Edi Yanto.

Pihak rumah sakit juga sempat menolak mengobati tiga orang warga Kelurahan Seberang Tembilahan yang mengalami luka-luka, karena digigit anjing gila. Saat itu mereka juga berdalih obatnya habis.

Kemudian pada Selasa (13/9/11) lalu, seorang warga Kelurahan Pekan Arba, Rudianto (35) sempat mengadukan buruknya pelayanan dan penanganan kesehatan di rumah sakit ini, sehingga mengakibatkan nyawa almarhumah isterinya Rina (30) yang mengalami pendarahan usai melahirkan tidak bisa diselamatkan. Karena lambannya penanganan, dengan alasan saat itu tidak ada dokter yang standby. (Suf)

Demikian dikatakan Kepala Disporabudpar, H Muctar T, melalui Kabid Kebudayaan Ritawati, kepda Wartawan Rabu (12/10). Ia menjelaskan, bagi putri daerah Inhil yang berminat dan mempunyai kriteria seperti yang dicari bisa langsung datang ke Kantor Disporabudpar dibagian yang dipimpinya.

“Yang jelas, kita mencari Putri atau Wanita, usia 15-23 tahun, berpenampilan menarik,” katanya menjelaskan.

Selain itu, kriterianya lanjut Ritawati, tinggi badan minimal 160 cm, memiliki berat badan yang propesional, memiliki kemampauan atau bakat Tari, Nyanyi, Puisi, Akting dan sebagainya. Serta memiliki wawasan dan kemampuan pengetahuan umum wilayah Riau, khusunnya kota Tembilahan.

“Mereka yang memiliki syarat seperti ini jangan segan-segan silahkan menghubungi kami,” tukas Ritawati.

Pemilihan  Putri Inhil, seperti ini menurutnya merupakan agenda tahunan Dinas, guna memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mereka yang benar-benar memiliki bakat. Dan bagi mereka yang terpilih akan dijadikan duta Inhil, di ajang  lebih tinggi, baik tingkat Provisi, Nasional dan Internasional sekalipun. (suf)

“Pokoknya apapun alasannya saya tetap akan mempertahankan harta peninggalan suami saya ini. saya mana tau kalau tanah yang saya miliki ini kepunyaan pemkab inhil yang kini akan dipergunakan untuk pembangunan jalan. Suami saya membelinya dari warga setempat dan memiliki bukti kepemilikan yang ditandatangani oleh aparatur desa setempat.” Terang seorang warga Siang Panjang, Hajrah ketika menghubungi kabarinhil  melalui sambungan selular, Rabu (12/10/2011)

Masih menurut pengakuan wanita yang mengaku telah didahului sang suami mengahadap ilahi ini, untuk proyek Highway tersebut, dirinya dengan terpaksa sudah merelakan warung kecil tempat berdagang yang terletak didepan rumah untuk dibongkar. Kini, kalau tempat berteduhnyapun diminta, dia mengaku tidak akan rela.”Kalau harus saya relakan, kemana saya harus pindah dan darimana saya mendapatkan biaya untuk semua itu. Saat ini, orang tua saya sudah uzur dan juga numpang berteduh dibawah pondok tua ini,” keluhnya dengan nada resah.

Seorang warga Sialang Panjang lainnya, Sakak,Ama.Pd, juga sangat merasa keberatan. Menurutnya, bukannya dirinya tidak mendukung dilaksanakannya pembangunan, tapi tentunya ada rasa keadilan. “Rakyat mana yang tidak mendukung adanya pembangunan kalau  memang untuk kepentingan bersama. Tapi, kalau pembangunan itu harus menimbulkan kesusahan rakyat, tentuya perlu untuk dicarikan solusi terbaik,” Ungkap Sakak yang berprofesi sebagai tenaga pengajar di SD 016 Desa Sialang Panjang ini.

Sakak mengaku dirinya sudah menetap di Desa Sialang sejak tahun 90 lalu. Asset yang kini bermasalah karena terkena ruas jalan pembangunan proyek jalan tersebut dulunya dibelinya dari H. Yahya (Ketua RT 04 sialang panjang. Red) dan surat keterangan ganti rugi juga telah disahkan oleh kepala desa setempat.”Jadi tolonglah kami diberlakukan adil. Kami tidak akan rela kalau tidak ada solusi yang jelas dan saling menguntungkan.” Jelas Sakak kembali mempertegas. (fsl)

Petugas di media center beralasan mereka tidak menerima data dari panitia bidang pertandingan, maupun koordinator cabang olah raga. ‘Kami juga kesulitan Bang, data tidak ada masuk dari masing masing koordinator ,’ keluh salah seorang petugas di media center, Selasa semalam.

Berdasrakan informasi yang diterima Riau Pos, peringkat Kontingen kabupaten/kota sudah banyak berubah setelah sehari pertandingan cabor Karate, Pencak Silat, Takraw dan Takwondo. Diantaranya Siak masih menduduki peringkat  1, kemudian Inhil dari peringkat 5 sudah naik ke rangking 2. Hanya saja panitia bidang pertandingan hingga Selasa (11/10) sekitar pukul 20.00 wib belum terlihat di secretariat Media Center untuk mengesahkan data perolehan medali sementara.

Sekum KONI Inhu, Jumiihardi Jamil yang sempat dikonfirmasi  juga mengakui sudah adanya penambahan medali kontingen Inhu. Meski belum mendapatkan emas, kontingen Inhu setidaknya sudah mengantongi sebanyak 1 perak dan 5 medali perunggu.

Panitia Bidang Pertandingan Porda VII Riau, Mukhtar T, berkali kali dihubungi via telepon selulernya tidak merespon sama sekali. Padahal sebelumnya Selasa sore, sejumlah panitia di Sekretariat menyampaikan bahwa update data dilakukan pukul 20.00 wib.

Indra, awak salah satu media di Riau, saat ditemui di ruang media center juga mengeluhkan tidak adanya update data di media center. Padahal kantor berita tempat Ia bekerja sudah berkali kali meminta data perolehan medali terbaru untuk di rilis.‘Udah sering saya masuk ke media center tapi data tidak ada perubahan,gimana ini,’ ujar Indra mengeluhkan.(fat) media center tapi data tidak ada perubahan, gimana ini,’ ujar Indra mengeluhkan.(rul/kic)

Jakarta (www.detikriau.wordpress.com) – Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring mengatakan konsumen bisa mendapatkan kembali pulsa yang ‘disedot’ oleh operator nakal. Hal itu diatur dalam Peraturan Menkominfo No 1 tahun 2009 tentang Pelayanan Jasa Pesan Premium.

“Ada kemungkinan dikembalikan (pulsa-red). Di perjanjian itu ada ganti rugi. Itu kan perlindungan konsumen. Di Peraturan Menteri no 1 tahun 2009 juga ada, dia harus mengganti rugi, sampai pidana,” ujar Tifatul.

Hal itu disampaikannya usai rapat kerja antara Komisi I DPR dan Menkominfo Tifatul Sembiring. Rapat di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/10/2011) malam, ini juga dihadiri oleh BRTI dan sejumlah petinggi perusahaan operator, seperti Telkom, Indosat, XL dan Axis.

“Saya besok akan mem-follow up, Kemenkoinfo akan mengkoordinasikan, operator, BRTI, usut yang mana harus diganti, yang mana harus dipulangkan pulsanya, yang mana harus ditahan karena nakal,” ujarnya.

Sementara black list perusahaan yang nakal, lanjut Tifatul, bisa dilakukan bila perusahaan itu melakukan beberapa kali pelanggaran. Sanksi berupa penutupan izin juga bisa diberikan. Namun bukan berarti persoalan tersebut berhenti dalam penutupan izin karena perusahaan tersebut bisa berganti nama kemudian beroperasi lagi.

“Mereka bisa ganti-ganti nama dan itu jadi salah satu masalah di IT. Sama juga masalah-masalah kita terkait konten internet seperti di Facebook, Twitter. Itu harus kita kejar terus, enggak berhenti. Kita bekerja terus setiap hari,” tutup Tifatul.(detiknews)