AL QUDS (www.indragirinews.wordpress.com) – Masjid Al Quds diserang! Pasukan penjajah zionis yahudi Israel, Rabu (5/10/2011) menyerang masjid suci kaum Muslimin, Masjid Al Aqsho. Sebagaimana diberitakan Forum Syumukhul Islam, puluhan tentara penjajah, intelejen, dan polisi zionis menghancurkan halaman Masjid Al Aqsho Al Mubarok. Kaum Muslimin siaga satu!

Zionis yahudi Israel mengganas

Sudah menjadi sifat dan karakter yahudi, berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka juga tidak henti-hentinya memusuhi dan mendzolimi kaum Muslimin. Bahkan kaum terlaknat ini berani menodai dan menyerang masjid suci dan dimuliakan oleh seluruh kaum Muslimin dunia, yakni Masjid Al Aqsho Al Mubarok.

Forum Syumukhul Islam melaporkan, pasukan penjajah zionis yahudi Israel, hari ini, Rabu (5/10/2011) melancarkan serangan ke Masjid Al Aqsho, tepatnya mereka menghancurkan halaman masjid suci tempat Nabi SAW., melakukan Isra dan Mi’raj.

Para perusak Masjid Al Aqsho terdiri dari para tentara penjajah, intelejen, dan para polisi zionis. Saksi mata dari dalam masjid mengatakan bahwa puluhan tentara penjajah zionis menghancurkan halaman Masjid Al-Aqsho dan menyebar di dalamnya dengan cara yang tak pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa mereka telah menetap di lokasi tertentu dan tampaknya mereka bersiap untuk melakukan keganasan tersebut.

Demi Haikal yang dijanjikan mereka rubuhkan Al Quds

Selain itu, mereka juga bersiap untuk melindungi para penduduk, yakni para perampok lahan, yahudi Israel, yang berniat untuk menyerbu masjid. Selain itu, juga sudah dikerahkan sejumlah tentara di pintu masuk tempat sholat.

Saksi mata juga mengatakan bahwa puluhan penduduk zionis terlihat di jalan Al Wad Street, mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam mu’tamar yang diberi nama “Haikal yang Dijanjikan”, merujuk bangunan suci kaum yahudi zionis Israel, yang bangunannya mereka yakini berada persisi di bawah Masjid Al Quds. Untuk itulah, mereka bermaksud menghancurkan dan merubuhkan Masjid Suci kaum Muslimin, Masjid Al Quds. Kaum Muslimin siaga satu. Allahu Akbar! (M Fachry/arrahmah.com)

www.detikriau.wordpress.com (Tembilahan) – Dari hasil pertemuan masyarakat Desa Sialang Panjang di Kantor Camat Tembilahan Hulu, Rabu (5/10/2011), diketahui lahan untuk pembuatan highway Tempuling Mandah sudah dibebaskan sejak tahun 1981 dengan rencana awal untuk pembangunan badan jalan Lintas Tembilahan, Kijang mati menuju Pekanbaru. Karena memang belum dipergunakan, saat itu oleh Camat, masyarakat sementara waktu diperbolehkan untuk memanfaatkan.

“Awalnya, rencana jalan itu adalah jalan Lintas Tembilahan, Kijang mati menuju Pekanbaru. Perencanaan itu memang sudah ada sejak tahun 1980-an. Hanya saja saya memang tidak mengetahui dimana ditetapkan lokasinya,” Jelas H. Usman Kasim yang menjabat sebagai Ketua LPM Desa Sialang Panjang.

Menurut pengakuan Kadus Sialang, Blok A, Hanafi, tahun 1981 memang sudah dilakukan pembebasan lahan.

“Rencana jalan itu, Sejak tahun 1981, masa Camatnya Pak Fahmi, memang sudah disepakati. Waktu itu sudah dilakukan pembebasan lahan untuk jalan, lebarnya 15 x 2 meter (30 meter.red). Kemudian dikucurkanlah dana pemerintah melalui Dana Bungdes senilai Rp. 750 ribu untuk pembuatan badan jalan. Sementara, untuk lahan yang belum dipergunakan, pihak pemerintah memang membenarkan masyarakat untuk memanfaatkan dengan catatan tidak membangun yang sifatnya permanen.” Sebutnya.

Jadi, ditambahkannya, untuk perkebunan warga yang kini memang berdiri diatas lahan yang sebelumnya sudah dibebaskan pemerintah namun kini sudah saatnya akan dipergunakan tentunya tidak perlu memintakan ganti rugi.

Tuntutan ganti rugi menurut Hanafi lagi, dalam pertemuan sebelumnya memang tidak ada terdengar. Waktu itu, kata Hanafi, warga yang rumahnya terkena hanya meminta solusi biaya pembongkaran.”Inikan kesepakatan yang Bapak-bapak nyatakan sendiri. Bukan kalimat dari saya,”paparnya sambil menunjukkan berkas surat pernyataan warga. (sayangnya surat pernyataan tersebut tidak dibubuhi tanggal yang jelas serta tidak terlihat tanda lain sebagaimana layakanya sebuah dokumen yang memiliki kekuatan secara hukum)

Pemuka masyarakat lainnya Desa Sialang Panjang, H.M.Nurani juga membenarkan. Dirinya meminta agar masyarakat sebaiknya tidak meributkan hal ini dan cukup dicarikan solusi ditingkat Desa.

“terbukanya akses jalan ini merupakan impian saya sejak dulu. Kini, melalui proyek HighWay Tempuling ke Mandah, Desa sialang panjang akan memiliki akses jalan ke daerah lainnya dengan mudah, terutama ke Kota Tembilahan. Jadi tolong kita berpikiran baik dan bersama-sama mendukung terwujudnya proyek ini,” Sebut Tokoh yang mengaku orang dari suku bugis pertama yang masuk ke Desa Sialang Panjang.

Bahkan dirinya menyebut, Kades saat ini,  (Matzam. Red) mungkin memang tidak mengetahui. Buktinya dirinya tidak tau, masak ia mau mebangun kebun sawit di atas tanah yang sudah diperuntukkan untuk jalan,” Sindirnya.

Warga meminta ada solusi dari pihak terkait terutama untuk masyarakat yang tempat bernaungnya juga digusur dan mereka jelas tidak memiliki harta lainnya.

“Bukan 100 persen tapi 1000 persen kami mendukung pembangunan, namun tolong beri kami sedikit solusi terutama untuk masyarakat yang memang tidak memiliki harta lain apabila yang mereka miliki saat ini juga dengan terpaksa harus dilepaskan.”Sebut seorang warga yang mengaku berprofesi sebagai tukang ojek.

Dari hasil pertemuan ini, diambil kesepakatan bagi warga yang rumahnya terpaksa dilakukan penggusuran dan memang tidak memiliki lahan lain, Kades Sialang panjang, Matzam dan Tokoh masyarakat, H.M. Nurani  merelakan sebahagian tanah miliknya untuk dipergunakan. Terkait hal-hal lainnya, pembicaraan kembali akan didudukan di tingkat musyawarah desa.

Yang patut untuk kita renungkan secara bersama, lahan yang katanya sudah dibebaskan sejak tahun 80an itu kenapa tidak disosialisasikan secara luas kepada masyrakat. Apalagi, yang katanya digolongkan sebagai pendatang baru di Desa Sialang panjang mengaku memperoleh tanah tempat tinggal mereka dari pemilik sebelumnnya dengan cara ganti rugi dan mereka juga memiliki dokumen resmi yang dikeluarkan oleh perangkat desa setempat.

Dalam hal ini tentu diperlukan adanya kearifan dari semua pihak karena pada hakikatnya, pembangunan itu sendiri ditujukan untuk kemakmuran masyarakat.(fsl)

www.detikriau.wordpress.com (TEMBILAHAN) – Kebersihan kota Tembilahan, tentunya harus makin ditingkatkan saat Pekan Olahraga Daerah (Porda) ke VII yang berlangsung pada 15-23 Oktober. Hal itu tidak terlepas untuk memberikan kesan positif terhadap tamu-tamu dari luar Inhil yang hadir dan mengikuti kegiatan Porda yang berlangsung hampir sepekan mendatang.

Untuk menjaga kebersihan kota Tembilahan tersebut, peran serta masyarakat tentunya yang paling utama. Sebab betapapun keras kerjanya Dinas PU, Kebersihan dan Pertamanan, tentu tidak akan membuahkan hasil maksimal, kalau memang masyarakat kota Tembilahan tidak mendukung upaya tersebut.

“Kebersihan kota Tembilahan, sangat bergantung dengan perilaku masyarakatnya. Betapun upaya keras kita dalam menjaga kebersihan, kalau masyarakat kurang mendukung, tentu tidak membuahkan hasil maksimal,”kata Kadis PU, , Selasa, (4/10).

Untuk itu menurut Nasir, ia mengajak masyarakat terutama di warga yang bermukim dilokasi pasar untuk selalu menjaga kebersihan dengan membuang sampah, apalagi sampah rumah tangga, di tempat sampah yang sudah disediakan. Kemaslah dengan rapi sampah yang ada, baru nanti dibuang, agar tidak berserakan di tempat sampah. Sebab, kalau berserakan, tentu menyulitkan para pekerja dalam membersihkannya.

Masih menurut Nasir lagi, selama ini warga sudah cukup mengerti akan hal ini. Yang masih agak sulit, adalah warga yang tinggal didekat lokasi pasar. Makanya sekali lagi, ia mengajak segenap lapisan masyarakat untuk memperhatikan persoalan ini. Upaya ini tidak lain dalam rangka, memberikan kesan positif kepada tamu yang hadir.

Ketika disinggung, apakah pihak PU tidak akan menambah jadwal pengambilan sampah dalam rangka peningkatan kebersihan, kata Nasir, “Tidak perlu. Sejauh ini apa yang dilakukan pihaknya sudah maksimal, tinggal lagi kesadaran dan pengertian msyarakat untuk menjaga kebersihan,” imbuhnya. (Nejad)

 Minta Agar Pembangunan Segera di Gesa

www.detikriau.wordpress.com (Tembilahan) – Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dilokasi Parit 21 Tembilahan tampaknya bakal berjalan mulus. Setelah melakukan tinjauan secara langsung, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Dahlan Iskan memberikan penilaian positif.

“Lokasi yang direncanakan ini menurut penilaian saya sangat layak untuk didirikan sebuah PLTU. Disamping lokasinya yang berdekatan dengan aliran sungai untuk mempermudah tranportasi batubara dan berbagai keperluan lainnya, guna menggerakkan turbin boiler pada operasionalnya, juga sangat membutuhkan banyak air.” Ungkap Dirut PT PLN, Dahlan Iskan didampingi Sekdakab Inhil, H. Alimuddin RM serta beberapa pejabat teras Kabupaten Inhil lainnya kepada wartawan dilokasi rencana pembangunan PLTU berkapasitas 2×7 MW tersebut.

Hanya saja, menurut Dahlan Iskan, karena kondisi lahannya dataran rendah dan tekstur lahan gambut, diperlukan pengerjaan ekstra dengan melakukan peninggian lahan sekitar 6 meter dengan kegiatan penimbunan.

“Lokasi ini harus dilakukan pengurukan (penimbunan. Red) untuk melakukan antisipasi terendam banjir. Tentunya kita tidak ingin setelah 25 tahun kedepan pabaila hal tersebut tidak dialakukan lokasi PLTU ini akan tenggelam,” Tegasnya.

Dari luasan areal 9 Hektar ini, untuk tahap awal hanya dilakukan penimbunan pada areal seluas 2 Hektar. “Kita meminta kontraktor untuk segera menggesa pembangunan PLTU ini sehingga nantinya dapat segera dioperasionalkan dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Inhil tentunya ditambah dengan pasokan listrik dari Lirik, Kabupaten Inhu,” Harapnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, Alimuddin RM berharap banyak dengan kedatangan langsung Dirut PLN ini akan membawa pengaruh untuk menggesa pembangunan PLTU tersebut.

“Kita harapkan pihak kontraktor dapat menyelesaikan proyek PLTU ini sesuai waktunya, sehingga dapat segera menambah ketersediaan pasokan listrik untuk Inhil,” Sebut Alimuddin. (drc)

BEKASI (detikriau.wordpress.com) – Konflik antara Muslim dan Kristen, terjadi dalam satu dekade belakangan ini di Ambon yang telah mengalami huru-hara sebanyak tiga kali. Diantaranya tahun 1999, 2004, dan terakhir pada tragedi berdarah yang berlangsung tanggal 11 September lalu.

Pasca kerusuhan masih banyak para pengungsi yang memilih bertahan di pengungsian meskipun dalam keadaan serba kekurangan dan terbatas.

Dalam acara Tablikgh Akbar Solidaritas Terhadap Muslim Ambon: Mengungkap Data dan Fakta Pembantaian Nasrani Terhadap Muslim Ambon, di Mesjid Muhammad Ramadhan, Bekasi, Ahad (2/10/2011), Ahmad Widad seorang wartawan voa-Islam.com yang turun langsung melihat kondisi pengungsi mengungkapkan bahwa kondisi memprihantinkan yang dialami pengungsi sama sekali tidak mendapat perhatian dari pemerintah.

Bahkan pemerintah terkesan menutup-nutupi kondisi Ambon agar tidak berkembang menjadi isu nasional.

”Menurut salah sebuah sumber di HMI Ambon. Pemerintah tidak terlihat ingin melokalisir posko pengungsi agar tidak terlihat besar.” Paparnya.

Para pengungsi selalu disuruh kembali pulang ke rumah oleh pemerintah. “Mereka mau pulang kemana? Rumah mereka habis terbakar,” tanya Widad.

Selain tidak memiliki rumah, alasan warga enggan balik ke kampung masing-masing dikarenakan trauma yang masih menghantui para pengungsi. Mereka masih dibayangi memori pembantaian saat kejadian. Padahal di saat kejadian tidak jauh dari kampung Waringin (yang dibakar masa salibis, red) ada mess TNI.

“Saat itu warga sudah berteriak-teriak minta tolong, namun mereka (Aparat TNI. red) tidak banyak bergerak.”

Parahnya, permintaan warga agar pihak pemerintah membuat pos keamanan di daerah konflik sampai saat ini juga belum digubris pemerintah. Dari tahun 1999 sampai sekarang, masyarakat sudah meminta agar dibangun pos kemanan untuk mencegah terjadinya kembali konflik antara muslim dan Kristen.

”Namun tidak ada realisasi,” tutur Widad yang sempat mewawancarai para warga terkait hal ini.

Sementara itu, Ustadz Abu Anis dari Front Anti Pemurtadan Bekasi, mengungkapkan kecewaannya terhadap pemberitaan media sekuler dan aparat berwenang yang tidak melaporkan kondisi Ambon apa adanya.

“Hari ini kita dibohongi, fakta-fakta Ambon ditutupi supaya tidak jadi isu nasional.” Ucapnya.

Selain mendengar pemaparan para pembicara, dalam acara tersebut para jama’ah mengumpulkan dana untuk saudara Muslim Ambon. Dari hasil pengumpulan dana tersebut, tercatat uang yang dikumpulkan para Jama’ah mencapai kurang lebih Rp. 35 Juta rupiah.

Karena minimnya bantuan untuk saudara seiman kita di Ambon pasca kerusuhan, maka untuk meringankan beban derita yang dialami muslim Ambon, pihak Voa-Islam.com menerima infaq dan sedekah umat muslim yang diantaranya digunakan untuk membantu:

1. Pembangunan masjid yang dibakar
2. Santunan anak yatim korban pembantaain
3. Renovasi 193 rumah yang dirusak non muslim
4. Bantuan pengungsi 1382 jiwa (736 KK)
5. Relawan & Kemanusiaan

Bantuan dana bisa disalurkan melalui Rekening
1. Bank Mandiri No. rek. 0060006012623 a/n Budi Haryanto.
2. Bank Syariah Mandiri No. rek. 0120043587 a/n. Budi Haryanto.
3. Bank BCA No. rek. 6310230497 a/n. Budi Haryanto.

Informasi & Konfirmasi:
0878.9787.0467
021-2640.1004
0813.2058.2868.

Semoga apapun yang kita lakukan untuk meringankan derita dankesedihan saudara kita, akan dinilai sebagai amal sholeh yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Wallohua’lam. (voaI/arrahmah.com)

www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA) – Nasib sejumlah perusahaan pemerintah yang terus-menerus mengalami kerugian kini berada di ujung tanduk. Hal itu dipicu pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang mendesak agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merugi untuk ditutup.

Usul penutupan BUMN merugi ini bukan sekali dua kali saja dilontarkan oleh pimpinan menteri ekonomi ini. “Saya sudah membahas sering kali, kalau ada perusahaan yang merugi, kita harus berani menyatakan tutup,” kata Hatta, yang saat ini merangkap Menteri BUMN ad interim dalam Seminar di Hotel Dharmawangsa Jakarta, Selasa, 4 Oktober 2011.

Hatta menyatakan, upaya penutupan BUMN yang merugi itu semata ditempuh untuk menyelamatkan perusahaan pelat merah lain yang dianggap masih layak dipertahankan. “Jika kita menyuntik modal, kasihan nanti perusahaan lain,” ujarnya.

Kementerian Perekonomian mengaku pembahasan mengenai penanganan BUMN merugi setidaknya sudah pernah dibahas dua tahun yang lalu. Namun, dalam dua tahun kemudian, kondisi BUMN sakit tersebut tidak juga kunjung membaik.

Bagi Hatta, setiap dana yang dikeluarkan pemerintah untuk menyehatkan BUMN seharusnya bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia.

Dari catatan Kementerian Perekonomian, setidaknya terdapat 10 perusahaan BUMN yang kini masih mengalami kerugian. Dua diantaranya adalah PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Istaka Karya. Khusus untuk perusahaan terakhir, saat ini proses pemailitan sedang diupayakan pada BUMN bidang konstruksi tersebut.

***

Data Kementerian BUMN tahun 2006 hingga 2010 menunjukkan, dari 141 perusahaan pemerintah, hampir setiap tahun terdapat BUMN yang masih mengalami kerugian. Bahkan pada tahun 2006, jumlah BUMN yang merugi berjumlah 38 perusahaan.

Jumlah tersebut terus berangsur berkurang dalam 4 tahun berikutnya. Tahun 2007, jumlah BUMN rugi menurun menjadi hanya 33 perusahaan, 2008 sebanyak 23 perusahaan, dan sempat mengalami kenaikan menjadi 24 perusahaan pada tahun 2009.

Tahun lalu, sebanyak 17 perusahaan ditaksir menderita kerugian dalam laporan keuangannya. sebanyak 13 BUMN diperkirakan mengalami rugi bersih hingga miliarah rupiah. Sedangkan sisanya, masih cukup beruntung karena merugi dalam kisaran ratusan juta rupiah.

Nilai kerugian yang dialami BUMN ini juga tidaklah kecil, bahkan terus membengkak hingga puncaknya terjadi pada tahun 2008 yang mencapai Rp13,95 triliun. Dua tahun sebelumnya, total kerugian dari BUMN ini mencapai Rp3,06 triliun pada 2006 dan melonjak hampir dua kali lipat pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp7,01 triliun.

Beruntung dua tahun berikutnya, total kerugian yang dialami BUMN merosot tajam. Pada tahun 2009, jumlah kerugian dari BUMN mencapai Rp1,69 triliun dan kembali turun pada tahun 2010 yang diperkirakan mencapai Rp700 miliar.

Namun diantara sejumlah BUMN rugi itu, perhatian pemerintah diarahkan pada 10 perusahaan pelat merah yang tercatat mengalami rugi selama 3 tahun dalam lima tahun terakhir. Data Kementerian BUMN mencatat terdapat 21 BUMN yang mengalami kerugian selama periode tersebut.

Kesepuluh BUMN ini adalah PT Indah Karya, PT Pelayaran Nusantara Indonesia (PELNI), PT Pengerukan Indonesia (Rukindo), PT Perkebunan Nusantara XIV, PT Kertas Leces, PT Pradnya Paramita, PT Perikanan Nusantara, Perum Prasarana Perikanan Samudera, PT Boma Bisma Indra, dan PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari.

Umumnya, kerugian yang terjadi pada sepuluh BUMN ini disebabkan tidak adanya modal kerja, utang yang membengkak, kalah bersaing karena perlengkapan sudah tua atau produktivitas rendah. Alasan lainnya adalah perusahaan yang tidak bisa berutang akibat masuk daftar hitam Bank Indonesia.

Sedangkan 10 BUMN rugi lainnya saat ini dalam penanganan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) untuk ditindaklanjuti proses restrukturisasi/revitalisasinya. Kesepuluh BUMN rugi ini yaitu PT Survei Udara Penas, Perum PPD, PT MNA, PT KKA, PT Balai Pustaka,
PT IGLAS, PT INSAN, PT Primissima, PT Industri Kapal Indonesia dan Perum PFN.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN memang tidak tinggal diam dalam upayanya menyelamatkan perusahaan-perusahaan yang merugi tersebut. Langkah penyelamatan diantaranya ditempuh dengan akuisisi BUMN rugi oleh perusahaan pemerintah yang lain, restrukturisasi modal dan utang, restrukturisasi model bisnis, kerjasama operasional (KSO).

Bahkan upaya lebih keras juga sempat diusulkan kementerian BUMN berupa permintaan tambahan penyertaan modal negara (PMN) hingga rasionalisasi aset.

****

Usul agar pemerintah menutup BUMN yang terus merugi mendapat angin segar dari Komisi VI yang selama ini menjadi mitra kerja pemerintah di bidang perindustrian, perdagangan, dan BUMN. Namun bagi dewan legislatif, penutupan BUMN tidak bisa ditempuh dengan memukul rata semua kondisi BUMN yang merugi.

Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto menyatakan, “Yang tidak mampu bersaing, ya mungkin harus diselesaikan sesuai dengan UU Perseroan Terbatas.”

Airlangga mengatakan, pemerintah memang selalu menunda penyelesaian BUMN yang lebih banyak merugi. Ia mencontohkan belum selesainya kasus pailit yang menimpa PT Istaka Karya.

Politisi asal Partai Golkar ini menilai tidak semua BUMN merugi bisa ditutup begitu saja. Contoh kasus, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang selama ini lebih banyak merugi, bahkan hingga triliunan rupiah. Penutupan PLN, bagi Airlangga, hanya akan menyebabkan terhentinya pasokan listrik yang berdampak pada matinya ekonomi.

“Berarti tergantung sektornya. Ada kriteria apakah BUMN secara ekonomi berpengaruh atau tidak,” tambahnya.

Untuk merestrukturisasi atau menutup BUMN, Airlangga mengatakan, pemerintah hendaknya mengusulkan terlebih dahulu. Selain itu, penutupan BUMN hanya menjadi pilihan terakhir pemerintah jika PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) yang selama ini menjadi “Dokter BUMN Sakit” sudah tidak lagi mampu menyembuhkan perusahaaan tersebut. Jika tidak, langkah pemisahan bisnis (spin off) bisa ditempuh, dilepas ke pihak ketiga atau likuidasi sebagai jalan terakhir. (VivaNews)