Untuk Kesra APBD Kabupaten Masih Menunggu Penyelesaian RKA

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com ) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indragiri Hilir setakat ini baru menyalurkan dana bantuan Kesejahteraan (Kesra) bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang bersumber dari APBD Provinsi sedangkan dana Kesra dari APBD Kabupaten masih belum bisa direalisasikan dikarenakan keterlambatan penyelesaian RKA.

Pernyataan ini disampaikan oleh Bendaharawan Disdik Inhil, Fauzan Amrullah saat ditemui wartawan disela-sela kegiatan penyaluran Kesra di Disdik Inhil.”sampai hari ini RKA itu masih belum ditandatanngani secara lengkap, masih ada 2 orang lagi padahal berkasnya sudah kita siapkan sejak bulan lalu,” Kata Fauzan.

Dituturkan Fauzan, sesuai edaran dari Disdik Provinsi Riau No: 800/DPK/1.2/4735/2011 menerangkan bahwa bantuan dana kesra tersebut jumlahnya berbeda antara PNS dan tenaga Honorer. Untuk PNS diberikan sebesar Rp. 600 ribu sedangkan untuk tenaga Honorer yang memiliki nomor unik pendidik dan tenaga pendidik Rp. 500 ribu.”untukpenyaluran kita tetapkan sesuai jadwal dengan harapan tidak membludaknya jumlah pengambil,” ujarnya.

Selasa (1/11/2011) telah disalurkan untuk empat kecamatan, yakni, GAS, Gaung, Pulau Burung dan Mandah. Selanjutnya, rabu (2/11/2011) untuk Kecamatan Reteh, Sungai Batang, Enok, Kuindra dan Concong. Kamis (3/11/2011) untuk Kecamatan Pelangiran, Kateman, Teluk Belengkong, Keritang, Kemuning dan Tanah Merah kemudian disusul pada hari jum’at (4/11/2011) untuk Kecamatan Tembilahan Hulu, Tembilahan Kota, Kempas, Tempuling dan Kecamatan Batang Tuaka.(wawan)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) –  Kejaksaan Negeri Tembilahan terus mendalami kasus PT Gemilang Citra Mandiri. Sebuah perusahaan daerah yang pernah beroperasi sekitar tahun 2005 hingga 2007 yang lalu. Diketahui perusahaan tersebut, pernah mendapat bantuan dari anggaran APBD Inhil pada saat pendiriaanya sebesar 4,2 milyar.

Ungkapan itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Tembilahan Ferziansah S. SH, melalui Kasi Intel Muspidauan SH.MH, saat dikonfirmasi melalui telepon genggam, Selasa, (1/11).

“Kita terus mendalami kasus ini dengan bantuan ahli untuk mengaudit aset perusahaan, baik yang masih ada ataupun yang keberadaan sudah tidak jelas lagi. Untuk itu diharapkan kepada masyarakat untuk sabar menunggu proses yang sedang kita lakukan,” ujarnya.

Sementara itu, harapan masyarakat cukup besar dalam rangka pengungkapan kasus PT GCM tersebut. Sebab, persoalan PT GCM tak ubahnya seperti perampokan uang rakyat yang dilakukan secara terang-terangan. Kalau sampai kasus ini sampai tidak tuntas, tentu akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di “Negeri Seribu Jembatan”.

Apalagi persoalan penegakan hukum sedang berada dititik nadir dalam pandangan masyarakat. Sebahagian besar masyrakat saat ini memandang hukum hanya mampu berlaku tegas apabila menyentuh masyarakat kelas bawah. Sementara bila berhadapan dengan orang kuat, penguasa, hukum seperti kehilangan “taji”. Akibatnya, semakin hari kepercayaan masyarakat terhadap hukum semakin memudar.

“Kita hanya ingin melihat, apakah Kejaksaan Akan sanggup menuntaskan persoalan PT GCM, sebab disana banyak pihak yang terlibat. Kalau memang sanggup, itu memang menandakan adanya keseriusan institusi kejaksaan untuk mengungkapnya,”kata salah seorang warga baru-baru ini. (suf)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) — Salah satu permasalahan yang meski dipecahkan saat ini adalah alih fungsi lahan. Disatu sisi, alih fungsi lahan tentu tidak bias semata hanya disalahkan kepada masyarakat, sebab tentunya masyarakat punya hak untuk menanam apa saja dilahan mereka sesuai dengan hukum pasar yang berlaku. Sementara disisi lain alih fungsi lahan tentunya makin mempersempit lahan pertanian, yang bisa menghambat program OPRM di Inhil.

Kondisi itu juga terjadi di Kecamatan Kritang. Meski setakat ini ada sekitar 7-8 ribu lahan yang tersedia, tapi lahan tersebut bisa saja berkurang dengan cepat kalau memang terjadi alih fungsi lahan seperti yang dipaparkan. Apalagi dengan desak ekonomi, petani bisa saja menjual lahan mereka kepada pihak lain, tanpa ada kesepakatan yang menjamin lahan mereka tetap difungsikan untuk pertanian.

Untuk itu meskinya ada semacam aturan yang mengikat, apakah itu semacam Perda, tau hanya Peraturan Desa yang bisa menjamin kelangsungan lahan pertanian yang mengikat. Itulah mungkin yang sedang dirancang oleh Kecamatan Kritang, membuat Peraturan Desa dengan melibatkan tim ahli, agar peraturan yang dihasilakan tidak bertentangan dengan yang lebih tinggi.

“Kita tidak bisa melarang alih fungsi lahan, selama tidak ada semacam aturan yang mengikat. Apalagi lahan yang sudah dijual warga kepada pihak lain. Tapi kalau ada aturan tidak boleh pengalihan fungsi lahan, tentunya bisa dijadikan landasan untuk melarang,” kata Camat Kritang Ahmad Ramani SPd dalam sebuah acara kepada Rakyat Riau.

Masih menurutnya, selama ini pihaknya memang selalu mengingatkan kepada warga untuk tidak mengalihkan fungsi lahan mereka selain untuk pertanian. Tapi sipatnya hanya himbauan, karena memang tidak ada landasan hukum yang mengikat.

Sementara itu, Kadis Pertanian, Tanaman Pangan, Holtikultural dan Peternakan Kabupaten Inhil, Drs Wiryadi dalam sebuah kesempatan mendukung upaya tersebut. Dijelaskannya, lebih baik masyarakat mempertahankan apa yang sudah mereka upayakan selama ini. Sebab pengalihan lahan seperti misalnya untuk perkebunan sawit belum tentu menjadi jaminan keberhasilan.

Dikatakannya lebih jauh, pengalihan untuk perkebunan sawit tidak sedikit yang mengalami kegagalan. Meski seharusnya sudah bisa panen, namun karena kurangnya pengetahuan petani mulai dari pemilihan bibit, pemeliharaan malah pada akhirnya tidak membuahkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

“Lebih baik mempertahankan dan menggarap lahan sesuai dengan kebiasaan peruntukan padi. Dari pada alih fungsi lahan untuk perkebunan sawit tanpa dibekali wawasan yang cukup,” tuturnya. (Nejad)

JAKARTA (detikriau.wordpress.com)- Pemerintah daerah diminta tidak egois dalam melakukan penataan pegawai, apalagi dalam masa moratorium CPNS. Demikian pula dengan pejabat pembina kepegawaian (PPK), agar mau menerima pegawai dari instansi lainnya.
“PNS merupakan alat pemersatu NKRI, di daerah mana saja dia bisa bekerja. Yang bikin ada batasannya kan daerah itu sendiri, karena berdasar pada UU Otda. Boleh saya katakan, pengaruh otda dalam penataan pegawai sangat besar,” kata Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) Azwar Abubakar, Senin (31/10).

Mantan Wakil Gubernur NAngroe Aceh Darussalam itu mengakui, sistem otda menjadi salah satu penghambat dalam penataan pegawai di daerah. Kader PAN ini lantas mencontohkan kasus yang terjadi di beberapa daerah pemekaran. Dengan alasan yang tidak jelas, PPK menolak menerima pegawai dari kabupaten induknya.

“Ini yang jadi masalah. Kabupaten induk memiliki kelebihan pegawai, begitu mau dimutasikan ke pemekaran, PPK-nya menolak. Malah pilih melakukan rekrutmen pegawai sendiri, alasannya ingin memberdayakan putra daerah setempat,” ujarnya.

Karenanya, diperlukan terobosan baru agar kebijakan pemerintah tentang moratorium CPNS menjadi titik awal yang baik dalam penataan kepegawaian secara nasional. “Dengan sistem ini akan diketahui daerah mana yang kelebihan pegawai, mana yang kurang, sehingga dengan cepat bisa dilakukan mutasi,” ujarnya.

Dia juga berharap pola pikor PPK bisa diubah. “Bahwa PNS itu pemersatu bangsa dan tidak ada istilah pegawai pusat maupun daerah,” pungkasnya. (Esy/jpnn)

Kategori I Kosong tak boleh digantikan Kategori II

JAKARTA (www.detikriau.wordpress.com) – Pemerintah bertekad menuntaskan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS tahun ini. Terutama untuk tenaga honorer kategori I (dibiayai APBN dan APBD). Lantas, bagaimana dengan instansi yang sudah tidak memiliki honorer kategori I? Apakah bisa diganti dengan honorer kategori II (dibiayai selain APBN dan APBD)?

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) – Sekretariat DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, untuk tahun 1432 Hijriah kembali akan melaksanakan penyembelihan hewan korban yang rencananya akan dilaksanakan pada hari kedua Idul Adha.

Demikian dikatakan Sekretaris Dewan (Sekwan) Drs Masdar, ketika berbincang-bincang dengan di lobi kantor DPRD, senin (31/10/2011).  Menurutnya, sesuai dengan laporan yang ia terima, untuk tahun ini hewan korban yang akan disembelih berjumlah 3 ekor. Meski setakat ini, mereka yang baru menyetorkan uang hanya untuk 1 ekor sapi.

Ketika disinggung kemana saja nantinya daging korban akan disalurkan, apakah untuk masyarakat tempatan, atau untuk pegawai sekretariat DPRD, menurutnya, “itu semua tergantung kepada mereka yang berkorban kemana mereka ingin menyalurkannya,” tambahnya. (suf)