TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) – Anggota DPRD Inhil, H.Bakri H Anwar meminta kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Pemkab Inhil) untuk segera mengambil tindakan menyikapi persoalan ambruknya bangunan jembatan  di Desa Pintasan Kecamatan Gaung.

“Kita sangat berharap agar pihak Pemkab Inhil untuk segera mencarikan solusi secepatnya untuk mengatasi permasalahan ambruknya bangunan jembatan ini.”Kata H.Bakri ketika dimintai tanggapan baru-baru ini di Tembilahan.

Sungai Desa Pintasan, merupakan sungai strategis yang dilalui warga dari berbagai daerah, baik dari desa Belanta raya, Simpang Gaung dan desa-desa lainya di kecamatan Gaung menuju sungai Gaung Anak Serka (GAS).

Menurut warga sekitar, bangunan jembatan yang sudah dibangun sejak tahun 2002 melalui dana APBD tersebut sebelum ambruk (jum’at 4/11/2011. Red) memang sudah mengalami kerusakan di dua tiang penyangga jembatan. Bahkan beberapa kali kata mereka, kerusakan itu disampaikan dalam rapat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat desa dan kecamatan namun kenyataanya jembatan itu tetap saja tidak dimasukan dalam penganggaran untuk dilakukan perbaikan.

Selain dari itu, akibat ambruknya jembatan tersebut, sekitar 57 kepala keluarga (KK) dari dua dusun terpaksa harus menempuh ibu desa Pintasan dengan menggunakan sampan. Demikian juga dengan anak-anak yang sekolah. “ Karennya kita minta tindakan cepat dari Pemkab sebelum terjadinya korban jiwa pada anak-anak yang berangkat sekolah dengan menggunakan perahu dayung,”sebut H Bakri,

Sementara itu Kepala Dinas PU Inhil, HM Nasir, saat dihubungi  berjanji untuk segera mencarikan solusi secepatnya terutama dalam mengusulkan penganggaran pembangunan jembatan. “ Inikan namanya bencana. Tetapi kita tetap mencarikan jalan keluar secepatnya” jawab Nasir. Ahad (6/11/2011). (fsl)

(www.detikriau.wordpress.com)

Kategori Masjid dan Mushola:

Pemenang Pertama Masjid At-Taqwa, Kampung Jawa Tembilahan, Pemenang Kedua, Masjid Miftahul Huda Jalan M. Yamin Tembilahan Dan Pemenang ke tiga Masjid Miftahul Jannah jalan Subrantas Tembilahan.

Kategori Pelajar setingkat SLTP:

Juara Pertama SMPN 1 Tembilahan Hulu, Juara Kedua SMPN1 Indra Praja dan juara ketiga Madrasyah Tsanawaiyah Negeri (MTsN 094) Tembilahan.

Kategori pelajar setinkat SLTA:

Juara pertama, Madrasyah Aliyah Negeri (MAN) Tembilahan, juara kedua SMA PGRI Tembilahan, juara ketiga, SMAN 1 Tembilahan Hulu.

TEMBILAHAN (www.detkriau.wordpress.com) – Ribuan pelajar setingkat SLTP dan SLTA serta puluhan pengurus Masjid dan Mushola se Kota Tembilahan dengan penuh antusias ikut ramaikan pawai takbiran Idul Adha 1432 H. Kegiatan mendapat respon positif dari seluruh lapisan masyarakat.

Dari pantauan, Arak-arakan pawai takbiran yang diikuti ribuan peserta dengan berjalan kaki ini dilepas langsung oleh Wakil Bupati Inhil, H. Rosman Malomo beserta Unsur Muspida Inhil. Peserta pawai takbir membawa berbagai spanduk atribut sekolah masing-masing dan puluhan hiasan replikan onta serta penyembelhan hewan kurban.

“Kita tentunya sangat berharap agar pawai takbiran ini berjalan dengan lancar dan kepada masyarakat yang diberikan kelapangan untuk melaksanakan ibadah kurban semoga semakin didekatkan ketawakalannya kepada Allah SWT.” Kata Wabub ketika dimintai tanggapan seusai melakukan pelepasan pawai takbiran.

Kegiatan malam pawai takbiran melalui rute jl. Jendral Sudirman,  Jl.H. Abd. Manaf , Jl. Letda M. Boya, Jl. Lingkar, Jl/ Swarna Bumi dan kembali ke Jl. Jendral Sudirman ini juga disaksikan oleh puluhan ribu warga Tembilahan dan sekitarnya mulai usia belia hingga dewasa. Kegiatan juga diisi dengan berbagai hiburan nyanyian rohani.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) – Bersempena pelaksanaan hari raya qurban 1432 H, warga jalan gunung daek Tembilahan Kota turut melakukan penyembelihan hewan qurban. Kegiatan ini dipusatkan di lingkungan Surau Baituddin.

“Alhamdulillah dengan tingginya kesadaran warga jalan gunung daek untuk menunaikan perintah agama, idul adha 1432 H ini kita akan melakukan penyembelihan 4 ekor hewan korban sapi dan 1 ekor kambing.”Ungkap Ketua RT 01 rw 13  jalan Gunung Daek Tembilahan, Wahyu Yudistira.

Nantinya, tambah Ketua RT yang juga terkenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan ini, daging-daging hewan yang telah disembelih akan disalurkan kepada masyarakat yang memang berhak untuk menerima.

Dalam kesempatan ini, wahyu juga menyampaikan rasa puji syukur dengan telah terlaksananya kegiatan pemotongan hewan kurban ini. Menurut Wahyu, disamping makna ibadah, kegiatan seperti ini jelas semakin mempererat rasa kebersamaan dan persaudaraan sesama warga.”semoga apa yang telah kita perbuat ini mendapatkan nilai baik dimata Allah dan diberikan Pahala yang setimpal,” Ungkap Wahyu dengan do’a puji ke hadirat ilahi.

Dari pantauan dilapangan, disamping Surau Baituddin, hari ini juga hampir semua mushola dan masjid melaksanakan pemotongan hewan qurban. Untuk ketertiban, penyaluran hewan qurban dilakukan dengan pemberian kupon kepada masyarakat yang nantinya ditukarkan dengan daging qurban kepada panitia pelaksana. (fsl)

JAKARTA (www.detikriau.wordpress.com) — Perilaku pemimpin dan pejabat pemkab atau pemkot yang kerap asal mutasi guru dan kepala sekolah, menyita perhatian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Imbauan berupa peraturan menteri masih tidak mempan. Kemendikbud berencana mengambil langkah instan dengan menarik status para guru ini menjadi pegawai pemerintah pusat.
Upaya Kemendikbud tadi dipaparkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidik dan Peningkatan Muti Pendidikan (BPSDMP-PMP) Syawal Gultom. Dia menuturkan, persoalan pemerintah daerah asal memutasi guru atau kepala sekolah sudah meresahkan Kemendikbud. “Sebab, bisa mengganggu program peningkatan kualitas pendidikan yang berjalan di satuan pendidikan,” katanya.

Persoalan dibalik mutasi yang paling memilukan adalah, mutasi dilakukan tanpa didasari tinjauan kinerja. “Tapi lebih cenderung sikap like and dislike pemimpin daerah,” kata dia. Biasanya, guru dan kepala sekolah kerap dijadikan corong politik calon atau pemimpin daerah. Jika tidak bisa mengamankan suara pemilih, seorang guru dan kepala sekolah rentan dimutasi.

Secara aturan, Gultom menuturkan jika perilaku asal mutasi tadi boleh dilakukan. “Sebab para guru itu adalah pegawai daerah. Mereka diangkat kepala daerah,” terangnya. Untuk itu, sudah menjadi hak kepala daerah juga untuk memecat dan menggeser atau memutasi. Namun, menurut Gultom, upaya tadi bisa mengganggu jalannya proses pendidikan yang sedang berjalan.

Contonya, ada kepala sekolah sedang menjalankan program peningkatan kemampuan berhitung siswa. Di tengah berjalannya program tadi, tiba-tiba kepala sekolah itu dipindah tanpa dasar evaluasi kinerja. Setelah diganti, kepala sekolah baru memiliki program prioritas lainnya. Seperti, meningkatkan kebersihan sekolah. “Perubahan program kerja kepala sekolah bisa membingungkan siswa,” jelas Gultom.

Di bagian lain, Plt Direktur Jendral Pendidikan Dasar (Dirjen Dikdas) Kemendikbud Suyanto menuturkan upaya menarik status tenaga pendidik dari aparatur daerah menjadi aparatur pemerintah pusat, terus digodok. Dia menuturkan, semangat otonomi daerah dengan memberikan wewenang pemkab dan pemkot mengangkat guru ternyata kurang optimal.

Selain mampu mencegah politisasi tenaga pendidik atau guru, Suyanto mengatakan banyak manfaat ketika guru tadi ditarik menjadi pegawai pemerintah pusat. Seperti, bisa menjadi solusi tidak meratanya guru di beberapa daerah.

Suyanto mengatakan, Kemendikbud mempercayai hingga saat ini terjadi penumpukan guru di pulau Jawa. Kemendikbud, tidak punya wewenang untuk mengatur distribusi guru tadi. “Alasannya pasti mereka mengatakan kami ini pegawai daerah. Jadi tidak bisa dipindah ke daerah lain,” papar Suyanto.

Laporan kekurangan tenaga guru di beberapa pulau di luar Jawa cukup disayangkan pihak Kemendikbud. Sebab, dari catatan Kemendikbud, rasio jumlah guru dengan siswa di Indonesia mencapai 1:18. Artinya, satu guru mengajar 18 siswa. Rasio ini lebih bagus jika dibandingkan di Amerika yang hanya 1:20. Kemendikbud berharap, perubahan status guru dan kepala sekolah menjadi pegawai pemerintah pusat, bisa mengatasi persoalan politisasi dan penyebaran guru. (wan/jpnn)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) –Intensitas hujan yang  tinggi belakangan ini tentunya berimbas pada  pelaksanaan proyek fisik di Kabupaten Inhil. Karena musim hujan yang sudah datang, biasanya dibarengi dengan pasang tinggi hingga membuat pengerjaan proyek dilapangan menjadi terkendala.

“Kalau sudah musim hujan tiba dan diiringi dengan pasang tinggi, tentunya pengerjaan proyek jadi terhenti. Sebab rekanan tentunya tidak mungkin mau mengerjakannya kalau nantinya rusak dihantam hujan dan pasang tinggi,” ujar Maskur salah seorang warga Kecamatan Batang Tuaka l, Jumat, (4/11) di Tembilahan.

Apalagi di Kecamatan Batang Tuaka yang sebagian besar daerah rendah dan berawa, sehingga ruas jalan akan sangat mudah digenangi oleh air hujan dan pasang tinggi. Mau tidak mau, kondisi itu tentunya sangat menghambat pelaksanaan pembangunan ruas jalan.

Untuk itu, persoalan ini hendaknya menjadi perhatian pengambil kebijakan di daerah ini. Hendaknya pelaksanaan dapat dilakukan mulai dari awal tahun dalam rangka menghindari kondisi alam yang memang sudah menjadi kebiasaan seperti itu. Sebab kalau sudah seperti itu, yang merasakan dampaknya tentunya masyarakat.

“Keterlambatan penyelesian tentunya sangat merugikan masyarakat. Kalaupun nantinya selesai kualitasnya tidak baik, karena rekanan dikejar waktu. Ditambah lagi dengan faktor alam yang bisa menghambat pengerjaaannya,” terangnya. (Suf)