TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) – Guna mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) salah satu upayanya adalah dengan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dengan sistem ini juga dapat diperoleh keyakinan yang memadai mengenai sejauhmana pencapaian efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan pemerintahan Negara.
Untuk mendukung semua ini, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Kemaren, selasa (13/12/2011) melaksanakan kegiatan sosialisasi bertempat di Aula Kantor Bupati Inhil. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan seluruh Dinas/Instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan menghadirkan narasumber dari BPKP Provinsi Riau.
Dalam Kata sambutannya, Bupati Inhil, Indra M Adnan yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan Sekdakab Inhil, Said Ismail mengatakan bahwa dengan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset serta kepatuhan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diharapkan akan tercapainya pengelolaan keuangan Negara yang efisien, efektif, tranparan dan akuntabel dapat tercapai.

”Secara umum, sosialisasi ini mengarah pada proses penyelesaian temuan dan pembinaan atas berbagai pelanggaran dan penyimpangan yang telah dilakukan oleh satuan kerja sebagai kelembagaan maupun personil sebagai individu PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.”Sebutnya

ditambahkannya, dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang baik diharapkan akan memberikan jaminan terhadap kualitas dan kinerja pemerintah secara keseluruhan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat memenuhi prinsip-prinsip good governance dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata dan pidana.(fsl)

PEKANBARU (www.detikriau.wordpress.com) – Seratus masyarakat Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti akan melakukan aksi jahit mulut di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Rabu (14/12). Akan dilakukannya aksi jahit mulut ini, karena pejabat petinggi negara di Provinsi Riau dianggap lamban dan mandul.
Masyarakat Pulau Padang menuntut untuk sekian kalinya, agar izin PT RAPP dengan SK-327/Mentri Kehutanan secepatnya dicabut. Kali ini seratusan masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Untuk Penyelamatan Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti (FKM-Penyelamatan Pulau Padang) akan melakukan aksi mejahit mulut dengan jarum dan benang nilon.
Koordinator Lapangan, Muhammad Ridwan menegaskan agar DPRD Provinsi Riau dapat tegas dan memberi solusi yang berbuah manis untuk masyarakat Pulau Padang. “kita sudah datang untuk sekian kalinya, dan kami berharap sekarang DPRD Provinsi Riau serius menanggapi,” paparnya kepada riautunai.com.
Selain itu, Muhammad Ridwan juga mengatakan dari tiga belas Kepala Desa yang sudah menandatangani surat MoU, ada tiga kepala desa yang menarik kembali penandatanganan surat MoU tersebut.
“ini penuh dengan muatan kepentingan politik, sekarang ada tiga Kades yakni, Bapak Samun, Bapak Toto dan Bapak Edi Gunawan yang menarik kembali MoU nya,” lontarnya.
Ketika ditanya alasan kenapa tiga Kepala Desa tersebut menarik Mou nya?, Muhammad Ridwan menyebutkan karena sebelumnya ada pemaksaan dengan penandatanganan Mou itu. “karena diberita acara ada tindak pemaksaan sebelumnya, yang berhubungan dengan kepentingan politik yang busuk,” tambahnya dengan sedikit geram.
Sementara, Muhammad Ridwan memastikan, jika aksi demo ini dipandang sebelah mata saja dan tidak ada itikat baik, masyarakat Pulau Padang mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi di Jakarta. ”nanti kita lakukan aksi ke Jakarta, tapi kita lihat dulu situasi disini,” tutupnya.(AP/rti)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) – Orang tua murid yang tinggal di parit parit Desa Rambain Kecamatan Mendah mengeluhkan besarnya biaya transportasi air yang harus mereka keluarkan setiap bulannya untuk kepentingan sekolah putera-puteri mereka. Bayangkan saja tidak kurang Rp 250 ribu harus mereka sisihkan hanya untuk pengeluaran pada pos tersebut.
Seperti yang diungkapkan salah seorang pemuka masyarakat setempat Mukhtar Thaib, melalui HP. Padahal keinginan orang tua maupun anak-anak dalam menuntut ilmu sangatlah besar. sayangnya minimnya sarana penghubung, menjadi kendala utama yang harus dihadapi masyarakat setempat.
Ditambahkannnya, kenapa warga menggunakan transportasi air, disebabkan tidak adanya akses jalan yang bisa ditempuh ke Desa Rambaian dari parit dimana mereka tinggal. Kalaupun ada, permasalahan lainnya terletak pada tidak adanya jembatan penghubung. Akibatnya mau tidak mau, meski dengan dana yang jauh lebih besar, mereka terpaksa menggunakan jasa transportasi air.
Untuk itu menurutnya, warga kawasan tersebut sangat berharap kepada Pemkab Inhil untuk dapat mencarikan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Diantaranya mungkin dengan memberikan bantuan alat transportasi, atapun dengan jalan membangun akses jalan dan jembatan yang dibutuhkan.
“Kita sangat berharap kepada Pemkab Inhil dapat mencarikan solusi atas permasalahan yang kita hadapi. Sebab animo anak-anak dalam menuntut ilmu sangat besar, tentunya sangat disayangkan kalau hanya persoalan tersebut menghambat keinginan mereka,” katanya.
Lebih jauh dijelaskannnya, jumlah anak sekolah yang menuntut ilmu ke Desa Rambaian sangat banyak, sebab hanya di desa tersebut ada berdiri sekolah Ibtidaiyah, Tsanawiyah. Selain itu di Desa tersebut juga ada SMA, meski siswa SMA masih menumpang proses belajar mengajar di gedung Tsanawiyah, karena tidak memiliki gedung sendiri.
Sementara itu Hariansyah, anggota DPRD Inhil dari Dapil tersebut yang kebetulan baru selesai melakukan reses membenarkan persoalan tersebut. Menurutnya keinginan warga tersebut ia nilai sangat wajar. Hal itu tentunya tidak terlepas dalam upaya peningkatan SDM di kawasan tersebut.
“Baagaimanapun juga kemajuan suatu daerah tentunya sangat bergantung dengan kualitas SDM yang dimiliki. Warga disana sudah berupaya untuk berobah, sayangnya minimnya infrastruktur dan kendala yang dihadapi dalam menuntut ilmu sangat disayangkan, dan itu tentunya bisa menghambat kemajuan daerah,” katanya.
Untuk itu ia berharap kepada Pemkab Inhil pada tahun ini bagaimana memecahkan permasalahan yang dihadapi. Untuk jangka pendek mungkin dengan memberikan bantuan alat transportasi air. Sedangkan jangka panjang, tentunya harus membangun akses jalan demi memudahkan arus orang dan jasa. (Suf)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) – Keberatan yang disampaikan warga atas aktifitas tranportasi batubara milik PT. Riau Bara Harum yang mulai nakal mempergunakan jalur diluar ketentuan akhirnya ditindaklanjuti dengan mengadakan pertemuan yang diagendakan khusus untuk hal ini. Pertemuan yang diadakan di ruang pertemuan Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) di areal gedung perkantoran Bupati Inhil juga tampak dihadiri oleh manjamen PT. RBH, Dinas Perhubungan, Dinas PU, Dinas Pertambangan dan Energi serta Camat Kempas. selasa (13/12/2011). Sayangnya, PT.RBH terkesan menghindar bertanggungjawab dengan menyandarkan kesalahan pada pihak sub kontraktor pengangkut batubara.
“Kita sudah beberapa kali menyampaikan teguran kepada perusahaan pemegang sub kontraktor pengangkutan batubara untuk tetap mempergunakan jalur yang telah disepakati dan bahkan teguran ini sudah disampaikan secara tertulis tapi tampaknya juga sebahagian masih saja ada yang tidak mengindahkan,” Ucap Humas PT RBH, Syafrudin.
Dalam kesempatan ini, pihak manajemen PT. RBH berjanji akan memberikan sanksi tegas jikalau nantinya masih terdapat perusahaan sub kontraktor yang masih bandel menggunakan jalur diluar ketentuan. “Tolong jika ada masyarakat yang melihat untuk mencatat nomor kendaraannya dan melaporkan kepada kami. Kita jamin akan berikan sanksi tegas dan kalau perlu mencabut izin pengambilan DO angkutan,” Ujarnya mempertegas komitmen.
Menurut pengakuan Camat Kempas, Sugianto, diakuinya, selain kendaraan angkutan batubara memang masih terdata beberapa kendaraan angkutan milik perusahaan lainnya yang melintasi jalur jalan penghubung Rengat – Tembilahan. Namun kendaraan angkutan batu-bara yang paling sering.”kalau kondisi seperti ini terus kita biarkan tentu berakibat kerusakan jalan. Selain itu, karena sempitnya ruas jalur jalan rengat – tembilahan tentunya dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan rawan menimbulkan kecelakaan”Keluh Camat.
Sementara itu, Kepala Seksi Lalulintas (Kasilalin) Dinas Perhubungan Inhil, Azwan, pada kesempatan ini juga mengakui dari beberapa kali hasil operasi, pihaknya juga mendapati bahwa mobil pengangkut batu bara melebihi tonase kapasitas jalan. Maka dari itu, Dishub tetap meminta komitmen RBH melakukan perbaikan jalan sebagai amanah yang telah tercantum didalam MoU.
“Langkah lainnya, bisa saja kita buatkan pos pemeriksaan atau pos-pos penjagaan bersama untuk mengawasi armada semua perusahaan yang bebas melintas di jalur itu,” saran Azwan.

Kepala BLH Inhil, H T Edy Efrizal, dipenghujung acara menyatakan dalam rangka menindak lanjuti pengaduan masyarakat, pihaknya akan terus melakukan pengawalan terhadap hasil kesepakatan pihak perusahaan dengan Pemerintah Inhil. Sejauh ini, dikatakanya BLH tetap melakukan klaripikasi segala pengaduan yang disampaikan.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) – Mahalnya harga kayu belakangan ini di kota Tembilahan sangat dikeluhkan warga. Padahal, keberadaan kayu sangat vital, sebab sebagian besar rumah warga masih menggunakan kayu dan hanya segelintir yang permanen total.
Amin warga jalan Sederhana mengungkapkan rasa keterkejutan saat membeli kayu untuk memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan, sebab satu keping papan dengan ukuran 3 inc sekarang harga sudah mencapai Rp 65.000. Itupun karena dirinya sudah berlangganan dengan salah seorang pemilik bangsal. Padahal kalau orang lain yang membeli, harganya biasa mencapai antara Rp 68-70 ribu/kepingnya.
Mahalnya harga kayu belakangan ini, disebabkan pasokan kayu yang begitu sulit ke Tembilahan. Persoalan utamanya adalah razia rutin yang dilakukan aparat kepolisian di perairan Indragiri yang membuat warga ketakutan untuk mensuplai kayu ke bangsal di Tembilahan. Karena, kalau sampai tertangkap, sudah pasti penjara yang akan menunggu mereka, meski kayu yang mereka bawa tidak seberapa.
“Saya dengar razia rutin yang terus dilakukan aparat, membuat pasokan kayu jadi sangat berkurang. Akibatnya, harga kayu dipasaran jadi sedemikan tinggi,” katanya.
Ungkapan senada juga dilontarkan Utuh warga lainnya. Bayangkan saja, kayu ikat yang biasanya terdiri dari lima batang hanya sekitar Rp 30-40 ribu, sekarang sudah dijual perbatang. Harganya pun cukup lumayan yakni Rp 25 ribu/ batang. Kebetulan memang dirinya ada keperluan untuk membuat jemuran di belakang rumah.
“Saat membeli saya terkejut, karena biasanya dengan uang sekitar 40 ribu sudah dapat satu ikat, sekarang malah nambah uang, dan jumlah kayunyapun berkurang. Kalau seperti ini gawat juga,” terangnya.
Sementara itu salah seorang pemilik bangsal yang tidak ingin namanya disebutkan mengatakan, sekarang sangat sulit untuk mendapatkan kayu. Banyak penyuplai kayu yang berada di Kecamatan Gaung tidak berani lagi mengantar kayu. Alasan utamanya ya takut ditangkap aparat kepolisian.
Kalaupun ada sebagian yang berani, mereka terpaksa menaikkan harga kayu hingga dua kali lipat untuk menutupi tambahan biaya operasional. Akibatnya, mau tidak mau kitapun terpaksa menaikkan harga penjualan. Belum lagi, kalau sampai saat pembongkaran dirazia aparat kepolisian. “Dengan kondisi seperti itu, mau tidak mau terpaksa harga dinaikkan. Meski harga sudah cukup tinggi tetap saja kayu yang ada dibangsal saya sangat kurang karena tingginya permintaan masyrakat,” imbuhnya. (suf)

TALANG JANGKANG (www.detikriau.wordpress.com) – Intensitas hujan yang cukup tinggi belakangan ini menyebabkan beberapa desa di Inhil bagian Selatan, mengalami banjir. Tinggi air berkisar antara 10-30 CM hingga menggenangi lahan sawit milik masyarakat setempat.
Pantauan lapangan, Hampir sebagian besar lahan kebun sawit warga yang berlokasi di dekat jalan utama Talang Jangkang yang merupakan jalan poros yang menghubungkan dengan desa Lubuk Besar Desa Pasar Kembang dan beberapa desa lainnya. Bahkan dibeberapa lokasi ketinggian air bahkan hampir mencapai setengah dari rumah panggung yang dimiliki warga.
“Diperkirakan kondisi ini akan terus berlanjut hingga sampai bulan Januari tahun depan. Sebab biasa curah hujan masih tetap tinggi hingga bulan tersebut,” kata Mansur warga Talang Jangkang saat berbincang-bincang baru-baru ini di Tembilahan.
Masih menurut warga tersebut, akibat banjir yang terjadi, diperkirakan akan mempengaruhi hasil sawit beberapa bulan kedepan. Tapi mau bagaimana lagi, kondisinya memang seperti ini. Biasanya setelah terendam banjir, buah sawit cenderung akan menurun produktivitasnya.
“Memang setelah terkena banjir hasilnya akan turun, tapi setelah nantinya dirawat dan diberi pupuk, hasilnya akan kembali stabil seperti biasanya,” katanya lagi. (Suf)